Jumat, September 22, 2023

Sejumlah Pintu Masuk Ke Ruangan Kadis PUPR Kabupaten Sekadau Ditutup Menggunakan Rantai

Must Read

15 SEPTEMBER – 14 OKTOBER 2023 PENDATAAN LENGKAP-KOPERASI DAN UMKM (PL-KUMKM) DI HUMBANG HASUNDUTAN

Doloksanggul, aspirasipublik.com - Mulai 15 September - 14 Oktober 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Humbahas melaksanakan kegiatan Pendataan...

Kota Singkawang Dijuluki Kota Toleran Dengan Skor tertinggi, Pj Walikota: Teguh dan Komitmen Merawatnya

Jakarta, aspirasipublik.com - Kota Singkawang, Kalimantan Barat (Kalbar), kembali menjadi kota paling toleran dengan skor tertinggi berdasarkan rilis laporan...

BPPH Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi Dampingi Saksi Korban Bentrokan Setu

Bekasi, aspirasipublik.com - Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bekasi akan mengawal kasus bentrokan yang melibatkan...

Sekadau, aspirasipublik.com – Sejumlah pintu masuk ke ruangan Kadis PUPR ditutup menggunakan rantai, gembok dan kunci slot.

Penggembokan dilakukan karena Kadis PUPR Kabupaten Sekadau tidak hadir saat relawan Baras dan Ashiap Kabupaten Sekadau melakukan audiensi ke dinas PUPR.

“Terpaksa kita tutup. Karena sepertinya pak Kadis sengaja tidak ingin menemui kami untuk audiensi,” ujar ketua relawan Baras, Ngala Pati, Jumat (30/7) di kantor Dinas PUPR Sekadau.

Relawan Baras yang hadir belasan orang hanya dapat melakukan audiensi dengan para kepala bidang di Dinas PUPR.

“Kedatangan kami kesini untuk mempertanyakan sejumlah paket pekerjaan di Dinas PUPR. Sekitar 50an paket pekerjaan ini disebut-sebut dikelola oleh satu orang. Sementara banyak rekan-rekan kita pemilik CV yang tidak diakomodir. Kami melihat ada unsur KKN, khususnya nepotisme disini,” kata Ngala.

Yang lebih tidak mengenakkan, tambah Ngala, ada isu jika puluhan paket pekerjaan tersebut untuk mengakomodir kalangan aparat penegak hukum (APH).

“Ini yang ingin kita ketahui. Apakah benar untuk mengakomodir APH, atau hanya mencatut nama APH untuk kepentingan pribadi,” kesal Ngala.

Jika dibiarkan, sambung Ngala, maka praktik tersebut dapat mencoreng citra APH di mata publik.

“Nama pemerintah daerah juga menjadi tidak baik. Kita tidak ingin hal seperti ini terjadi di Kabupaten Sekadau yang kita cintai,” ucap Ngala.

Ngala menegaskan, Relawan Baras juga akan melaporkan dugaan KKN proyek di Dinas PUPR ke Kejaksaan dan Kepolisian.

Segel akan dibuka jika Kadis PUPR bersedia menemui relawan untuk audiensi. (hen)

- Advertisement -

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -
Latest News

Kogartap I/Jakarta Tindak Oknum TNI yang Jadi Beking Lahan dan Miras

Jakarta, aspirasipublik.com - Komando Garnisun Tetap (Kogartap) I/Jakart menindak oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang membekingi persoalan tanah atau lahan dan minuman keras di...
- Advertisement -

More Articles Like This

- Advertisement -