Bandung, aspirasipublik.com – Sabtu, 14 Juni 2025. Universitas Nurtanio (UNNUR) Bandung sukses menyelenggarakan kuliah umum tentang Pelayanan Publik Berbasis Teknologi dan Data, dengan narasumber Solahuddin bin Ismail, PhD dari Universiti Utara Malaysia (UUM), dengan diawali dengan sambutan dari Rektor Universitas Nurtanio MARSMA TNI Prof. Dr. Ir. Rudy A.G. Gultom, M.Sc., CEH., CIQaR., IPM., ASEAN Eng. Yang dimoderatori oleh Prof. Dr. Sedarmayanti, M.Pd., APU.
Acara ini dihadiri oleh mahasiswa, akademisi, serta praktisi pemerintahan dan teknologi dari berbagai daerah di Indonesia seperti LAN APN 2 Bandung, STIE YASMI, Universitas Islam Malang, Universitas Nurtanio, dan Universitas Swadaya Gunung Jati, yang bertujuan untuk menggali wawasan mengenai strategi digitalisasi pelayanan publik dari perspektif Malaysia, sebagai bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang modern, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Kuliah umum ini membahas bagaimana digitalisasi dalam administrasi publik bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi transformasi menyeluruh yang mencakup efisiensi operasional, peningkatan transparansi, hingga partisipasi aktif masyarakat.
Beberapa prinsip utama yang diangkat meliputi penerapan e-Government, penggunaan data analitik, pemanfaatan AI dan blockchain, serta penguatan keterlibatan warga melalui platform digital.
Dalam paparannya, narasumber menyoroti lima teknologi penting yang mendukung digitalisasi layanan publik, yaitu: portal layanan dan sistem pelacakan, manajemen dokumen dan keamanan data, analitik data untuk pengambilan keputusan, model layananperangkat lunak (SaaS), dan cloud computing.
Malaysia menjadi contoh negara yang proaktif dalam mentransformasi sektor publik secara digital, sejalan dengan Sustainable Development Goals 2030 dan Rencana Malaysia ke-12. Melalui inisiatif nasional seperti MyDIGITAL dan Public Sector Digitalization Strategic Plan, Malaysia menargetkan 80% layanan publik dapat diakses secara daring pada 2025, menuju pelayanan publik sepenuhnya digital di tahun 2030.
Beberapa inisiatif strategis yang dikembangkan termasuk implementasi eGovernment sejak 1997 melalui proyek Multimedia Super Corridor, serta pemanfaatan MyKad, e-Filing, e-Tanah, dan sistem pembayaran digital yang mempermudah interaksi antara warga dan pemerintah.
Kuliah umum ini juga mengulas tantangan digitalisasi, seperti kesenjangan digital, keamanan siber, perubahan budaya organisasi, dan kebutuhan kerangka hukum yang adaptif. Meski begitu, semangat kolaboratif, inovasi kebijakan, serta pengembangan kapasitas SDM menjadi kunci menuju ekosistem pelayanan publik digital yang inklusif dan tangguh. (A. Rilia)
