Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi: Pengambilan Paksa Jenazah Almarhum Rosidi Sebenarnya Tidak Perlu Terjadi

Kota Bekasi, aspirasipublik.com – Pengambilan paksa jenazah almarhum Rosidi warga Desa Srimukti Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi yang terjadi di RS Mekarsari Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur ditanggapi Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi.

“Sebenarnya tidak perlu terjadi, RS (rumah sakit) pasti punya standar dan aturan terhadap pemulasaran terhadap jenazah,” ucap Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi saat dikonfirmasi aspirasipublik.com. Selasa (9/6/2020). 

Sementara pihak RS Mekarsari hingga hari ini Selasa (9/6/2020) belum mau buka suara. Bahkan sejumlah media baik online maupun televisi yang sudah berada di rumah sakit swasta tersebut kecewa. 

Pihak RS Mekarsari masih enggan menanggapi sejumlah media yang hendak mengkonfirmasi kejadian Senin siang (8/6/2020). 

Sekedar diketahui, sejumlah massa mendatangi RS Mekarsari hendak mengambil jenazah Rosidi yang dinyatakan terpapar covid 19. 

Sementara warga tersebut meyakini almarhum Rosidi meninggal bukan karena covid 19. Mereka juga menolak jenazah dimakamkan dengan protokoler covid 19. Sampai Kepala Desa Srimukti datang ke RS tersebut pun untuk meminta jenazah secara baik-baik, namun pihak RS tetap bersikukuh dengan keputusannya. Akhirnya massa mengambil paksa jenazah tersebut.

Salah satunya dari Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Bekasi. Hj. Evi Mafriningsianti, bahwa tanpa mengurangi apresiasi terhadap tenaga medis di rumah sakit tersebut. Hj Evi mengingatkan pihak RS harus terbuka dalam soal informasi termasuk hasil labtes pada keluarga pasien.

“RS juga harus terbuka kepada publik tentang status pasien dengan keluarga pasien. Tes PCR kan 3 jam juga sudah bisa terlihat hasil,”ujar politisi asal PAN ini. Selasa (9/6/2020).

“Lhaa kalau yang awal negatif biasanya negatif di tes keduanya. Kecuali awal nya positip bisa jadi hasilnya tes kedua posiitif atau negatif,”sambungnya.

Hj.Evi menambahkan, RS juga harus terbuka kepada masyarakat terkait SOP (standar operasional prosedur) penanganan pasien di RS.

“RS harus juga terbuka kepada masyarakat terkait SOP penanganan pasien di RS. Karena tidak semua pasien yang datang ke RS itu adalah pasien covid,”tuturnya.

Pemerintah, sambung dia, juga harus meyakinkan kepada publik terkait fungsi RS saat pandemi seperti sekarang.

“Jadi pemerintah yang harus memberikan pemahaman tentang fungsi RS dii tengah pandemi covid 19,”ujarnya.

Dirinya berharap tidak ada lagi kejadian seperti di RS Mekarsari. Dan masyarakat juga diharapkan bisa tumbuh kepercayaan terhadap rumah sakit. (Prima/Pardamean)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: