Gerakan Rakyat Anti Korupsi Gelar Aksi Demo Di Depan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi

Kota Bekasi, aspirasipublik.com – Gerakan Rakyat Anti Korupsi melakukan aksi demo di depan Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bekasi, Kamis (18/6/2020).
Dalam aksi para mahasiswa tersebut, mereka meminta Kejaksaaan Negeri (Kejari) Kota Bekasi selaku penegak hukum bersinergi atau berkomunikasi dengan penegak hukum di pusat untuk segera menuntaskan permasalahan hukum dugaan korupsi yang ada di Kota Bekasi, di antaranya dugaan penyalahgunaan anggaran pemerintah belanja daerah tahun 2017 sampai tahun 2019, yang diketahui sebagai proyek tahun jamak (multiyears).
Yusril, koordinator lapangan dalam rilis beritanya menjelaskan, korupsi merupakan bahaya laten, sebuah tindakan penyelewengan dan perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan lain sebagainya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang mengakibatkan kerugian keuangan pada negara.
Padahal sudah sangat jelas dikatakan dalam UUD 1945, Ketuhanan yang Maha Esa yang artinya ketika masih saja melakukan tindakan pidana korupsi maka nilai-nilai ketuhanan sudah tidak lagi melekat pada dirinya, sebagaimana dikatakan Sujiwo Tejo “Korupsi lebih atau setidaknya sama saja dengan membakar kitab suci, yaitu menghina esensi kitab suci. Tak ada ajaran maupun agama yang tak mengharamkan korupsi”.
Menurutnya, korupsi merupakan permasalahan negara Indonesia yang pemberantasannya selalu menjadi agenda pemerintah. Presiden kelima Indonesia, Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla juga menjadikan pemberantasan korupsi sebagai program unggulan dalam masa jabatannya. Hal tersebut khususnya tertuang dalam butir keempat nawa cita.
“Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya,” katanya.
Pemberantasan korupsi, menurut dia, juga telah menjadi agenda sejak momentum reformasi. Di antara agenda reformasi yang dituntut oleh rakyat dan mahasiswa, selain penggulingan Soeharto adalah terciptanya pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dalam bahasa lain, cita-cita reformasi itu mencakup pembuatan konstitusi baru yang komprehensif, demokratisasi, desentralisasi, supremasi hukum, dan pemerintahan yang bersih.
“Berbicara soal korupsi mungkin tidak asing lagi terdengar oleh telinga kita semua, apalagi di kota-kota besar seperti yang kita ketahui di kota Bekasi khususnya. Kota Bekasi merupakan kota yang terkenal dengan Kota Metropolitan, namun tidak hanya metropolitan saja sebagai ciri dari pada kota akan tetapi Kota Bekasi pun sangat terkenal dengan tindakan korupsinya. Baik dari kalangan bawah hingga atas semuanya sangat lincah soal penggelapan dana ataupun penyalahgunaan anggaran,” katanya.
Seperti diketahui, saat ini sebanyak lima paket proyek besar multiyears yang berasal dari dana APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran (TA) 2017 disasar oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) karena disinyalir salah satu modus penggangsiran APBD. Proyek tersebut juga diduga penuh dengan rekayasa dan banyak melanggar aturan.
“Proyek multiyears yang menelan anggaran hampir 300 miliar itu adalah proyek yang penuh rekayasa antara Pemerintah Kota Bekasi dan DPRD Kota Bekasi. Proyek ini tidak ada kajian, lalu tiba-tiba menjadi proyek multiyears,” ucapnya.
Ditambahkan, anggaran yang dialokasikan untuk lima paket kegiatan proyek multiyears tersebut sarat kejanggalan.Hal itu yang menurut dia saat ini sedang dalam kajian Kejaksaan Agung. Adapun proyek kegiatan tersebut di antaranya:
1. Proyek pembangunan gedung teknis bersama, yang terdiri dari perencanaan DED, Jasa Konsultansi Andalalin, Jasa Konsultansi Amdal, jasa Konsultansi manajemen konstruksi dan pelaksanaan pembangunan dengan total pagu anggaran Rp 73, 6 miliar.
2. Proyek pembangunan kantor Dinas Perhubungan Kota Bekasi, mulai dari jasa Konsultansi Amdal, Andalalin, dan manajemen konstruksi, serta pelaksanaan proyek lanjutan di tahun 2017 denan total pagu anggaran Rp 20,3 miliar.
3. Proyek Rehabilitasi Lapas Bulak Kapal, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi Andalalln, perencanaan teknis, manajemen konstruksi, serta pelaksanaan lanjutan pembangunan khusus tahun 2017 dengan total pagu anggaran Rp 83, 8 miliar.
4. Proyek pembangunan RSUD Pelayanan Paru, mulai dari jasa Konsultansi Amdal dan Andalalin, sampai pelaksanaan lanjutan di tahun 2017 dengan total pagu anggaran Rp 70 miliar.
5. Proyek pembangunan Kantor Imigrasi, yang terdiri dari proyek jasa konsultansi Amdal, Andalalin dan manajemen konstruksi serta proyek pembangunan lanjutan di tahun 2017 dengan total pagu anggaran Rp 33,1 miliar.
Menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 ayat 1, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Dalam rilis itu juga disebutkan, penggunaan dana APBD Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 dalam kegiatan perencanaan ahun jamak dilaksanakan pada saat periode masa jabatan Walikota Bekasi akan berakhir. Proyek itu terindikasi memiliki kejanggalan, seperti :
1. Perencanaan penganggaran lima kegiatan tidak berdasar sesuai RPJMD dan Rencana Strategis Daerah dan terkesan dipaksakan.
2. Item-item rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD Kota Bekasi seperti melibatkan TP4D diduga tidak dilakukan.
3. Diduga IP Adress dari pihak ketiga pada saat melakukan penawaran berasal dari IP Adress yang sama. Hal ini harus dikonfirmasikan kepada BPK yang telah melakukan pemeriksaan.
4. Lima kegiatan proyek yang dilaksanakan sejak tahun 2017 pada akhirnya mangkrak sehingga tidak menghasilkan output apalagi outcome. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip tujuan pelaksanan kegiatan.
5. Harus dicari dalam besar yang bisa mempengaruhi point 1 sampai dengan 4 sehingga kegiatan-kegiatan ini akhirnya dilaksanakan.
6. Perencanaan tahun jamak dilaksanakan pada saat periode masa jabatan Walikota akan berakhir, jelas melanggar Permendagri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Ada sinyalemen hal itu dilakukan demi kepentingan Pilkada.
7. Agar pihak Kejagung melakukan pemanggilan lanjutan para pejabat terkait yang terindikasi melakukan tindakan koruptif.
8. Untuk segera diumumkan Lapju atas pemanggilan yang sudah dilakukan.
9. Wali Kota dan Ketua DPRD harus bertanggung jawab atas terjadinya dugaan penyelewengan Anggaran Tahun Jamak Tahun 2017.
10. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi agar dapat akomodatif terhadap setiap langkah aksi-aksi yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat.
11. Kejari Kota Bekasi agar segera menyampaikan kepada pihak Kejagung setiap informasi dugaan perilaku koruptif yang dilakukan oleh pejabat/ penguasa Pemkot Bekasi.
12. Agar Kejari Bekasi di dalam setiap langkah tindakannya tidak tebang pilih. (Prima/Pardamean)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: