Lingkungan Jalur BKT Pondok Kopi, Tampak Kumuh, Tidak Terawat

Jakarta, aspirasipublik.com – Pemandangan yang tidak enak dilihat, berada di Jalur Banjir Kanal Timur (BKT) wilayah Kampung Rawadas RT. 01/03 Pondok Kopi, Duren Sawit, Jakarta Timur.

Ketika awak media AP, melintas di jalur BKT, Selasa 19/05/2020  Pukul 15.30 wib. Mendapatkan temuan terkait sarana umum, yaitu Jalan BKT itu, terlihat Kotor dan kumuh, sepertinya jalan tersebut, tidak pernah dibersihkan oleh penghuni di sekitar area.

Mengacu pada Perda No. 08 tahun 2007 tentang ketertiban umum, dimana pada Badan Trotoar tidak diperbolehkan menumpuk barang-barang diatas trotoar, karna gunanya Badan Trotoar adalah untuk fasilitas umum, pejalan kaki. Dan lingkungan harus selalu bersih dari sampah dan kotoran lainnya.

Namun melihat kondisi dilapangan didukung dengan bukti gambar, situasi disana, nampak kotor banyak sampah berserakan, sepertinya jarang dibersihkan.

Ditambah lagi, terkadang adanya kendaraan jenis Truck Tronton masuk ke area jalur BKT, untuk mengangkut barang-barang hasil produksi, berjenis Tiang yang terbuat dari besi.

Secara fungsi jalan jalur BKT tidak diperbolehkan kendaraan besar masuk ke area tersebut,karena beban dari kendaraan Tronton itu, sudah melebihi Kapasitas, dan akibatnya  jalan BKT itu, menjadi cepat rusak.

Warga sekitarpun sempat mengeluhkan dengan adanya kendaraan besar yang masuk ke area itu, mengingat jalur BKT sendiri lebih diperuntukkan masyarakat yang mau olahraga sepeda maupun jogging terlebih lagi pada jalur ini banyak anak-anak kecil yang bermain sepeda, maupun berlari.

Anehnya apakah petugas perhubungan tidak ada yang mengetahui permasalahan tersebut diatas.

Para orang tua, sangat menghawatirkan anak-anaknya, takut tertabrak kendaraan besar yang masuk bukan pada zonanya.

Di area jalan banjir kanal timur (BKT) wilayah Pondok Kopi, ada beberapa pelaku usaha seperti: Pengepul Barang-barang bekas/rongsokan, usaha ban bekas mobil untuk dibuat  bangku dan meja, usaha furniture, usaha pembuatan tiang yang terbuat dari besi, dan Bengkel mobil.

Namun yang tampak sangat mencolok pemandangan jadi kotor ataupun kumuh, adalah usaha rongsokan dan pengepul ban bekas mobil.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah RI No. 41 tahun 1999 dan No.23 tahun 1997 Tentang Pengendalian dan Pencemaran lingkungan hidup, dimana Pelaku usaha, Baik perorangan/ Badan Usaha, sesuai pasal 01 s.d pasal 55 sanksinya pelaku dapat diancam dengan hukuman pidana.

Ketika kami mencoba menghubungi Lurah Pondok Kopi, Rasikin dan menyampaikan atas temuan tersebut, kami juga ingin melakukan konfirmasi, bagaimana tanggapan lurah, sehubungan dengan jalur BKT di wilayahnya yang nampak kotor.

Lurah pun memberikan keterangan,” Sudah diperintahkan kepada Satpol PP untuk menindaknya, dan ditambahkannya, bahwa Jalur BKT tersebut, kini menjadi wewenang penuh, Balai Besar Waduk Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC), pimpinan Bambang Hidayah, yang berkantor di Jl. Kalimalang Halim, Jakarta Timur. Kemudian awak media AP diarahkan untuk mengkonfirmasikan langsung kepada pemilik wewenang.

Lalu, pada Rabu 27/05/20 pukul 10.30 kami mendatangi kantor BBWSCC di Halim, jakarta timur dimana kami ditemui oleh Humas BBWSCC, Ace di ruangannya.

Kami langsung mengkonfimasikan kepada Humas, “apakah benar Sepanjang Jalur BKT menjadi tanggung jawab BBWSCC atas pelanggaran yang terjadi di jalur BKT tersebut.?, dengan menunjukan bukti-bukti gambar pelanggaran yang terjadi di jalur BKT itu.”

Lalu Ace selaku Humas, mengatakan,”Sebenarnya kalau masalah ini, yang diduga terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan Perda, adalah tanggung Lurah setempat, karna Lurah punya pasukan, yakni Satpol-PP,” tandasnya.

Hal ini membuat awak media semakin bingung, seakan instansi ini saling lempar tanggungjawab mengingat Lurah mengatakan itu jadi tanggung jawab BBWSCC  dan Humas BBWSCC bilang itu tanggung jawab lurah setempat. Jadi ini, mana yang benar, dan siapa yang sebenarnya punya wewenang.

Kami patut menduga, adanya Persengkokolan antara pihak-pihak terkait dalam masalah ini. Tidak mungkin, bisa terjadi, kalau tidak adanya kerjasama antar oknum-oknum. Sehingga kendaraan besar jenis Tronton dapat masuk ke area tersebut secara leluasa. Dan pelaku-pelaku usaha disana, sepertinya cuek dan masa bodoh dengan lingkungannya. Sehingga nampak kotor, sampah berserakan, dibiarkan begitu saja.

Jadi kami menghimbau, kepada aparat pemerintahan yang terlibat didalamnya, agar mau menegur dan memberikan Sanksi kepada pelaku-pelaku usaha, yang bandel tidak bisa diatur. Karna kebersihan adalah sesuai harapan masyarakat disekitar area itu, sesuai aturan Perda yang dicanangkan oleh Gubernur Pemprov DKI Jakarta.

Kalau lingkungan kotor didiamkan saja, tentunya dapat menimbulkan berbagai macam penyakit.

Apalagi kini, Pemerintah sedang gencarnya memerangi wabah Virus Covid-19 yang belum tahu, kapan akan berakhirnya Pandemi Covid tersebut.

Jelasnya pelaku usaha disana, telah melakukan pelanggaran, tentang lingkungan hidup dan melanggar Perda No. 08 tahun 2007, ini patut diberikan penegasan kepada mereka.

Agar jangan seenaknya saja, mencari untung sendiri. Tapi tidak mau memikirkan kepentingan masyarakat umum. (Agus K)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: