
Jakarta, aspirasipublik.com – Selasa, 6 Juni 2023, di kampus IPDN Cilandak – Jakarta Selatan Dr. H. Syahrial Abdi A.P., M.Si. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 203 dengan Predikat Sangat Memuaskan dengan judul Disertasi ” “Analisis Belanja Modal dan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Riau”. Pada Pelaksanaan sidang Terbuka (Sidang promosi Doktor) yang dipimpin Bapak Dr. Rizari MBA MSi Wakil Rektor II Bidang Administrasi didampingi Direktur Sekolah Pasca Sarjana IPDN Bapak Prof Dr. H. Muh Ilham, MSi Mewakili Atas nama Rektor IPDN Bapak Dr. Drs.Hadi Prabowo, MM.

Pelaksanaan sidangnya berlangsung dari pukul 09.00 sampai pukul 12.00 Wib., dengan Tim Promotor yang terdiri atas:1. Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CIPM, CA, CPA, CSFA, CFRA, CGCAE., 2. Ibu Prof. Dr. Ir. Dedeh Maryani, MM., 3. Dr. Marja Sinurat, M.Pd, MM. dan Tim Oponen Ahli dan PeneIaah yang terdiri atas: 1. Dr. Drs. Hadi Prabowo, MM (Rektor IPDN)., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., 3. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, M.Si., 4. Prof. Dr. Rita Anugerah, MAFIS, Ak, CA, CIISA, CIFA., 5. Dr. Mansyur Achmad, M.Si., 6. Dr. Dadang Suwanda, MM, M.Ak, CA .
Riwayat singkat Dr. H. Syahrial Abdi A.P., M.Si. dilahirkan di Pekanbaru, 1 Oktober 1975, dari pasangan H. Syaharuddin dan Hj. Robiah, pernikahannya dengan Herawati, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: M. Alief Fairuz Adira dan Puan Nayla Faizani Adira.
Riwayat Pendidikan: menempuh Pendidikan tingkat dasar di SDN 010 Pesisir dan lulus tahun 1988; selanjutnya bersekolah di SLTP Pesantren Babussalam Pekanbaru dan lulus tahun 1991; SLTA Pesantren Babussalam Pekanbaru dan lulus tahun 1994; STPDN Jatinangor dan lulus tahun 1998; melanjutkan studi di Pascasarjana Magister Manajemen Pemerintahan Daerah Universitas Riau dan lulus tahun 2006.

Riwayat Pekerjaan dengan riwayat jabatan sebagai berikut:1. Camat Kampar (2004 s.d. 2005); 2. Camat Bangkinang (2005 s.d. 2007); 3. Camat Siak Hulu (2007 s.d. 2010); 4. Kepala Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar (2010 s.d. 2012); 5. Kepala Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Riau (2013); 6. Kepala Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Riau (2013 s.d. 2015); 7. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau (2015 s.d. 2016); 8. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau (2016 s.d. 2017); 9. Penjabat Bupati Kampar (2016 s.d. 2017); 10. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Riau (2017 s.d. 2020)., 11. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Riau (2020 s.d. 2021); 12. Penjabat Bupati Bengkalis (2020 s.d. 2021); 13. saat ini menjadi Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Pengalaman Organisasi dan Penugasan: 1. Komisaris Utama Perusda PT. Bank Riau Kepri; 2. Divisi Hubungan Masyarakat Badan Wakaf Indonesia; 3. Kepala Sekretariat Komite Daerah Ekonomi Keuangan Syariah (KDEKS) Provinsi Riau;
Disertasi Dr. H. Syahrial Abdi A.P., M.Si. yang berjudul: “Analisis Belanja Modal dan Pendapatan Daerah dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan bagi Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Riau”, secara faktual dilatarbelakangi oleh adanya fenomena yang unik periode tahun 2017 s.d. 2020, yakni:
1. Kondisi Provinsi Riau yang merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam merupakan daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi, batubara, emas, timah, galena, pasir kuarsa dan pasir laut sebagai komoditas pertambangan. Juga memiliki kekayaan alam sumber daya hayati kehutanan dan kelautan serta luasan perkebunan sawit terbesar di Indonesia, namun periode tahun 2017 s.d. 2020, kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonominya masih rendah.
2. Terdapat dinamika APBD baik Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kabupaten/Kota periode tahun 2017 s.d. 2020, dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota terdapat 3 (tiga) daerah yang mempunyai rata-rata belanja dan pendapatan daerah yang terbesar serta memiliki karakteristik yang unik dan merepresentasikan kekuatan potensi daerah. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar merupakan daerah yang memiliki rata-rata APBD terbesar. Selanjutnya dilihat dari karakteristik wilayah, Kabupaten Bengkalis mewakili wilayah dengan karakteristik daerah pesisir, Kota Pekanbaru mewakili wilayah dengan karakteristik perkotaan dan sekaligus merupakan ibukota Provinsi Riau sementara itu Kabupaten Kampar mewakili daerah dengan karakteristik daratan.
3. Indikator kinerja keuangan (derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektifitas PAD dan derajat kontribusi BUMD) pada 3 (tiga) daerah tersebut secara maturitas kinerja keuangan daerahnya masih rendah. Hal tersebut ditunjukan rata-rata derajat desentralisasinya pada kategori kemampuan keuangan daerah kurang (15,97%), ketergantungan keuangan berada pada kategori sangat tinggi (81,11%), kemandirian keuangan berada pada kategori kemampuan keuangan yang rendah sekali (21,47%), begitu juga efektifitas PAD berada pada kategori kurang efektif (79,71%) dan derajat kontribusi BUMD masuk dalam kategori kontributif dengan nilai yang tidak signifikan.
4. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pada Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar periode tahun 2017 s.d. 2020, secara umum dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi dan cenderung turun dengan kisaran angka rata-rata minus 2,16% hingga 3,28%. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi jumlah alokasi belanja yang besar dan pendapatan daerah yang tinggi, namun pertumbuhan ekonominya rendah.

Mengingat permasalahan kinerja keuangan daerah memiliki dimensi yang kompleks dan luas sebagai permasalahan yang diteliti, sehingga belanja modal dan pendapatan daerah yang merupakan motor penggerak kinerja keuangan daerah bagi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau yang menjadi fokus dalam penelitian dibatasi pada 3 (tiga) Kabupaten/Kota yaitu: Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru pada periode tahun 2017 s.d. 2020. Adapun pertimbangan memilih 3 (tiga) Kabupaten/Kota dimaksud karena ketiga daerah yang mempunyai karakteristik yang unik dan merepresentasikan kekuatan potensi daerahnya yaitu:
1. Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar merupakan daerah yang memiliki rata-rata APBD terbesar.
2. Dilihat dari karakteristik wilayah, Kabupaten Bengkalis mewakili wilayah dengan karakteristik daerah pesisir, Kota Pekanbaru mewakili wilayah dengan karakteristik perkotaan dan sekaligus merupakan ibukota Provinsi Riau sementara itu Kabupaten Kampar mewakili daerah dengan karakteristik daratan.
3. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar periode tahun 2017 s.d. 2020, secara umum dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi dan cenderung turun.
Desain Penelitian menggunakan metode penelitian desktriptif kualitatif dengan melakukan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dengan sejumlah informan, studi dokumentasi dan observasi dan segala hal yang terkait dengan tema penelitian, Penelitian ini juga menggunakan pendekatan sistem yang meliputi input, proses dan output untuk menjabarkan hasil analisis dan mencari faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan kualitas belanja modal dan optimalisasi pendapatan daerah melalui sinergisitas pelayanan publik dalam upaya peningkatan kinerja keuangan bagi pertumbuhan ekonomi daerah.
Hasil Penelitian dan Manfaatnya: Berdasarkan pada faktor-faktor yang melatarbelakangi permasalahan dalam menganalisis belanja modal dan pendapatan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan bagi pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Riau, maka Alokasi belanja modal dan pendapatan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah untuk pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau yang merupakan salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alamnya, Peneliti menganalisis sebagai daerah penghasil minyak bumi dan gas bumi, batubara, emas, timah, galena, pasir kuarsa dan pasir laut sebagai komoditas pertambangan yang juga memiliki kekayaan alam sumber daya hayati kehutanan dan kelautan serta luasan perkebunan sawit terbesar di Indonesia, namun pada periode tahun 2017 s.d. 2020 memiliki kinerja keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang rendah. Selanjutnya ditemukan dinamika APBD baik Pemerintah Provinsi Riau maupun Pemerintah Kabupaten/Kota periode tahun 2017 s.d. 2020, dari 12 (dua belas) Kabupaten/Kota terdapat 3 (tiga) daerah yang mempunyai rata-rata belanja dan pendapatan daerah yang terbesar serta memiliki karakteristik yang unik dan merepresentasikan kekuatan potensi daerah. Ketiga daerah tersebut adalah Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar merupakan daerah yang memiliki rata-rata APBD terbesar. Selanjutnya dilihat dari karakteristik wilayah, Kabupaten Bengkalis mewakili wilayah dengan karakteristik daerah pesisir, Kota Pekanbaru mewakili wilayah dengan karakteristik perkotaan dan sekaligus merupakan ibukota Provinsi Riau sementara itu Kabupaten Kampar mewakili daerah dengan karakteristik daratan. Indikator kinerja keuangan (derajat desentralisasi, ketergantungan keuangan, kemandirian keuangan, efektifitas PAD dan derajat kontribusi BUMD) pada 3 (tiga) daerah tersebut secara maturitas kinerja keuangan daerahnya rendah. Hal tersebut ditunjukan rata-rata derajat desentralisasinya pada kategori kemampuan keuangan daerah kurang (15,97%), ketergantungan keuangan berada pada kategori sangat tinggi (81,11%), kemandirian keuangan berada pada kategori kemampuan keuangan yang rendah sekali (21,47%), begitu juga efektifitas PAD berada pada kategori kurang efektif (79,71%) dan derajat kontribusi BUMD masuk dalam kategori kontributif dengan nilai yang tidak signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang merupakan salah satu indikator kemajuan suatu daerah dapat dilihat dari investasi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Pada Kabupaten Bengkalis, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar periode tahun 2017 s.d. 2020, secara umum dari tahun ke tahun terus mengalami fluktuasi dan cenderung turun dengan kisaran angka rata-rata minus 2,16% hingga 3,28%. Hal tersebut sangat bertolak belakang dengan kondisi jumlah alokasi belanja yang besar dan pendapatan daerah yang tinggi, namun pertumbuhan ekonominya rendah.
Model kinerja keuangan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, dijadikan novelty oleh Penulis dikarenakan adanya fenomena alokasi belanja modal yang belum menunjukkan kualitas belanja modal dan efektifitas pendapatan daerah yang belum optimum. Dengan melakukan proses reengineering perencanaan stategik terhadap belanja modal yang berkualitas memberikan manfaat dan jaminan keberlangsungan aset daerah yang terbentuk serta reengineering proses bisnis terhadap PAD sebagai bagian pendapatan daerah mampu menghasilkan proses bisnis yang sinergis dan kolaboratif dalam optimalisasi PAD. Perkenankan sebuah model Alokasi Belanja dan Domestik Income (ABDI) diajukan sebagai model baru oleh Peneliti dengan filosofi bahwa “ABDI” menurut kamus besar bahasa indonesia versi daring (http://kbbi.web.id) yang salah satu artinya adalah pelayan, maka dengan semangat melayani dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data dan fakta hasil penelitian ini, implementasi model ini sesuai dengan permasalahan yang ada di Provinsi Riau, namun apabila suatu wilayah memiliki karakteristik yang sama dengan hasil penelitian, ABDI Model ini bisa diimplementasikan di luar wilayah Provinsi Riau. Adapun implementasi ABDI model di 3 (tiga) wilayah tersebut adalah:
1. Wilayah pesisir yang memiliki realisasi belanja modal dan pendapatan yang tinggi, namun tidak linier dengan pertumbuhan ekonomi selalu minus. Model yang sesuai diimplementasikan sebagai solusi atas masalah tersebut adalah AB Model akan mengefektifkan belanja modal yang lebih berkualitas dan tepat sasaran dengan alokasi belanja yang terarah.
2. Wilayah daratan yang memiliki realisasi belanja modal dan pendapatan yang tidak berkembang dan pertumbuhan ekonominya stagnan yang berada dibawah nilai 1. Model yang sesuai untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah implementasi AB Model akan mengefektifkan belanja modal yang lebih berkualitas dan tepat sasaran dengan alokasi belanja yang terarah. Sedangkan DI Model dalam peningkatan pendapatan daerah sebagai prioritas dalam menjamin pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
3. Wilayah perkotaan memiliki realisasi belanja yang stabil modal dan pendapatan daerah yang kurang optimal untuk wilayah perkotaan. Dengan DI Model akan mengefektifkan pendapatan daerah melalui sinergi dan kolaborasi proses bisnis dengan mengoptimalkan potensi pendapatan sebagai daerah perkotaan melalui kemudahan berusaha dan kemungkinan untuk menciptakan pengganti pendapatan melalui pembiayaan anggaran berupa creative financing
Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Ibu Prof. Dr. Ir. Dedeh Maryani, MM. kepada Dr. H. Syahrial Abdi A.P., M.Si. Kami berharap dengan gelar yang saudara dapatkan pada hari ini yaitu Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 203 , Kami berharap Saudara dapat mengamalkan segala ilmu yang dipelajari selama meneliti, mengkaji dan menganalisis belanja modal dan pendapatan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan bagi pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Riau, dalam menghadapi permasalahan kinerja keuangan di Provinsi Riau agar lebih optimal yang Saudara susun dalam disertasi Saudara. Semoga ilmu yang Saudara sudah miliki bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya.
Lebih dari itu, terkait dengan kedudukan Saudara yang pernah menduduki jabatan sebagai Penjabat Bupati Kampar dan Penjabat Bupati Bengkalis dan saat ini sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau, kami juga berharap Saudara Dr. H. Syahrial Abdi A.P., M.Si. dapat melakukan berbagai upaya terus memberikan kontribusi dan masukan yang konstruktif, inovatif dan kontributif untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik (Good Goverment) dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) di Provinsi Riau.
Saudara terus memberikan pengabdian dan dukungan kepada pemerintahan yang sedang berjalan di daerah. Kembangkanlah pendekatan disiplin Ilmu Pemerintahan yang Saudara dapatkan selama mengikuti Program Doktor Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam bidang pengelolaan keuangan daerah untuk menciptakan belanja modal yang berkualitas dan optimalisasi pendapatan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan bagi pertumbuhan ekonomi daerah, dengan tujuan untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan pemerintahan yang baik. Selanjutnya dengan model yang Saudara ciptakan dalam disertasi ini untuk meningkatkan kinerja keuangan yang dinamakan ABDI Model, supaya diimplementasikan di pemerintah daerah. Ucapan selamat kepada Dr. H. Syahrial Abdi A.P., M.Si. dari kami Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. dan wartawan Aspirasi publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI,MM, yang sama – sama kami berjuang menempuh Program Doktor di IPDN , Semoga ilmu yang didapatkan akan dapat bermanfaat untuk Masyarakat Bangsa Dan Negara Indonesia Tercinta. (Oberlin Sinaga & JSR Watimena)