
Jakarta, aspirasipublik.com – Selasa 1 Juli 2025 berlangsung dari pukul 08.30 dan selesai pukul 11.30 di Ruang sidang khusus untuk program pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si. Direktur Pasca Sarjana IPDN Memimpin jalannya sidang Terbuka dan Penyerahan tanda kelulusan diserahkan oleh Dr. Drs. Rizari, MBA., M.Si. Keduanya mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Dr. Halilul Khairi, S.Sos., M.Si.
Berikut dari hasil sidang terbuka maka siang ini diputuskan hasil sidang promosi Doktor atas nama Mayor Cku. Dr. Fani Arya Dharma, SE., MM. Perwira TNI Angkatan Darat, Berhak Meraih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN KEMENDAGRI ke 344 dengan Predikat Sangat Memuaskan, dengan judul Disertasi
“Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat”
Dengan Tim Promotor terdiri atas, 1. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si., 2. Dr. Yudi Rusfiana, M.Si., 3. Dr. Drs. Rizari, MBA., M.Si. dan Penguji serta Penelaah yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Dr. Halilul Khairi, S.Sos., M.Si., memimpin langsung jalannya sidang., 2. Prof. Dr. Sampara Lukman, MA., 3. Dr. Ika Sartika, MT., 4. Dr. Andi Fitri Rahamdany, S.IP., M.Tr.IP., 5. Prof. Dr. Dwi Purwoko, M.Si., APU. (Penguji Eksternal).
Riwayat singkat Mayor Cku. Dr. Fani Arya Dharma, SE., MM. dilahirkan di Palembang, Tagun1986. merupakan Perwira Menengah TNI AD dengan Pangkat Mayor Cku. lulusan di AKMIL pada tahun 2007. Selanjutnya melanjutkan menempuh pendidikan S1 Sarjana Ekonomi diselesaikan di Universitas Sjakhyakirti pada tahun 2010 dan Pendidikan Magister di Universitas Krisnadwipayana pada tahun 2016.
Pengalaman berkarir sebagai Perwira TNI AD Corps Keuangan. Pernah mejabat KAURKU SPRI PANGLIMA TNI, PASI VERRIFIKASI KU TNI WILAYAH PAPUA I BIDKU II PUSKU TNI, KABAGLAHMINBIA dan saat ini menjabat sebagai PABANDYA DIT F. 12 BAIS TNI.
Disertasi Mayor Cku. Dr. Fani Arya Dharma, SE., MM. yang berjudul “Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat” dianggap sangat aktual mengingat relevan dengan konteks visi dan misi pemerintah saat ini, Penelitian mengenai Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan memiliki aktualisasi yang tinggi dan relevansi yang kuat dengan konteks Tantangan Pemerintahan saat ini dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Kondisi geopolitik global saat ini menjadi tantangan bagi Ketahanan pangan yang merupakan program prioritas nasional Republik Indonesia.
Kondisi pesatnya pembangunan dan industrialisasi juga mendorong semakin menyurutnya lahan pertanian yang mempengaruhi tingkat produksi pangan.
Kabupaten Garut sebagai wilayah agraris dengan kontribusi signifikan pada produksi komoditas strategis, justru menghadapi paradoks kerawanan pangan yang diakibatkan Kolaborasi antar pihak terkait belum terfasilitasi secara efektif; ditandai dengan lemahnya komitmen bersama, hubungan yang belum harmonis antar lembaga, serta program dan kebijakan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa sinergi.Dalam konteks ini, Collaborative Governance diperlukan untuk mewujudkan menciptakan ruang interaksi dan kerja sama antar aktor yang terlibat dalam program ketahanan pangan.
Penelitian mengenai collaborative governance dalam program ketahanan pangan sangat relevan untuk mendukung agenda pemerintahan secara nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut.
Konsep Collaborative Governance khususnya dalam program ketahanan pangan yang dikadi dalam disertasi ini menghasilkan output melalui model yang dirumuskan dalam disertasi promovendus diyakini dapat mengatasi tantangan ketahanan pangan dengan mengedepankan kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, maupun media.
Dalam konteks ketahanan pangan, model ini mengusulkan adanya sinergi antar kebijakan yang disusun di berbagai tingkat pemerintahan untuk mengatasi masalah pangan secara lebih terkoordinasi.
Dengan kolaborasi lintas sektor ini, setiap aktor dapat saling melengkapi keahlian dan sumber daya mereka, dari sisi regulasi pemerintah hingga inovasi sektor swasta dan partisipasi masyarakat, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan collaborative governance dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Kabupaten Garut dengan menggunakan teori proses collaborative governance yang menyatakan bahwa collaborative governance dapat dilakukan melalui Dialog tatap muka; Membangun kepercayaan; Komitmen pada proses; Pemahaman Bersama dan Hasil jangka pendek oleh Ansell and Gash (2007) sebagai operasional konsep penelitian. Selain itu juga, penelitian ini menganalisis faktor pendukung dan penghambat collaborative governance dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Kabupaten Garut, yang pada akhirnya output dari penelitian ini dapat merekomendasikan model yang dirancang agar dapat mewujudkan collaborative governance dalam pelaksanaan program ketahanan pangan lebih optimal, Data primer diperoleh dari kuesioner dan wawancara mendalam terhadap informan yang ditentukan secara purposive sampling dengan pihak-pihak terkait, termasuk pengambil kebijakan baik di tingkat pusat dan daerah serta tokoh Masyaraka.
Data sekunder berasal dari literatur, laporan kegiatan, peraturan, dan dokumen lain yang relevan. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi non-partisipan.
Wawancara digunakan untuk menggali informasi spesifik dan pandangan kolektif yang berhubungan dengan collaborative governance dalam mewujudkan ketahanan wilayah melalui ketahanan pangan di Provinsi Jawa Barat, sementara observasi menjaga objektivitas peneliti.
Data dianalisis dengan model analisis sebagaimana dikemukakan Creswell (2023, meliputi: 1) Menyiapkan dan Mengorganisir data, 2) Membaca dan Melihat seluruh Data, 3) Melakukan Coding, 4) Menarasi dalam menjelaskan temuan dalam analisis penyajian data, 5) Menginterpretasi Makna dari Data dan penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi sumber dan metode pengumpulan data digunakan untuk memastikan validitas hasil penelitian.
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan Mayor Cku. Dr. Fani Arya Dharma, SE., MM. dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Collaborative governance pada program ketahanan pangan di Jawa Barat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Garut yang berperan mengkoordinir dan memfasilitasi regulasi, masyarakat yang menggarap lahan pertanian, pihak swasta yang membantu distribusi, penyediaan bibit dan penyaluran hasil panen, dan pihak TNI AD yang membantu memberikan bantuan pompa dan penyediaan irigasi perpipaan dan sumur tanah. Berikut digambarkan proses kolaborasi berdasarkan lima komponen utama proses Collaborative governance dalam pelaksanaan program ketahanan pangan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat: a. Dialog tatap muka; para aktor yang terlibat dalam kolaborasi telah melakukan dialog tatap muka internal dengan baik, namun pada dialog tatap muka eksternal perlu ditingkatkan intensitas dan melibatkan keseluruhan pihak., b. Membangun kepercayaan, masing-masing aktor kolaborasi berupaya membangun kepercayaan di antara aktor-aktor yang terlibat., c. Komitmen terhadap proses kolaborasi; para aktor kolaborasi memiliki saling kebergantungan satu sama lain, memiliki komitmen yang baik terhadap proses kolaborasi, namun perlu membangun kerja sama berkelanjutan agar dampak positif program terus dirasakan masyarakat., d. Pemahaman bersama; para aktor telah memiliki pemahaman bersama yang cukup baik, mampu mendefinisikan permasalahan bersama, dan memiliki pemahaman yang baik terhadap nilai-nilai bersama., e. Capaian jangka pendek; masyarakat dan beberapa aktor yang terlibat merasakan dampak positif dari capaian jangka pendek kolaborasi ketahanan pangan.
2. Faktor pendukung dan penghambat Collaborative governance Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Garut yaitu: a.Faktor pendukung, secara Internal yaitu: 1) Komitmen pemerintah pusat dan daerah yang tinggi; 2) Sinergi antara TNI-AD, pemerintah, masyarakat, dan Kelompok Tani (Poktan); 3) Keterlibatan SDM yang kompeten melalui pelatihan; dan 4) Akses infrastruktur serta teknologi pertanian yang memadai. Keempat faktor ini berperan penting dalam mendukung kelancaran dan efektivitas program. Sedangkan faktor pendukung eksternal yaitu : 1) Dukungan Kebijakan dan Regulasi dari Pemerintah Pusat; 2) Keterlibatan Multi-Stakeholders; 3) Potensi Sumber Daya Alam dan Lahan; 4) Peran Masyarakat dan Dukungan Sosial; dan 5) Dukungan Infrastruktur Eksternal., b. Faktor penghambat internal yaitu: 1) Koordinasi Antar Instansi yang Tidak Optimal; 2) Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran; 3) Keterbatasan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat. Sedangkan faktor penghambat eksternal yaitu: 1) Birokrasi yang Rumit dan Ketidakpastian Kebijakan; 2) Faktor Alam dan Perubahan Iklim; 3) Faktor Sosial Budaya dan Ekonomi; dan 4) Ketidaksinkronan Kebijakan Antar Pusat dan Daerah.
3. Mayor Cku. Dr. Fani Arya Dharma, SE., MM. merumuskan Novelty model IALS Collaborative Governance Ketahanan Pangan (IALS Collaborative Governance Model for Food Security) yang dikembangkan dari model Ansell dan Gash (2007) yang diyakini dapat mengoptimalkan collaborative governance dalam pelaksanaan ketahanan pangan di Kabupaten Garut.
Novelty pada model yaitu perlunya penambahan dimensi legalistik, akuntabilitas, sustainabilitas dan partisipasi inklusif pada model collaborative governance guna meningkatkan kapasitas peran keterlibatan berbagai aktor kolaborasi secara khusus, dan mengoptimalkan collaborative governance secara keseluruhan.
Aspek aksiologis atau kemanfaatan dalam penelitian ini ada pada Kerangka teoretik baru dalam bentuk Collaborative governance yang dapat mengatasi tantangan ketahanan pangan dengan mengedepankan kolaborasi yang melibatkan berbagai aktor, baik pemerintah, masyarakat, sektor swasta, akademisi, maupun media. Model baru yang dusulkan adalam penelitian ini melihat bahwa ketahanan pangan bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan sebuah isu kompleks yang membutuhkan partisipasi bersama dalam pengelolaan sumber daya dan distribusi pangan secara berkelanjutan. Konsep ini berfokus pada teori governance multilevel, yang menekankan pentingnya integrasi kebijakan antara berbagai tingkatan pemerintahan (lokal, regional, dan nasional).
Dalam konteks ketahanan pangan, model ini mengusulkan adanya sinergi antar kebijakan yang disusun di berbagai tingkat pemerintahan untuk mengatasi masalah pangan secara lebih terkoordinasi. Dengan kolaborasi lintas sektor ini, setiap aktor dapat saling melengkapi keahlian dan sumber daya mereka, dari sisi regulasi pemerintah hingga inovasi sektor swasta dan partisipasi masyarakat, untuk mewujudkan ketahanan pangan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Dr. Drs. Rizari, MBA., Kepada Mayor Cku. Dr. Fani Arya Dharma, SE., MM., Saudara Mayor Cku. Dr. Fani Arya Dharma, SE., MM., Setelah melewati tahapan panjang studi yang penuh dengan dinamika tuntutan dan tantangan akhirnya Saudara berhak menyandang gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dan sejak hari ini, Selasa tanggal 1 Juli tahun 2025 Saudara resmi dinyatakan sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan yang ke 344 atas disertasi yang Saudara pertahankan dihadapan Komisi Penguji sidang terbuka dengan Judul “Collaborative Governance dalam Pelaksanaan Program Ketahanan Pangan di Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat”.
Selanjutnya kami berharap, dengan gelar tersebut Saudara Mayor Cku. Dr. Fani Arya Dharma, SE., MM. dapat mengamalkan segala ilmu yang dipelajari selama meneliti dan mengkaji terkait Collaborative governance program ketahanan pangan di Kabupaten Garut, sebagaimana Saudara susun dalam disertasi Saudara. Semoga ilmu yang Saudara sudah miliki bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya. Lebih dari itu, terkait dengan kedudukan Saudara sebagai Perwira TNI AD Republik Indonesia, kami juga berharap Saudara Mayor Cku. Dr. Fani Arya Dharma, SE., MM. dapat melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk memberi sumbangsih yang konstruktif untuk pelaksanaan kolaborasi antara TNI, masyarakat, swasta, akademisi dan media dalam mencapai tujuan pemerintahan yaitu kesejahteraan masyarakat. Kembangkanlah pendekatan disiplin Ilmu Pemerintahan yang Saudara dapatkan selama mengikuti Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam kolaborasi dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ingatlah bahwa dengan pengetahuan dan gelar ini, Saudara kini mengemban tanggung jawab yang berat untuk berkontribusi pada masyarakat dan pemerintahan dengan integritas dan kearifan. Terapkanlah ilmu padi, semakin berisi semakin merunduk, jadilah sosok yang selalu rendah hati dan tidak sombong. Gunakan pengetahuan Saudara untuk memberdayakan dan menginspirasi orang lain, bukan untuk membanggakan diri sendiri.
Turut hadir dalam sidang ini sekaligus Memberikan ucapan selamat, sahabat sahabat Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN Angkatan 11, Orang tua tercinta, istri Tercinta Devina Tresia dan 2 orang anaknya, 1. Alisha Zafira Dharma, 2. Almahyra Angela Dharma., keluarga, dan Sahabat sahabat dari TNI AD yang memberikan ucapan selamat kepada Mayor Cku. Dr. Fani Arya Dharma, SE., MM. atas selesainya ujian sidang Doktor pada hari ini dan Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, S.H., SE., MM. Dan wartawan Aspirasi Publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI., MM., Semoga ilmu yang didapatkan Mayor Cku. Dr. Fani Arya Dharma, SE., MM. bermanfaat untuk masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia Tercinta Aamiin YRA. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)