Syarat Pencalonan Kepala Daerah Perlu di Evaluasi

Foto: Dr. Muhadam Lalobo

Oleh: Muhadam

Pertama, bila merujuk pada ketentuan pasal 7 huruf (a) UU 10/2016 tentang syarat calon pilgub/pilbup/kota, jelas melanggar ketentuan yg ada. Pasal itu berbunyi, Setiap Warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur, calon bupati dan wakil bupati, serta calon walikota dan wakil walikota.

Kata Warga Negara di atas secara hukum administrasi jelas menunjuk pada syarat umum identitas paslon sebelum masuk ke syarat teknis (19 syarat, 2 dihapus oleh putusan MK).

Kedua, KPUD dan Panwas Kab. Saburaijua jelas bertanggungjawab terkait verifikasi teknis persyaratan paslon sebagaimana diatur dalam UU 10/2016 terkait aturan teknis lanjutan oleh KPU ke KPUD. Artinya, tuntutan hukum dapat dikenakan pada lembaga penyelenggara dan pengawas pemilukada, yaitu kelalaian atau kemungkinan unsur penyalahgunaan wewenang dll.

Ketiga, kendatipun paslon telah ditetapkan oleh KPUD, menurut saya hal ini dapat dibatalkan dengan mekanisme pengaduan ke MA/MK oleh paslon lain atau kelompok yang merasa dirugikan akibat kelalaian semacam itu (legal standing). Kepada paslon pun mungkin saja dapat dikenakan tuntutan atas kebohongan publik (public of lie).

Keempat, kedepan kedua partai patut mengevaluasi kembali paslon yg akan diusung, inilah pentingnya mengutamakan kaderisasi internal daripada mengimport artis dan pengusaha. Di level pemerintah tentu perlu melibatkan instansi terkait seprti dinas catatan sipil dan imigrasi guna memperjelas status kewarganegaraan seseorang, apalgi dgn sistem e-KTP yg semestinya lebh mudah dideteksi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: