Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN Diperlukan Kerjasama dari Pemerintah, Swasta serta Masyarakat

Foto: Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.Pdi., MM.

Oleh: Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S. Pdi, MM. Wartawan Aspirasi Publik, Dosen STIPAN. Doktor Ilmu Pemerintahan (IPDN)

Sistem  pemerintahan  yang  bersih  dan  bebas  Kolusi,  Korupsi, dan Nepotisme atau KKN merupakan salah satu prasyarat untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Hal yang perlu disadari bahwa daerah/negara akan semakin maju dan masyarakatnya makin sejahtera apabila didukung oleh penyelenggara pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Untuk itu, berbagai langkah telah dijalankan baik melalui penyempurnaan kebijakan, penerapan sistem integritas aparatur, penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian efektif pada birokrasi pemerintahan maupun perbaikan pengelolaan keuangan daerah, serta proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, diperlukan juga kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, sesuai dengan konsep good governance, dimana governance meliputi pemerintah, swasta, dan masyarakat.Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah kabupaten/kota harus bertanggung jawab kepada publik dalam konteks kinerja lembaga dan aparatnya baik di bidang manajemen, organisasi maupun di bidang kebijakan publik. Realitas di lapangan, aparatur pemerintah tentu dihadapkan suatu kenyataan bahwa tanggung jawab menghadapi situasi konflik dalam menjalankan fungsi peranannya sebagai pemimpin atau manajer pemerintahan memiliki multi tanggung jawab, antara lain:1.Tanggung jawab politik (political responsibility) yaitu tanggung jawab melaksanakan politik pemerintah.2.Tanggung jawab institusional (institusional responsibility) yaitu tanggung jawab untuk melaksanakan dengan baik perintah atasan (tanggung jawab hirarki).3.Tanggung jawab kepada masyarakat (public atau popular responsibility), yaitu tanggung jawab terhadap kepentingan masyarakat.4.Tanggung jawab profesional (profesional responsibility), yaitu tanggung jawab sesuai dengan pertimbangan/ pandangan profesinya.5.Tanggung jawab keluarga, yaitu tanggung jawab sebuah kepala rumah tangga.6.Tanggung jawab pribadi (personal responsibility), yaitu tanggung jawab berdasarkan kesadaran pribadinya.

Dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sesuai dengan tuntutan reformasi diperlukan kesamaan visi, persepsi, dan misi dari seluruh penyelenggara negara dan masyarakat. Kesamaan visi, misi, dan persepsi tersebut harus sejalan dengan tuntutan hati nurani rakyat yang menghendaki terwujudnya penyelenggara negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab, yang dilaksanakan secara efektif, efisien, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme memuat ketentuan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme yang khusus ditujukan kepada para penyelenggara negara dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nilai strategis itu karena secara teoretis penyelenggara negara merupakan inner cycle (lingkaran dalam) yang paling dimungkinkan dikendalikan dari sektor swasta atau civil society oleh negara (pemerintah).Ada 4 (empat) aspek kebijakan dasar politik nasional yang ditetapkan dalam sistem manajemen kenegaraan RI, yaitu:1.Meletakkan asas-asas umum penyelenggaraan negara yang baik (good governance) meliputi: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggara negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, proporsionalitas, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas.2.Hak dan kewajiban penyelenggara negara, salah  satu  yang mendasar dan baru adalah menyangkut kewajiban penyelenggara negara melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.3.Pemeriksaan kekayaan penyelenggara negara sebelum, selama dan setelah menjabat oleh Komisi Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN).4.Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

Kebijakan dasar politik nasional seperti itu dimaksudkan untuk merehabilitasi kembali seluruh aspek kehidupan nasional menuju cita-cita kemerdekaan RI, memerlukan reformasi kembali struktur proses bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam satu kesatuan sistem manajemen kenegaraan berdasarkan konstitusi negara. Karena penyelenggaraan negara di masa lalu bukan saja telah melemahkan sendi-sendi dasar sistem penyelenggaraan negara pada lembaga-lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif, tetapi juga telah makin menambah lebar ketidakseimbangan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara dalam dinamika kehidupan nasional maupun global. Kondisi masyarakat, bangsa, dan negara yang demikian telah menuntut pula perlunya reformasi struktur dan sistem konstitusi nasional RI. Oleh karena itu, proses reformasi kehidupan nasional harus berjalan secara sistematis ke arah kemantapan penyelenggara negara yang bersih dan baik sesuai dengan tuntutan  perubahan dan perkembangan lingkungan strategis dinamika kehidupan nasional dan global atau secara singkat dapat diformatkan menjadi sistem reformasi nasional harus bertujuan dan menciptakan sistem manajemen kenegaraan yang baik.Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dari KKN, utamanya dalam menggalang antikorupsi maka diperlukan hukum, paling tidak meliputi:1.Reformasi hukum ketatanegaraan (konstitusi) untuk memperkecil monopoli dan diskresi kekuasaan politik dari tangan presiden, sehingga dimungkinkan adanya power sharing dan check and balance dalam sistem politik kita.2.Menjamin adanya transparansi dan akuntabilitas dari pejabat negara atau pemegang kekuasaan publik melalui:Kewajiban pejabat negara untuk melaporkan dan diperiksa kekayaannya, pada saat mulai dan berakhir jabatan (law against illicit enrichment), Kewajiban pejabat membuktikan harta kekayaannya bukan hasil korupsi (asas pembuktian terbalik),Kewajiban pejabat negara menyediakan informasi tentang penyelenggaraan negara kepada publik (public information act),Perlindungan hukum terhadap pejabat atau masyarakat yang menyampaikan informasi tentang korupsi (whistle blower protection act),Wajib melaporkan transaksi keuangan dalam jumlah yang mencurigakan, Mengatur asas dan kode etik pejabat publik (leadership code).3.Kriminalisasi suap, baik yang dilakukan oleh private sector di dalam dan internasional, serta kriminalisasi praktik money laundering (menerima, menyimpan, memindahkan, mentransfer, atau menginvestigasi hasil korupsi),4.Independensi lembaga  peradilan.  Para hakim  jangan  lagi tunduk di bawah menteri kehakiman, tapi harus di bawah MA dan MA harus otonom terhadap pemerintah. Independensi aparat penegak hukum, seperti jaksa, polisi, dan para advokat sangat diperlukan untuk memberantas korupsi.5.Melengkapi kelembagaan pengawasan korupsi, semacam lembaga ombudsman (permanent commission of inquiry) di setiap departemen dan sektor jika perlu, yang dapat berfungsi melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap penyimpangan kekuasaan atau mal- administration yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan publik dan merekomendasikan perbaikannya.6.Untuk perkara-perkara korupsi tertentu di mana penyidik atau penuntut tidak dapat melakukan tugas mereka atau tanpa ada kepercayaan masyarakat, harus dimungkinkan dibentuknya jaksa independen (special prosecutor) dan Badan Anti Korupsi (independence commission against corruption) yang memiliki kewenangan subpoena dan menjadi bagian dari sistem peradilan, sehingga jaksa hanya sebagai prosecutor saja.7.Mengakomodasi keterlibatan civil society dalam pengawasan korupsi secara kontinu dilakukan oleh semacam lembaga public enquiries dan menjadi bagian dari sistem judicial.8.Adanya prosedur pemeriksaan tindak pidana korupsi (prosedur pemeriksaan khusus), yang memudahkan penuntut menyeret koruptor ke pengadilan. Hal ini ditambah dengan adanya ketentuan-ketentuan khusus untuk memastikan bahwa hasil-hasil korupsi dapat diperoleh   kembali   oleh   negara,   khususnya    hasil- hasil korupsi yang berada di tangan pihak ketiga atau ditempatkan di luar negeri.Memerangi korupsi di kalangan birokrat memerlukan kampanye massal agar rakyat sadar akan hak-hak mereka untuk memperoleh pelayanan publik yang baik. Warga masyarakat korban penyalahgunaan kekuasaan publik harus mendapat  ruang  di dalam sistem hukum nasional untuk dapat perlindungan hukum dan menuntut koruptor ke pengadilan pidana atau perdata. Sehingga dalam penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN diperlukan kerjasama baik dari pemerintah, swasta serta masyarakat. Pemerintah yang baik dan bersih pada umumnya  berlangsung  pada masyarakat yang memiliki kontrol sosial yang efektif yang merupakan ciri dari masyarakat demokratis di mana kekuasaanpemerintahannya terbatas dan tidak bisa bertindak sewenang- wenang terhadap negara termasuk di dalamnya melakukan penyalahgunaan wewenang dan KKN. Dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), adapun langkah yang dibentuk oleh pemerintah yaitu dengan mengeluarkan regulasi/peraturan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari KKN, di antaranya yaitu: 1.Ketetapan MPR-RI No. XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. 2.Ketetapan MPR-RI No. X /MPR/1998 Tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara.3.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.5.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai Pengganti UU No. 3 Tahun 1971. 6.Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. 7.Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang  Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Selain itu pemerintah juga membuka kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari KKN, antara lain dalam bentuk sebagai berikut:1.Hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi mengenai penyelenggara negara.2.Hak untuk memperoleh pelayanan yang lama dan adil dari penyelenggara negara.3.Hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggara negara.4.Hak memperoleh perlindungan hukum.

 Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN diperlukan kerjasama baik dari Pemerintah, Swasta serta Masyarakat ,Ini yang harus dipecahkan bersama dalam mewujudkan sila ke 5 dari Pancasila yaitu Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat  Indonesia .Semoga tulisan ini bisa dijadikan sumbangan untuk masyarakat bangsa dan negara tercinta dan tulisan ini penulis ambil dari kumpulan berbagai jurnal dan pemikiran penulis sebagai sumbangsih dan tanggungjawab akademik yang telah penulis peroleh dari pembelajaran di Program Pasca Sarjana Doktoral IPDN ,Semoga bermanfaat untuk pembaca dan bisa dijadikan rujukan untuk pemerintah baik pusat maupun daerah untuk berintrofeksi diri. (Oberlian & JSRW)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: