Jakarta, aspirasipublik.com – Selasa, 20 Mei 2025, berlangsung dari pukul 08.30 dan selesai pukul 11.30 di Ruang sidang khusus untuk program pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri jakarta, Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si., Ketua Prodi S3 Doktor Ilmu Pemerintahan mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si., siang ini diputuskan hasil sidang promosi Doktor bahwasanya atas nama Dr. Stevy Hanny Supena Matulessy, SE., MM., Direktur PT. Sembilan Tryas Logistik Indonesia, Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN KEMENDAGRI ke 327 dengan Predikat Sangat Memuaskan, dengan Judul Disertasi
“Implementasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana di Provinsi Jawa Barat”.
Dengan Tim Promotor terdiri atas, 1. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., 2. Dr. Ir. Eko Budi Santoso, MT., 3. Dr. Petrus Polyando, S.STP., dan Tim Oponen Ahli , Penelaah yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si., Kap Prodi S3 Doktor Ilmu Pemerintahan memimpin langsung jalannya sidang mewakili atas nama Rektor IPDN, Dr. H. Suhajar Diantoro, M.Si., 2. Prof. Dr. Drs. Hyronimus Rowa, M.Si., 3. Dr. Ika Sartika, MT., 4. Sutiyo, S.STP., Ph.D.,5.Dr. Ir. Deden Gandana, M.Si (Eksternal).
Riwayat singkat Dr. Stevy Hanny Supena Matulessy, SE., MM., Direktur PT. Sembilan Tryas Logistik Indonesia, dilahirkan di Saparua, 1972. dan merupakan suami dari Murnaningrum Arinarresmi, S.Kom., M.Msi..
Pendidikan Dr. Stevy Hanny Supena Matulessy, SE., MM., Sekolah Dasar diselesaikan di SD Negeri 04 Jatinegara Kaum Jakarta Timur, pada tahun 1985. SMP Negeri 158, Jakarta Timur tahun 1988. SMA Negeri 76 Jakarta Timur pada tahun 1991. Pendidikan Diploma III diselesaikan pada tahun 1997 di Sekolah Tinggi Manajemen Labora, S-1 diselesaikan di Sekolah Tinggi Manajemen Labora pada tahun 2004, sedangkan pendidikan Magister Manajemen diselesaikan di Pascasarjana Sekolah Tinggi Manajemen Labora Tahun 2009.
Karir Dr. Stevy Hanny Supena Matulessy , SE., MM., dalam dunia kerja sebagai Wiraswasta di mulai sejak tahun 2010 dengan Riwayat sebagai berikut: 1. 1997 – 2001 setelah lulus Diploma 3 mulai merintis karir dibidang Sales and Marketing di beberapa perusahaan mulai dari perusahaan kebanyakan di bidang Hospitallity., 2. Di tahun 2002 mulai bekerja di bidang Advertising di PT. Network Multimedia Production., 3. 2005 – 2009 bekerja di beberapa bidang pekerjaan mulai dari Telekomunikasi sampai dengan Infrastruktur jaringan di anak perusahaan Bakrie., 4. Di tahun 2010 mulai mencoba untuk berwirausaha di bidang logistic dengan mendirikan PT. Sembilan Tryas Logistik Indonesia sampai sekarang.
Disertasi Dr. Stevy Hanny Supena Matulessy, SE., MM., yang berjudul “Implementasi kebijakan percepatan pembangunan kawasan rebana di Provinsi Jawa Barat.” secara konseptual dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari Merilee S. Grindle, implementasi kebijakan dari grindle menggunakan Analisa: Isi kebijakan yaitu Kepentingan yang terpengaruh, tipe manfaat, tingkat perubahan yang di harapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang di komitmenkan, Dan lingkungan implementasi yang terdiri dari: Kekuasana, kepentingan dan strategi actor yang terlibat, karakteristik institusi dan rezim, penerimaan dan respon.
Dimana Langkah – Langkah tersebut diuraikan oleh dalam Analisa kebijakan percepatan pembangunan Kawasan rebana di Provinsi Jawa Barat.penelitian ini dengan metode Deskriptif Kualitatif yang mana metode ini ditujukan untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran dari fenomena yang terjadi dilapangan. Pemilihan pendekatan ini didasarkan atas pertimbangan bahwa data yang dicari adalah data yang menjelaskan tentang bagaimana implementasi kebijakan percepatan pembangunan Kawasan rebana di Provinsi Jawa Barat.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Stevy Hanny Supena Matulessy, SE., MM., telah berhasil mengungkap bahwa: Landasan utama dalam percepatan pembangunan Kawasan Rebana adalah Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2021, yang menekankan pengembangan infrastruktur, industri, dan pariwisata. Namun, penelitian ini menemukan berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kebijakan ini, antara lain: a. Kepentingan yang Terpengaruh (Interest Affected): Berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, investor, dan masyarakat lokal, memiliki kepentingan yang beragam dalam implementasi kebijakan ini. Kurangnya keselarasan di antara mereka menghambat eksekusi kebijakan. untuk solusinya pemerintah pusat perlu menjadikan pembangunan Kawasan Rebana sebagai prioritas nasional, bukan hanya mengandalkan pemerintah daerah yang masih menghadapi kendala dalam penyusunan dokumen readiness criteria., b. Tipe Manfaat (Type of Benefits): Program ini bertujuan meningkatkan daya saing wilayah melalui pembangunan infrastruktur dan investasi. Namun, realisasi proyek masih lambat dan manfaatnya belum merata. Untuk menanggulangi hal tersebut Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas dan layanan dasar sangat diperlukan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat dan pemerintah., c. Tingkat perubahan yang di harapkan (Extent of change envisioned), Kawasan Rebana diharapkan menjadi pusat pertumbuhan baru di Jawa Barat. Namun, hambatan dalam perizinan dan regulasi masih menjadi penghalang utama. Pemerintah pusat perlu menerbitkan kebijakan yang lebih tegas untuk mempercepat pembangunan Kawasan Rebana, terutama dalam menyederhanakan regulasi dan perizinan., d. Lokasi pengambilan keputusan (Site of decision making), Koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih lemah, mengakibatkan tumpang tindih kewenangan dan pelaksanaan kebijakan yang lambat. Peningkatan kapasitas aparatur daerah dan koordinasi yang lebih struktural harus diutamakan agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif., e. Pelaksana program (Program Implementors), Kebijakan ini belum memiliki strategi lintas sektor yang terintegrasi, sehingga implementasi program masih terhambat. Untuk mempercepat pelaksanaan kebijakan, Pembangunan infrastruktur harus berorientasi pada konektivitas antarwilayah, agar investasi yang masuk dapat berjalan secara optimal., f. Sumber daya yang di komitmenkan (Resources Committed), Minimnya insentif investasi dan kepastian hukum menyebabkan rendahnya partisipasi swasta dalam pembangunan. Pemerintah perlu memberikan jaminan hukum yang lebih jelas untuk meningkatkan keamanan investasi di Kawasan Rebana.
Lingkungan Implementasi (Context of implementation): Keberhasilan kebijakan untuk mempercepat pengembangan wilayah Rebana dipengaruhi secara signifikan oleh lingkungan implementasi selain isi kebijakan. Berikut ini adalah beberapa elemen lingkungan terkait implementasi yang memengaruhi kebijakan ini:a.Kekuasaan, Kepentingan, dan Strategi actor yang Terlibat (power, interest, and strategies of actors involved): Tarik ulur antara banyak individu yang terlibat, masing-masing dengan kepentingan yang berbeda, mencegah kebijakan diimplementasikan dengan lancar. Kebijakan ini belum sepenuhnya didukung oleh fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.,b.Karakteristik lembaga dan Rezim (institution and regime characteristics): Salah satu hal yang menghalangi percepatan pembangunan adalah sistem birokrasi yang rumit dan kurang beradaptasi dengan dinamika investasi. Keberpihakan pemerintah dalam kebijakan politis tertentu khususnya pembangunan ibu kota negara (IKN) di Kalimantan, menyebabkan dukungan pemerintah dalam pembangunan Kawasan rebana cenderung sangat kecil.,c.Kepatuhan dan Responsif (compliance and responsiveness):Karena masyarakat lokal terus kurang terwakili dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, masih ada tingkat penerimaan dan kepatuhan terhadap peraturan ini. Selain itu, adanya pungutan liar di Kawasan rebana semakin memperburuk iklim investasi.
Berdasarkan analisis menggunakan teori Grindle, penerapan kebijakan untuk mempercepat pembangunan Kawasan Rebana masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam isi kebijakan maupun lingkungan implementasinya. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan sejumlah langkah strategis, antara lain: 1. Penyederhanaan Regulasi dan Insentif Investasi a. Pemerintah perlu merampingkan prosedur perizinan dan regulasi agar investasi dapat mengalir lebih cepat dan efisien., b. Diperlukan insentif yang lebih menarik bagi investor, seperti keringanan pajak dan jaminan kepastian hukum, agar mereka lebih tertarik berinvestasi di wilayah ini., 2. Penguatan Koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah, a. Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, kebijakan di berbagai tingkatan pemerintahan harus lebih terintegrasi dan dikomunikasikan dengan lebih baik., b. Koordinasi yang lebih erat antara pusat dan daerah sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai rencana tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan., 3. Meningkatkan Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan, a. Partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan akan menciptakan rasa kepemilikan terhadap proyek pembangunan, sehingga kebijakan lebih mudah diterima dan didukung., b. Proyek-proyek pembangunan yang melibatkan masyarakat akan lebih berkelanjutan dan memiliki dampak sosial-ekonomi yang lebih besar bagi warga setempat., 4. Optimalisasi Sumber Daya dan Diversifikasi Pendanaan, a. Untuk mempercepat pembangunan, diperlukan pendekatan Big Push Strategy, yang mengandalkan berbagai sumber pendanaan, baik dari sektor publik maupun swasta.,b.Pemerintah perlu menjajaki alternatif pendanaan, seperti skema Public-Private Partnership (PPP) dengan melibatkan masyarakat sebagaipemilik tanah, agar pembangunan dapat berjalan lebih cepat tanpa hanya mengandalkan dana APBN atau APBD., 5. Peningkatan Tata Kelola yang Transparan dan Akuntabel, a. Transparansi dan akuntabilitas dalam implementasi kebijakan harus diperkuat agar pembangunan dapat berjalan secara efisien dan bebas dari praktik korupsi., b. Dengan pengawasan yang lebih ketat, pemerintah dapat memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya menguntungkan segelintir pihak. Untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, penyempurnaan kebijakan dan perbaikan dalam pelaksanaannya harus menjadi prioritas. Jika regulasi disederhanakan, koordinasi antar-pemerintah diperkuat, masyarakat lebih dilibatkan, sumber daya dioptimalkan, dan tata kelola lebih transparan, percepatan pembangunan Kawasan Rebana dapat berjalan dengan lebih efektif dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh pemangku kepentingan.
Konsep baru sebagai Novelty Dr. Stevy Hanny Supena Matulessy, SE., MM., yang dikembangkan dari teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Merilee S. Grindle (1980) dengan menambahkan dimensi Big Push Strategy. Pendekatan ini menekankan bahwa percepatan pembangunan tidak cukup hanya bergantung pada mekanisme birokrasi, tetapi juga membutuhkan pendanaan besar yang terarah, terkoordinasi, dan terintegrasi agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif. Pendekatan ini dirancang untuk mempercepat pembangunan Kawasan Rebana melalui strategi utama berikut: 1. Integrasi Pendanaan Besar (Big Push Strategy), Pembangunan harus mendapat dukungan finansial yang masif dan terkoordinasi, baik dari sektor publik maupun swasta dan Pemerintah perlu memberikan insentif investasi yang lebih jelas agar sektor swasta lebih tertarik untuk berpartisipasi dalam pengembangan wilayah ini., 2. Sinkronisasi Kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,Pemerintah pusat harus berperan lebih aktif dalam menjadikan Kawasan Rebana sebagai proyek strategis nasional, bukan hanya mengandalkan pemerintah daerah dan Regulasi dan birokrasi harus dipermudah dan disederhanakan agar implementasi kebijakan berjalan lebih efisien., 3. Pendekatan Kolaboratif Multi-Pihak (PPP – Public-Private Partnership),Pembangunan harus dilakukan dengan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, sehingga hasilnya lebih inklusif dan berkelanjutan dan Masyarakat harus dilibatkan dalam setiap tahap perencanaan dan implementasi agar kebijakan lebih diterima dan berjalan dengan efektif., 4. Peningkatan Tata Kelola dan Transparansi, Hambatan investasi, seperti pungutan liar dan ketidakpastian regulasi, harus dihilangkan untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan Sistem monitoring dan evaluasi berbasis data harus diterapkan agar pembangunan dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Dengan menggabungkan teori implementasi kebijakan Grindle dan pendekatan Big Push Strategy, disertasi ini menawarkan perspektif baru dalam percepatan pembangunan. Model ini dapat menjadi solusi bagi pengembangan Kawasan Rebana sebagai metropolitan baru yang tidak hanya tumbuh pesat secara ekonomi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.
Nasehat akademik yang disampaikan oleh Co Promotor Bapak Dr. Ir. Eko Budi Santoso, MT., Kepada Dr. Stevy Hanny Supena Matulessy , SE., MM., saudara Dr.Stevy Hanny Supena Matulessy , SE., MM., hari ini dengan Ridho Allah Subhanahu Wataala, setelah saudara mengikuti serangkaian kegiatan perkuliahan, memenuhi seluruh kewajiban dan menyelesaikan seluruh persyaratan serta dengan perjuangan yang panjang dan sulit, maka pada hari ini Selasa, tanggal 20 bulan Mei, tahun 2025, dengan bangga kami mempromosikan saudara sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan yang ke 327 dengan disertasi yang saudara pertahankan dihadapan komisi penguji dengan judul “Implementasi Kebijakan Percepatan Pembangunan Kawasaan Rebana di Provinsi Jawa Barat”. Dengan disertasi tersebut, saudara telah berhasil mencapai prestasi studi yang layak dibanggakan, saudara juga berhasil menyusun konsep-konsep yang baru sebagai hasil pengembangan teori. Konsep-konsep baru tersebut merupakan suatu kontribusi keilmuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan yang semakin fungsional untuk mengkritisi fenomena pemerintahan yang berkembang dengan sangat dinamis.
Saudara Doktor Dr. Stevy Hanny Supena Matulessy, SE., MM., dengan prestasi studi ini, dan dengan ilmu yang saudara dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, kini saudara dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dan sekaligus tuntutan profesi yang lebih berat. Artinya, langkah panjang saudara di dunia keilmuan untuk mendarmabaktikan ilmu pemerintahan tersebut bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kami berharap dan berpesan kepada saudara agar saudara dapat membuktikan segenap kemampuan profesional saudara di berbagai bidang, serta berperan aktif dalam pengembangan ilmu pemerintahan pada khususnya. Jauhkanlah rasa bangga yang berlebihan dan berujung pada kesombongan, gunakanlah ilmu padi yang semakin berisi akan semakin merunduk, jadilah insan professional yang bertaqwa, berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Turut hadir dalam sidang ini sekaligus mengucapkan selamat ,sahabat sahabat Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan IPDNAngkatan 11 antara lain Dr. Drs. Komedi, M.Si., dan Dr. Drs. H. Agus Mulyadi, M.Si., Sekertaris Daetah Kota Cirebon, sahabat sahabat Alumni Lemhanas,Istri dan kedua putrinya serta ibu dan bapak mertua , sahabat rekanan PT. Sembilan Tryas Logistik Indonesia, Memberikan ucapan selamat kepada Dr. Stevy Hanny Supena Matulessy, SE., MM., atas selesainya ujian sidang Doktor pada hari ini dan Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan Wartawan Aspirasi Publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI., MM., Semoga ilmu yang didapatkan, Dr. Stevy Hanny Supena Matulessy , SE., MM., akan dapat bermanfaat untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta Aamiin YRA. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)
