Mengkonstruksi Sejarah Pemerintahan

Foto: Dr. Muhadam

Oleh: Muhadam

Kata Winston Churchill, history has been written by the victors. Faktanya pemenang cenderung mengubah, memanipulasi, bahkan menghilangkan artefak sejarah melalui berbagai cara termasuk politik dinasti. Terlepas itu, sejarah penting untuk menuntun kita kearah yang lebih maju tanpa melupakan setiap peristiwa dimasa lampau. Jika Kemendikti sepakat, sejarah dapat dipelajari sebagai seperangkat ilmu pengetahuan (istoria, ilmu). Efeknya tercipta spirit membangun identitas kultural suatu bangsa. Tanpa sejarah sebagai jejak pijak masa lalu dan kini, kita dapat kehilangan kompas untuk meraih masa depan. Dengan kesadaran itu sejarah mesti dipelajari bukan semata-mata atas waktu dan lokus peristiwa, yang lebih penting belajar dari sejarah (Ndraha, 2002). Bila tidak, kita hanya akan meninggalkan hafalan tentang Perang Aceh atau Perang Diponegoro, tanpa pemahaman setting social yang melatarbelakangi perang hebat dimasa itu.

Dalam konteks sejarah pemerintahan, tak banyak historiografi yang mendeskripsikan bagaimana pola kepemimpinan dan tingkah laku masyarakat, serta interaksi sosial pada satu entitas pemerintahan. Kalaupun ditulis, lebih semacam sejarah umum yang menyisakan sub bab tentang dinamika pemerintahan di lokasi peristiwa. Ambil contoh perilaku kepemimpinan Pamongpraja yang dikutip Rosihan Anwar dalam pengantar buku Kenang-Kenangan Pangrehpraja Belanda di Indonesia (1920-1942), mereka dilatih agar teliti dalam mengelola kas keuangan daerah yang dipercayakan kepada mereka. Satu senpun tidak boleh kurang apabila terjadi pemeriksaan kas. Korupsi dicegah jangan sampai menghinggapi pejabat-pejabat Pamongpraja. Catatan pendek itu meyakinkan kita bahwa pengetahuan, cara kerja dan integritas Pamongpraja dimasa lalu tak diragukan. Problem etiknya, mengapa realitas dewasa ini berkebalikan dengan masa lalu, apa masalahnya dan bagaimana mengembalikan integritas Pamongpraja agar tetap terawat sekalipun berjarak jaman. Disinilah kita perlu belajar dari sejarah sehingga identitas dan karakter kita tetap terjaga.

Ketiadaan sejarah sebagai cermin membuat kita berkiblat mentah-mentah ke barat. Masalahnya bukan saja nilainya yang kita sedot, tak terkecuali asesoris budayanya, persis menarik Pukat Harimau di tumpukan biota laut, semua terambil. Alhasil diruang publik kita sering berselisih paham tentang mana authentik dan mana yang sintetik. Kita sendiri kehilangan identitas, barat bukan, timurpun meragukan. Inilah generasi bangsa yang seringkali dianggap tercerabut dari akar-akar budayanya. Jepang dan Korea adalah contoh negara yang eksis ditengah invasi modern dan tradisi bushido. Lebih dari itu pengaruh eksternal tidak saja mempengaruhi perilaku, demikian pula idiologi dan artefaknya. Paling mudah dikenali adalah sistem politik dan pemerintahan kita yang bercampur aduk antara presidensial dan parlementer serta penerapan mekanisme demokrasi langsung. Semua itu menunjukkan bahwa kekayaan sejarah dan kebudayaan kita tak sepenuhnya dipelajari dan diadaptasi kecuali trial and error.

Akhirnya, mengingat kembali kata Soekarno soal jasmerah, patut bagi kita mendalami dan meneliti kembali sejarah pemerintahan berikut metodologinya, guna memperkaya literatur yang selama ini berkutat pada judul laporan akhir dan skripsi tentang implementasi, pelaksanaan, analisis, peran, partisipasi, persepsi, strategi, pemberdayaan, bahkan yang paling putus asa, upaya. Keterkungkungan dalam kotak keyakinan tunggal (in the box) selama ini telah menjauhkan kita dari upaya memajukan pemerintahan lewat penelitian sejarah dengan teknik etnografi-partisipatoris. Bila tidak, kemungkinan nasib laboratorium dan museum kita pun tinggal sejarah.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: