PERSIAPAN MUNASLUB PARTAI BERKARYA

Jakarta, aspirasi publik.com – Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Juli tahun dua ribu dua puluh (2 – 7 – 2020), kami dari Presidium Penyelamat Partai Berkarya dan Panitia Musyawarah Nasional Luar Biasa (selanjutnya disebut Panitia Munaslub) terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut : 1. Panitia Munaslub dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Presidium Penyelamat

Partai Berkarya (selanjutnya disebut P3B) Nomor : A-001/P3B/SK/III/2020 tangal 11 Maret 2020 tentang Panitia Pelaksana Musyawarah Nasional Luar Biasa Partai Berkarya.

 2. P3B adalah Badan Ad Hoc Partai Berkarya yang sah secara hukum, pembentukannya oleh Majelis Tinggi Partai (selanjutnya disebut MTP) berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (selanjutnya disebut UU Parpol) jo. Surat Majelis Tinggi Partai Nomor : 07/B/DPP/MT-BERKARYA/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penyampaian Kondisi Partai Berkarya fis. Surat Keputusan Majelis Tinggi Partai Nomor : A-001/MTP-PB/SK/III/2020 tanggal 7 Maret 2020 tentang Revitalisasi Partai Berkarya.

 3. Kewenangan MTP membentuk P3B adalah dalam rangka/  menjalankan fungsi dan kewenanganya untuk menjaga kehormatan dan martabat Partai beserta Anggota serta mengevaluasi dan memperbaiki kinerja Partai melalui sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 5 UU Parpol jo. Pasal 66 Anggaran Dasar Partai Berkarya dan Pasal 23 UU Parpol jo. Pasal 54 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Partai dengan mekanisme konstitusional yaitu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Parpol jo. Pasal 52 ayat (3) Anggaran Dasar Partai.

 4. Hasil evaluasi kinerja Partai Berkarya adalah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari siara pers ini.

Dengan ini P3B/Panitia Munaslub, menyatakan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Keputusan KPU Nomor : 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019  tanggal 21 Mei 2019 dan pasca penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) oleh Mahkamah Konstitusi , Partai gagal mencapai target perolehan 14,3% atau 80 kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagaimana ditetapkan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) ke III tanggal 11 Maret 2018 di Surakarta dan Partai juga gagal memenuhi persyaratan minimal 4% ambang batas perolehan suara atau parliamentary treshold (PT) yang ditetapkan dalam Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu , sehingga Partai tidak diikutsertakan dalam penentuan perolehan kursi Anggota DPR RI, perolehan suara sah secara nasional Partai Berkarya sebesar 2929495 suara atau 2,09% PT.

 2. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) sebagai badan struktural pelaksana (eksekutif) Partai di tingkat Nasional pasca pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019 sampai dengan siaran pers ini dilaksanakan :

 a. tidak pernah melakukan evaluasi terhadap capaian hasil Partai Berkarya pada Pemilu Tahun 2019;

 b. tidak pernah melakukan evaluasi atas kinerja Kepengurusan Partai Berkarya di semua tingkatan;

 c. tidak pernah melakukan konsolidasi menyeluruh dalam rangka percepatan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2020 dan Pemilu 2024;

 d. tidak pernah membangun komunikasi hirarki organisatoris antar Pengurus Partai dan/atau dengan Anggota melalui Musyawarah atau Rapat-rapat Partai sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART); dan

e. dalam beberapa kebijakannya cenderung melanggar konstitusi Partai.

 3. Bahwa potensi yang dimiliki Partai Berkarya yang terdiri dari :

 a. Anggota yang tersebar di seluruh Indonesia;

 b. kepercayaan Masyarakat yang terealisir dalam perolehan suara sah secara nasional Partai sebesar 2.929.495 suara;

c. adanya perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah;

d. struktur kepengurusan Partai di semua tingkatan di seluruh Indonesia;

e. simpatisan; dan

f. infrastruktur Partai adalah modal dan peluang besar Partai Berkarya yang harus dikelola dan ditumbuhkembangkan dengan baik dan terukur berdasarkan peraturan Perundangundangan, AD/ART dan/atau Peraturan Organisasi Partai lainnya sehingga tujuan, fungsi dan target Partai Berkarya dapat dicapai dan diwujudkan.

 4. Berdasarkan kondisi Poin 1 sampai dengan Poin 3 tersebut di atas, maka dipandang perlu untuk melakukan evaluasi dan perbaikkan tata kelola Partai Berkarya melalui mekanisme konstitusional yaitu Munaslub dalam rangka reorganisasi dengan melakukan konsolidasi dan revitalisasi atau perbaikan menyeluruh terhadap tata kelola dan Kepengurusan Partai di semua tingkatan, khususnya dalam rangka persiapan Partai Berkarya mengikuti Pemilu 2024 dan umumnya untuk mengikuti agenda-agenda politik Nasional lainnya.

5. Partai Berkarya mendukung Pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin untuk mensejahterakan Rakyat melalui berbagai program yang ditetapkan untuk meningkatkan kemakmuran Rakyat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan benar (good corporate governance) secara adil, merata, transparan, akuntabel, responsible, wajar dan kesetaraan dalam berbagai bidang, khususnya percepatan penangananan Pandemi Covid 19 dengan pendekatan yang tepat dan terukur dan recovery programs pasca Pandemi Covid 19 dengan mengutamakan kepentingan dan program pemulihan ekonomi serta psiko sosial Rakyat.

PRESIDIUM PENYELAMAT PARTAI BERKARYA/DPP PARTAI BERKARYA

 No.         NAMA    JABATAN

1      H. Achmad Goesra, S.H., M.Si. Ketua

2      Dr. H. Badaruddin Andi Picunang, ST., M.M., M.AP., M.T.          Wakil Ketua

3      Sonny Pudjisasono, S.H.     Sekretaris

4      Hari Saputra Yusuf, S.Sos., S.H.         Wakil Sekretaris

5      Abdullah Khalek Lubis, S.E.        Anggota

6      Dra. Ec. Hj. Ourida Seskania      Anggota

7      Gunthar Bachroemsjah, S.H.     Anggota

 Sekretariat P3B : JL. Brawijaya IX No. 01, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12130.  Tlp. 081218051606/Haerul

Lampiran :

Hasil Evaluasi Kinerja Kepengurusan Partai Berkarya

 KELEBIHAN

 KEKURANGAN

Partai Berkarya mendapat pengesahan sebagai Partai Politik (Parpol) dari         Sejak  mendapatkan  pengesahan  berdasarkan  KepmenkumHAM  No.  M.HH- 20.AH.11.01 Tahun 2016, Partai Berkarya belum pernah menyelenggarakan

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan Nomor   Musyawarah Nasional, perubahan AD/ART dan susunan kepengurusan DPP

M.HH-20.AH.11.01 Tahun 2016 tanggal 13 Oktober 2016.

Periode 2017 – 2022 ditetapkan berdasarkan keputusan Rapimnas III.

Partai Berkarya telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan Pasal Partai gagal mencapai target perolehan 80 kursi anggota DPR RI dan 3 kursi

8 ayat (2) UU Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD. anggota DPRD yang ditetapkan dalam Rapimnas ke III.

 Berdasarkan Peraturan KPU 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 dan setelah melalui     Berdasarkan PKPU No. 987/2019 perolehan suara sah secara nasional Partai adalah 2.929.495 suara atau 2,09% PT, sehingga Partai tidak diikutsertakan

tahapan verifikasi, ditetapkan sebagai salah satu Parpol peserta Pemilu 2019         dalam  penentuan  perolehan  kursi  anggota  DPR  RI  karena  tidak  lolos

dengan Nomor Urut 7. persyaratan minimal PT 4%.

Terdapat perwakilan Anggota DPRD  baik  tingkat  Provinsi  maupun  tingkat   Berdasarkan putusan ketetapan MK No. 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Kabupaten/Kota. tertanggal 8 Agustus 2019, gugatan PHPU Partai Berkarya dinyatakan gugur.

Terjadi   dinamika   di   internal   Partai   yang   menghendaki  dilakukannya        Bahwa pada pra, saat dan pasca khususnya terkait pelaksanaan Pemilu 2019,

revitalisasi Partai secara menyeluruh berdasarkan ketentuan dan mekanisme   umumnya yang terkait dengan seluruh kegiatan pengurusan Partai, tidak ada

yang diatur dan ditetapkan dalam AD/ART untuk perbaikan Partai ke depan dan     bantuan anggaran dari DPP kepada struktur kepengurusan di bawahnya untuk agar Partai memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan dan mengikuti        operasionalisasi atau pemenangan Pemilu 2019, yang mengharuskan Pengurus

agenda-agenda politik nasional, utamanya untuk memenangi kontestasi Pemilu        di semua tingkatan di seluruh Indonesia untuk membiayai secara mandiri

Tahun 2024.  pengurusan dan pemenangan Partai pada Pemilu 2019.

 KELEBIHAN

 KEKURANGAN

 Pengurusan  Partai  belum  berjalan  efektif  dan  produktif  yang  mengakibatkan mesin politik Partai tidak berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena tidak berjalannya atau minimal belum terjadinya hirarki komunikasi Partai yang baik  sebagai  bentuk  koordinasi  dan  konsolidasi  antar  Pengurus  di  semua tingkatan.

DPP sebagai badan struktural pelaksana atau eksekutif Partai di tingkat nasional yang bertanggung jawab atas kepengurusan Partai secara menyeluruh tidak mampu  menggerakkan mesin  politik Partai  secara  optimal  karena  tidak berjalannya atau minimal belum terjadinya hirarki komunikasi Partai yang baik sebagai bentuk koordinasi dan konsolidasi antar Pengurus di semua tingkatan, tidak  adanya  rencana  strategis,  petunjuk  teknis  yang  ditetapkan  untuk pemenangan dan gugus kendali target yang terarah dan terukur serta tidak adanya  kontribusi  dan  bantuan  anggaran  dari  DPP  untuk  keperluan operasionalisasi dan pemenangan Partai pada kontestasi Pemilu tahun 2019, sehingga mengharuskan Pengurus di semua tingkatan di seluruh Indonesia membiayai secara mandiri pengurusan dan operasionalisasi Partai serta untuk pemenangan Partai pada Pemilu 2019.

Sewa   kantor   yang   rata-rata   habis   masa   sewanya,   terdapat   struktur kepengurusan di masing-masing tingkatan yang sudah tidak aktif akibat tidak adanya  pembinaan  dan  konsolidasi  yang  terstruktur,  tidak  ada  anggaran operasional.

KELEBIHAN

        KEKURANGAN

Hancurnya semangat dan kepercayaan, khususnya  Pengurus  Partai  sebagai akibat tata kelola dan pengurusan Partai yang buruk dan cenderung pembiaran.

Pemerintahan Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Wakil Presiden Prof. Dr. K.H. Ma’ruf Amin untuk mensejahterakan Rakyat melalui berbagai program yang ditetapkan untuk meningkatkan kemakmuran Rakyat dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik dan benar (good corporate governance) secara adil, merata, transparan, akuntabel, responsible, wajar dan kesetaraan dalam berbagai bidang, khususnya percepatan penangananan Pandemi Covid 19 dengan pendekatan yang tepat dan terukur dan recovery programs pasca Pandemi Covid 19 dengan mengutamakan kepentingan dan program pemulihan ekonomi serta psiko sosial Rakyat. (Sanusi )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: