Ontologi Ilmu Pemerintahan, Sebuah Perbandingan

Dr. Muhadam Labolo (Dekan Fak Polpem IPDN)

Oleh: Muhadam

Berbeda dengan ilmu politik, ontologi ilmu pemerintahan dideskripsikan Taliziduhu Ndraha dalam rangkaian tangga vertikal dari Tuhan hingga berakhir pada manusia (Kybernologi I, 2003). Tuhan yang diyakini sebagai sentral gravitasi mendesain individu dalam konstruksi awal berinisial mahluk yang kemudian menanjak ke konsep manusia, penduduk, masyarakat, bangsa, rakyat hingga yang paling kompleks, negara. Terdapat pula konsep orang dan civil society yang tak begitu panjang dielaborasi. Jika dipahami secara mendalam, pada setiap konsep itu mengandung konsekuensi dan implikasi luas terhadap eksistensi pemerintahan dan ilmu apa yang patut dipelajari untuk mengkonstruksi posisi akademiknya. Sebagai contoh, relasi individu sebagai makhluk dengan Tuhan telah melahirkan tidak saja aspek teologikalnya, juga kesadaran etik dan doktrin yang meluas hingga membentuk sistem pemerintahan teokrasi maupun etika pemerintahan. Demikian pula konsep penduduk yang melahirkan kesadaran lingkungan dan demografi. Konsep masyarakat tidak saja membentuk kesadaran sosial, demikian pula hukum. Puncak kesadaran bermasyarakat itu pada akhirnya membentuk bangsa (nation) dan negara sebagai puncak tertinggi atas kesadaran politik masyarakat. Dalam konteks nation, masyarakat berkembang dari aspek budayanya hingga kesebangsaannya.

Foto: Dr. Muhadam Labolo

Disemua tingkatan itu eksistensi pemerintahan memiliki alasan kuat sekaligus terbangun berbagai pilihan akademik seperti etika pemerintahan, ekologi pemerintahan, demografi pemerintahan, sosiologi pemerintahan, hukum pemerintahan, budaya pemerintahan, hingga politik pemerintahan. Mesti diakui bahwa ontologi ilmu pemerintahan tidaklah bersifat sempit antara pemerintah dengan rakyat, namun meluas (distingtif) pada relasi antara mahluk dengan Tuhan, manusia dengan manusia, juga manusia dengan lingkungannya. Cakupan ini tentu menjadikan kybernologi memiliki horison yang lebih luas dibanding penguasa dengan rakyatnya. Meminjam istilah agama, ontologi ilmu pemerintahan itu bersifat hablumminallah, juga hablumminnas dan habblumminal alam. Pola hubungan tersebut dalam penjelasan lebih lanjut tidaklah bersifat kaku (hierarchi-vertical), bergantung pada konteks dimana dan kapan relasi tersebut dapat saling bertukar (lihat Kybernologi I, 2002;22-35).

Bila dibandingkan dengan apa yang disebut madzhab baru ilmu pemerintahan oleh Sutoro Eko (2020), konsep kunci yang dipilih antara lain penduduk, masyarakat (antropologi), rakyat (politik) dan warga (hukum), sedangkan ontologi ilmu pemerintahan dibangun tak jauh berbeda dari spirit ontologi politik Hobes, Locke, Madison, Hegel, maupun Marx. Ontologi semacam itu jauh lebih awal dan indah dideskripsikan Ryaas Rasyid dalam bukunya Makna Pemerintahan (1999:5). Diakui bahwa keduanya membangun ontologi ilmu pemerintahan lewat basis pemikiran Hobes, dimana gejala pemerintahan adalah fenomena klasik yang sulit dihindarkan sebagai bakat alami, insting maupun perilaku selfish manusia (Leviathan, 1651). Demikian pula upaya melindungi materi sesuai gagasan Marx dan Smith, atau upaya untuk berkawan dan membentuk jaringan guna mewujudkan cita bersama seperti ide Mc Iver dalam sosiologi (The Web of Government) atau ide Weber soal wewenang (authority).

Jadi, tampak jelas perbedaan ontologikal yang dibangun antara kybernologi sebagai satu sains yang mencoba mandiri dari ilmu politik. Sementara ontologi ilmu politik sejak awal berdiri diatas kehendak perlunya kekuasaan ditegakkan dalam bentuk dan corak apapun sepanjang mampu mengendalikan sifat alami manusia kearah tertib sosial yang lebih baik. Perdebatan lebih jauh misalnya apakah ontologi politik tak menyentuh persoalan teologi dan lingkungan? Bisa saja konsep Leviathan dianggap raksasa pengganti Tuhan yang bersifat absolut mengendalikan manusia, demikian pula isu-isu ekologi yang dapat berkembang menjadi ekologi politik. Lepas dari itu, bagaimanapun kita masih percaya bahwa ditengah banyaknya batasan soal politik itu, selalu saja berkaitan dengan upaya mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan dengan segala cara, yang bahkan tak banyak melibatkan Tuhan didalam sekularisasi negara versus agama. Demikian pula sekalipun konsep penduduk, masyarakat, rakyat, bangsa, dan negara juga dipelajari dalam politik (Surbakti, 2016), namun objek formalnya sedikit berbeda dengan pemerintahan. Akhirnya, kita mesti mengakui bahwa ontologi pemerintahan yang selama ini terbangun di banyak perguruan tinggi termasuk IPDN lebih dominan berbasis politik disebabkan tak banyak yang memahami ontologi ilmu pemerintahan kybernologi yang sedemikian luas, kompleks, dan membutuhkan satu kejernihan dan kehati-hatian berpikir. Sisanya mencoba mengais ontologi ilmu pemerintahan itu dari kacamata hukum dan administrasi yang seringkali terjebak pada penegakan law & order, formalisme, serta administrasi perkantoran sebagaimana kritik Ketua STPMD Jogja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: