Penebangan Pohon Di Komplek perumahan Waringin Permai Diduga Tidak Sesuai Perizinan

Jakarta, aspirasipublik.com – Masyarakat Jakarta dihimbau agar tak sembarangan menebang pohon. Pelarangan tersebut tercantum dalam Perda DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2007.  Pada pasal 12, Huruf G tentang Ketertiban Umum tertulis bahwa ‘Setiap orang atau badan dilarang memotong, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman’.

Ancaman pidana terhadap pelanggaran pasal tersebut adalah berupa kurungan penjara paling singkat 30 hari dan paling lama 180 hari atau denda paling sedikit Rp. 5.000.000 dan paling banyak Rp. 50.000.000.

Namun perda tersebut diatas masih sering diabaikan oleh masyarakat DKI, masih banyak oknum yang melakukan penebangan pohon tanpa izin dari Dinas Kehutanan dan Pertamanan (Distankam) DKI Jakarta. Seperti yang terjadi belum lama ini, beberapa orang melakukan penebangan pohon diduga tidak memiliki izin, Adapun lokasi penebangan Komplek perumahan Waringin Permai Ex perumahan TNI  AU Jatiwaringin RW. 06 berbatasan dengan  perumahan KPAD, lokasi pemotongan adalah di perbatasan kedua komplek tersebut yaitu jalan meriam dan jalan wirajati VII.

Warga sekitar sangat kecewa karena dengan adanya pohon – pohon tersebut suasana ditempat ini terasa rindang dan nyaman tetapi sekarang setelah ditebang menjadi sangat panas dan sangat menyesalkan perbuatan oknum yang memotong pohon tersebut.

Penebangan pohon ini terindikasi menyalahi izin yang dimiliki, Adapun izin yang dimiliki hanya izin pemangkasan bukan penebangan. Kegiatan Ini berlangsung pada hari rabu, tanggal, 9 September 2020 sedangkan kegiatan ini diduga dibekingi aparat dan diduga ada unsur – unsur lain yang terlibat, baik tingkat RW atau kelurahan atau kemungkinan kecamatan.

Padahal indonesia sedang gencar gencarnya mengadakan Gerakan go green menjaga kelestarian bumi, penghijauan kota, namun sangat disayangkan malah sengaja paro oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab sengaja menebang pohon, ini perlu menjadi perhatian pemerintah, masyarakat dan semua unsur .

Untuk teknis pemangkasan juga tertulis dilaksanakan Suku Dinas Pertamanan, Penebangan pohon jalur atau yang biasa kita sebut dengan pohon pemda (pemerintah daerah) harus memenuhi persyaratan khusus serta harus memiliki izin dari pemda itu sendiri. Berikut ini tahap-tahap untuk menebang pohon di jalur umum:

Yang pertama adalah anda harus mengetahui pada pohon yang akan anda tebang apakah milik Sudin Pertamanan tingkat kecamatan, atau Sudin Pertamanan tingkat walikota, tergantung dari letak pohon tersebut apakah berada di jalur perumahan atau di pinggir jalan utama. Kalau letak pohon tersebut berada di lokasi pinggir jalan perumahan, maka perizinan penebangan pohon hanya pada tingkat kecamatan. Jika pohon tersebut berada di pinggir jalan utama, maka perizinan penebangan pohon berada pada tingkat walikota.

Yang kedua Mengurus perizinannya. Anda harus mengajukan permohonan penebangan pohon pada pemda dengan menyebutkan alasan – alasan kenapa pohon tersebut layak untuk ditebang. Nah, alasan – alasan pada saat permohonan ini lah yang sebenarnya sangat menentukan dikeluarkannya surat izin penebangan pohon dari pemda. Saya ambil contoh jika kita menebang pohon di jalur perumahan, maka kita ajukan permohonan tersebut ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) tingkat kelurahan dari tingkat kelurahan, nanti akan dibuatkan surat untuk ditindak lanjuti pada tingkat kecamatan.

Yang ketiga adalah pertimbangan pemda untuk mengeluarkan surat izin penebangan pohon jalur. Pemda akan mempertimbangkan alasan kemaslahatan (kebaikan dan keburukannya) sebelum mengeluarkan izin. Jika dirasa cukup dan layak, maka dalam waktu maksimal 3 x 24 jam pemda mengabulkan permohonan dan menerbitkan surat izinnya.

Surat izin yang dikeluarkan pemda tidak selalu sama dengan permohonan yang kita ajukan. Sebagai contoh, permohonan yang kita inginkan adalah penebangan pohon hingga habis tak tersisa, namun yang dikabulkan pemda adalah memangkas pohon (tidak sampai habis). “Ini yang terjadi sehingga oknum atau pelaku yang membekingi tersebut harus diberi efek jera dan diproses sesuai aturan hukum ungkap salah satu masyarakat yang enggan disebutkan namanya,” kepada media Aspirasi Publik. Dan sesuai aturan Dinas Kehutanan dan Pertamanan (Distankam) DKI Jakarta telah mengeluarkan aturan denda bagi siapa pun yang berani menebang pohon secara ilegal. (JSRW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: