Jatinangor, aspirasipublik.com – Sejak terjadi wabah corono  Covid 19 di dunia terutama di indonesia kegiatan aktifitas ujian sidang promosi Doktor di IPDN dilakukang dengan melalui daring dan untuk Promotor dan penguji yang berada di lingkungan kampus dapat hadir langsung tetap melakukan standar kesehatan, Sidang yang dipimpin langsung oleh Direktur Pasca sarjan dan ketua prodi pasca sarjana mewakili atas nama Rektor IPDN mempromosikan dan mengantarkan  Dr.Dra .Sri Hartati ,M.Si  menjadi Doktor Ilmu pemerintahan IPDN ke 110, kamis  tanggal 9 juli 2020 bertempat di kampus pasca sarjana IPDN Jatinagor,Mempertahankan Disertasinya  selam 3 jam dihadapan promotor dan penguji ,Dengan Tim Promotor yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA (melalui daring membacakan nasehat akademik). 2. Prof. Dr. Tjahya Supriatna, SU (hadir langsung membacakan pertanggungjawaban akademik). 3. Dr. Dedeh Maryani, MM. (hadir langsung).

Penelaah/penguji yang terdiri atas: 1. Dr. Hadi Prabowo ,MM (Rektor IPDN). 2. Prof. Dr. H.M.Aries Djaenuri, MA (Hadir langsung). 3. Prof. Dr. Ngadisah, MA (hadir langsung memimpin jalanya sidang terbuka bersama Dir Pasca Sarjana mewakili atas nama Rektor IPDN). 4. Prof. Dr. Khassan Effendy, M.Pd.(hadir langsung ). 5. Dr. Sampara Lukman, MA.(Dir Pasca sarjana hadir langsung memimpin jalanya sidang terbuka bersama ketua prodi pasca sarjan mewakili atas nama Rektor IPDN). 6. Dr. Kusworo, M.Si (Hadir Langsung). 7. Dr. Halilul Khairi, M.Si (melalui Daring). 8. Dr. Muhadam Labolo, M.Si (hadir langsung).

Riwayat singkat  Dr. Dra.Sri Hartati ,M.Si . dilahirkan di Jambi, 4 Februari 1970, putri kedua dari pasangan Ibu Hj.Suyati dan H.Suparto (Alm). Pernikahannya dengan Dr. Ismail Nurdin, M.Si (Dekan Fakultas Manajeman Pemerintahan IPDN) dikaruniai 2 (dua) orang putri bernama Muthia Zahra Nabila dan Naila Inayah Mumtaz. menyelesaikan pendidikan formal Sekolah Dasar di Kota Jambi  1983, SMP di Kota Jambi 1986, SMA di Kota Jambi 1989, Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Angkatan 01, 1992 di Jatinangor, Pendidikan Sepamilwa Tahun 1992, Pendidikan Sarjana pada Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta 1998, Pendidikan Magister di  Pasca Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri, 2007 dan S3 pada Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2017-2020.

Karir Dr.Dra.Sri Hartati,M.Si. dalam dunia kerja  dimulai sejak tahun  1992 sebagai Perwira CAJ KOWAD di Korem Purwokerto dan Kodim Pekalongan, tahun 1994 sebagai Lurah Tanjung Sari Kota Jambi, tahun 1998  Kasubbag Tata Pemerintahan Umum  Kota Jambi, tahun 2000, Kasubbag Perangkat Pemerintahan Kota Jambi. Selanjutnya Promovenda mutasi ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri, mengawali tugas  sebagai Pamong Pengasuh tahun 2003, Kasubbag Program dan Evaluasi Fakultas Manajemen Pemerintahan tahun 2009, Kasubbag Pelatihan IPDN Kampus Sumbar tahun  2010, Kabag Akademik & Kerjasama IPDN Kampus Sumbar tahun 2013, dan pada tahun 2016  memutuskan untuk beralih tugas ke Fungsional  Dosen hingga sekarang.Dr.Dra.Sri Hartati ,M.Si mengangkat judulDisertasi Kesetaraan Gender Dalam Promosi Jabatan PNS di Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena Kesetaraan Gender  telah menjadi isu Nasional bahkan global. Dalam dimensi normatif, Sidang Majelis Umum PBB 17 Desember 1979 menyetujui Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention of Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women) dan Beijing Declaration and Platform for Action, 1995 menetapkan Pengarusutamaan Gender sebagai Strategi Pembangunan Negara, yang dituangkan dalam berbagai dokumen perencanaan pembangunan, bahkan Kesetaraan Gender menjadi  tujuan pembangunan berkelanjutan/Sustainable Development Goals.  Akan tetapi  pada  dimensi empirik, kesetaraan gender yang didambakan belum terwujud. Keberadaan Perempuan khususnya di ranah publik (birokrasi) masih jauh tertinggal dari laki-laki. Glass Ceiling menjadi bagian tidak terpisahkan dalam membentuk kultur dan penerimaan perempuan dan laki-laki di birokrasi.

Meskipun jumlah Pengawai Negeri Sipil  perempuan di Pemprov Jabar hampir berimbang dengan laki-laki yaitu 46 % dari total 37.336 orang,  namun eksistensi perempuan pada jajaran pimpinan birokrasi masih senjang. Data 2019 menunjukkan perempuan  di Eselon II hanya 18% , Eselon III 25%, Eselon IV 32 %. Masih rendah keberadaan pimpinan perempuan di birokrasi berdampak pada kebijakan yang kurang responsif gender, Indeks Pemberdayaan Gender dibawah rata-rata Nasional, kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahun meningkat, anggaran belum berbasis gender, sehingga peluang-peluang perempuan untuk mendapatkan dana peningkatan kapasitas harus bersaing ketat dengan laki-laki

Secara spesifik Disertasi ini membahas penyebab kesetaraan gender dalam promosi jabatan PNS belum optimal dan bagaimana model promosi jabatan PNS berbasis kesetaraan gender di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.  Kajian empirik tersebut dianalisis dengan teori Promosi jabatan yang dikemukakan oleh Siagian, ketentuan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, konsep Kesetaraan Gender oleh Tawney serta faktor-faktor internal dan eksternal yang turut mempengaruhi promosi jabatan perempuan, sehingga memunculkan suatu model promosi jabatan PNS berbasis kesetaraan gender. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penelitian ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggungjawabkan. menggunakan metode penelitian kualitatif, penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Informan berjumlah 26 orang, terdiri dari Gubernur KDH, Sekretaris Daerah, Kepala Biro, Kepala Badan Kepegawaian, Kepala Dinas Pendidikan, Sekretaris DP3AKB, Kepala Bidang Pengembangan Karier, para pejabat perempuan eselon II,III & IV, PNS pelaksana laki-laki maupun perempuan,  anggota komisi V DPRD, akademisi dari perguruan tinggi sebagai pakar gender, tokoh masyarakat/adat/agama, dan anggota keluarga PNS perempuan. Teknik pengumpulan data menggunakan  wawancara mendalam dan  dokumentasi dengan uji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik dan sumber. Untuk analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr.Dra.Sri Hartati,M.Si  telah berhasil mengungkap bahwa:Penyebab kesetaraan gender dalam promosi jabatan di Pemprov Jabar belum optimal, karena  prestasi kerja, kompetensi dan kualifikasi  PNS perempuan dinilai masih rendah. Rendahnya prestasi kerja, kompetensi dan kualifikasi PNS perempuan disebabkan berbagai hambatan dalam menjalani karir  antara lain:  hambatan internal  menjalani peran ganda dan motivasi meningkatkan karir yang rendah. Sedangkan secara eksternal, perempuan mengalami hambatan dari lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat dan lingkungan organisasi yang masih cukup kental budaya patriarki.  Peluang PNS perempuan semakin sempit untuk promosi, karena Tim Penilai Kinerja PNS  menambah pertimbangan aspek peran ganda, jenis pekerjaan dan lokasi tempat tugas untuk penempatan PNS perempuan pada jabatan.

Hasil penelitian menunjukkan promosi jabatan dengan dasar  prestasi kerja, kompetensi dan kualifikasi tidak bisa diharapkan meningkatkan persentase PNS perempuan  menduduki posisi jabatan strategis, untuk itu promovenda berhasil  menemukan model promosi jabatan PNS berbasis kesetaraan gender yang dinamakan Model AQCIO (Affirmative Action, Qualification, Competency, Integrity and Organizational Culture). Melalui temuan model AQCIO ini diharapkan dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas PNS perempuan yang  menududuki jabatan strategis di Pemprov Jabar, sehingga kesetaraan gender dapat terwujud secara optimal.Temuan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat dan memperkaya khasanah bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan  dapat menjadi acuan studi oleh peneliti-peneliti lain yang terkonsentrasi pada objek penelitian yang sama.Dr.Dra.Sri Hartati ,M.Si telah menjadikan sebuah buku dari hasil penelitianya dengan judul “ GENDER DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN “Pesan Promotor kepada Dr.Dra.Sri Hartati ,M.SI , Dengan ilmu yang Saudari dapatkan selama mengikuti Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, kini Saudari dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dan sekaligus tuntutan profesi yang lebih berat. Artinya langkah panjang Saudari didunia keilmuan untuk mendarmabaktikan Ilmu Pemerintahan tersebut bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang lebih luas. Kami berharap dan berpesan kepada Saudari hendaknya Saudari dapat membuktikan segenap kemampuan profesional Saudari diberbagai bidang, serta berperan aktif dalam forum pengembangan Ilmu Pemerintahan pada khususnya. Jauhkanlah rasa bangga yang berlebihan apalagi sombong, gunakan ilmu padi yang semakin berisi semakin merunduk,  jadilah insan profesional yang taqwa, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.(JSRW)