Beranda blog Halaman 4

H. Rano Karno, S.IP. Sosialisasi Program Indonesia Pintar (PIP) Tahun 2023

0

Tangerang, aspirasipublik.com – Sosialisasi Program Indonesia Pinter Tahun 2023. Anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Haji Rano Karno datangi sekolah SMPN 1 Curug Kabupaten Tangerang dalam rangka sosialisasi Program PIP (Program Indonesia Pinter) tahun anggaran 2023.

Acara dibuka pada pukul : 09.30 Waktu Indonesia Barat, dan dibuka dengan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh para tamu undangan para wali murid dan siswa siswi SMPN 1 Curug Tangerang , di Aula Sekolah SMPN 1.

Serta acara di hadiri oleh kepala sekolah SMPN 1 Curug tangerang (Haji Juanda, M, P D) Lurah Sukabakti (Ridwan), Haji Rano Karno, S, IP. Anggota komisi 10 dari fraksi PDI Perjuangan, Vera Inawati caleg DPRD provinsi Banten Dari partai PDI Perjuangan, Babinsa dan Binamas kelurahan Sukabakti.

Kedatangan Rano Karno ke SMPN 1 Curug Tangerang disambut oleh kepala sekolah SMPN 1 Curug Tangerang dan para guru guru setempat serta di sambut oleh marching Band SMP Negeri 1 Curug yang juga membawakan marching band oleh murid murid SMPN 1 Curug Tangerang.

Di tempat yang sama kepala sekolah SMP Negeri 1 Curug, Haji Juanda menyampaikan, Dalam sambutannya kepala sekolah SMPN 1 Curug Tangerang mengapresiasi dengan diadakannya program indonesia pintar (PIP) tahun 2023, dan mudah mudahan program indonesia pintar ini tidak hanya sampai disini saja melainkan bisa lebih baik lagi kedepannya.

Harapannya dengan peluncuran program indonesia pintar dapat mencerdaskan anak bangsa sehingga menjadikan putra putri yang mau belajar teropsesi pendidikan dan para siswa siswi  mau belajar lebih giat lagi sehingga masyarakat cinta akan pendidikan serta menjadi yang terbaik ungkapnya.

Selain itu dalam sambutannya Haji Rano Karno, menyampaikan sangat penting Program Indonesia Pintar (PIP), karena untuk masa depan anak anak bangsa Indonesia lebih baik lagi kedepannya.

Rano karno memaparkan bahwa pendidikan menjadi perhatian khusus pemerintah, melalui program indonesia pintar untuk menuju negara indonesia maju tahun 2045 dari dini anak anak ini harus lebih pintar dan cerdas sehingga mampu menyongsong tahun emas tahun indonesia maju ungkapnya.

Kepedulian Rano karno akan pendidikan patut dihargai oleh masyarakat bahkan Rano karno memberikan bantuan berupa kartu PIP, di SMP Negeri 1 Curug, dan sementara untuk di SMPN 1 Curug sendiri mendapat Bantuan sebanyak 54 P I P untuk tahun 2023, dari Rano Karno.

Untuk menyegarkan siswa siswi SMP Negeri 1 Curug, Selesai sambutan Rano Karno memberikan hadiah atau door prize kepada para siswa siswi SMP Negeri 1 Curug yang bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh Rano Karno.

Acara ditutup oleh nyayian yang di bawakan oleh siswi SMPN 1 Curug, Jaena Amalia siswi kelas 9, serta acara tersebut berjalan lancar hingga selesai. (Parlin)

Galakkan Penanaman Jagung, Ekonomi Petani Meningkat Di Humbahas

Humbahas, aspirasipublik.com – Bupati 2 periode Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Dosmar Banjarnahor belakangan ini sedang menjadi perbincangan hangat dikalangan masyarkat Kabupaten tersebut, bukan tanpa sebab, pasalnya Dosmar dikatakan merupakan sosok yang ulet dan sering menciptakan kebijakan dan program pembangunan yang berpihak pada rakyat, khususnya petani di Humbahas.

Saat ini, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara, Kabupaten Humbahas merupakan salah satu daerah yang pertumbuhan ekonominya naik sangat signifikan, terlebih dalam bidang pertanian yang dimana menitik beratkan di komoditas jagung.

Dari data BPS, tercatat pertumbuhan produksi jagung meningkat setiap tahunnya di Humbahas, dimana pada tahun 2020 Kabupaten Humbahas berhasil memproduksi 75.483 ton jagung, pada tahun 2021 meningkat dengan produksi 102 904 ton, sedangkan pada tahun 2022 berhasil mencatatkan angka 103.789 ton jagung.

Terlihat juga untuk luas lahan yang digunakan para petani dalam penanaman jagung terus meningkat, yakni pada tahun 2020, tercatat seluas 10.933 hektar (ha) lahan, kemudian pada tahun 2021 tercatat 14.637 ha lahan, sedangkan pada tahun 2022 tercatat seluas 14.733 ha lahan.

Hal tersebut menandakan bahwa masyarakat petani diuntungkan dengan adanya program penanaman jagung yang digalakkan oleh Dosmar melalui Pemerintah Kabupaten Humbahas.

Rudy Hartono Harianja, Kepala BPS Humbang Hasundutan, Ketika dikonfirmasi membenarkan hal tersebut, Rudy mengatakan bahwa dari data tersebut terlihat masyarakat menyukai atau merasa diuntungkan dalam hal penanaman jagung.

“Kalau dilihat dari data, setiap tahun mengalami tren peningkatan, berarti masyarakat diuntungkan terkhusus dalam penanaman jagung ini, mungkin karena biaya penanaman cenderung ringan, sedangkan harganya cenderung stabil ya,” ujar Rudy.

Sementara, Dosmar Banjarnahor Ketika dikonfirmasi di Rumah Dinasnya, Rabu (25/10/2023), mengatakan bahwa pada tahun 2022 dari jagung, masyarakat telah menghasilkan perputaran uang mencapai ratusan milar rupiah.

“Coba kita bayangkan, untuk harga jagung saat ini, taroklah diharga 4.500 rupiah perkilogramnya, coba kalikan dengan jumlah produksi jagung di tahun 2022 sebanyak 103.789 ton, berarti perputaran uang yang masuk kekantong masyarakat khususnya kaum ibu itu sekitar 400 miliar lebih, karena kan biasanya hasil jagung itu pasti ibu yang pegang,” kata Dosmar sambal berkelakar.

Dosmar menambahkan bahwa dirinya melihat potensi pertanaman jagung tersebut bisa menguntungkan petani, dimana untuk biaya jika dilakukan dengan benar, mulai dari penanaman, perawatan hingga panen, sangat minim dibandingkan tanaman komoditas lain seperti cabai, tomat, dan yang lain. Serta harga jualnya juga cenderung stabil, tidak naik maupun turun terlalu tinggi.

“Potensi ini sudah kita lihat dan hitung Bersama dengan para Penyuluh Pertanian Swadaya (PPS) dan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), untuk beban biaya itu sangat minim (Penanaman Jagung), mulai dari penanaman sampai panen itu biaya sangat minim, sementara harga jualnya sangat stabil, berkisar antara 4.000 sampai 5.000 rupiah,” ujar Dosmar.

Dosmar juga menyampaikan pada masyarakat agar tidak perlu khawatir mengenai akses jalan di Humbahas, karena menurutnya pembangunan infrastruktur terutama jalan sudah sangat pesat pembangunannya.

“Kenapa saya sampaikan ini, karena bagaimana pun bagusnya hasil pertanian di Humbahas, tidak akan ada gunanya jika masyarakat susah atau sulit untuk menjual hasil buminya karena jalan maupun infrastruktur tidak memadai,”

“Target kita 2024 semua masalah jalan sudah selesai, teman-teman media bisa merasakan bagaimana Sekarang jalan di Humbahas ini, sudah hamper 90 persen dibenahi, tinggal beberapa ruas jalan yang masih harus kita genjot” ujar Dosmar.

Orang nomor 1 di Humbahas itu juga mengatakan, ada 3 hal yang menjadi tugas utama dirinya sebagai kepala daerah, yakni mencerdaskan masyarakat, menyehatkan masyarakat dan mensejahterakan masyarakat, hal itu yang berusaha diwujudkan Dosmar dan ingin diterapkan di Humbahas.

“Bagi saya ada 3 tugas utama yang saya pegang teguh sebagai Bupati di Humbahas ini, yang pertama mencerdaskan masyarakat, itu sudah kita laksanakan melalui program-program beasiswa dan inovasi pembelajaran metode Gasing dari Profesor Yohanes Surya sudah kita terapkan, kemudian menyehatkan masyarakat, juga sudah kita laksanakan melalui pembangunan fasilitas Kesehatan di Humbahas dan juga keikutsertaan masyarakat dalam menggunakan Jaminan Kesehatan dari BPJS,”

“Yang terakhir mensejahterakan masyarakat, juga sudah dan sedang kita laksanakan melalui peningkatan kualitas pertanian, karena kita di Humbahas hampir 90 persen masyarakat adalah petani, jadi kita dorong para petani membentuk kelompok tani agar bisa mendapatkan kemudahan dan bantuan dari Pemerintah,” ucap Dosmar.

Kedepan Dosmar berharap di akhir masa jabatannya, ingin meninggalkan dampak yang baik bagi masyarakat, meskipun dirinya menjelaskan sepanjang karirnya sebagai Bupati banyak diserang dari berbagai sisi, namun Dosmar tidak peduli, karena menurutnya tidak ada keputusan yang menyenangkan semua pihak.

“Hanya ingin meningalkan kesan yang baik, agar nanti kedepannya Humbahas tidak lagi tertinggal dari segala bidang, dulu sebelum saya menjabat, Humbahas merupakan salah satu Kabupaten yang tertinggal di Sumut, Puji Tuhan saat ini kita salah satu Kabupaten yang cukup diperhitungkan di Indonesia,”

“Menjalani ini juga saya kalau bisa dibilang babak belur, diserang dari segala penjuru, tapi saya tidak peduli, karena saya yakin yang menyerang itu hanya segelintir pihak yang mengharapkan kepentingannya sendiri, sementara tujuan saya untuk kepentingan masyarakat umum di Humbahas,” kata Dosmar lirih. (Jules. Rlgaol)

Dr. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekda Provinsi Jawa Barat, Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 239 dengan Predikat Sangat Memuaskan

0

Jakarta, aspirasipublik.com – Jumat, 27 Oktober 2023, berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 11.30 di Ruang sidang khusus untuk program pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri jakarta, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Dr. Drs. Rizari, MBA., M.Si.. mewakili atas nama Rektor IPDN  Prof Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM., siang  ini diputuskan  hasil sidang promosi Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN bahwasanya atas nama  Dr.H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat  Setelah mempertahankan Disertasinya dihadapan promotor dan penguji selama tiga jam akhirnya Berhak dan dapat  Meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ke 239 dengan predikat Sangat Memuaskan dengan judul Disertasi:

“Strategi Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat”

Dengan Tim Promotor yang terdiri dari:1.Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS sebagai Ketua Promotor,,2. Dr. Drs. Udaya Madjid, M.Pd, sebagai Co-Promotor 1 dan 3.Dr. Andi Pitono, M.Si sebagai Co-Promotor 2 ,.Tim Oponen Ahli dan PeneIaah yang terdiri atas:1.Prof. Dr.Drs. H.Hadi Prabowo, MM., Rektor IPDN yang diwakili oleh Wakil Rektor II Bidang Administrasi Bapak  Dr. Drs. Rizari, MBA., M.Si. selaku pimpinan sidang., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si (Direktur Sekolah  Pasca SarjanaIPDN).,3.Prof. Dr. Mansyur Ahmad, M.Si (Kaprodi Sekolah Program Pasca Sarjana IPDN)., 4. Prof. Dr. Drs. H. Kamal Alamsyah, M.Si., ( sebagai Penguji Eksternal )., 5. Dr. Rossy Lambelanova, AP, S.IP., M.Si.,6.Sutiyo, S.STP, M.Si, Ph.D.,

Riwayat singkat Dr.H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., lahir di Desa Kumbung Kecamatan Rajagaluh Kabupaten Majalengka, pada tanggal 12 Juni 1976, 47 tahun yang lalu, putra dari Bapak H. Madhasan dan Ibu Hj. Atisah, anak pertama dari tiga bersaudara. Dr.H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., mempunyai seorang istri Lutfi Erlita Widiasih, dan dikaruniai 3 (tiga) orang putra, yaitu: pertama, Nazilfah Fadhluloh, telah meninggal dunia, kedua, Ghatfan Ahyan Sabita pelajar menengah atas, dan ketiga, Nazwan Daffa Shahzada pelajar pada SMA Krida Nusantara.

Dr. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., memulai pendidikan tingkat dasar di SD Negeri Kumbung lulus 1989, selanjutnya bersekolah di SMP Negeri I Rajagaluh lulus tahun 1992, SMA Negeri I Majalengka lulus tahun 1995, STPDN Jatinangor lulus tahun 1999, melanjutkan studi di Program Pascasarjana Magister Administrasi Pemerintahan Daerah STPDN Jatinangor dan lulus tahun 2005. Setelah lulus pendidikan STPDN tahun 1999, mendapatkan penempatan di Pemerintah Kota Bandung dengan pengalaman bekerja sebagai Pelaksana pada Bagian Pemerintahan Desa Oktober 1999 s.d Mei 2000, selanjutnya ditempatkan sebagai Lurah Antapani Kidul Kecamatan Cicadas dari tahun 2000 s.d 2005, Sekretaris Kecamatan Margacinta tahun 2005 s.d 2006, Sekretaris Kecamatan Buahbatu tahun 2006 s.d 2007, Kasubbag Penyusunan Progam pada Bagian Pembangunan tahun 2007 s.d 2008, Kasubag Administrasi Pengendalian Program pada Bagian Pembangunan tahun 2008, Kepala UPT LPSE tahun 2009, Camat Bojongloa Kaler tahun 2009 s.d 2013, Kepala Bagian Organisasi dan Pemberdayaan Aparatur Daerah tahun 2013 s.d 2014, Kepala Bagian Pengendalian Program Pembangunan dan Sumber Daya Alam tahun 2014 s.d 2016, Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa 2016 s.d. 2017, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat tahun 2017 s.d 2019. Sejak April 2019, Dr.H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., mendapatkan promosi melalui seleksi open bidding pindah ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Jawa Barat sampai dengan 2020, pernah ditempatkan sebagai Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat tahun 2020 s.d 2023 dan dalam tahun yang sama ditunjuk Menteri Dalam Negeri untuk menjabat sebagai Pjs. Walikota Depok 2020. Saat ini dari bulan Februari 2023 sampai sekarang menjabat sebagai Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Disertasi Dr. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., yang berjudul: “Strategi Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Provinsi Jawa Barat”, secara faktual dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang unik periode tahun 2017 s.d. 2019, dimana dari 5.312 desa hanya 37 desa berstatus Mandiri, 48 Desa Sangat Tertinggal, 929 Desa Tertinggal, 3.603 Desa Berkembang, dan 695 Desa Maju. Sehingga kebijakan janji politik Kepala Daerah pada tahun 2018 adalah bagaimana keberpihakan kepada desa untuk menaikkan status desa melalui gerakan membangun desa (Gerbang Desa) untuk menjawab berbagai permasalahan yang ada di desa, karena dari total penduduk Jawa Barat yaitu 48,03 juta jiwa di tahun 2018, 34,31% diantaranya tinggal di pedesaan maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan publik, karena perkembangan kebijakan Gerbang Desa pada tataran empiris masih menyisakan permasalahan dalam meningkatkan status kemandirian desa sampai dengan tahun 2021 masih terdapat 18 desa dengan status tertinggal. Hal ini promovendus tuangkan dalam kerangka pemikiran yang didasarkan pada konsep dari Muchlis Hamdi (2014) sebagaimana adopsi untuk menelaah dari sisi implementasi kebijakan menyangkut dimensi produktivitas, linieritas, dan efesiensi, kemudian dirinci kedalam faktor determinan yang mempengaruhi implementasi kebijakan dengan faktor sumberdaya, substansi kebijakan, perilaku pelaksana, interkati jejaring kerja dan partisipasi kelompok sasaran, yang dilengkapi operasionalnya dengan konsep pentahelix dari Carayannis dan digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi implementasi kebijakan gerakan membangun desa yang sebelumnya diolah dengan menggunakan alat analisis SOAR (Strength, Opportunity, Aspiration, Results) Penelitian ini secara khusus difokuskan pada implementasi kebijakan gerakan membangun desa dengan objek penelitian 3 (tiga) desa yang mempunyai Indeks Desa Membangun (IDM) terendah pada tahun 2021 yaitu Desa Cibuluh Kabupaten Cianjur, Desa Cemarajaya Kabupaten Karawang, dan Desa Nagrog Kabupaten Tasikmalaya.

Metode yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang mempunyai karakteristik alami (natural setting) sebagai sumber data langsung, deskriptif. data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan pengumpulan data lewat diskusi terpusat (FGD) sedangkan data sekunder diperoleh melalui publikasi, kaji pustaka, dan sumber data resmi . instrumen penelitian dilakukan dengan proposif sampling teknis analisis data dilakukan dengan open coding dan axial coding, kemudian dilakukan triangulasi data untuk penyusunan kategori data sesuai dengan tema. kategorisasi dilakukan dengan bantuan piranti lunak NVIVO. Strategi implementasi kebijakan implementasi kebijakan dirumuskan dengan analisis SOAR.

Kesimpulan Hasil Penelitian Dr.H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., adalah sebagai berikut :1.Kebijakan gerakan membangun desa telah diimplementasikan di seluruh Kabupaten di Jawa Barat, diindikasikan dengan adanya penurunan jumlah desa tertinggal dan desa berkembang di Provinsi Jawa Barat, dan meningkat menjadi desa maju dan desa mandiri.,2.Dimensi implementasi kebijakan gerakan membangun desa mencakup produktivitas, linearitas, dan efisiensi. Dari sisi produktivitas, implementasi kebijakan gerakan membangun desa masih terkendala oleh keterbatasan sarana dan prasarana sebagai akibat dari keterbatasan anggaran Pemerintah Kabupaten sebagai pelaksana implementasi tersebut. Dimensi linearitas tercermin dalam pemenuhan pedoman standar gerakan membangun desa yang dielaborasi kedalam program Desa Juara, mencakup aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan masyarakat, infrastruktur dan pemerintahan. Sedangkan dimensi efisiensi tercermin dalam kemampuan Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam implementasi kebijakan gerakan membangun desa di Provinsi Jawa Barat. Efisiensi implementasi belum cukup efisien karena tingkat pendayagunaan sumberdaya, dukungan sarana, pemanfaatan aset, dana, dan teknologi., 3. Strategi Implementasi kebijakan gerakan membangun desa dipengaruhi oleh faktor-faktor kesiapan kelembagaan, kesiapan program, dan kesiapan SDM. Terdapat tiga faktor dominan yang mempengaruhi kesiapan penerima kebijakan dalam implementasi gerakan membangun desa; waktu, regulasi, dan kehati-hatian. Dalam implementasinya, kecukupan waktu sering menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Kebijakan yang sering dipersepsikan tidak konsisten (sering berubah-ubah), redundansi (tumpang tindih), dan kesulitan pemahaman di tingkat pelaksana kebijakan juga menjadi kendala dalam implementasi kebijakan. Selanjutnya masih terdapat persepsi di tingkat pelaksana kebijakan (para Kepala Desa) dan masyarakat bahwa peningkatan status desa akan menghilangkan peluang untuk mendapatkan bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. Faktor kehati-hatian yang berlebihan menghilangkan potensi kreativitas, kontra produktif dengan salah satu tujuan gerakan membangun desa yakni meningkatkan kreatifitas dan kemandirian desa. Oleh karena itu perlu dilakukan pelatihan, pendampingan dan sosialisasi program, disamping akomodasi usulan Pemerintah Provinsi Jawa Barat terhadap dana afirmasi untuk disebar kepada strata Desa Mandiri, Maju, Berkembang oleh Pemerintah. Analisis SOAR terkait dengan implementasi kebijakan gerakan membangun desa menghasilkan tiga rumusan strategi sebagai berikut:

  1. Strategi kolaborasi, yaitu kolaborasi antara government resources mulai dari tingkat pusat hingga desa dengan rural community resources, bussines, academics, media

2) Strategi transparansi melalui Educate Citizen, Dilibarete Partner Community, dan Monitor Policies

3) Strategi inovasi desa juara melalui Digitalitation of Rural Services, One Village One Company, dan Gerbang Desa Membangun.

Ketiga konsep strategi implementasi kebijakan tersebut, diberi nama strategi Triangle Coltin (Collaboration, Transparancy, Innovative) Desa Juara

Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS., kepada Dr.H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., Saudara Dr.H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., dengan prestasi ini, dan dengan ilmu yang Saudara dapatkan selama sekolah di Program Pasca Sarjana Studi Ilmu Pemerintahan, kini Saudara dihadapkan pada tantangan yang lebih besar. Artinya, Saudara di tuntut untuk mendharma-baktikan ilmu pemerintahan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai.

Misalnya, “Strategi Implementasi Kebijakan Gerakan Membangun Desa di Jawa Barat” ini dapat menjadi salah satu temuan yang dipertimbangkan di Provinsi Jawa Barat khususnya, bahkan dikembangkan di lingkup nasional pada umumnya.

Akhirnya, jauhkan rasa bangga yang berlebihan yang dapat berujung pada sifat sombong. Gunakan ilmu padi yang semakin berisi semakin merunduk, dan jadilah insan profesional yang bertakwa dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.Demikian nasihat akademik ini, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Saudara Dr.H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si.,  dan seluruh keluarga, serta handai taulan yang turut hadir di ruang ini.

Hadir dalam sidang terbuka Dr. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., Seluruh keluarga dan sahabat sahabatnya sekaligus mengucapkan selamat atas diraihnya gelat Doktor Ilmu pemerintahan IPDN ke 239, Ucapan selamat juga dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI,MM., Semoga ilmu yang didapatkan Dr. H. Dedi Supandi, S.STP., M.Si., Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, akan dapat bermanfaat  untuk Masyarakat Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta, amin. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)

STIPAN Lantik 62 Wisudawan/i, LLDIKTI Wilayah III Berharap Lulusan STIPAN Dapat Wujudkan Tata pemerintahan Baik dan bersih

0

Jakarta, aspirasipublik.com – Untuk memastikan pembangunan berkelanjutan dan masyarakat yang adil, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) merupakan fondasi penting dalam kehidupan berbangsa. “Saya ingin mengapresiasi Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN) atas peran pentingnya dalam membekali para wisudawan dan wisudawati dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi garda terdepan dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih atau good and clean governance,” ujar Kepala Lembaga Layanan DIKTI Prof. Dr. Toni Toharudin, S.Si., M.Sc dalam sambutannya pada Sidang Terbuka Senat STIPAN dalam rangka Wisuda Program Sarjana (S1) XVII Dan Program Magister (S2) X Tahun 2023 yang dibacakan Ketua Kelompok Kerja Riset dan Pengabdian Masyarakat LLDIKTI Adhy Purnama, SE, MM, di Gedung Ronatama, Depok, 26 Oktober 2023.

Menurut Toni Toharudin, para lulusan Ilmu Pemerintahan, baik dari program sarjana maupun magister, memiliki peran strategis dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik di berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari pemerintah lokal hingga nasional.

“Sebagai seorang sarjana, kedepan anda memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa sumber daya publik dikelola dengan efisien, transparan, dan akuntabel untuk kepentingan rakyat. Dengan pengetahuan dan keterampilan yang anda peroleh selama studi di STIPAN, Anda diharapkan mampu menjadi agen perubahan yang memperjuangkan prinsip good Governance and clean governance di sektor publik,” Sambung Toni.

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip Good Governance and Clean Government, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien. Untuk itu perlu didukung sistem pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Prinsip-prinsip good and clean governance, lanjutnya Toni, mencakup akuntabilitas, partisipasi masyarakat, perilaku anti korupsi, dan pengambilan keputusan yang berlandaskan data dan bukti. “Saya berharap anda bisa memainkan peran penting tersebut. Anda adalah pemimpin masa depan yang diharapkan mampu membangun kebijakan publik yang berpihak kepada rakyat dan menciptakan perubahan yang positif bagi masyarakat,” tandasnya.

Senada dengan Ketua LLDIKTI Wilayah III, Ketua Senat STIPAN Dr. Sumarsono, MDM berharap para wisudawan STIPAN mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang telah dipelajari dan diperoleh dalam mengembangkan profesi kepemerintahan secara bertanggung jawab dan berkualitas, mampu berperan aktif serta berinisiatif dalam menerapkannya bagi kesejahteraan masyarakat luas. “Proses belajar tidak pernah berhenti, secara formal telah selesai belajar di STIPAN, secara non formal kalian akan terus belajar di tengah-tengah masyarakat,” ujar Mantan Dirjen Otda ini.

Kepada lulusan Magister Ilmu Pemerintahan, secara khusus Sumarsono berpesan agar para wisudawan mampu mendengar melihat dan merasakan kepentingan masyarakat.  “Saya berharap anda telah memiliki kematangan lebih, maka sudah sewajarnya saudara juga memiliki kompetensi yang lebih pula, sesuai dengan bidang ilmu yang saudara dalami. Masyarakat membutuhkan potensi pribadi profesional, yaitu pribadi yang kreatif, inovatif, piawai berkomunikasi, mampu mengambil keputusan berisiko dengan cepat, tidak mudah menyerah dan selalu mencoba hingga berhasil, mampu bekerja keras dengan disiplin tinggi,” sambung Sumarsono.

Sementara itu Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara (YPANN) Dr H Muhammad Feisal Tamin mengharapkan Civitas Akademika STIPAN untuk bersama-sama berkiprah menghadapi fenomena yang sedang dan akan terjadi di NKRI maupun yang terjadi secara Global Universal.

Menurut Feisal berbagai fenomena belakangan ini seperti kondisi Geo-politik dan Geo-strategis Global, pergantian generasi dari Baby Bomers dan Generasi Millenial ke Generasi Z, bonus demografi dan tahun politik 2024 tidak terlepas dari ilmu dibidang Pemerintahan dan Ilmu Politik.

“Berdasarkan ilmu-ilmu yang diminati saudara-saudara dapat menyumbangkan rekomendasi dan solusi antara lain menyangkut harmonisasi diantara Administrasi Publik dengan Politik. Tanpa kolaborasi harmonis diantara keduanya maka mustahil berbagai fenomena tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi Bangsa dan Negara kita,” tandas Mantan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara ini.

Pada hari ini, Kamis (26/10/2023) Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara (STIPAN mewisuda sebanyak 62 orang dari tiga Program Studi yaitu Program Sarjana Strata Satu (S1) Prodi Ilmu Pemerintahan sebanyak 42 wisudawan/wati, Program Sarjana Strata Satu (S1) Prodi Ilmu Politik sebanyak 8 wisudawan/wati, dan dari Program Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan 12 orang.

Pada kegiatan tersebut juga dilakukan upacara pengukuhan Pamong Praja Muda Sarjana dan Pamong Praja Madya Magister kepada seluruh wisudawan. Bertindak sebagai pembina upacara Wakil Pembina Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara (YPANN) Prof. Dr. Ermaya Suradinata, SH, MH, MS.

Acara wisuda dan pengukuhan ini dihadiri oleh seluruh pengurus Yayasan Pendidikan Abdi Negara Nusantara (YPANN), Para Dosen dan civitas akademika STIPAN, LLDIKTI Wilayah III Jakarta, institusi mitra seperti pemerintah daerah, Yayasan Binterbusih, Pengurus Korpri dan berberapa perbankan yang telah menjalin kerjasama dengan STIPAN.  (JSR Watimena@Hendra Kusumawati)

Sikap Tidak Humanis dan Arogan Ditunjukkan oleh Kepala UPT Wilayah Samsat Ciledug – Kota Tangerang

0

Kota Tangerang, aspirasipublik.com – Samsat adalah Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, yang mana fungsinya adalah sebagai tempat pembayaran terpadu pajak maupun pengurusan surat-surat kendaraan.

Dimana samsat adalah kantor bersama 3 instansi. Sederhananya, Samsat adalah satu sistem kerja sama secara terpadu antara Polri, Dinas Pendapatan Daerah, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan untuk menerbitkan STNK dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB). Pengurusan surat-surat kendaraan itu dikaitkan dengan pemasukan uang ke kas negara baik melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJJ).

Media sebagai kontrol sosial juga mitra samsat tidak hanya memberitakan seputar informasi di Samsat bagi masyarakat terkait dengan pelayanan publik tetapi informasi lainnya yang ada di tempat pelayanan publik tersebut.

Kepala UPT Samsat ciledug kota tangerang kembali menuai sorotan oleh sejumlah wartawan.

Pasalnya Kepala UPT Samsat ciledug tidak mencerminkan sebagai pejabat yang humanis dan profesionalitas dalam memimpin UPT Samsat ciledug sebagai perpanjangan tangan perpajakan oleh Pemerintah Provinsi Banten justru sebaliknya Kepala UPT Samsat yakni Taufik Sigit Pamungkas malah menampakkan sifat kearogansian dengan tidak peduli serta alergi terhadap wartawan.

Menanggapi beberapa hal yang ingin dikonfirmasi oleh wartawan media online, weni salah satu wartawan media online mengirimkan surat redaksional yang ditujukan kepada Kepala UPT Samsat Ciledug Taufik Sigit Pamungkas beberapa waktu lalu. Akan tetapi bukan balasan kemitraan yang diterima melainkan sikap acuh yang diberikan kepada wartawan yang ingin melakukan konfirmasi dengan mengirimkan surat redaksional.

Melalui Ka Subag TU Mustofa dan Idham, salah satu staf TU lainnya saat dijumpai wartawan di Samsat ciledug beberapa waktu lalu, dirinya berjanji akan segera mengabarkan kepada wartawan apa jawaban yang didapat setelah nanti bertemu dengan yang bersangkutan yaitu Kepala UPT agar dapat berkomunikasi dan membicarakan hal yang akan dikonfirmasikan segera,”ucap Mustofa dan Idham.

Alhasil tidak ada info dan kabar apapun yang dijanjikan Mustofa terkait surat konfirmasi media online,bahkan beliau malah protes seolah tidak bersedia dihubungi pewarta, seperti diungkapkan Mustofa dalam chat WhatsApp kepada wartawan, Selasa (24/10).

“Ingat ya…..saya belum pernah memberikan nomor telpon saya kepada anda, andapun belum izin kepada saya”, tulis mustofa.

Rasanya kurang elok jika staf yang kompeten bekerja dibidangnya berucap seolah tidak mau tersentuh dan tidak bersedia berkomunikasi, Seyogyanya dapat mendukung dan bekerjasama dengan masyarakat dan mitra lainya, agar tercipta transparansi mengenai hal yang akan dikonfirmasi.

Lanjut Mustofa “Saya sudah sampaikan kepada Ka UPT, kalau pimpinan saya tidak berkenan,masa saya harus paksakan juga, saya punya etika dan perasaan” tulis Must ofa saat menjelaskan bahwa pimpinannya tidak bersedia.

Seakan alergi dan tidak profesional apa yang disampaikan Kasubag TU Mustofa tersebut, seakan menjawab Sigit selaku pimpinan nya “sudah diberitahu,tetapi tidak berkenan”, bahkan panggilan WhatsApp dan pesan singkat dari wartawan pun tidak mendapatkan jawaban sama sekali oleh Sigit selaku kepala upt samsat ciledug terkait hal yang akan dikonfirmasikan,”ungkap weni sapaan akrabnya.

Sangat disayangkan sikap tidak humanis dan arogan yang ditunjukan oleh kepala UPT selaku pemangku kebijakan di wilayah Samsat Ciledug Kota Tangerang tersebut.

“tidak mencerminkan hubungan kemitraan yang baik. Bahkan dirasa antar instansi di samsat tersebut kurang harmonis dan kurang komunikasi. Hal itu terlihat antara anggota yang berada di samsat ciledug kesulitan menghubungi kepala samsat ketika ingin mengkonfirmasikan hal yang dimaksud oleh wartawan,” ucap weni.

Weni menambahan bahwa apa yang telah di lakukan oleh Taufik Sigit Pamungkas selaku Kepala UPT Samsat telah menyepelekan Insan Pers dan melanggar ketentuan perundangan – undangan No 40 Tahun 1999 tentang UU Pers Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Laporan: Patric

MTsN 9 Jakarta Pusat Utus Siswanya Ikuti Jakarta Madrasah Competition 2023

0

Jakarta, aspirasipublik.com – MTsn N 9 Jakarta Pusat mengutus sebanyak 10 orang siswa-siswinya yang terbagi dalam 5 kelompok ikut serta dalam event Jakarta Madrasah Competition 2023 yang digelar di MAN 4 Jakarta Selatan, Sabtu (21/10/2023).

Kepala Sekolah MTsN 9 Jakarta Pusat, Mufrodah menyampaikan kami terus melakukan inovasi dengan mengembangkan talenta-talenta para siswa sesuai bakat dan minat. Melalui ajang Jakarta Madrasah Competition (JMP) 2023 kami mengikut sertakan siswa-siswi sebanyak 10 orang yang terbagi dalam lima kelas yang didampingi oleh pelatih yakni Mas Gilang Kencana.

Siswa-siswi kami ada yang memiliki minat dan talenta robotik, kami berusaha semaksimal mungkin mengembangkan kapasitas talenta mereka agar semakin produktif dan menghasilkan karya-karya yang membanggakan sekolah dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Tidak hanya itu saja, tetapi sebagai bekal mereka untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Madrasah Robotik Competition ini adalah ajang bagi mereka untuk mengasah skill dalam robotik, melatih kepercayaan diri, ketelitian dan kedisiplinan. Sebab, siswa-siswi kami yang ikut serta dalam JMC 2023 telah berlatih secara disiplin dan matang.

Kami juga, mengutus siswa-siswi MTsN 9 Jakarta Pusat mengikuti 12Th World Robotic For Peace dengan tema Robotic For Amazing Future yang diselenggarakan pada tanggal 22-27 Oktober 2022 di tiga negara yakni Malaysia, Singapura dan Thailand.

Sementara itu, Trainer Robotic Gilang Kencana mengatakan kami memilih siswa sesuai bakat dan minat, sehingga mereka bisa all out dalam mengikuti kompetisi.

Mufrodah menuturkan sangat menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada guru-guru, orang tua siswa dan keluarga besar MTsN yang telah memberikan dukungan. Kami sangat optimis MTsN 9 makin maju, berprestasi dan berakhlak untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tutupnya. (Al)

Tantangan KSAD Baru: Pemilu 2024 dan Interoperabilitas -Sinergisitas

0

Oleh: Ngasiman Djoyonegoro Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal Jakarta, Analis Intelijen, Pertahanan dan Keamanan

Jakarta, Presiden Joko Widodo secara resmi melantik Letnan Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Kepala Staf Angkatan Darat di Istana Negara pagi ini. Agus menggantikan Jenderal TNI Dudung Abdurachman. Rotasi kepemimpinan di tubuh TNI ini merupakan agenda rutin yang menjadi perintah UU TNI.

Menurut analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro, pergantian kepemimpinan ini diharapkan akan selalu terjadi penyegaran strategi pada setiap matra TNI. Dalam konteks TNI AD, tantangan nyata yang harus dihadapi setidaknya ada dua hal. “Pemilu 2024 saya kira membutuhkan perhatian yang serius. Terlebih setelah pasangan Capres-Cawapres telah diumumkan. Pertarungan antar calon untuk memperebutkan hati pemilih akan semakin sengit,” kata Simon, panggilan akrab Rektor Institut Sains dan Teknologi Al-Kamal (ISTA) Jakarta ini.

Masa kampanye Pemilu 2024 diprediksi akan semakin ramai, baik di media sosial maupun di dunia nyata. Dukung mendukung pasangan Capres-Cawapres di tengah masyarakat sedikit banyak akan menimbulkan friksi politik di antara pendukungnya tersebut. Tugas TNI dalam hal ini adalah memastikan situasi politik tetap kondusif sebagai bagian dari tugas pertahanan dan keamanan nasional. “Dalam pemilu itu, rawan terjadi penyusupan ideologi-ideologi yang mengajarkan kekerasan dalam penyelesaian masalah. Ini yang harus diantisipasi dan ditangani lebih dini oleh TNI,” kata Simon.

Selain Pemilu 2024, secara internal setiap matra diharapkan memiliki agenda untuk membangun interoperabilitas-sinergisitas lintas matra TNI. Ini adalah prasyarat utama untuk menanggulangi berbagai tantangan yang ada. Misalnya, pada penanggulangan gerakan kelompok bersenjata di Papua, masing-masing matra berperan dalam pengintaian, spionase, dan penyerbuan. Dengan berbagai peralatan canggih yang dipunyai, interoperabilitas dan sinergisitas semakin mempermudah dalam operasi lapangan.

Agenda membangun interoperabilitas lintas matra selalu dilakukan TNI, namun selalu butuh penguatan mengingat musuh-musuh kita selalu mengalami perkembangan. Teknologi perang negara-negara maju terus berkembang. Kita tidak boleh ketinggalan. Interoperabilitas yang mapan semakin mempermudah dalam mengiringi kemajuan tersebut. “Saya yakin KSAD Agus Subiyanto mampu menaklukan tantangan di atas dengan baik. Selamat bertugas kepada KSAD Jenderal TNI Agus Subiyanto,” tutup Simon.

Kasudin Pendidikan Wilayah 2 Jakarta Pusat Ikut Bungkam dan Tidak Mau Mengevaluasi Kinerja Kepala SDN Kenari 07 Jakarta Pusat

0

Jakarta, aspirasipubik.com – Kepala Sekolah SDN KENARI 07 Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Terkait dengan Surat Konfirmasi Dan Klarifikasi LSM DDP TOPAN -RI 169 /SKK /DPP TOPAN-RI/V/2023 pada tanggal 10 Oktober 2023 yang sudah di kirimkan dan sudah mencoba berkomunikasi Via Pesan Whatshap, kepada Kepala SDN KENARI 07 DAN BAPAK KASUDIN PENDIDIKAN WILAH 2 KOTA ADM. JAKARTA PUSAT

Namun tidak ada respon dan Tanggapan, Pasalnya Kepala SDN KENARI 07 diduga melakukan Penyalahgunaan wewenang dan penyelewengan Dana BOS terhadap Anggaran Perawatan Gedung sekolah yang terlihat kurang maksimal di tahun anggaran 2022

SEPERTI:

ANGGARAN PEMELIHARAAN SARPRAS

  1. Pemeliharan sarpras BOS Tahap 1 Tahun 2022 Rp. 9.429.200 mohon di jelaskan
  2. Pemeriharaan sarpras BOS TAHAP 2 Tahun 2022 Rp. 73.595.500 mohon dijelaskan
  3. Pemeliharaan sarpras BOS Tahap 3 Tahun 2022 Rp. 17.225.759 Mohon dijelaskan

Jika di total dalam 1 Tahun SDN KENARI 07 Mengeluarkan anggaran untuk Pemeliharaan sarpras pada anggaran BOS Tahun 2022 Rp. 100.250.459

Dengan anggaran yang cukup besar dalam Satu Tahun yang mencapai Rp.100.000.000

Namun keadaan gedung masih sangat tidak terawat dan Memprihatinkan jika di liat dari gedung belakang sekolah masih sangat tidak terawat, banyak nya cat tembok yang mulai mengelupas dan jamur yang melekat pada tembok bagian belakang sekolah

Bukan kah sekolah dalam Pengunaan dana BOS Bisa untuk menganggarkan biaya untuk Pengecatan.

Sudah tergolong sangat lama mulai dari Tahun 2021 anggaran yang di keluarkan untuk biaya perawatan juga tidak di maksimalkan Kepala SDN Kenari 07 untuk Pengecatan gedung belakang sekolah yang sudah usang, mengingat letak sekolah yang di Himpit oleh 1 SMPN DAN SMAN

SDN SUMUR BATU 03 TERLIHAT SEPERTI SEKOLAH KUMUH

mohon di jelakan dengan detail dan objektif guna kepentingan transparansi dalam penggunaan dana BOS Khusus nya di bidang sarpras Perawatan Gedung Sekolah

  1. Konfirmasi terkait pembiayaan kegiatan ekstrakulikuler di SDN KENARI 07 Jakarta jika dilihat pada Tahap 1 BOS Tahun 2022 Rp. 19.800.000 Mohon dijelaskan kegiatan ekstrakulikuler apa saja yang dilaksanakan dan dibayarkan melalui sumber dana BOS TAHAP 1 TAHUN 2022

Pada penyaluan dana BOS Tahap 2 UNTUK kegiatan ekstrakulikuler Rp. 18.150.000 dan pada tahap 3 penyaluran dana BOS Tahun 2022 untuk kegiatan ekstrakulikuler mengeluarkan dana Rp.  32.010.000 jika di total dalam 1 Tahun SDN KENARI 07  Mengeluarkan dana untuk membayar kegiatan ekstrakulikuler Rp. 69.960.000

Mohon dijelaskan Pengunaan dana BOS Tahun 2022 untuk membayar kegiatan ekstrakulikuler apa saja sehingga mengeluarkan biaya yang bernilai cukup fantastis

Dan apa hasil yang di peroleh SDN KENARI 07 Atas kegiatan ekskul tersebut apakah ada prestasi yang di dapat ?

Dan apakah setiap pelatih ekskul sudah memiliki sertifikat ?

Transaksi Pembayaran Honor yang meningkat pada Anggaran BOS TAHAP 2 DAN 3 TA. 2022

  1. TAHAP 1 BOS 2022 PEMBAYARAN HONOR RP. 21.381.750
  2. TAHAP 2 BOS 2022 PEMBAYARAN HONOR RP. 25.658.100
  3. TAHAP 3 BOS 2022 PEMBAYARAN HONOR
  4. 25.658 100

Mohon dijelaskan mengapa ada peningkatan pembayaran honor pada BOS TAHAP 2 DAN 3 dan nilai pembayaran honor di BOS Tahap satu mengapa lebih sedikit jelaskan secara obyektif dan berimbang

Saat awak media konfirmasi ke Diyan Nurjati Priharani selaku Kepala SDN Kenari 07 melaui pesan Whatsap dan melalui surat konfirmasi diyan memilih untuk bungkam dan tidak menjawab

Dasar hokum, sesuai pasal 2 ayat (1) UU nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, UU no 14 tahun 2008 tentang :Keterbukaan Informasi Publik menggarisbawahi dengan tebal bahwa salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (Laporan: AYUB MAULIATE SIHOMBING, S.H.)

Hak Atas Tanahnya Diakui Pemprov DKI Tanpa Bukti Kepemilikan, David Sulaiman Berjuang 9 Tahun Hingga Surati Pj Gubernur Heru Minta Keadilan

Jakarta, aspirasipublik.com – Kisah perjuangan seorang warga Jakarta bernama David Sulaiman, dalam memohon keadilan serta perlindungan hukum, atas tanahnya tengah menjadi perhatian di kalangan media.

David memiliki tanah dengan Sertipikat HGB No. 1822/Duren Sawit, yang diakui sebagai aset Pemprov DKI Jakarta dengan status fasos fasum tanpa ada bukti kepemilikan hak atas tanah.

Menurut David, dirinya telah berjuang selama 9 (sembilan) tahun, dengan mendatangi semua instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan, jawaban dan kepastian atas hal tersaebut, tetapi semuanya hanya saling tunjuk dan menggantung persoalan ini tanpa hati nurani dan tanggung jawab terhadap persoalan rakyat.

Terakhir, dirinya juga sudah mengirim surat kepada Pejabat Gubernur (Pj) DKI Jakarta Bapak Drs. Heru Budi Hartono, M. M, dan menyampaikan persoalannya ini.

Berikut, isi lengkap surat David yang dikirim ke Pj Gubernur:

Kepada Yth.

Pj. Gubernur DKI Jakarta

Bapak Drs. Heru Budi Hartono, M. M.

Jl. Medan Merdeka Selatan No.8-9

Di Jakarta.

Perihal : Mohon keadilan dan perlindungan hukum atas tanah kami dengan Sertipikat HGB No. 1822/Duren Sawit, yang diakui sebagai aset Pemprov DKI Jakarta dengan status fasos fasum tanpa ada bukti kepemilikan hak atas tanah.

Lampiran : 1 (satu) berkas.

Dengan hormat,

Melalui surat ini kami mohon kiranya Bapak Pj. Gubernur DKI Jakarta dapat memberikan keadilan, perlindungan hukum dan penyelesaian atas tanah milik kami yang diakui sebagai aset Pemprov DKI Jakarta.

Selama 9 (sembilan) tahun kami telah mendatangi semua instansi terkait untuk mendapatkan penjelasan, jawaban dan kepastian atas hal tersaebut, tetapi semuanya hanya saling tunjuk dan menggantung persoalan ini tanpa hati nurani dan tanggung jawab terhadap persoalan rakyat.

Untuk mengetahui duduk persoalan yang kami mohonkan ini, dapat di jelaskan sebagai berikut :

  1. Bahwa kami adalah pemilik atas tanah tersebut berdasarkan :
  2. Bukti kepemilikan yaitu Sertifikat HGB No. 1822 / Duren Sawit. (1)
  3. Surat bukti penyelesaian Bank. (9)
  4. Surat Pernyataan dan Surat Kuasa dari pemilik. (12)
  5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.331/Pdt.G/2013/PNJktTim. (15)
  6. Surat keterangan status Sertifikat dari Kepala Kantor Pertanahan Jakarta Timur. (33)
  7. Bahwa tanah dengan sertipikat yang kami miliki adalah sah sebagai bukti kepemilikan tanah dan diperoleh secarah sah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
  8. Bahwa Sertifikat tersebut telah berakhir masa berlakunya dan kami berniat untuk memperpanjang, akan tetapi salah satu syarat yaitu “Surat Keterangan dari Kelurahan” tidak dikeluarkan oleh Kelurahan Duren Sawit dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah fasos dan fasum milik Pemprov DKI Jakarta.
  9. Atas hal tersebut, selama 9 (sembilan) tahun kami telah berusaha mencari kebenaran jawaban mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Walikota, Inspektorat DKI Jakarta, Komisi Ombudsman Perwakilan DKI Jakarta dan terakhir ke Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) DKI Jakarta, tetapi upaya kami selalu diabaikan, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah mendapatkan jawaban yang benar dan persoalan kami digantung tanpa penjelasan.
  1. Pemprov DKI Jakarta mengakui tanah tersebut sebagai aset miliknya adalah

sebagai berikut :

  1. Disebut bahwa tanah dimaksud adalah kewajiban fasos fasum dari pengembang.
  1. Pemprov DKI Jakarta sendiri yang merasa ada keraguan dan merasa ada kekeliruan karena menerima aset dari pengembang yang salah.
  2. Pemprov DKI Jakarta menerima tanah tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pengembang tanpa disertai bukti kepemilikan hak atas tanah yang diserahkan tersebut.
  3. Pada gambar di BAST sangat nyata bahwa tanah yang diterima oleh Pemprov DKI Jakarta tidak termasuk tanah milik kami yang telah bersertipikat. (41)
  4. Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) telah memasang Papan Pemberitahuan di lokasi tanah tersebut, dimana pada gambar dan keterangan pada papan tersebut sangat jelas bahwa tanah kami berada di luar tanah yang diakui sebagai milik Pemprov DKI Jakarta. (39)
  5. Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) tidak cakap hukum dalam menilai asetnya sendiri, tetapi membabi buta memaksakan keinginan/hasratnya dengan mengakui tanah rakyat sebagai miliknya tanpa alas hak dan bukti kepemilikan yang sah sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
  6. Telah 9 (sembilan) tahun kami di dzolimi dengan sengaja menggantung persoalan ini tanpa penjelasan apalagi penyelesaian.
  7. Fakta hukum sebagai dzolim yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta ialah :
  8. Pengembang maupun Pemprov DKI Jakarta tidak pernah memiliki alas hak sebagai bukti kepemikikan atas tanah tersebut sampai saat ini.
  9. Tanah kami nantinya baru akan dijadikan fasos fasum bila telah benar-benar diserahkan oleh pengembang dan saat ini baru sebatas wacana.
  10. Tanah kami telah bersertipikat dan bukan milik pengembang, sehingga bila pengembang menunjuk tanah kami sebagai kewajiban fasos fasumnya, maka pengembang harus membelinya terlebih dahulu dari kami, baru menyerahkan kewajibannya kepada Pemprov DKI Jakarta.
  11. Bahwa sesungguhnya urusan fasos fasum adalah murni urusan pengembang dengan Pemprov DKI Jakarta, sehingga kami tidak memiliki hubungan hukum dan kewajiban apapun menyangkut perjanjian dan kewajiban antara pengembang dan Pemprov DKI Jakarta.

  1. Semua hak atas tanah dilindungi oleh hukum di Indonesia, yaitu bahwa sertipikat merupakan bukti kepemilikan yang sah atas tanah.
  2. Instansi terkait yang pernah kami minta bantuannya untuk menyelesaikan masalah, tetapi sampai hari ini tidak pernah memberikan solusi bahkan cenderung melakukan pembiaran terhadap persoalan kami adalah :
  3. Lurah Duren Sawit (Undangan dan pertemuan) (34)
  4. Camat Duren Sawit (bertemu dan lisan)
  5. Walikota Jakarta Timur (Undangan dan pertemuan) (38, 48, 54)
  6. Inspektorat Pemprov DKI Jakarta (bertemu dan lisan)
  7. Komisi Ombudsman (Surat menyurat yang sudah berkali-kali) (43, 47, 50, 51)
  8. Badan Pengelola Aset Daerah DKI Jakarta (Bertemu dengan kepala BPAD, Kasubid dan bersurat) (56, 62)
  9. Kami merasa semuanya tidak memiliki hati nurani, apakah karena ketidak-pahaman hukum, keegoisan atau arogansi pejabat pemerintah terhadap persoalan rakyat, sehingga selama 9 (sembilan) tahun sejak tahun 2014 sampai dengan saat ini kami dibiarkan tanpa penyelesaian.

Untuk itu sekali ini saja kami mohon kepada Bapak selaku Pj. Gubernur DKI Jakarta, bersedia meluangkan waktu untuk memperhatikan, membantu dan menyelesaikan persoalan yang kami hadapi, dengan memanggil semua pihak yang terkait untuk saling membuktikan haknya secara transparan, sehingga akan menjadi jelas siapakah pemilik hak atas tanah tersebut.

Demikianlah hal ini kami sampaikan dengan harapan bahwa persoalan ini dapat segera ditindak lanjuti dan diselesaikan dengan adil dan benar.

Atas segala perhatian dan bantuan Bapak, kami ucapkan banyak terimakasih.

Hormat kami,

(David Sulaiman)

David berharap, suratnya ini dapat segera ditindak lanjuti oleh Pj Gubernur Heru. (Laporan : Bart Silitonga)

Dr. Rivelino, S.STP, M.M. Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Kementerian Dalam Negeri Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 238 dengan Predikat Sangat Memuaskan

0

Jakarta, aspirasipublik.com – Selasa, 24 Oktober 2023, berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang khusus untuk program pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri jakarta , Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Inovasi  Prof Dr. Hyronimus Rowa, M.Si. mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Prof Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM., siang  ini diputuskan  hasil sidang promosi Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN bahwasanya atas nama  Dr.Rivelino,S.STP, M.M. Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Setelah mempertahankan Disertasinya dihadapan promotor dan penguji selama tiga jam akhirnya Berhak dan dapat  Meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ke 238 dengan predikat Sangat Memuaskan dengan judul Disertasi: “PENGEMBANGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERBASIS AGILE ORGANIZATION di PROVINSI DKI JAKARTA” Dengan Tim Promotor yang terdiri  dari:1.Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si  Selaku Guru besar IPDN dan sebagai Ketua Promotor ., 2.Dr. Tjahyo Suprayogo, M.Si.  Co Promotor Dosen IPDN., 3. Dr. Andi Pitono, M.Si., (Dekan Fakultas Politik Pemerintahan IPDN) Co Promotor., Penelaah dan Penguji yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang diwakili oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Inovasi Prof Dr. Hyronimus Rowa, M.Si. sekaligus sebagai pimpinan Sidang ., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si (Direktur Sekolah  Pasca SarjanaIPDN)., 3. Prof. Dr. Mansyur Ahmad, M.Si (Kap Prodi Sekolah Program Pasca Sarjana IPDN)., 4. Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si. (Sekertaris Senat IPDN). 5.Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP, S.AP, M.Si. (Guru besar IPDN)., 6. Prof. Dr. Nursadik, MPM (Penguji Eksternal ).,

Riwayat singkat Dr.Rivelino,S.STP, M.M. dilahirkan di Jakarta pada tanggal, 09 Mei 1978, merupakan anak kesatu dari Alm, Bapak Yasril Yazier  dan Ibu Arena Putri, mempunyai 2 orang adik (3 bersaudara) yaitu Mayor dr Victorio, MARS dan Cintya Yelena Putri. Pada saat ini Dr.Rivelino,S.STP, M.M. menikah dengan Saudari Fitri Rukmini, A.M.Kep dan dikaruniai tiga orang anak, dua laki-laki Dean Keefe Zafirino dan Fath Muhamad Fatin dan satu perempuan Shakila Hayfani Princetta.

Pendidikan formal Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 1990 di SD Negeri Nusa Indah, Kota Bekasi Jawa Barat. Untuk jenjang SMP diselesaikan pada tahun 1993 di SMP Negeri 109 Jakarta, selanjutnya untuk jenjang SMA, lulus tahun 1996 dari SMA Negeri 81 Jakarta. Adapun pendidikan tinggi, jenjang S1 bergelar Sarjana Sains Terapan Pemerintahan diselesaikan pada tahun 2000 di Program Politik Pemerintahan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri Jatinangor, serta S2 bergelar Master of Management dari Program Manajemen SDM Universitas Bhayangkara Jakarta pada tahun 2004.

Riwayat Pekerjaan Dr.Rivelino,S.STP, M.M.: 1. Staf Bagian Mutasi pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sukabumi Jawa Barat tahun 2000., 2. Ajudan Wakil Bupati Sukabumi tahun 2000-2001., 3. Sekretaris Kelurahan Cibadak tahun 2001-2002., 4. Lurah Cibadak.tahun 2001-2003., 5. KasiTrantib tahun 2003 – 2007., 6. Sekretaris Kecamatan.tahun  2007 – 2008., 7. Kasi Parsosmas Dinas Sosial Kabupaten Sukabumi tahun  2008-2009., 8. Sekretaris Kecamatan eselon III tahun 2009- 2014., 9. Camat  tahun 2014., 10. Analis Kerjasama Dalam dan luar negeri BPSDM Kemendagri tahun 2014-2015., 11. Widyaiswara Ahli Muda tahun  2015- 2018., 12. Kasi Pol PP Balai Pengembangan Kompetensi Satpol PP dan Damkar BPSDM Kemendaagri tahun 2018-2020., 13. Widyaiswara Ahli Muda 2020., 14.Widyaiswara Ahli Madya tahun  2020 s.d sekarang

Disertasi Dr.Rivelino,S.STP, M.M. yang berjudul “PENGEMBANGAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA BERBASIS AGILE ORGANIZATION DI PROVINSI DKI JAKARTA”.  Permasalahan yang terjadi bermuara pada dimasa depan berbagai jenis organisasi akan berkembang dan maju apabila cepat tanggap terhadap perubahan yang pasti akan terjadi.  Satuan Polisi Pamong Praja  dimasa kini dan masa depan akan dituntut tidak sekedar bersifat luwes dan beradaptasi dengan lingkungan  yang bergerak sangat dinamis, akan tetapi juga mampu mengantisipasi berbagai bentuk perubahan organisasi dan secara proaktif menyusun berbagai program perubahan yang diperlukan.

Para pimpinan organisasi Satpol PP sebagai salah satu pihak yang berkepentingan berada pada garis depan dalam mewujudkan perubahan karena mereka dituntut dan diberikan tanggungjawab besar oleh berbagai pihak yang berkepentingan lainnya untuk mampu menjalankan roda organisasi berupa penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Organisasi Satpol PP saat ini memegang peranan yang sangat strategis perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan sebuah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang telah ditetapkan bersama dengan anggota dewan yang terhormat.

Berdasarkan hal  tersebut, maka analisis Pengembangan Organisasi Satpol PP Berbasis Agile Organization di Provinsi DKI Jakarta sebagai  proses pencapaian tujuan menganalisis dan mengetahui Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi DKI Jakarta saat ini masih dikatakan cocok dan dapat mengatasi masalah trantibumlinmas yang dihadapi saat ini, harapan peneliti dengan penelitian tersebut terbangun model baru Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja yang cocok dalam mengatasi permasalahan trantibumlinmas yang dihadapi saat ini.

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif (menggambarkan mengenai keadaan di tempat penelitian). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi dan Penelusuran data Online sedangkan pengolahan dan analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, untuk pengujian keabsahan data dilakukan dengan Triangulasi Teknik, sumber, dan teori. Lokasi penelitian di Provinsi DKI Jakarta kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr.Rivelino,S.STP, M.M., telah berhasil mengungkap hal-hal sebagai berikut:

  1. Organisasi Satpol PP DKI Jakarta saat ini adalah harus dilakukan perubahan secara struktur karena sudah tidak cocok dalam mengatasi masalah trantibumlinmas yang dihadapi dengan teori perkembangan organisasi saat ini. Satpol PP merupakan Command Control Organisasi secara penuh, dikarenakan Satpol PP termasuk kategori Pressure Organization.
  2. Berdasarkan konsep pengembangan organisasi Galbraith yaitu dimensi strategy, structure, process, reward system dan people dipadukan dengan teori agile organization Aghina Wouters yaitu dimensi Strategy, Structure, Process, People dan Technology menghasilkan satu model baru organisasi Satpol PP yang dapat membawa organisasi Satpol PP Jakarta lebih cepat dan lebih gesit dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan prinsip humanis, ramah dan PRIMA.
  3. Model Organisasi Satpol PP saat ini adalah Command Control Organisasi secara penuh, dikarenakan Satpol PP termasuk kategori Pressure Organization sehingga diperlukan model baru dalam pengembangan organisasi Satpol PP berbasis Agile Organization. Pergeseran dari Organisasi penekan sepenuhnya menjadi organisasi yang memadukan Command Center Organization dan Agile Organization dengan ciri 4 (Four) F yaitu Fast Thinking, Fast Response, Fast Action and Fast Report. dan Model Organisasi Satpol PP Provinsi DKI Jakarta yang masih berdasar pada Teori Mintzberg (1983) yaitu The Operating Core ke arah Model Agile Organization Aghina Wouters (2017) yang menitikberatkan pada “ an essential strategy to adapt how policies are generated, deliberated, enacted and enforced to create better governance outcomes in the fourth industrial revolution”

Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si  kepada Dr.Rivelino,S.STP, M.M., ,Saudara telah berhasil mencapai prestasi studi yang patut dibanggakan, saudara juga berhasil menyusun konsep-konsep baru yang merupakan pengembangan dari teori-teori yang telah ada, Konsep-konsep baru tersebut merupakan kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Pemerintahan yang semakin fungsional, adaptif dalam mengkritisi dan menyikapi fenomena pemerintahan yang berkembang sangat dinamis.

Saudara Dr.Rivelino,S.STP, M.M.,sebagai seorang Doktor Ilmu Pemerintahan dengan capaian prestasi dan studi yang telah saudara raih, serta ilmu yang saudara dapatkan selama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, kini saudara dihadapkan pada tantangan yang lebih besar yaitu tantangan untuk mengimplementasikan ilmu pemerintahan, khususnya ilmu Pengembangan Organisasi Satpol PP tersebut bagi kepentingan dan kemanfaatan rakyat, bangsa dan negara.

Kami beharap dan berpesan kepada Saudara agar dapat membuktikan segenap kemampuan profesional saudara di berbagai bidang. Menjadi insan profesional yang akademis, profesional, jujur, amanah,dan  bertanggungjawab, yang terus menerus mengembangkan diri tiada henti dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan, serta ilmu Pengembangan Organisasi Satpol PP.

Pesan kami, Jauhkanlah diri dari rasa berbangga diri yang berlebihan yang berujung pada kesombongan. Gunakanlah ilmu padi yang semakin berisi semakin menunduk, jadilah insan profesional yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Hadir dalam sidang terbuka Dr.Rivelino,S.STP, M.M.,Seluruh keluarga dan sahabat sahabatnya sekaligus mengucapkan selamat atas diraihnya gelat Doktor Ilmu pemerintahan IPDN ke 238 , Ucapan selamat juga dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak  Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko susilo Raharjo Watimena, S.PdI,MM., Semoga ilmu yang didapatkan Dr. Rivelino,S.STP, M.M. Widyaiswara Ahli Madya BPSDM Kementerian Dalam Negeri, akan dapat Bermanfaat  untuk Masyarakat Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta Amiin. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)