Bogor, aspirasipublik.com – Bantuan Langsung Tunai yang diberikan oleh pemeintahan desa melalui Dana Desa adalah untuk membantu masyarakat terdampak pandemic covid-19.

Adanya pembatasan social berskala besar yang di laksanakan pemerintah daerah atas petunjuk pemerintah pusat sehingga protocol Kesehatan dapat di jalankan sesuai prosedur.

Namun guna menopang ekonomi masyarakat yang terdampak, pemerintah memberikan bantuan baik berupa dana maupun berupa sembako guna meringankan beban masyarakat.

Guna mengantisipasi adanya penyalahgunaan bantuan tersebut pemerintah desa harus melakukan pengawasan maupun evaluasi.

Sebagai contoh kegiatan yang sangat bagus dan kondusip untuk desa seperti halnya Kades Pangkal Jaya, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, .Taupik Sumarna, SE. menugaskan BPD, Kaur Kesra,  Satgas untuk memonitoring seluruh keluarga penerima manfaat daripada kegiatan tersebut

Adapun dalam pelaksanaan monitoring tersebut, BPD, Kaur Kesra serta Satgas didampingi oleh Babinsa juga Babinmas oleh karena itu dengan diadakannya monitoring ini dengan tujuan untuk memprediksi ada atau tidaknya pungli dan potongan kepada keluarga penerima manfaat (kpm) yang mendapatkan bantuan dari pemerintah.“Maka dari itu kami atas nama kades pangkal jaya sangat tidak mengharapkan adanya potongan-potongan karena itu bisa menjadi fitnah kepada desa” Ucap Kades. (Surya/Sutrisna)