Jakarta, aspirasipublik.com – Jumat, 8 Mei 2020, dengan fasilitas media komunikasi online Organisasi Kemasyarakatan HIPWI FKPPI kembali mengadakan bincang – bincang online dengan tema, “Program Kartu Prakerja”, dengan Narasumber Utama : Dr. Ir. Mohammad Rudy Salahuddin, MEM. Deputy IV (Ekonomi kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing KUKM). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI dan diikuti, kader HIPWI di Pusat dan Daerah serta dimoderatori oleh wakil sekjen FKPPI Aminullah.
Ketua Umum Hipwi Toro Sudarmadi bertindak sebagai Host dan membuka acara Webinar ini dan menyampaikan bahwa pemilihan tofik Program Kartu Prakerja dikarenakan rasa keingintahuan akan keefektifan progam kartu prakerja serta dapat memberikan masukan kepada pihak yang berkepentingan dalam pelaksanannya.
Beberapa pihak berpendapat bahwa pogram yang semenjak di luncurkan pada tanggal 11 April lalu adalah program yang bernuansa politis meskipun hal ini didesain oleh akademisi dan NGO, tapi Bincang online ini kembali mengingatkan bahwa program ini benar ditujukan untuk dapat meningkatkan keterampilan dan produktifitas masyarakat yang berusia 18 tahun – 35 tahun ke atas.
Disampaikan juga bahwa Kartu Prakerja ditujukan bagi mereka yang tidak bekerja, dan sudah tidak sekolah, kena PHK, serta yang tidak menerima bantuan apapun sebelumnya dari pemerintah.
Skema yang disiapkan adalah kerjasama dengan Platform – Platform yang sudah berkerja sama dengan pemerintah dengan menyelenggarakan pelatihan – pelatihan yang di butuhkan oleh masyarakat dalam rangka menghadapi era 4.0
Program kartu prakerja ini telah ditetapkan melalui Perpres No. 30/2020. Untuk membantu kelancaran operasional dibentuklah komite Cipta Kerja.
Adapun keuntungan mengikuti program pra kerja adalah mendapatkan sertifikat dan insentif kurang lebih RP. 650.000,- bilamana dapat menyelesaikan pelatihan baik online maupun offline dengan baik.
Kartu prakerja adalah Kartu yang dipromosikan oleh Joko Widodo pada masa kampanye Pemilihan umum Presiden Indonesia 2019, bersama dengan KIP Kuliah dan Kartu sembako murah
Desain awal kegiatan Kartu Prakerja ada dua yaitu: (1) pelatihan yang fokusnya meningkatkan kemampuan (Skill), juga mendorong untuk mampu berwirausaha, (2) pelatihan dan penempatan, pelatihan di sini lebih pada Re skiil (lebih meningkatkan apa kemampuan yang sudah dimiliki peserta)
Anggaran setiap peserta adalah sebesar 5 juta, perkepala yang diberikan sebagai insentif tunai sebesar 650.000 (benar benar hanya sebagai pengganti transport) dan bantuan pelatihan, cara perekrutan dilakuan dengan jejaring web resmi.
Turut hadir Pontjo Sutowo selaku Ketua Umum KBFKPPI yang juga berkesempatan memberikan tiga kepada bapak Narasumber tentang bagaimana FKPPI dapat berpartisipasi, keefektifan pelatihan berdasarkan geografis dan kebutuhan serta bagaimana kartu prakerja dapat mendorong seseorang menjadi seorang entrepreneur.
Partisipasi yang FKKPI inilah yang sangat dibutuhkan, melalui pendidikan dan pelatihan FKPPI bisa bergabung dengan 8 platform yang sudah bermitra dengan pemerintah, atau bisa memilih sesuai yang jadi program FKPPI dari 8 platform yang ada.
Sedangkan untuk pemilihan berdasarkan potensi wilayah dan kewirausahan masih agak sulit dari sisi assesment nya karena memasukkan unsur Psikologi peserta, jadi lebih kepada mengarahkan pada minat yang dipilih oleh peserta .
Lebih lanjut disampaikan bahwa pelatihan dibuka setiap Minggu dengan durasi pelatihan yg berbeda – beda ada yang 5 atau 8 jam, ada juga yang beberapa hari. Dengan modul yang berbeda.
Dalam kesempatan bincang bincang online hadir juga kang Yana ketua Pengurus Daerah KB FKPPI Jabar yang juga Wakil Walikota Bandung menyatakan bahwa perlu meluruskan persepsi yang ada di masyarakat dan akan sangat baik bilamana FKPPI dapat bekerjasama.
Sebelum menutup acara bincang bincang Online, Bapak deputi menyampaikan saat ini provinsi Jawa Barat adalah propinsi yang banyak memanfaatkan kartu Prakerja diikuti oleh DKI Jakarta lalu Jatim, dan disusul oleh Jateng. Acara berjalan sangat efektif dengan durasi sekitar 60 menit. (Herawati, Mia & Poltak – Aspirasi Publik)
