Partai Republik Melakukan Gugatan Kepada KPU di Pengadilan Tata Usaha Negara

Jakarta, aspirasipublik.com – Di era reformasi yang sudah 20 tahun ini kualitas  pelaksanaan demokrasi di Indonesia harusnya ditingkatkan menjadi lebih baik dan Presiden Jokowi juga mengeluarkan statement bahwa bahwa pemilu kali ini harus berkualitas dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Tapi apa yang dilakukan KPU dan Bawaslu telah menghianati amanah reformasi dan telah melakukan kejahatan reformasi,ungkap kordinator lapangan di gedung PTUN Jakarta Timur , Senin (26/3). Berdasarkan informasi yang didapatkan dari

Wakil Ketua Umum Partai Repblik (Hamdan Patuan Harahap) bahwa kejahatan demokrasi dimulai adanya rapat Komisioner KPU dan Bawaslu pada tanggal 18  Oktober 2017 malam minggu( larut malam).

Hasil rapat intinya adalah pengaturan strategi untuk menghabisi parpol tertentu agar tidak dapat menjadi peserta pemilu 2019. Tentang hasil rapat    ini ,kami mempunyai rekaman sebagai barang bukti berupa rekaman hanphone yang dapat diperdengarkan kepada publik apabila suatu saat nanti diperlukan.

Di dalam rekaman itu mulailah KPU memanfaatkan UU PKPU no 11 tahun  2017 sebagai alat kejahatan.

Menurutnya Partai Republik seharusnya lolos dalam verifikasi faktual karena telah  lolos penelitian administrasi dan mendapatkan tanda terima namun bagi KPU itu bukan dasar lolosnya penelitian.

Disamping itu kejahatan yang dilakukan KPU adalah dengan mengadakan sidang   illegal sebanyak 2 kali. Persidangan itu melanggar tahapan program jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 dan juga terbukti hakim PTUN menetapkan keputusan Bawaslu itu adalah produk yang bukan objek tata usaha negara sesuai bukti SK PTUN no.18/G/2018/PTUN.JKT , tertanggal 25 Januari 2018.

Adapun agenda sidang hari ini adalah mendengarkan keputusan hakim PTUN ,ujar Hamdan Patuan Harahap ( Waketum Partai Republik). (Patric)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *