Beranda blog

Karang Taruna Kecamatan Curug Berbagi Takjil saat Buka Bersama

0

Tangerang, aspirasipublik.com – Karang Taruna Kecamatan Curug berbagi Takjil saat menjelang berbuka puasa, Takjilpun di bagikan untuk warga Curug dan warga sekitar yang melintas di jalan Raya Curug depan kantor kecamatan Curug pada Jumat, (5/4/2024).

Berbagai amalan baik pada bulan Ramadan dapat memberikanmu pahala yang berlipat ganda. Keutamaan ini tercantum pada surat Al-Hadid ayat 18. Perlu diketahui bahwa bersedekah saat Ramadan nilainya setara dengan 70 kali lipat dari amal yang dilakukan pada bulan lainnya.

Kegiatan tersebut tidak hanya berbagi Takjil tapi berbuka puasa dengan pengurus dan anggota karang taruna Desa / Kelurahan Se-Kecamatan Curug.

“Sekitar 2000 Takjil dibagikan dalam Ramadhan 1445 H untuk berbuka puasa.”

Irwan Sofyan SE, Mengatakan kepada awak media di lokasi, Alhamdulillah kegiatan ini selain untuk berbagi dengan masyarakat dan temen-temen Pengurus maupun anggota agar di bulan puasa atau Ramadhan tahun ini merasakan keberkahannya, Ucapnya.

Saya pun berterima kasih kepada teman-teman Ketua unit kerja karang taruna UKKT Desa maupun Kelurahan yang sudah hadir dan membantu kegiatan ini dengan lancar.

Kata Irwan, tidak hanya itu terima kasih atas suport kepada Arif Rachman Hakim, S.STP, M.Si, (Camat Curug), Angga Yulyantono, S,IP.M,Si (Sekretaris Camat Curug), Muhlis (Anggota DPRD Provinsi Banten) Dan Imam Sucipto (Calon Anggota DPRD Kabupaten Tangerang) serta Koperasi Bersahaja.

Kedepannya besar harapan saya bisa berbagi lebih dari tahun Ramadhan ini, Tandasnya. (Parlin)

PT. Inalum Serahkan Bantuan Pendidikan Pasca Banjir dan Longsor di Simangulampe Baktiraja

0

Doloksanggul, aspirasipublik.com – PT. Inalum serahkan bantuan pendidikan kepada korban pasca banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe Kecamatan Baktiraja, Senin (25/3) bertempat di Aula Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pemberian bantuan itu dihadiri Pj Sekda Chiristison Rudianto Marbun MPd, Kadis Pendidikan Jonny Gultom, Kadis Sosial Frans Judika Pasaribu, Kadis Kominfo Batara Franz Siregar, Camat Baktiraja Sanggam Lumbangaol, Kepala Desa Simangumape Lambok Simanullang termasuk para penerima bantuan.

Kadis Pendidikan Jonny Gultom menjelaskan peserta didik yang menerima bantuan sebanyak 18 orang dengan rincian 8 orang anak didik SMA dan 10 orang mahasiswa. Anak didik SMA menerima bantuan berupa perlengkapan alat sekolah seperti tas, baju termasuk sepatu. Sedangkan untuk mahasiswa diberikan bantuan Rp7.000.000 per orang dan ditransfer ke rekening masing-masing.

Vice Resident CSR PT Inalum Zainuddin Iqbal Sidabutar berharap bantuan dapat dipergunakan dengan baik, paling tidak bisa meringankan beban para anak didik. “Pertama kita masih prihatin atas kejadian yang menimpa Desa Simangulampe beberapa bulan yang lalu. Pemberian bantuan ini butuh proses, jadi bantuan ini bisa melanjutkan studi masing-masing” harap Zainuddin Sidabutar.

Pj Sekda Chiristison Rudianto Marbun mengharapkan agar bantuan dari Inalum  dipergunakan dengan baik. “Dengan situasi apapun, kamu harus berjuang demi masa depan. Belajarlah dengan baik dan serius. Kita harus optimis maju, perjuangan kalian masih panjang” jelas Chistison Rudianto Marbun sambil mengucapkan terimakasih atas kepedulian PT Inalum ke Humbang Hasundutan.

Mewakili orangtua penerima bantuan, Erdis Simanullang sangat berterimakasih atas kepedulian Pemkab Humbang Hasundutan dan PT Inalum ke Desa Simangulampe. Pemberian bantuan ini atas upaya Pemkab Humbang Hasundutan. (Jules. R.lgaol)

Bupati Humbang Hasundutan Buka Bimtek E-kinerja BKN dan Peningkatan IP ASN

0

Doloksanggul, aspirasipublik.com – Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE yang diwakili Sekretaris Daerah Chiristison Rudianto Marbun membuka secara resmi Bimbingan Teknis (Bimtek) Penerapan e-kinerja BKN dan Peningkatan Indeks Profesional (IP) ASN yang dilaksanakan di Aula Hutamas Perkantoran Tano Tubu, Doloksanggul tanggal 19 Maret 2024.

Dalam sambutan tertulis Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor, SE yang dibacakan Sekretaris Daerah Chiristison Rudianto Marbun menyampaikan bahwa pengelolaan kinerja ASN dengan berbasis digitalisasi dimana satu dengan lain aplikasi terhubung sehingga tercapai otomatisasi.

Orientasi pemerintah bukan di aplikasi e-kinerja akan tetapi target di e-kinerja itu sendiri. Penilaian bukan hanya di e-kinerja tetapi instrumen dalam memandang pengelolaan kinerja pegawai, sebagai alat yang bermanfaat memberikan informasi kepada pimpinan dan pengawai tentang seberapa baik kinerja yang dicapai untuk tujuan organisasi dan ruang apa saja yang membutuhkan perbaikan. Hal ini juga menjadi dasar memberikan penghargaan dan pembimbingan kepada pegawai.

Salah satu kunci utama pengelolaan Kinerja Pegawai adalah dialog kinerja. Melalui dialog kinerja akan memberikan fleksibilitas kepada pimpinanuntuk menetapkan ekspektasi terhadap pegawainya, sehingga dapat meningkatkan efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kualitas Kinerja merupakan salah satu perilaku pegawai untuk mencapai hasil kerja yang diharapkan sesuai nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BERAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) dalam rangka mewujudkan aparatur yang profesional.

Saat ini banyak pejabat atau unsur pengelola administrasi kepegawaian tidak memahami tugas-tugas dibidang administrasi kepegawaian khususnya penerapan e-kinerja BKN. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau kurangnya koordinasi instansi dengan yang mengelola administrasi.

Untuk itu, dihimbau agar peserta Bimtek ini untuk memanfaatkan pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mengimplementasikannya di masing-masing OPD dalam rangka penerapan E-Kinerja BKN.

Sementara itu dalam laporan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BDPSDM) Humbang Hasundutan, yang dibacakan Sekretaris Badan, Andi Sihombing menyampaikan bahwa tujuan Bimbingan Teknis ini adalah untuk menerapkan aplikasi E-Kinerja BKN dan Peningkatan IP ASN serta melaksanakan penggunaan aplikasi E-Kinerja BKN dalam rangka urusan kepegawaian masing-masing OPD serhingga tercipta pengelolaan kinerja pegawai yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan Kinerja serta pembinaan ASN.

Selain itu juga untuk penilaian kinerja pegawai dan tindaklanjut hasil, evaluasi kinerja ASN sehingga tercipta penataan administrasi kepegawaian yang baik dan tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembicara pada kegiatuan ini adalah Kepala Bidang Pengembangan dan Supervisi Kepegawaian Kantor Regional VI BKN Medan, Reyansari SH, MH. (Diskominfo) Jules R.lgaol

Bayangkari Ranting Nanggung Bersama Kapolsek Bagikan Takjil untuk 150 Warga

0

Bogor, aspirasipublik.com – Untuk membantu sesama dibulan suci romadon bayangkari ranting nanggung di dampingi Kapolsek Nanggung AKP. Ade Kamza melaksanakan bagi-bagikan takjil untuk semua warga yang melintasi mapolsek nanggung.

Adapun dalam pelaksanaan pembagian takjil tersebut dilangsanakan oleh seluruh bayangkari ranting nanggung serta kapolsek beserta jajaran.

Adapun jumlah takjil yang dibagikan sekitar 150 takjil. Selesai pembagian takjil kapolsek nanggung AKP. Ade Kamza melaksanakan buka bersama

Pada kesempatan bukber tersebut kapolsek nanggung mengatakan diadakannya bagi-bagi takjil dengan buka bersama agar seluruh jajaran serta bayangkari nanggung dapat tetap menjalin dan memperketat talisiratuhrahmi yang baik. (Surya)

Dr. Drs. Bahrudin, M.Si., Kepala Bagian Disiplin Kinerja dan Penghargaan pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 248 dengan Predikat Sangat Memuaskan

0

Jakarta, aspirasipublik.com – Rabu 13 Desember 2023,berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang lantai 1 Sekolah pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta,Wakil Rektor III IPDN Bidang Kemahasiswaan Dr. Yudi Rusfiana, S.IP, M.Si  mewakili atas nama Rektor IPDN Prof  Dr. Drs.H. Hadi Prabowo, MM. siang ini diputuskan  hasil sidang promosi Doktor  atas nama Dr.Drs. Bahrudin,M.Si.,berhak menyandang gekar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 248, Dengan Tim Promotor yang terdiri atas:1. Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si., M.Si, 2. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si.(Sek Prodi Pasca sarjana)., 3. Dr. Drs. Rizari, MBA., M.Si.,Tim Penguji/Penelaah yaitu:  1. Prof.Dr.Drs.H.Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang dalam hal ini siwakili oleh Rektor III IPDN Bidang Kemahasiswaan Dr. Yudi Rusfiana, S.IP, M.Si . sekaligus menjadi pimpinan sidang., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si. (Direktur Pasca sarjan)., 3. Prof. Dr. Drs. Ismail Nurdin, M.Si., 4. Prof. Dr. Dra. Ira Irawati, M.Si. (Penguji eksternal)., 5. Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si.,6. Dr. Mulyadi, SP., M.Si.,

Riwayat singkat    Dr.Drs. Bahrudin,M.Si.,dilahirkan di Tangerang, pada tanggal 15 Agustus tahun 1972, dari pasangan Bapak Hasan Basri (alm) dan Ibu Siti Fatimah (alm) Dr. Drs. Bahrudin, M.Si.,  merupakan suami dari Novia Trisnawati dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak: 1) Ardinov Fairel Athariz Chalif, 2) Ardini Fidelia Artanti Cherilea, 3) Ardina Firzha Afia Cecilia.

Pendidikan formal Sekolah Dasar diselesaikan di SD Negeri Pondok Bahar 1  lulus tahun 1985, SMP Negeri 1 lulus tahun 1988, SMA Negeri 1 lulus tahun 1991. Melanjutkan Diploma III di STIA-LAN RI Jurusan Administrasi Kepegawaian lulus tahun 1997. Memperoleh gelar Sarjana dari STIA LAN RI Jurusan Administrasi Negara tahun 2000 dan memperoleh gelar Magister dari UGM Program Studi Administrasi Publik  tahun 2007 dan pada tahun 2021  memasuki Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Karir dalam dunia kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dimulai sejak tahun 1993 dengan riwayat sebagai berikut:1.Tahun 1993-2000 Staf Subbag Kantor Pusat pada Bagian Mutasi : 2.Tahun 2000-2009 Staf pada Bagian Mutasi Pegawai Biro Kepegawaian.:3.Tahun 2009-2010 Kepala Sub Bagian Mutasi Kenaikan Pangkat pada Bagian Mutasi Biro Kepegawaian.:4.Tahun 2010-2015 Kepala Subbag Administrasi Kaderisasi pada Bagian Mutasi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.:5.Tahun 2015-2018 Kepala Subbag Pengangkatan Pegawai pada Bagian Mutasi Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.:6.Tahun 2018-2019 Kepala Bagian Disiplin dan Penghargaan pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal.:7.Tahun 2019-2020 Kepala Bagian Mutasi pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.:8.Tahun 2020-Sekarang Kepala Bagian Disiplin Kinerja dan Penghargaan pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal. Kementerian Dalam Negeri.

Penelitian Dr. Drs. Bahrudin,M.Si., dilakukan untuk mengetahui, menganalisa dan menjelaskan  Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri yang belum berjalan secara optimal dalam peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri  serta menemukan model kedepan yang relevan dalam Implementasi Kebijakan  Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan dari Hamdi (2014), dimana dalam proses impelentasi kebijakan tersebut meliputi dimensi produktivitas, lineritas, dan efesiensi, sedangkan dalam penyusunan model relevan dalam implementasi kebijakan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional di lingkungan Kementerian Dalam Negeri agar dapat berjalan secara oftimal perlu memberikan intervensi pada beberapa area untuk menyempurnakan proses implementasi kebijakan penyetaraan yang sudah ada. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deduktif dengan informan Pejabat dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pejabat yang mengalami penyetaraan jabatan.

Dr. Drs. Bahrudin, M.Si., dalam hasil penelitiannya telah berhasil membuat modifikasi model Implementasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke dalam Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri berdasarkan pengembangan dari pendekatan Teori Hamdi (2014) yaitu dengan menambahkan intervensi pada beberapa area, seperti: (a) Menganalisa dan menetapkan jumlah PNS dengan jabatan administrasi yang akan disetarakan dan yang akan dipertahankan, (b) Menetapkan jumlah jabatan fungsional yang dibutuhkan Kementerian Dalam Negeri, melakukan sosialisasi kepada seluruh PNS Kementerian Dalam Negeri, (c) Membentuk tim penilai kinerja instansi untuk masing-masing jabatan hasil penyetaraan, dan (d) Menetapkan  regulasi terkait pengembangan karier dan tata kelola administrasi jabatan fungsional pasca penyetaraan, sehingga kebijakan penyetaraan dirasakan tidak merugikan PNS dan tidak mengalami kendala dalam pengembangan karier.

Nasehat Akademik yang disampaikan oleh  Prof. Dr. Wirman Syafri, M.Si., M.Si kepada  Dr. Drs. Bahrudin, M.Si., Kami berharap dan berdo’a bahwa dengan menyandang gelar tersebut, Saudara dapat menggunakan dan mengamalkan segala ilmu yang dipelajari selama mengikuti program studi doktoral  serta dapat menerapkan dampak dan pengaruh praktis dan model yang relevan dalam implementasi kebijakan penyetaraan jabatan yang  Saudar susun dalam disertasi untuk membawa perubahan kearah yang lebih baik untuk pengelolaan dan pengembangan karier PNS Kementerian Dalam Negeri dalam memberikan pelayananan kepada Masyarakat luas. Kami juga sangat berharap Saudara dapat melakukan berbagai gagasan, inovasi serta terobosan dalam rangka meningkatkan   kapasitas dan kafabilitas serta kompetensi saudara bagi kemajuan Lembaga Kementerian Dalam Negeri di masa depan.Setiap masa ada orang/manusianya dan setiap manusia ada masanya dalam menerima kesuksesan dalam hidup, untuk itu janganlah merasa bangga berlebihan yang  berujung pada kesombongan dan keangkuhan, manfaatkan dan gunakanlah ilmu yang didapat untuk hal-hal yang postif yang berguna untuk keluarga, orang lain, bangsa dan negara.

Demikianlah nasihat akademik ini kami sampaikan, untuk selanjutnya kami ucapkan Selamat dan Sukses kepada Dr.Drs. Bahrudin,M.Si.,, selalu bahagia bersama  keluarga tercinta, Amien Ya Robball Almin.

Ucapan selamat juga dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN,Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI,MM, Semoga ilmu yang  diperoleh Dr.Drs. Bahrudin,M.Si., Kepala Bagian Disiplin Kinerja dan Penghargaan pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, akan dapat bermanfaat  untuk Masyarakat Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta Aamin YRA. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)

Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos. M.A.P., Dosen Politeknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Usia 27 Tahun, Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 247 dengan Predikat Sangat Memuaskan

0

Jakarta, aspirasipublik.com – Selasa,12 Desember 2023,berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang lantai 3 Sekolah pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Inovasi  Prof. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si. mewakili atas nama Bapak Rektor IPDN Prof  Dr. Drs.H. Hadi Prabowo, MM. siang ini diputuskan  hasil sidang promosi Doktor  atas nama Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos. M.A.P., berhak menyandang gekar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 247, Dengan Tim Promotor yang terdiri atas:1.Prof. Dr. Drs. Khasan Effendy, M.Pd., 2. Dr. Ismiyarto, SH., M.Si., 3. Dr. Ella L. Wargadinata, MA., M.Si.,Tim Penguji/Penelaah yaitu: 1. Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang dalam hal ini siwakili oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Inovasi Prof. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si. sekaligus menjadi pimpinan sidang., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si. (Direktur Pasca sarjana)., 3. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si. (Sek Prodi Pasca sarjana)., 4. Dr. Diah Puspita E., MP., 5. Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si., 6. Dr. Rachmayanty, Bc.Ip., SH., M.Si. (Penguji eksternal)

Riwayat singkat Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos. M.A.P.,yang dilahirkan di Teluk Mengkudu pada tanggal 17 April 1996, merupakan anak sulung/anak pertama dari Bapak Khaidir dan Ibu Siti Zubaidah. Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos.M.A.P., menikah dengan Saudari Nisaul Mardiah Tanjung dan dikaruniai Satu orang anak.

Pendidikan formal Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2007 di SD R.A. Kartini, Serdang Bedagai. Untuk jenjang SMP diselesaikan pada tahun 2010 di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Ar. Raudlatul Hasanah, Medan. selanutnya untuk jenjang SMA, lulus tahun 2013 dari Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Mawaridussalam, Deli Serdang. Adapun pendidikan tinggi, jenjang S1 bergelar Sarjana Ilmu Administrasi Negara diselesaikan pada tahun 2018 di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, serta S2 bergelar Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area.

Berikut adalah Riwayat Pekerjaan adalah: 1. Tenaga pengajar Pondok Pesantren Mawaridussalam, 2013 – April 2020: Dosen Politeknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2022 – Sekarang

Disertasi Dr.Muhammad Arief Adillah,S.Sos.M.A.P., yang berjudul “Implementasi Kebijkan Budaya Membaca dalam Meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera UTARA merupakan topik yang sangat aktual dan relevan sebagai kajian ilmu pemerintahan.  Fenomenanya adalah: Rendahnya penialain literasi membaca indonesia berdasarkan hasil survey yang dilakukan lembaga internasional. Indonesia selalu berada di posisi terbawah diantara negara-negara yang di survey. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia dalam kategori rendah pada tahun 2019 dengan skala 48.17, pada tahun 2020 dengan skala 61.54, pada tahun 2021 dengan skala 64.40, pada tahun 2022 dengan skala 64.48. Kabupaten Serdang Bedagai yang sengaja dipilih oleh peneliti didasari dengan bebrgai prestasi yang di raih yaitu: 1. 28 November 2015 Rekor MURI dengan meresensi buku yang diikuti sebanyak 10.610 siswa., 2.20 Maret 2017 peringkat pertama sebagai Kabupaten Literasi dengan nilai indeks pembangunan literasi 0,8521, peringkat pertama dengan kategori A. Namun nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2022 dengan skala 40.03 dengan kategori rendah. Dari fakta-fakta dan fenomena yang telah disajikan, Dr.Muhammad Arief Adillah,S.Sos.M.A.P., merancang sebuah penelitian dengan menggunakan paradigma penelitian kualitatif.

Hasil Penelitian dan Manfaatnya,Merujuk pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos. M.A.P., melihat perlunya kolaborasi pemerintah dengan melibatkan swasta dan sukarelawan untuk dapat mengimplementasikan kebijakan.sehingga hasil sebagai nofelty dengan memodifikasi model implementasi Mirelle S. Grindle dengan menambahkan 1 indikator dalam dimensi konteks yaitu Goverment Collaboration With Private Sector Involvement And Voluntary ,dapat digambarkan sebagai berikut:

Implementasi Kebijakan Model Peningkatan IPLM 2023

Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Prof. Dr. Drs. Khasan Effendy, M.Pd., kepada Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos. M.A.P.,Saudara Dr.Muhammad Arief Adillah,S.Sos.M.A.P.,sebagai seorang Doktor dengan capaian prestasi dan studi yang telah sudara raih, serta ilmu yang saudara dapatkan selama menempuh perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, kini saudara dihadapkan pada tantangan yang lebih besar yaitu tantangan untuk mendarmabhaktikan ilmu pemerintahan, wabil khusus ilmu implementasi kebijakan dalam meningkatkan budaya membaca sebagai pembangunan sumber daya manusia sehingga dapat mewujudkan Indonesia emas. Kami beharap dan berpesan kepada Saudara agar dapat membuktikan segenap kemampuan profesional saudara di berbagai bidang. Menjadi insan profesional yang akademik dan akademik yang profesional, yang terus mengembangkan diri dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pemerintahan, wabil khusus lagi implementasi kebijakan dalam meningkatkan sumber daya manusia. Jauhkanlah diri dari rasa berbangga diri yang berlebihan yang berujung pada kesombongan. Gunakanlah ilmu padi yang semakin berisi semakin menunduk, jadilah insan profesional yang bertaqwa kepada Tuhan YME, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Turut hadir dan memberikan ucapan selamat, Kedua orangtuanya ,istri tercintanya beserta putrinya, Direktur Politeknik Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, para sahabat sahabat Dosen Dosen Politeknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia serta para tamu tamu undanganya. Ucapan selamat juga dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI,MM, Semoga ilmu yang  diperoleh Dr. Muhammad Arief Adillah, S.Sos. M.A.P., Dosen Politeknik Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan dapat bermanfaat  untuk Masyarakat Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta Aamin YRA. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)

Dugaan Penyalahgunaan Dana BOS Tahun 2021 Di SDN Rawamangun 09

Jakarta, aspirasipublik.com – Berdasarkan Surat Konfirmasi dan Klarifikasi Surat Kabar Umum Aspirasi Publik Nomor : 020/SP-AP/KK/VI/2023

Tentang dugaan Kelebihan bayar Gaji Honorer a.n. Sifa Rahma Nur pada Anggaran BOS yang di total selama 1 tahun Mencapai Rp. 81.250.650

Berdasarkan perhitungan gaji UMP DKI Jakarta yang sudah di tetapkan adalah Rp. 4.276.30 jika di hitung pembayaran 1 Tahun dan di tambahkan dengan THR adalah Rp. 55. 592.550

Maka Sekolah diduga Melakukan penyalahgunaan dana BOS Tahun 2021 yaitu Memberikan Pembayaran gaji yang berlebih dan kelebihan bayar tersebut bernilai 25.658.100 Terhadap Pegawai a.n. sifa Rahma Nur

Saat awak Media Melakukan Konfirmasi Kepala SDN Rawamangun 09 (Maryam) mengatakan bahawa permasalahan tersebut sudah di periksa oleh Pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Pada tahun 2022

” yang memeriksa ada 3 orang dari Dinas Pendidikan yang bernama ,

1.hasyim

  1. Cristoper
  2. Hadi

Dan belum lama Juga di periksa oleh Suku Dinas Pendidikan Wil. 1 kota adm. Jakarta Timur

Tutur kepala SDN Rawamangun 09 ketiga orang yang berasal dari DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA tersebut yang melakukan Pemeriksaan Ke SDN Rawamangun 09 pada tahun 2022

Dan ucup Kepala SDN Rawamangun 09 tidak ada permasalahan terkait kelebihan bayar tersebut.

Maka dari itu kami Media Aspirasi Publik Membutuhkan Klarifikasi dari Pihak Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Pihak Suku Dinas Pendidikan Wil. 1 kota adm. Jakarta Timur untuk Memberikan Penjelasan terkait Hal tersebut.

Namun sangat disayangkan hingga berita ini ditayangkan,belum ada konfirmasi resmi dari pihak terlait. (Red)

Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., Putra Asli Lombok dan Sebagai Dosen IPDN KEMENDAGRI Kampus Nusa Tenggara Barat Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 246 dengan Predikat Sangat Memuaskan

0

Jakarta, aspirasipublik.com – Senin 11 Desember 2023, berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang khusus untuk program Sekolah pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Inovasi Prof. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si. mewakili atas nama Bapak Rektor IPDN Prof  Dr. Drs.H. Hadi Prabowo, MM. siang ini diputuskan  hasil sidang promosi Doktor  atas nama Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP. berhak menyandang gekar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN didepan namanya, Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., Berikut adalah Tim Promotor yang terdiri atas:1.Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H., S. Sos, M.Si.,2.Prof. Dr. Masyur Achmad, M.Si.,3.Dr. Layla Kurniawati, M.Pd., Tim Penguji/Penelaah yang terdiri atas:1. Prof.  Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang dalam hal ini siwakili oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Inovasi Prof. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si. sekaligus menjadi pimpinan sidang dan penguji., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., 3. Prof. Dr. Muhammad Mulyadi, AP., M.Si., 4. Dr. Sampara Lukman, M.A., 5. Dr. Ika Sartika, MT.,6. Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si.,

Riwayat Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., dilahirkan di Kawo, 30 Desember 1977, dari pasangan H. Abdul Kadir Jaelani dan Hj. Maemunah, pernikahannya dengan Hj. Siti Rowi, S.Pd. telah dikaruniai tiga anak, yaitu: 1) Elsawuri Raya Asrijati, 2) Ahadiati Royana Ivondavinci dan 3) Putriyasa Oktaviola Adwina.

Riwayat Pendidikan: Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., menempuh Pendidikan tingkat dasar di SDN 4 Kawo dan lulus tahun 1989; selanjutnya bersekolah di SMPN 2 Kawo dan lulus tahun 1992; SMAN 2 Mataram lulus tahun 1995; STKIP Singaraja dan lulus tahun 2000; melanjutkan studi pada Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya lulus tahun 2006 dan Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura lulus tahun 2016.dan Hari ini tanggal 11 Desember 2023 lulus Program Doktor IPDN.

Riwayat Pekerjaan:bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil bertugas sebagai dosen IPDN dengan riwayat jabatan sebagai berikut: Guru Ekonomi-Akuntansi SMAN 1 Praya Timur (2000 s.d. 2013); Dosen IPDN Kampus Kalimantan Barat (2013 s.d. 2019); Kepala Penjaminan Mutu Pascasarjana IPDN (2019 s.d. 2020); Dosen IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat (2020 s.d. sekarang)Pengalaman Organisasi dan Penugasan , Ketua Himpunan Masyarakat Lombok di Singaraja – Bali; Anggota Tim Reaksi Cepat Satuan Tugas Penanggulangan Bencana KSR PMI Cabang Buleleng – Bali; Pengurus Kwaran Gerakan Pramuka Kabupaten Lombok Tengah; Pengurus PGRI Kabupaten Lombok Tengah; Sekretaris MGMP Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah

Disertasi Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP.,yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gempa Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat”, secara faktual dilatarbelakangi oleh kondisi tingginya dampak bencana gempa bumi di beberapa daerah di Indonesia, menjadi indikasi bahwa masih lemahnya manajeman bencana di Indonesia baik pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Saat kejadian bencana gempa bumi Lombok 2018 telah memakan korban jiwa dan kerugian material yang cukup banyak, yaitu 564 orang meninggal dunia, 1.584 orang luka-luka, 445.343 orang mengungsi, dan 243.518 rumah rusak (terdiri atas 226.204 tahap I, dan 17.314 tahap II) (BPBD Provinsi NTB 2018).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Bumi Lombok Provinsi NTB Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana dengan menggunakan teori implementasi kebijakan M. S. Grindle dan menganalisis model implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi yang dikembangkan untuk penanggulangan gempa Lombok Provinsi NTB berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Penelitian ini  metode kualitatif , Melakukan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam dengan sejumlah informan, studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD).

Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP.,   telah berhasil memperoleh temuan penelitian bahwa Implementasi kebijakan penanggulangan gempa bumi Lombok Provinsi NTB pada aspek konten dan konteks kebijakan masih belum berjalan sesuai dengan tujuan pencapaian kebijakannya yang dijalankan oleh pemerintah, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pasca bencana. Sebagaimana capaian dari indikator pada masing-masing dimensi konten dan konteks kebijakan sebagai berikut:

A.Isi kebijakan,1.Kepentingan kelompok sasaran dalam pentahelix tidak terakomudir dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana; manajemen bencana masih lemah yang tidak didukung oleh peraturan operasional turunan dari perda NTB Nomor 9 Tahun 2014; dalam rekonstruksi dan rehabilitasi masih terjadi anomali data untuk penerima bantuan RTG.,2.Tipe manfaat dari program kegiatan didukung oleh ketersediaan Tim Siaga Bencana Desa, namun upaya pengembangan sistem pemulihan bencana masih rendah karena tidak adanya dokumen RPB yang tersinkronisasi dengan RPJMD.,3.Derajat perubahan yang diinginkan atas pelaksanaan kebijakan dan program pencegahan dan kesiapsiagaan telah berhasil menurunkan Indeks Risiko Bencana di semua kabupaten/kota di NTB, namun masih sangat tergantung kepada inisiatif dan kapasitas daerah; Selama 5 tahun pembangunan RTG masih belum tuntas menandakan derajat perubahan yang diinginkan masih belum maksimal.,4.Letak pengambilan keputusan dari sisi kelembagaan banyak implemetor kebijakan yang tidak memiliki kemampuan managerial dan teknis kebencanaan yang memadai; belum adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara pihak-pihak implementor kebijakan yang memiliki otoritas menentukan kebijakan dan arahan di lapangan; serta minimnya anggaran untuk melanjutkan pembangunan.,5.Pelaksanaan program penanggulangan bencana gempa bumi Lombok 2018 belum didukung oleh anggaran yang semestinya dari APBD; banyak stakeholder yang tidak mengindahkan aturan sehingga terkesan bertidak persial; serta pembangunan RTG yang birokrasinya panjang dan berbelit.,6.Sumber daya yang dilibatkan masih belum mamadai dari sisi kreativitas dan inovasi; Sumber daya yang terlibat masih sangat dominan membutuhakan supporting system dari pemerintah pusat; dan keterlibatan sumber daya masih terbatas pada program pemberian bantuan, namun sangat minim ke program pendampingan dan pemberdayaan.

B.Konteks kebijakan,1.Strategi aktor masih belum menghasilkan berbagai kebijakan dan perencanaan PB daerah, yang meliputi: perencanaan kontijensi dan perencanaan terpadu, sarana prasarana evakuasi dan peringatan dini, dan aksi pengurangan risiko bencana; Strategi aktor juga belum menaikkan jumlah tenaga teknis kebencanaan yang terlatih, ketersediaan logistik yang memadai, dan informasi yang benar dan cepat serta ketersediaan regulasi teknis penanggulangan bencana; Dalam masa pemulihan strategi aktor masih belum mampu menuntaskan pemulihan perumahan yang selama ini sudah berjalan 5 tahun, dan pemulihan ekonomi masih sangat rendah.,2.Perubahan karakter masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan (suistainable) masih menjadi tantangan besar; Keputusan Pemerintah untuk tidak menerima bantuan luar negeri secara langsung merupakan karakteristik pemerintahan yang tangguh dan mandiri. Seperti yang tercermin dari Misi I yaitu NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur penunjang sektor unggulan serta konektivitas wilayah., 3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana sebelum terjadi bencana seringkali tidak mengindahkan aturan tentang pembangunan rumah dengan resiko tinggi. Tidak adanya sosialisasi tentang kebijakan tata ruang dan tata wilayah secara masif; kepatuhan terhadap pendataan rumah rusak berdasarkan pengajuan pada tahap II tetap akan dilanjutkan untuk diusulkan ke pusat, namun mekanismenya bukan lagi menggunakan dana siap pakai (DSP), melainkan menggunakan dana rehabilitiasi dan rekonstruksi menggunakan dana hibah.

Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., juga berhasil memperoleh temuan penelitian yang berangkat dari kelemahan model implementasi kebijakan Grindle dalam penanggulangan Gempa adalah bersifat top-down, pelaksanaan kebijakan sepenuhnya diarahkan dan dikendalikan oleh pemerintah. Tahapan pelaksanaan kebijakan didesain, dikontrol dan diawasi secara ketat, serta lemen-elemen sosial dan partisipasi masyarakat tampaknya diabaikan. Oleh karena itu Promovendus menawarkan model implementation social responsibility (model ISR) sangat cocok diterapkan dalam penanganan bencana gempa di Provinsi NTB. Dapat dinilai dalam empat parameter yaitu agama atau keyakinan (religion), moral (morality), kemanusiaan (humanity) dan budaya (culture) (disingkat menjadi reality mature).

Nasehat Akademik yang disampaikan Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H., S. Sos, M.Si., kepada Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., Melalui karya ilmiah ini Saudara  telah membuktikan dirinya sebagai seorang akademisi yang berkualitas dan trampil dalam bidangnya. Kami berharap saudara  dapat mengaplikasikan keilmuannya dengan baik, sejalan dengan yang tertera dalam disertasinya. pada kesempatan ini, kami ingin memberikan pesan khusus. Kami berharap apa yang menjadi temuan pada disertasi saudara yaitu kegiatan dan perumusan langkah tindakan sistem, pengembangan model yang bersumber dari kekuatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Indonesia, menjadikan kekuatan, kearifan dan kedewasaan masyarakat menghadapi bencana gempa di Indonesia. Selanjutnya kami berharap, kepada Saudara dapat mengamalkan segala ilmu yang yang diperoleh pada program Doktor Ilmu Pemerintahan, terlebih lagi selama meneliti dan mengkaji Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gempa Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang Saudara susun dalam disertasi Saudara. Semoga ilmu yang Saudara sudah miliki bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya. Lebih dari itu, terkait dengan kedudukan Saudara sebagai dosen IPDN, kami juga berharap Saudara Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., dapat melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk memberi sumbangsih yang konstruktif untuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan baik. Kembangkanlah  pendekatan disiplin Ilmu Pemerintahan yang Saudara dapatkan selama mengkuti Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam bidang Implementasi Kebijakan, untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi yang berkualitas. Semoga pengetahuan dan wawasan yang telah diperoleh dapat diimplementasikan dalam upaya memajukan Ilmu Pemerintahan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan memberkahi Saudara dalam darma baktinya.

Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI,MM, Semoga ilmu yang  diperoleh Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP.,Dosen IPDN KEMENDAGRI Kampus Nusa Tenggara Barat akan dapat bermanfaat  untuk Masyarakat Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta Aamin YRA. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)

Perayaan Natal Organisasi Parruderude Nusantara (PPN) berlangsung di Lapo Codian – Cawang

0

Jakarta, aspirasipublik.com – Sabtu, 09 September 2023 bertempat Lapo Codian Cawang dilaksanan Perayaan Natal organisasi Parruderude Nusantara (PPN) sebuah paguyuban seni budaya Batak dan kemasyarakatan yang terikat dalam satu rasa kekeluargaan perantauan.

Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di Bumi dengan sub thema melalui perayaan natak ini, bersana Yesus kiranya anggota angota PPN semakin kuat, kompak dan juga saling mengasihi dengan apik disampaikan oleh Pdt. Robson Samosir

Ketua panitia Jeffri siregar, ketua Parude parude Nasional Sofyqn Robert Hutagaol dan Nimrod Sihombing selaku penasehat PPN mempunyai harapan besar akan organisasi ini dan mengharapkan keterikatan rasa yang sudah terbina dengan baik dapat selalu terjaga dan ditingkatkan sebagai bukti rasa kasih sesama.

Acara natal yang hikmat dan dilanjutkan dengan acara spontanitas menyanyi bersama dari anggota dan diikuti oleh semua yang hadir semakin menyemarakkan acara natal ini dan mesra terlihat.

Artis artis top batak juga turut hadir dan memberikan spontanitasnya dan kontribusinya, memang sebuah acara yang tercipta dengan sangat baik.

Tampak hadir tokoh tokoh nasional Batak, bapak Tumpak hutabarat, Martogi hutabarat, dr. Suharni naibahi,  Arben siahaan, Aldo sirsit, Tunggul.manalu, K silalahi,  pemillk pemilik cafe batak di jakarta,Para penyanyi Ibukota yang tergabung dalam PPN  dan banyak tokoh lainnya. Biarlah damai ini sejahtera menyertai kita selalu. Aamin. (Poltak)

Dr. Bagus Pramono Rusadi, S.STP., M.Tr.IP., ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Barat Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 245 dengan Predikat Sangat Memuaskan

0

Jakarta, aspirasipublik.com – Kamis  7 Desember 2023,berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang khusus untuk program Sekolah pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Dr. Drs. Rizari, M.B.A., M.Si mewakili atas nama Bapak Rektor IPDN Prof  Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. siang ini diputuskan  hasil sidang promosi Doktor  atas nama Dr. Bagus Pramono Rusadi, S.STP, M.Tr.IP., ASN Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Barat. dengan Tim Promotor yang terdiri atas: 1. Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D ., 2. Dr. Yudi Rusfiana, M.Si., 3. Dr. Etin Indrayani, MT,. Tim Penguji/Penelaah yang terdiri atas: 1. Prof.  Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang dalam hal ini siwakili oleh Wakil Rektor II Bidang Administrasi Dr. Drs. Rizari, M.B.A., M.Si. sekaligus menjadi pimpinan sidang, 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., (Dir Pasca sarjana) 3. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si (Kap prodi Program Doktor IPDN)., 4. Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si, A.P.U (Penguji eksternal)., 5. Dr. Ika Sartika, MT., 6. Dr. Udaya Madjid, M.Pd (Dekan FPM).,

Riwayat singkat Dr. Bagus Pramono Rusadi, S.STP, M.Tr.IP., dilahirkan di Pontianak, 12 Maret 1991, dari pasangan Mulyadi Sukir, ST, MT & Ibu Rusminajan, SE. Pernikahannya dengan Dr. Andi Fitri Rahmadany, S.IP., M.Tr.IP telah dikaruniai seorang putri, yaitu: Aisyah Araselly Rawallangi.

Riwayat Pendidikan Dr. Bagus Pramono Rusadi, S.STP, M.Tr.IP.,  menempuh Pendidikan tingkat dasar di SD Muhammadiyah 2 Pontianak dan lulus tahun 2003; selanjutnya melanjutkan Pendidikan menengah di SMP Semesta Semarang lulus tahun 2006 serta SMA Semesta Semarang dan lulus tahun 2009; Promovendus menempuh Pendidikan tinggi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri untuk jenjang D-IV lulus tahun 2013 dan menempuh Pendidikan pascasarjana magister terapan pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri dan lulus tahun 2019.

Riwayat Pekerjaan, bekerja sebagai pegawai negeri sipil Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bertugas saat ini di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.

Riwayat Pekerjaan adalah sebagai berikut:1. Sekretaris Pribadi Walikota Pontianak Pada Pemerintah kota Pontianak, tahun 2014.,2. Ajudan Walikota Pontianak Pada Pemerintah kota Pontianak, tahun 2014 – 2017.,3. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Pontianak tahun 2020.,4. Penyuluh Wisata pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020.,5. Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2021 sd 2023.,6. Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2023 – sekarang.

Disertasi Dr.Bagus Pramono Rusadi, S.STP, M.Tr.IP.,  yang berjudul: ”Optimalisasi E-Government di Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat”, dilatarbelakangi fakta empiris bahwa e-government di Kota Pontianak yang belum optimal diimplementasikan, dicermati dari rendahnya adaptasi pemanfaatan Teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, sehingga dipandang perlu untuk dioptimalisasikan agar dapat mengatasi tantangan era digital dan meningkatkan daya saing daerah.  penelitian ini bertujuan menganalisis faktor pendukung dan penghambat optimalisasi e-government, serta merancang model optimalisasi e-government. Komponen e-government yang dikemukakan Indrajit (2005) terdiri dari Content development, Competency Building, Connectivity, Cyber laws, Citizen interfaces, dan capital dijadikan pisau analisis untuk menganalisis faktor yang mendukung maupun menghambat optimalisasi e-government. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana faktor pendukung dan penghambat optimalisasi e-government. Sementara pendekatan sistem dinamik (dynamic system) digunakan untuk memperoleh model optimalisasi e-government. Adapun Teknik pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam dengan sejumlah informan, observasi dan studi dokumentasi segala hal yang terkait dengan tema penelitian. Penelitian ini juga menggunakan Teknik analisis data dari Miles dan Huberman.

Dr. Bagus Pramono Rusadi, S.STP, M.Tr.IP., telah berhasil memperoleh temuan penelitian bahwa Optimalisasi e-government di Kota Pontianak berhadapan dengan sejumlah hal yang menjadi pendukung dan penghambat, diantaranya sebagai berikut:

  1. Faktor pendukung optimalisasi e-government di antaranya:

1) Ketersediaan platform dan kompetensi pengembang aplikasi yang semakin meningkat pada perspektif content development;

2) Adanya regulasi di tingkat pusat maupun daerah dan kelembagaan implementor e-government pada perspektif cyber laws.

  1. Faktor penghambat optimalisasi e-government di antaranya:

1) Belum tersedianya standar teknis dan rendahnya integrasi basis data dalam interoperabilitas e-government pada perspektif content development;

2) Keterbatasan anggaran dalam perekrutan SDM kompeten bidang TIK dan rendahnya minat profesional TIK untuk berkarier di pemerintahan pada perspektif competency building;

3) Minimnya anggaran dalam perluasan infrastruktur jaringan komunikasi dan informasi pada perspektif connectivity;

4) Rendahnya literasi teknologi masyarakat dan Kurang responsifnya para pengelola e-government pada perspektif citizen interfaces;

5) Keterbatasan anggaran dalam pembuatan dan pemeliharaan aplikasi e-government pada perspektif capital.

Selanjutnya Dr. Bagus Pramono Rusadi, S.STP, M.Tr.IP., juga merumuskan Model optimalisasi e-government IRE (Improvement, Reinforcement & Empowerment) yang terdiri dari dimensi peningkatan sumber daya (improvement), penguatan penyedia (reinforcement), dan pemberdayaan pengguna (empowerment). Model merupakan reaktualiasi komponen-komponen penting e-government yang dikemukakan Indrajit, dengan penambahan beberapa aspek sehingga kebaharuan pada model adalah perlunya aspek-aspek yang paling mengemuka dalam persoalan implementasi e-government yang belum optimal, yaitu penerimaan teknologi, kepemimpinan dan kolaborasi, sehingga dapat mendorong interaksi sinergis antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik semakin efektif, efisien dan akuntabel.

Nasehat Akademik yang disampaikan oleh  Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D kepada Dr. Bagus Pramono Rusadi, S.STP, M.Tr.IP., Khusus kepada Dr. Bagus Pramono Rusadi, S.STP, M.Tr.IP., yang merupakan seorang Aparatur Sipil Negara yang memiliki karir panjang, saya ingin memberikan pesan khusus bahwa saudara memiliki kesempatan untuk melakukan terobosan yang signifikan dalam setiap penugasan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, kami berharap saudara dapat menerapkan apa yang menjadi temuan pada penelitian disertasi saudara, yaitu Model Optimalisasi E-Government. Dengan penerapan model ini, diharapkan mampu menghadirkan tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta mampu selalu relevan dalam menjawab tuntutan masyarakat, khususnya di Kalimantan Barat.

Dr. Bagus Pramono Rusadi, S.STP, M.Tr.IP. Agar untuk terus mengembangkan Ilmu Pemerintahan, agar tetap relevan dan mampu memberikan terobosan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan semangat inovasi dan dedikasi, kita dapat menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan berkontribusi nyata bagi pembangunan bangsa ini. Saudara di tuntut untuk mendharma-baktikan ilmu pemerintahan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai. Akhirnya, jauhkan rasa bangga yang berlebihan yang dapat berujung pada sifat sombong. Gunakan ilmu padi yang semakin berisi semakin merunduk, dan jadilah insan profesional yang bertagwa dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, S.H., SE., MM. Dan wartawan Aspirasi Publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI,MM., Semoga ilmu yang  diperoleh Dr. Bagus Pramono Rusadi, S.STP, M.Tr.IP. suami dari ibu Dr. Andi Fitri Rahmadany, S.IP., M.Tr.IP akan dapat bermanfaat  untuk Masyarakat Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta Aamin YRA. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)