Di Sekolah SMPN 213 Jakarta, Penggunaan Dana BOS Jauh dari “Transparan”

Jakarta, aspirasipublik.com – Transparan terbukti dapat mengurangi penyalahgunaan anggaran, hal inilah yang membuat pemerintah menerbitkan undang-undang keterbukaan informasi public dengan harapan semua lapisan masyarakat dapat melakukan pengawasan sehingga dapat mengoreksi semua proses kegiatan.

Namun hal ini masih isapan jempol semata seperti yang terjadi di salah satu sekolah di bilangan Jakarta timur,  penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) belum transparan.

Publik kesulitan mengakses informasi dana BOS karena pengelolaannya didominasi kepala sekolah. Padahal, pengelolaan dana BOS harus melibatkan semua pihak, termasuk Komite Sekolah dan masyarakat, dari perencanaan hingga evaluasi tetapi beda dengan sekolah SMPN 213 Jakarta yang berdomisili Jl. Malaka I RT 9 RW 6 Malaka Sari, Kecamatan Duren Sawit –  Jakarta Timur. Saat ingin menanyakan kouta internet untuk siswa yang tidak mampu dari dana BOS pada triwulan pertama dan kedua yang sekarang sedang berjalan, namun sangat disayangkan kepala sekolah SMPN 213 Jakarta inisial (W) mengatakan langsung kepada awak media ini “Silahkan kalo mau disuratin atau bahkan mau dilaporkan kesudin pendidikan juga, karena sebentar lagi saya mau pansiun ucapannya.” Dengan nada mnantang.

“Penggunaan dana BOS tidak dapat diakses oleh publik sehingga transparansi dan akuntabilitasnya rendah. Tak heran, dugaan penyelewengan dana BOS untuk kouta internet siswa semakin mencuat,” sebut Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, kepada wartawan aspirasi publik kemarin  (6/8).

Menurutnya, terjadinya dugaan penyelewengan dana BOS terjadi karena banyak laporan fiktif yang ia terima. Setiap wali murid meminta laporan dana BOS selalu tidak dikasih. Kalau dahulu mereka banyak dijerat karena menyeleweng dari juknis. Kini laporannya sudah sesuai juknis, tetapi banyak kwitansi bodong dan terjadi markup,” ujar Ubaid.

Ubaid pun meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bertindak ke sekolah, kata Ubaid, harus tahu bahwa laporan penggunaan dana BOS ialah bagian dari informasi publik yang harus diketahui masyarakat luas. (James)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: