Beranda blog Halaman 2

Terpilih Sebagai Ketua LPM Kelurahan Binong Periode 2023 – 2026, Armin Erih Sidi: Kelurahan Binong Madani Terdepan

0

Tangerang, aspirasipublik.com – Pemilihan Ketua LPM Kelurahan Binong periode tahun 2023 hingga 2026 di laksanakan secara demokrasi di Aula Kelurahan Binong Kecamatan Curug. Selasa, 5 Desember 2023.

Ada 2 (Dua) Bakal Calon Ketua LPM Kelurahan Binong dengan nomor urut 1 (satu) Armin Erih Sidi dan nomor urut 2 (dua) Aan Andriana.

Lurah Binong, Juhri Saputra, S.Pd.I, M.Si mengatakan kepada awak media

Pemilihan LPM Kelurahan Binong berdasar pada Masa Bakti Ketua LPMK (Alm Bpk Dedi Mulyadi) yang di PAW oleh Bpk Didi Sahrodi yang telah Purna.

LPM adalah Lembaga yang berada di bawah Kelurahan. Prioritas Pembangunan adalah salah satu Program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan Binong.

Dan berharap kedepannya nanti untuk Musrembang, sehingga usulan atau rencana para Ketua RW yang akan mengusulkan Pembangunan di wilayahnya untuk dapat dimusyawarahkan dengan LPMK Binong dan hasilnya usulan tersebut nanti di Pra Musrenbang, Jelasnya.

“Alhamdulillah saya pun senang dan bahagia dalam pemilihan Ketua LPM Kelurahan Binong Para Ketua RW Se-Kelurahan Binong Hadir untuk untuk memberikan hak suaranya.”

Selamat Buat Ketua LPM Kelurahan Binong terpilih periode tahun 2023-2024 semoga Amanah dan bersinergi.

Selain dari Pembangunan Kelurahan Binong mempunyai Program unggulan  yaitu Pemerintahan Kelurahan Binong yang Religius Madani (maju dan Damai)Terdepan,  Pungkasnya.

Warsidi ketua pelaksana pemilihan LPM Kelurahan Binong menambahkan Alhamdulillah pemilihan berjalan lancar dan di hadiri oleh Juhri Saputra, S.Pd.I, M.Si (Lurah Binong), Aipda Agus Gumelar (Bhabinkamtibmas Binong),Pelda Acep Hasan ( Babinsa Kelurahan Binong), Serda Sugiyanto (Babinsa Kelurahan Binong),Maman Sutiaman, S.IP, M.Si (Kasi Trantib & Linmas Kelurahan Binong, Maemudin, S.E (Ketua Forum RW), Para Ketua RW se-Kelurahan Binong, Karang Taruna Kel Binong, Tokoh Masyarakat, Staf Kelurahan Binong.

Jelas Warsidi Yang Mengunakan Hak Pilih adalah dari Unsur Ketua RW, Ketua TP PKK Kelurahan Binong dan Ketua Karang Taruna Kelurahan Binong dengan jumlah pemilih 24 hak Suara.

Dari hasil yang sama atau imbang kedua calon ketua LPM Kelurahan Binong Masing – masing mendapatkan 12 suara hak pilih Sesuai kesepakatan Lurah Binong,

Presidium Pemilihan Ketua LPM Kelurahan Binong dan Kedua Calon bahwa Pemilihan Suara Ulang (PSU) tidak perlu dilaksanakan.

untuk Ketua LPM Kelurahan Binong terpilih adalah Armin Erih Sidi dan Aan Andriana Wakil Ketua LPM Kelurahan Binong, Ungkapnya.

Armin Erih Sidi pun mengatakan terima kasih untuk para ketua RW yang telah memberikan saya kepercayaan dan amanah, sehingga kedepannya bisa membangun komunikasi yang baik untuk kemajuan pembangunan di wilayah “Kelurahan Binong Madani Terdepan”.

Dan terimakasih kepada Lurah Binong, Ketua PKK, Ketua Karang Taruna Kelurahan Binong serta khususnya Aan Andriana yang mendampingi saya sebagai wakil LPM Kelurahan Binong, pungkasnya. (Parlin)

Dr. Muhardiansyah, S. STP., M.Si., ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 244 dengan Predikat Sangat Memuaskan

0

Jakarta, aspirasipublik.com – Rabu 6 Desember 2023, berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang khusus untuk program Sekolah pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta, Wakil Rektor IV Hukum dan Kerjasama   Ibu. Dr. Deti Mulyati., SH., MH., CN. mewakili atas nama Bapak Rektor IPDN Prof.  Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. siang ini diputuskan  hasil sidang promosi Doktor  atas nama Dr Muhardiansyah, S.STP, M.Si., ASN Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh, Setelah mempertahankan Disertasinya dihadapan promotor dan penguji selama tiga jam akhirnya Berhak Meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ke 244  dengan predikat sangat Memuaskan dengan judul Disertasi “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh”.

Dengan Tim Promotor yang terdiri  dari :1 Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D (Ketua Promotor )., 2. Dr. Yudi Rusfiana, S.IP, M.Si  ( Wakil Rektor III selaku  Co Promotor 1)., 3.Dr. Ika Sartika, MT.(Wakil Direktur Pasca sarjana sebagai  Co Promotor 2 )., Tim Penguji/Oponen Ahli yang terdiri atas:1. Prof.  Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang dalam hal ini diwakili oleh Wakil Rektor IV Bidang Akademik dan Inovasi Ibu Dr. Deti Mulyati, SH., MH., CN. sekaligus menjadi pimpinan sidang., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si. (Direktur Sekolah Pasca SarjanaIPDN), 3. Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si., (Sekertaris Senat IPDN)., 4. Prof. Dr. Mansyur Ahmad, M.Si (Kap Prodi Sekolah Program Pasca Sarjana IPDN)., 5. Sutiyo, S.STP., M.Si., Ph.D. (Dosen IPDN)., 6. Prof. Dr. Triyuni Soemartono, MM (Penguji Eksternal).

Riwayat singkat Dr. Muhardiansyah, S.STP, M.Si., dilahirkan di Banda Aceh pada tanggal 26 Oktober 1983, merupakan anak ketiga dari Alm, Bapak Syahruddin M. Gadeng dan Ibu Masdar Elviza, mempunyai 2 orang adik yaitu Ratna Mardiana dan Meity Maharani. Dr. Muhardiansyah, S.STP, M.Si menikah dengan Saudari Radna Aini dan dikaruniai tiga orang anak, dua laki-laki M. Fathir Syah dan M. Fathan Syah serta satu perempuan Fadhilatul Husna.

Pendidikan formal Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 1995 di SDN 2, Kota Banda Aceh. Untuk jenjang SMP diselesaikan pada tahun 1998 di SMPN 1 Kota Banda Aceh, selanjutnya untuk jenjang SMA, lulus tahun 2001 dari SMUN 1 Kota Banda Aceha. Adapun pendidikan tinggi, jenjang S1 bergelar Sarjana Sains Terapan Pemerintahan diselesaikan pada tahun 2006 di Program Politik Pemerintahan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, serta S2 bergelar Master of Sains dari Program Akuntansi Pemerintahan Universitas Syiah Kuala Kota Banda Aceh pada tahun 2018.

Riwayat Pekerjaan Dr Muhardiansyah ,S.STP, M.Si.,1.Staf Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Aceh (2006-2014)..2.Kasubbag Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Aceh (2015-2016)..3.Kasubbag Pengendalian Administrasi Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Aceh (2017-2019)..4.Status tugas belajar sebagai staf pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Aceh (2019 – sekarang)

Disertasi Dr. Muhardiansyah, S.STP, M.Si., yang berjudul “Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Aceh Singkil Provinsi Aceh”. Permasalahan yang terjadi bermuara pada tingginya rasio penduduk miskin di Kabupaten Aceh Singkil yang merupakan salah satu daerah kabupaten termiskin dari 22 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Aceh dengan angka 20,36 % pada tahun 2021, mengindikasikan adanya kelemahan dalam proses pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan yang telah dilimpahkan dari Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil. Salah satu kebijakan pengentasan kemiskinan tersebut adalah Program Keluarga Harapan (PKH) yang dikembangkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.

PKH merupakan program pemberian bantuan tunai bersyarat berkompenen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial kepada keluarga kurang mampu dan berkriteria khusus seperti ibu hamil/menyusui/balita, anak berusia 12 tahun wajib belajar, orang lanjut usia, dan disabilitas berat. Program ini bertujuan meningkatkan taraf hidup, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, merubah perilaku dan kemandirian, mengurangi kemiskinan dan kesejangan serta mengenalkan manfaat produk jasa keuangan formal kepada keluarga kurang mampu. Kemensos RI pertama kali melimpahkan PKH tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil mulai tahun 2013 lalu. Namun hingga tahun 2021, Kabupaten Aceh Singkil yang memiliki jumlah penduduk 128.384 jiwa masih menanggung 19.405 jiwa penduduk miskin sedangkan 6.075 jiwa penduduk miskin lainnya sudah menerima bantuan PKH. Selain itu, rendahnya angka partisipasi kasar, minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan di setiap kecamatan serta rendahnya minat penduduk pada lapangan pekerjaan utama di Kabupaten Aceh Singkil mengindikasikan lemahnya pelaksanaan kebijakan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil.

Berdasarkan hal  tersebut, maka penelitian implementasi PKH ini sebagai proses pencapaian tujuan menganalisis determinan pendukung dan penghambat serta merumuskan dan menganalisis strategi implementasi PKH diharapkan dapat memberikan masukan strategi alternatif dalam mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Aceh Singkil.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif..

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Muhardiansyah, S.STP, M.Si., telah berhasil mengungkap hal-hal sebagai berikut:

  1. Determinan pendukung implementasi PKH di Kabupaten Aceh Singkil adalah partisipasi kelompok sasaran dengan tingkat penerimaan terhadap manfaat PKH dan kemampuan kontribusi dalam mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sudah maksimal. Sedangkan determinan penghambat implementasi PKH di Kabupaten Aceh Singkil adalah:
  2. Substansi kebijakan, karena belum adanya derivasi isi dan keselarasan kebijakan PKH melalui azas desentralisasi.
  3. Perilaku tugas pelaksana, karena SDM PKH dan lembaga PKH masih lemah dalam menjalin koordinasi.
  4. Interaksi jejaring kerja, karena lemahnya konsolidasi dalam bekerja sama antar pelaksana dan antar tingkat pemerintahan.
  5. Sumber daya, karena tidak adanya anggaran pendukung dalam APBD, tidak adanya kelembagaan PKH dan SDM PKH kecuali pendamping sosial kecamatan, minimnya ketersediaan peralatan, minimnya ketersediaan informasi, dan minimnya dukungan teknologi selain dari SIKS-NG.
  6. Strategi Kekuatan-Peluang (SO) pada implementasi PKH di Kabupaten Aceh Singkil adalah penyusunan regulasi daerah sesuai kearifan lokal, usulan rencana kegiatan dekonsentrasi, pembentukan kelembagaan PKH, pelaksanaan sosialisasi PKH, peningkatan pengendalian PKH, dan penerapan wirausaha sosial bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.
  7. Strategi Kekuatan-Hasil (SR) pada implementasi PKH di Kabupaten Aceh Singkil adalah memaksimalkan kebijakan kependudukan, memaksimalkan kebijakan pendataan kemiskinan, revolusi mental KPM PKH untuk meningkatkan pendapatan dan menumbuhkan kemandirian, peningkatan pengendalian internal, peningkatan sarana dan prasarana layanan PKH, dan pengalokasian anggaran penyerta PKH.
  8. Strategi Aspirasi-Peluang (AO) pada implementasi PKH di Kabupaten Aceh Singkil adalah memaksimalkan kebijakan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, peningkatan koordinasi dan konsolidasi antar tingkat pemerintahan, meningkat peran CSR (corporate social responsibility), dan pengembangan KPM PKH di bidang mata pencaharian utama.
  9. Strategi Aspirasi-Hasil (AR) pada implementasi PKH di Kabupaten Aceh Singkil adalah melakukan pemetaan sosial untuk mewujudkan ketepatan sasaran bantuan kemiskinan, meningkatkan peran penyuluh lapangan pertanian, perikanan, dan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraan KPM PKH, dan menyusun basis data terpadu daerah.

Nasehat akademik yang disampaikan oleh Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D., kepada Dr. Muhardiansyah, S.STP, M.Si.,Dengan disertasi tersebut, saudara telah berhasil mencapai prestasi studi yang patut dibanggakan, saudara juga berhasil menyusun konsep-konsep baru yang merupakan pengembangan dari teori-teori yang telah ada, konsep-konsep baru tersebut merupakan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan yang semakin fungsional, adaptif dalam mengkritisi dan menyikapi fenomena pemerintahan yang berkembang sangat dinamis.

Saudara Dr. Muhardiansyah ,S.STP, M.Si.sebagai seorang Doktor dengan capaian prestasi dan studi yang telah saudara raih, serta ilmu yang saudara dapatkan selama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, kini saudara dihadapkan pada tantangan yang lebih besar yaitu tantangan untuk mengimplementasikan ilmu pemerintahan tersebut bagi kepentingan dan kemanfaatan rakyat, bangsa dan negara.Kami berharap dan berpesan kepada Saudara agar dapat membuktikan segenap kemampuan profesional saudara di berbagai bidang. Menjadi insan profesional yang akademis, profesional, jujur, amanah,dan  bertanggungjawab, yang terus menerus mengembangkan diri tiada henti dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan.

Pesan kami, Jauhkanlah diri dari rasa berbangga diri yang berlebihan yang berujung pada kesombongan. Gunakanlah ilmu padi yang semakin berisi semakin menunduk, jadilah insan profesional yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.Demikianlah nasehat akademik ini kami sampaikan untuk menjadi bahan kontemplasi/perenungan Saudara. Sekali lagi kami ucapkan selamat dan sukses kepada Saudara Doktor Dr Muhardiansyah, S.STP, M.Si.  dan seluruh Keluarga yang telah mendukungnya. Semoga senantiasa diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT.

Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan Aspirasi Publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI, MM, Semoga ilmu yang  diperoleh Dr. Muhardiansyah, S.STP, M.Si.  akan dapat bermanfaat untuk Masyarakat Bangsa Dan Negara Indonesia Tercinta Aamin YRA. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)

Dr. Sukrisno, S.Sos., M.Si., Kepala Bagian Perencanaan IPDN Kementerian Dalam Negeri Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 243 dengan Predikat Sangat Memuaskan

0

Jakarta, aspirasipublik.com – Selasa 5 Desember 2023, berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang khusus untuk program pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri jakarta, Wakil Rektor IV, Ibu Dr. Deti Mulyati., SH., MH., CN. Wakil Rektor Bidang Hukum dan  Kerjasama mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Prof  Dr. Drs.H. Hadi Prabowo, MM. siang ini diputuskan  hasil sidang promosi Doktor bahwasanya atas nama  Dr. Sukrisno, S.Sos., M.Si.,  Kepala Bagian Perencanaan IPDN Kementerian Dalam Negeri, Setelah mempertahankan Disertasinya dihadapan promotor dan penguji selama tiga jam akhirnya Berhak Meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ke 243  dengan predikat sangat Memuaskan dengan judul Disertasi:

“Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri”.

Dengan Tim Promotor yang terdiri dari :1. Prof. Dr. Tjahya Supriatna, S.U. (Ketua Promotor).,2. Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si,. (Co Promotor)., 3. Dr. Drs. Rizari, M.B.A., M.Si .(Co Promotor).,

Tim Penguji/Oponen Ahli yang terdiri atas: 1. Prof.  Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang dalam hal ini siwakili oleh Wakil Rektor IV   Ibu Dr. Deti Mulyati., SH., MH., CN. sekaligus menjadi pimpinan sidang., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si. (Direktur Sekolah Pasca SarjanaIPDN)., 3. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS., 4. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si (Kap Prodi Sekolah Program Pasca Sarjana IPDN)., 5. Dr. Ika Sartika, MT., (Wakil Dir Pasca sarjana Program Doktoral IPDN)., 6. Prof. Dr. Hj. Ngadisah, MA. (sebagai Penguji Eksternal)

Riwayat singkat Dr. Sukrisno, S.Sos.,M.Si., lahir di Jakarta, pada tanggal 04 Agustus 1970,  putra dari Bapak Atmodihardjo (Alm.) dan Ibu Daimah (Almh.), anak ketiga dari lima bersaudara. Dr. Sukrisno, S.Sos., M.Si.,  menikah dengan  Erni Partingsih, dan dikaruniai 2 (dua) orang putra, yaitu: pertama, Reyzha Nur Ilhami, kedua, Rizki Nur Syahwaldi.

memulai pendidikan tingkat dasar di SD Negeri 05 Jakarta lulus tahun 1983, selanjutnya bersekolah di SMP Negeri 114 Jakarta lulus tahun 1986, STM Negeri 11 Jakarta lulus tahun 1989, STIA, Majalengka lulus tahun 2002, melanjutkan studi di Program Pascasarjana Universitas Garut lulus tahun 2007.

Pengalaman bekerja sebagai Pelaksana pada Unit Kesatriaan IPDN Kampus Jatinangor 1991 s.d 2003, selanjutnya ditempatkan sebagai Staf pada Bidang Pelatihan IPDN Kampus Jatinangor dari tahun 2003 s.d 2004, sebagai Pengasuh Praja pada Bagian Pengasuhan dari tahun 2004 s.d 2009, Kasubbag TU Pengasuhan pada Bagian Pengasuhan sejak Tahun 2009 s.d 2011, Kasubbag Program dan Anggaran pada Bagian Perencanaan sejak tahun 2011 s.d 2019, Kasubbag Program pada tahun 2018 s.d 2019, Kepala Bagian Perencanaan pada tahun 2019 s.d 2023.

Disertasi Dr. Sukrisno, S.Sos., M.Si., yang berjudul: “Perencanaan dan Penganggaran Berbasis Kinerja dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri”, secara faktual dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang unik periode tahun 2021, dimana rata-rata realisasi capaian kinerja belum mencapai 100%. Menandakan isu yang sangat krusial adalah apakah dana yang terserap dari anggaran tersebut sudah memberikan dampak (outcome) yang diharapkan bagi terselenggaranya pendidikan di IPDN dan sesuai dengan capaian target tersebut, sebab fokus utama dalam penyusunan anggaran dengan menggunakan pendekatan berbasis kinerja dalam penyusunan anggaran adalah pada target yang akan dicapai. Terlebih, beberapa kendala yang meliputi: 1) kinerja dalam pengelolaan penganggaran yang ditandai dengan tidak tepatnya waktu pelaporan belum optimal; 2) kurangnya alokasi anggaran apabila dibandingkan dengan kebutuhan yang telah ditargetkan;  3) kemampuan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan perencanaan kurang optimal, hal ini ditunjukkan dengan adanya pelaksana operasional staf sub bagian umum dan keuangan yang belum memiliki pangkat atau golongan, selain itu masih adanya keterterbatasan data dan informasi yang digunakan dalam penyusunaan anggaran sehingga waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan belum tersusun secara tepat; 4) perlu adanya penyempurnaan terhadap mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel; dan 5) tingkat akreditasi Institut Pemerintahan Dalam Negeri belum mencapai unggul, seperti: akreditasi kampus B, 65,2% atau 15 Program Studi terakreditasi B, prodi dengan jumlah dosen homebase kurang dari 5 dan/atau NIDN kurang dari 60%. Hal ini dituangkan dalam kerangka pemikiran yang didasarkan pada konsep dari Performance Based Budgeting sebagaimana adopsi untuk menelaah dari sisi implementasi kebijakan anggaran yang mempengaruhi kualitas pendidikan di IPDN sebagaimana Peraturan Direktur Jenderal Anggaran No.Per-5/AG/2020 tentang petunjuk teknis dan penelahaan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga dan pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran bahwa penganggaran berbasis kinerja (PBK) merupakan suatu pendekatan dalam sistem penganggaran memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kualitas pendidikan dengan objek penelitian Institut Pemerintahan Dalam Negeri. IPDN merupakan lembaga pendidikan tinggi di Indonesia yang memiliki peran strategis dalam mendidik dan melatih aparatur sipil negara. Tentunya peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan publik terus dilakukan. Penelitian ini membantu mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Adapun permasalahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri meliputi: pagu anggaran IPDN sempat mengalami penurunan, rendahnya kinerja dalam pengelolaan penganggaran, kurangnya alokasi anggaran, kompetensi/kemampuan Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam kegiatan perencanaan perlu ditingkatkan, dan pentingnya penyempurnaan terhadap mekanisme penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga sehingga menjadi lebih transparan dan akuntabel. Dengan meneliti perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja pada institusi ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas layanan. Selain itu, penelitian ini penting karena bertujuan untuk pengembangan kebijakan publik yang efektif sehingga memberikan kontribusi kepada IPDN dalam pengembangan kebijakan publik yang efektif dan berorientasi pada hasil.

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Teknik wawancara dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview), peneliti menggunakan panduan wawancara (interview guide). Peneliti mewawancarai secara langsung yakni pemberi informasi kunci (key informan) yang terlibat langsung terkait dengan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada Kepala Bagian Perencanaan pada Biro Perencanaan di Kementerian dalam Negeri, Kepala Sub Direktorat pada Direktorat Jenderal Anggaran pada Kementerian Keuangan, Kepala Sub Direktorat pada Kementerian PPN/Ka. Bappenas, Kepala Biro lingkup IPDN, Kepala Bagian Perencanaan, Kepala Bagian Keuangan, Staf Bagian Perencanaan, Staf Bagian Keuangan, dan Praktisi/Pegawai. Studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data terkait perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Adapun sumber dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Renstra IPDN, Modul APBN, dan sumber jurnal sebagai pendukung penelitian. Teknik penentuan informan dilakukan dengan purposive sampling dan snow ball.

Teknis analisis data dilakukan dengan open coding dan axial coding, kemudian dilakukan triangulasi data untuk penyusunan kategori data sesuai dengan tema penelitian. Coding dilakukan dengan bantuan software NVIVO versi 12. Keabsahan data dilakukan dengan Inter-Rater Reliability.

Hasil Penelitian dan Manfaatnya:

  1. Proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kualitas pendidikan Institut Pemerintahan Dalam Negeri meliputi: 1) Penetapan Tujuan dan Sasaran Strategis, 2) Penetapan Outcome, Program, Output, dan Kegiatan, 3) Penetapan IKU dan IKK Kegiatan, 4) Penetapan Standar Biaya (SBM dan SBK), 5) Menghitung Kebutuhan Anggaran, 6) Pelaksanaan Kegiatan dan Pembelanjaan, 7) Pertanggung Jawaban, 8) dan Pengukuran Evaluasi Kerja. Melalui proses ini institusi dapat melakukan upaya komprehensif untuk meningkatkan alokasi anggaran berbasis kinerja yang cukup baik pada sumber daya manusia melalui pelatihan, sarana prasarana yakni teknologi informasi, dan mengembangkan sistem pemantauan kinerja yang efektif, serta memastikan keselarasan antara perencanaan dan tujuan strategis IPDN.
  2. Faktor strategis yang menentukan proses perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri SDM, Pengabdian kepada masyarakat, Penelitian Keuangan, Sarana, dan Prasarana.
  3. Terdapat beberapa faktor dominan yang mempengaruhi perencanaan anggaran berbasis kinerja dalam mewujudkan kualitas pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri yakni alokasi anggaran pada SDM, Luaran tridharma yang berfokus pada pengabdian kepada masyarakat, Sarpras, dan penelitian. Selain itu, tata pamong, tata kelola, dan kerjasama dimana struktur organisasi menerapkan sistem manajemen top-down dan bottom up sesuai dengan urgensi kebutuhan. Selain itu meningkatkan pemahaman dan kesadaran tupoksi kepada seluruh anggota dalam struktur organisasi. Pada akhir periode dilakukan penilaian kinerja sesuai dengan key performance indeks IPDN. Oleh karena itu perlu dilakukan investasi symber daya manusia melalui pelatihan, dan peningkatan tenaga pendidik praktisi, peningkatan layanan kepada masyarakat, penelitian serta investasi, peningkatan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk mendukung belajar mengajar dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Analisis deskriptif terkait dengan implementasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja menghasilkan alokasi anggaran yang terfokus pada empat aspek yang dapat mendukung kualitas pendidikan sebagai berikut:

1) Professional Teaching Skills (Human resource investment, improving the competence of professional Lecturers, and training)

2) Social Outreach (Community service activities for Lecturers and/or Praja, independent community service activities, and evaluation)

3) Research Integrity and Productivity (Improving quantity of accredited scientific publications, involvement Lecturers and/or Praja in research project)

4) Educational Support (Investment, improvement, and maintenance of educational facilities and infrastructure)

Ke-empat aspek pendukung dalam perencanan dan penganggaran berbasis kinerja yang dapat meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pada sektor publik kemudian diberi nama “Model PROSRINE”. Melalui model ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan sektor publik khususnya di Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Prof. Dr. Tjahya Supriatna, S.U., kepada Dr. Sukrisno, dengan prestasi ini, dan dengan ilmu yang Saudara dapatkan selama sekolah di Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan, kini Saudara dihadapkan pada tantangan yang lebih besar. Artinya, Saudara di tuntut untuk mendharma-baktikan ilmu pemerintahan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai. Akhirnya, jauhkan rasa bangga yang berlebihan yang dapat berujung pada sifat sombong. Gunakan ilmu padi yang semakin berisi semakin merunduk, dan jadilah insan profesional yang bertagwa dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan Aspirasi Publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI,MM, Semoga ilmu yang  diperoleh Dr. Sukrisno, S.Sos., M.Si.,   bermanfaat  untuk Masyarakat Bangsa Dan Negara Indonesia Tercinta Aamin YRA. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)

Tim Spritual Monas Pondok Labu Kibarkan Bendera Ganjar-Mahfud di Puncak Gunung Karang

0

Jakarta, aspirasipublik.com – Tepat di tanggal 02 Desember 2023 memperingati kisah kasih 212, Tim Spritual Monas Pondok Labu mengibarkan bendera merah putih dan bendera foto calon presiden Ganjar Pranowo dan calon wakil Presiden Mahfud Md ke Puncak Gunung Karang, di Padeglang Banten. Sabtu, (02/12/23)

Namun sebelum mereka ke puncak gunung karang tengah, tim spritual Monas Pondok Labu sowan dan bersilahturahmi ketempat kediaman Abuya Muhtadi salah seorang tokoh sesepuh Padeglang Banten yang usia nya sudah hampir se-abad. Dalam hal ini mereka memberikan cindera mata/bingkai poto Ganjar-Mahfud Md serta meminta doa restu agar Ganja Pranowo dan Mahfud Md menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Selain mengibarkan bendera merah putih dan bendera capres dan cawapres nomor urut tiga(3) mereka juga berdoa bersama serta menyatu dengan alam di puncak gunung karang Padeglang, Banten tempat berkumpul nya Para Wali Se-Alam Dunia.

Ust. Ari Monas penjaga dan juga pemilik Monas Pondok Labu menjelaskan alasan mereka mengibarkan bendera capres dan cawapres Ganjar-Mahfud Md di puncak karang padeglang ini karena, Gunung karang ini memiliki sejarah yang mendalam terkait kejayaan Banten di masa lampau.

“Di Gunung Karang ini kami mengibarkan bendera sang Saka Merah Putih dan bendera Ganjar-Mahfud karena di puncak gunung karang ini pun masih banyak terdapat peninggalan kuno Kerajaan Banten yang diabadikan sampai saat ini. Menurut sejarah yang termashyur, Gunung Karang ini merupakan tempat berkumpulnya para wali se-alam dunia,” ujarnya menjelaskan alasan mereka mengibarkan bendera di puncak karang, sabtu (2/12).

Lanjutnya lagi menjelaskan, maksud dan tujuan mereka juga terkait menjelang pilpres, agar seluruh harapan pendukung Ganjar-Mahfud Md dikabulkan. “Dan kami meyakini bahwa presiden dan wakil presiden terpilih nanti nya, Ganjar Pranowo dan Mahfud Md, ” tandasnya menjelaskan.

Untuk diketahui bersama,  Bendera Ganjar Pranowo – Mahfud MD juga sudah jauh hari sebelumnya berkibar di monas pondok labu yang dijaga ust. Ari Monas sebagai pewaris dan pemilik. (Bar)

Perayaan Natal Dan Reuni Raya Senior Members dan Friends GMKI

0

Sabtu, aspirasipublik.com – Medan 02 desember 2023 bertempat di Mahoni hall Fave Hotel Medan berlangsung perayaan natal dan reuni raya senior members dan friends GMKI PAAP / FEDITA USU yang menghadirkan baik para alumni dan anggota Fedita GMKI.

Tampak hadir Gandhi situmeang, Imanuel Hutapea, pahala Napitupulu, horas sitompul dan tokoh tokoh daerah di sumatera utara lainnya.

Cerita lama perjuangan sebagai mahasiwa yang berkesan dan salaing membangun sesama anggota telah menciptakan kebersamaan untuk berbuat bersama demi Agama dan Indonesia tercinta.

kesatuan yang disepakati oleh kerukunan adalah hal yang dapat memberikan karya yang indah di ucapkan oleh Bapak John M. Samosir S.si MTh

Acara perayaan natal di awal.desember ini merupakan momentum hntuk selalu menjaga kesatuan ini untuk tetus berkarya dan berkarya. salam Ut unum sint.

H. Narya Sunarya Calaon Anggota DPRD Kabupaten Bogor Terus Perkuat Silaturahmi

0

Bogor, aspirasipublik.com – Silaturahmi sangatlah penting, selain untuk mempererat tali persaudaraan juga untuk kesehatan dan menambah ilmu pengetahuan. Tanpa kita sadari ketika kita melakukan silaturahmi banyak informasi dan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak kita ketahui akan kita dapatkan, sehingga dengan bertambahnya pengetahuan akan diikuti pula dengan pintu rejeki yang terbuka.

Demikian halnya dengan H.  Narya Sunarya Calaon Anggota DPRD Kabupaten Bogor selalu melakukan silaturahmi terhadap masyarakat, hal ini dilakukan guna mendapatkan informasi – informasi baru dari masyarakat terutama yang sifatnya membangun daerah kabupaten bogor.

Dan pada kesempatan yang sama, sehubungan dengan keikutsertaannya pada pencalonan anggota legislative dari kabupaten bogor, H. Narya Sunarya calon anggota DPRD Kab. Bogor dari Partai Amanat Nasional memohon doanya serta pilihannya untuk Haji Narya Sunarya dengan Nomor Urut 3.

Bila terpilih nanti H. Narya Sunarya siap untuk tetap memperkuat silaturahmi dengan seluruh masarakat dapil 5, dimana tujuan yang akan dilaksanakan nanti “kami akan berkarya untuk meningkatkan perekonomian seluruh masarakat dapil 5. Makadari itu kami meminta doaanya serta pilihannyah untuk kami dankami akan terus perkuat siraturahmi yang sangat baik.” Tandasnya. (Budi Permadi/Surya)

Proyek Lanjutan Pembangunan GSG RW: 09 Desa Suradita Terkesan Tertutup dan Tidak Transparan

0

Tangerang, aspirasipublik.com – Perencanaan adalah tonggak awal sebuah kegiatan, proses perencanaan menjadi acuan serta peta jalan suatu program, hal ini menunjukkan seberapa besar tingkat keberhasilan atan kegagalan suatu kegiatan. Namun perlu pengawasan, baik eksternal maupun internal. Perlu diketahui bahwa keterbukaan atas suatu program menjadi ranah pengawasan dari pihak eksternal atau amasyarakat.  Seperti tertuang dalam, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang salah satu tujuannya untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, efektif, efesien, serta akuntabilitas. Sementara diketahui pelaksanaan Proyek Lanjutan Pembangunan GSG RW : 09 menggunakan uang negara dengan notabene uang rakyat, sehingga masyarakat berhak mengetahui berapa biaya anggaran tersebut sesuai dengan amanat undang – undang.

Proyek Lanjutan Pembangunan GSG RW : 09 Desa Suradita pada Sabtu (18 Nopember 2023), lokasi yang dikerjakan di Kecamatan Cisauk – Kabupaten Tangerang diduga proyek siluman.

Dari hasil investigasi LSM – BPPB, Sabtu (18 Nopember 2023), Proyek Negara Pekerjaan Lanjutan Pembangunan GSG RW : 09 tersebut diduga tidak mempunyai Plang Proyek. Tentu hal ini yang menjadi perhatian publik dan menimbulkan kecurigaan, karena dilokasi pekerjaan tidak ditemukan keberadaan papan informasi sebagai bentuk transparansi terhadap seluruh informasi kegiatan.  Hingga berita ini ditayangkan Kepala Dinas Tata Ruang Bangunan Kab. Tangerang belum bisa dihubungi, Begitu juga Kepala Bidang (Kabid) DTRB Kab. Tangerang, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum dapat dikonfirmasi.

Seharusnya masyarakat luas harus tahu, dana darimana, anggaran tahun berapa, nilai anggaran berapa, patut diduga proyek Lanjutan Pembangunan GSG diduga dikerjakan asal jadi. (Parlin)

Ketua FKDM Kali Baru Jaharudin Berkomitmen Terkait Ngopi Bareng Di Plaza Kali Baru

0

Jakarta, aspirasipublik.com – “Wawancara Dengan Ketua FKDM Kali Baru” Ketua FKDM Kali Baru Jaharudin Berkomitmen akan mengawal untuk Suksesnya jalannya Pemilu nanti. Awal Mula Tercetus nya Acara Ini,Karena Ada Keluhan warga Dilapangan Para Caleg Yang Ingin Masuk Di Kali Baru Itu Di Larang, Di Tulis Pada Hari Jumat 17 Novemver 2023.

Maka Timbul Ide membuat acara Ini.’ Ngopi Sambil Berdiskusi “,Ini Semua Atas Ide Sama-Sama Rekan,Mari Kita Mengadakan Kegiatan Ngopi Bareng,Dengan Narasuber nya,”Bawaslu Dan KPU” Tandas nya.

Kalau Dengan Terkait Anggaran Acara Ini Adalah Swadaya Rekan-Rekan Semua,Kami Semua Semoga Kebersamaan Kekompakan Ini,Dan Selalu Terus Terjalin, hubungan yg selalu baik dan bersinergi antara FKDM Dengan panitia Pemilu Ini,Kita Selalu Survei Dilapangan Ujar nya.

Harapan Saya Damai,Tenang,Tertib, Dan No Politik Uang,No Politik Sara, No Golput,dan No Hoax .Untuk Pesan Saya Kepada Masyarakat Kali Baru Khusus nya, Dan Pada Umum nya Masyarakat Jakarta Utara,Dengan Adanya “PEMILU -2024” Kita Sambut Dengan antusias, Penuh Ceria Jangan Ada Gontok-Gontokan atau ada keributan -keributan sekecil apapun, harus berjalan dengan baik, lancar dan damai tandasnya. (Rep: N. GUn)

Bahaya Konspirasi dan Kejahatan Konstitusional Dalam Pemilu/Pilpres 2024 di Indonesia

0

Oleh: Dr. Anton Permana, SIP., MH., (Direktur Tanhana Dharma Mangrva (TDM) Institute) Dan Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S. PdI., MM., (Dosen STIPAN Lenteng agung Jakarta Selatan)

Filosofi hukum menurut Max Weber itu adalah “Mengatur dan memaksa”. Aturan sebagai alat navigasi tertib hukum, dan hukuman (sanksi) sebagai alat pemaksa setiap warga negara untuk tertib hukum.Begitu juga Emil Durkheim dalam bukunya “Social of Law”. Menjadikan positioning hukum sebagai “Law as a tool of social engineering”. Hukum sebagai alat rekayasa sosial dalam implementasi aturan dalam masyarakat. Seperti contoh sederhananya, untuk mengurangi resiko mati (meninggal dunia) dalam kecelakaan berkendaraan motor. Maka dibuatlah aturan lalu lintas: setiap pengendara “wajib” menggunakan helm dalam berkendara, untuk melindungi kepala si pengendara dari benturan ketika mengalami kecelakaan. Karena, dalam sebuah riset menyatakan, penyebab utama kecelakaan yang menimbulkan kematian adalah akibat benturan pada kepala si pengendara. Agar aturan ini terlaksana maka dibuatlah norma aturan, sanksi dan penegakan hukumnya oleh polisi lalu lintas. Sedikit berbeda dengan Jerremy Bentham dalam bukunya “American Law”. Dimana penekanan prilaku penegakan hukum tidak selalu pada aturan dan hukum positif (tertulis). Tapi lebih menekankan kepada “etic”. Etic menurut Bentham adalah bahagian dari puncak norma sebuah sosial peradaban kehidupan manusia di suatu tempat.

Tertib dan alat ukur prilaku dan budaya hukum sebuah negara menurut Bentham, dapat dilihat pada “etic” bukan banyaknya aturan hukum (tertulis) yang dibuat. Bahkan menurutnya, semakin banyak aturan hukum menyatakan justru sebuah negara itu ada masalah dalam budaya hukumnya. Makanya secara quantitas, Amerika yang umur negaranya sudah 400-an tahun, hanya memiliki 400-an Undang-Undang. Jauh berbeda dengan Indonesia yang telah melahirkan 1700-an Undang-Undang.Artinya adalah, hukum dalam negara demokrasi adalah salah satu pilar utama. Dan konstitusi menjadi dasar hukum utama yang menjadi payung hukum tertinggi di dalam sebuah negara hukum. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 adalah menjadi konstitusi dimana Pancasila sebagai “filosofi grondslag” (pandangan hidup) bangsa Indonesia. (Prof Sri Soemantri. 2001).

Kembali kepada judul dan pembahasan kita di atas. Penerapan hukum dalam negara demokrasi itu ibarat dua mata pedang. Sangat tergantung kepada “sistem politik” dan prilaku kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan.Karena bisa saja (sudah banyak terjadi), konstitusi yang secara filosofis sebagai “alat pengekang kekuasaan” dimana hukum sebagai “alat untuk mengatur dan memaksa” disalahgunakan atas nama kekuasaan negara. Apalagi, secara sistem hukum menurut Bentham itu tidak berdiri sendiri. Tapi terdiri dari tiga bagian yaitu ; Legal Structure (Actor penegak hukum), legal substante (Norma aturan hukum yang tertulis), dan legal culture (budaya dan prilaku dari para stake holders hukum itu sendiri). Pemahaman ini memberikan makna kepada kita, bahwa ketika sebuah negara itu pemerintahannya stabil, mandiri, tertib, berbudaya karena menjadikan hukum sebagai panglima. Namun juga bisa terjadi sebaliknya. Justru menjadikan instrumen hukum sebagai “alat kekuasaan” dalam mencapai tujuan politik kepentingan pribadi dan kelompok kekuasaan. Dan inilah yang bisa kita sebut “Kejahatan Konstitusional”.

Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah kejahatan konstitusional ini bisa terjadi ? Sedangkan secara azas, norma, hukum itu harus tegak lurus berdiri dan bebas dari kepentingan ?  Jawabannya adalah, itulah sering kita sebut dengan “konspirasi”. Ketika para pengambil kebijakan, serta penyelenggara pemerintahan ketika memegang kekuasaan melakukan persekongkolan jahat dalam mengatur, membuat, mengkondisikan aturan-aturan dalam pemetintaham sesuai dengan arah dan kepentingan kelompoknya.Misalnya, ketika kelompok ini tidak berkuasa, maka mereka akan menyuarakan sebuah kebebasan dalam berpendapat, mengkritik, sampai hak “imunitas” bagi kekuatan civil society seperti pers, kampus, dan legislatif. Sehingga mereka bebas “mendegradasi” bobot nilai kekuasaan meskipun dengan cara fitnah secara bebas.

Namun sebaliknya, ketika kelompok ini berkuasa. Mereka justru melakukan hal sebaliknya. Membuat aturan-aturan yang mengekang kebebasan berpendapat, dan melegitimasi menggunakan tangan aparat keamanan untuk membungkam para kelompok yang berseberangan dengan kepentingannya.Tarik menarik antara urgensi hukum dan kepentingan politik inilah yang selalu menjadi tantangan dalam negara demokrasi. Jadi wajar ada anekdot dalam dunia hukum yang mengatakan, “Lebih bagus orang baik namun sistem hukum nya buruk, dari pada orang jahat dalam sebuah sistem hukum yang terbaik sekalipun”. (Soepomo. 1990).

Kesimpulannya adalah ketika sebuah negara di pimpin oleh seorang pemimpin yang berkelakuan buruk, dalam sistem hukum sebaik apapun, maka akan membuka peluang kepada si pemilik kekuasaan itu dalam melakukan kejahatan. Kejahatan yang dimaksud adalah bisa berupa “Abuse of Power” menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya, bisa juga melakukan konspirasi bersama-sama kelompok politik dan “anak buahnya” di dalam struktur pemerintahan. Bahkan dengan kelompok “asing” dalam hubungan mutualisme dukungan politik dan bargaining pengelolaan konsensi sumber kekayaan alam sebagai kompensasinya.Selanjutnya adalah tentang korelasi dengan Pemilu dan Pilpres, dimana dua hal ini adalah sebuah proses rekrutmen kepemimpinan nasional terbesar baik untuk eksekutif dan legislatif. Dimana, masa depan dan hajat hidup rakyat ditumpangkan dalam hasil perhelatan demokrasi ini.

Sejatinya, sistem demokrasi ini terbentuk sebagai antitesanya dari konspirasi model kekuasaan absolut dan otoriter. Kekuasaan tirani yang diganti dengan demokrasi. Karena hanya dengan demokrasi, sistem kekuasaan absolut yang sudah pasti ada (konspirasi) di dalamnya bisa dilawan. Karena dalam demokrasi itu ada transparasi, keterbukaan, dan kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Kemewahan dalam demokrasi itu adalah: rakyat bisa mengkritisi, bahkan memarahi para penyelenggara pemerintahannya yang dianggap tidak becus dan gagal.Namun sayang, kekuatan demokrasi itu ada pada kekuatan “civil society” dan “niat baik” pemimpinnya ketika berkuasa. Apabila kekuatan civil societynya kuat, pemimpinnya baik maka negaranya akan makmur dan stabil. Tapi kalau sebaliknya ? Maka yang akan berkuasa itu adalah para komprador, kelompok opportunis, politisi yang berkonspirasi dengan kekuatan oligarkhi.

Dalam proses pemilu/pilpres inilah dua kekuatan itu akan bertarung. Yaitu kekuatan civil sociey Vs oligarkhi yang ada proxy di depannya. Jadi sangat wajar, Pemilu/Pilpres 2024 di Indonesia ini nanti sangat dinamis dan cukup menegangkan. Karena ada tiga pasang kandidat yang sama/sama mereseprentasikan basic politik di belakangnya. Yaitu, Kekuatan Civil Society, Kekuasaan dan Oligarkhi.

Untuk itulah kita tentu sangat berharap. Jangan sampai, proses demokrasi dalam hal proses rekrutmen kepemimpinan nasional melalui Pemilu/Pilpres ini dinodai, dicurangi, oleh pihak siapapun. Karena, rekam jejak dan upaya untuk itu sudah sangat terang benderang terjadi dan akan terus terjadi. Ini sangatlah berbahaya.

Sangat berbahaya karena apabila terjadi konspirasi kejahatan oleh kekuasaan melalui aturan-aturan yang dibuatnya sendiri ? Maka hal itulah kita sebut dalam judul diatas yaitu “kejahatan konstitusional”. Sebuah kejahatan yang atas nama tangan kekuasaan dipaksakan seolah legal.

Karena konsekuensinya adalah kejadian ini akan menjadi catatan sangat buruk perjalanan bangsa ini. Dan pasti akan rentan menimbulkan gejolak sosial dan perlawanan rakyat. Dan selanjutnya adalah, pemimpin dan pemerintahan yang di lahirkan oleh sebuah Pemilu/Pilpres yang cacat hukum, cacat moral, bahkan cacat etik tidak akan mendapatkan “legitimasi” dari rakyat sampai kapanpun. Dan kondisi sosial ini akan selalu menjadi bom waktu dan duri dalam daging bagi pemerintahan.

Ketika legitimasi dari rakyat sudah TIDAK ada, itu sama saja demokrasi di negara itu sudah runtuh dan rentan konflik sosial. Maka, di sinilah letak “etic” dari sebuah negara itu bisa kita ukur. Karena etic inilah yang secara moral, azas, dan norma menjadi alat sosial kontrol kekuasaan oleh kekuatan Civil Society.

Etic ini bagi kekuatan civil society bisa menjadi “bahan bakar” perlawanam untuk mementahkan konspirasi dan kejahatan konstitusional yang dilakukan penguasa. Karena pasti sudah, sebuah kejatahan konstitusional akan didukung oleh kekuatan aparat hukum sebagai bumper dan alat “gebuk” kepada yang dianggap musuh kekuasaan.

Dan percayalah, apabila ini terjadi, kekuasaan berkonspirasi dalam bentuk kejahatan konstitusional, maka kekuasaan itu akan tumbang dan dijatuhkan rakyatnya sendiri. Karena kekuatan dari civil society di dalam sebuah negara demokrasi itu adalah etic dan moralitas. Apabila ini sudah dikangkangi kekuasaan dan menindas rakyatnya, maka justru di situlah titik letup perlawanan rakyat itu sendiri

Persaudaraan 98 Totalitas Menangkan Prabowo – Gibran Satu Putaran

0

Jakarta, aspirasipublik.com – Sekjen persaudaraan 98 optimistis, Menang satu putaran pasangan Prabowo Gibran sebab pengalaman Pak Prabowo yang banyak akan mampu menjadi modal terkuat menghadapi Pilpres 2024. Sekjen persaudaraan 98 Sumut Victor A Sinaga menyebut, pengalaman Pak Prabowo sejak Pilpres 2009 dianggap sangat cukup untuk membuktikan kualitasnya sebagai seorang pemimpin yang tidak gampang menyerah.

Menurut Victor A Sinaga bersedia menjadi Menhan jadi faktor berpengaruh kuat beliau jadi figur ketokohan dan jiwa kenegarawanan juga sosok yang punya sepak terjang dalam kepemimpinan

Gibran juga diprediksi bakal meraup banyak suara dari kaum muda utamanya gen Z dan gen milenial. Hal ini tak dimiliki Bakal Cawapres lainnya Dengan Gibran itu salah satu benefit elektoral kaum muda karna menjadi yang mewakili orang tua dan muda ada di pasangan ini sudah pasti yang muda akan lebih nyaman dengan yang muda dan sebaliknya. Potensi daftar pemilih muda yang sampai kurang lebih 60℅ dari jumlah DPT Nasional ini sangat berpotensi untuk diambil oleh pasangan Prabowo – Gibran.

Nomor urut 2 yang didapat pasangan calon presiden (capres) Prabowo Subianto dan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming dalam kontestasi Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diyakini akan membawa kemenangan.

Angka dua mencerminkan kemenangan dan kesuksesan Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang terjadi,”

Persaudaraan 98 Sumut memaknai sebagai rahmat yang harus kami syukuri. Bukan kebetulan, tapi sudah restu Yang Kuasa untuk pasangan Prabowo Gibran dalam menghadapi Pemilu dan masa depan Indonesia maju ke depannya,

Di tempat terpisah Thomas J Tarigan, S.H., MH., sebagai ketua persaudaraan 98 meyakinkan akan meraih 5 juta suara kemenangan di Sumut dan melakukan konsolidasi ke gres road dan mensosialisasikan 02. (Red)