Oleh : Prof. Dr. Nurliah Nurdin, M.A. Guru Besar Ilmu Politik Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Kementerian Dalam Negeri RI
Pada Kamis, 9 Juli 2026, saya mendapat kehormatan menjadi pembicara dalam forum akademik Master of Public Administration and Transformation (MPAT) di Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), Kuala Lumpur, dengan tema “Safeguarding the National Interest of Malaysia and Indonesia Amid Contemporary Geopolitical Turmoil.” Forum ini menghadirkan saya bersama Prof. Dato’ Dr. Zakaria Haji Ahmad, salah satu akademisi senior Malaysia di bidang hubungan internasional dan keamanan.
Seminar ini tidak hanya dihadiri sivitas akademika UKM, tetapi juga peserta pendidikan militer dari berbagai negara, antara lain Malaysia, Oman, Republik Rakyat Tiongkok, India, Thailand, Turki, dan Amerika Serikat. Kehadiran peserta internasional tersebut menunjukkan bahwa isu geopolitik, ketahanan nasional, dan tata kelola pemerintahan masa depan telah menjadi perhatian bersama lintas negara.
Dalam kesempatan tersebut saya mengangkat tema “Anticipatory Government: Strengthening National Resilience in an Era of Geopolitical and Technological Transformation.” Gagasan utama yang saya sampaikan adalah bahwa perubahan dunia berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan kemampuan sebagian besar pemerintahan untuk beradaptasi. Oleh karena itu, paradigma pemerintahan yang hanya bersifat reaktif tidak lagi memadai. Negara membutuhkan Anticipatory Government, yaitu pemerintahan yang mampu membaca perubahan, mengantisipasi risiko, dan menyiapkan berbagai skenario masa depan sebelum krisis benar-benar terjadi.
Dunia Memasuki Era Ketidakpastian Permanen
Dunia saat ini menghadapi apa yang oleh banyak lembaga internasional disebut sebagai polycrisis, yaitu situasi ketika berbagai krisis terjadi secara bersamaan dan saling memperkuat. Persaingan geopolitik antarnegara besar semakin intensif, revolusi kecerdasan buatan mengubah pola ekonomi dan pasar tenaga kerja, ancaman siber meningkat, perubahan iklim memicu bencana yang lebih ekstrem, sementara gangguan rantai pasok global dan transisi energi menimbulkan tantangan baru bagi stabilitas nasional.
Dalam situasi seperti ini, pemerintah tidak cukup hanya memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi. Pemerintah harus mampu mengidentifikasi sinyal-sinyal awal perubahan, memahami berbagai kemungkinan masa depan, serta menyiapkan kebijakan sebelum risiko berkembang menjadi krisis.
Dengan kata lain, keberhasilan suatu negara pada abad ke-21 akan sangat ditentukan oleh kemampuan mengelola masa depan, bukan hanya mengelola masa kini.
Dari Pemerintahan Reaktif Menuju Anticipatory Government
Perjalanan menuju pemerintahan masa depan dapat dipahami sebagai transformasi bertahap.
Tahap pertama adalah Reactive Government, yaitu pemerintahan yang baru bertindak setelah masalah muncul. Tahap berikutnya adalah Responsive Government, ketika pemerintah mulai merespons lebih cepat terhadap dinamika yang berkembang.
Selanjutnya berkembang menjadi Adaptive Government, yaitu pemerintahan yang mampu menyesuaikan kebijakan secara berkelanjutan sesuai perubahan lingkungan strategis.
Tahap tertinggi adalah Anticipatory Government, yaitu pemerintahan yang secara sistematis melakukan pemindaian lingkungan strategis (environmental scanning), mengembangkan berbagai skenario masa depan, memperkuat kapasitas adaptif, serta mengambil keputusan berdasarkan data, ilmu pengetahuan, dan analisis strategis.
Paradigma ini menempatkan negara bukan sebagai pihak yang selalu mengejar perubahan, melainkan sebagai aktor yang mampu memimpin perubahan.
Lima Pilar Anticipatory Government
Konsep Anticipatory Government dibangun melalui lima dimensi utama.
Pertama, Strategic Foresight, yaitu kemampuan membaca tren global, mengidentifikasi risiko, dan mengembangkan berbagai skenario masa depan.
Kedua, Adaptive Capacity, yaitu kemampuan institusi pemerintahan untuk melakukan penyesuaian kebijakan secara cepat dan tepat.
Ketiga, Collaborative Governance, yaitu kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, akademisi, sektor swasta, masyarakat sipil, dan komunitas internasional.
Keempat, Innovation and Digital Transformation, yaitu pemanfaatan kecerdasan buatan, analitik data, teknologi digital, dan inovasi pelayanan publik untuk mendukung pengambilan keputusan.
Kelima, Institutional Learning, yaitu membangun budaya evaluasi, pembelajaran berkelanjutan, dan perbaikan kebijakan secara sistematis.
Kelima dimensi tersebut membentuk suatu siklus pemerintahan yang selalu belajar, beradaptasi, dan memperbaiki diri sehingga mampu menghadapi ketidakpastian secara lebih efektif.
Mengapa Indonesia Membutuhkan Anticipatory Government?
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang berada di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia menghadapi tantangan yang sangat kompleks.
Persaingan geopolitik di kawasan Indo-Pasifik berpotensi memengaruhi stabilitas kawasan dan kepentingan nasional. Di sisi lain, Indonesia memiliki bonus demografi, sumber daya alam strategis, ekonomi digital yang berkembang pesat, serta posisi penting dalam ASEAN.
Namun peluang tersebut hanya dapat dimanfaatkan apabila pemerintah mampu melakukan antisipasi secara sistematis terhadap perubahan global.
Anticipatory Government menjadi instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan nasional melalui peningkatan kualitas pengambilan keputusan, penguatan koordinasi lintas sektor, percepatan transformasi digital, pembangunan kapasitas birokrasi, dan pengembangan kebijakan berbasis bukti.
Temuan Penelitian Eksekutif Lemhannas RI
Dalam seminar tersebut saya juga memaparkan hasil penelitian yang saya lakukan ketika mengikuti Program Pendidikan Penyiapan dan Pemantapan Pimpinan Nasional (P4N) di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) tahun 2025.
Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan melibatkan pejabat kementerian, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta berbagai institusi strategis.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran mengenai pentingnya strategic foresight mulai berkembang di berbagai institusi pemerintah. Namun demikian, kapasitas antisipatif masih belum merata. Koordinasi antarinstansi, integrasi data, budaya pembelajaran organisasi, serta kemampuan melakukan simulasi skenario masih perlu diperkuat agar pengambilan keputusan lebih adaptif terhadap perubahan global.
Penelitian ini juga diperkuat melalui wawancara dengan para pakar internasional dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Brasil yang menekankan bahwa keberhasilan pemerintahan masa depan sangat ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, kolaborasi lintas sektor, dan kemampuan belajar secara berkelanjutan.
Membangun Ekosistem Anticipatory Government
Penerapan Anticipatory Government tidak cukup dilakukan melalui perubahan prosedur administrasi semata. Yang dibutuhkan adalah pembangunan ekosistem pemerintahan antisipatif.
Ekosistem tersebut mencakup kepemimpinan yang visioner, sistem data nasional yang terintegrasi, pemanfaatan kecerdasan buatan, pusat strategic foresight, laboratorium kebijakan (policy laboratory), peningkatan kapasitas aparatur, serta kemitraan yang erat antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.
Dengan demikian, proses pengambilan kebijakan tidak lagi sekadar menyelesaikan persoalan yang sudah terjadi, tetapi mampu mempersiapkan negara menghadapi berbagai kemungkinan masa depan.
Kolaborasi Regional ASEAN
Sebagai kawasan yang menghadapi tantangan geopolitik yang sama, negara-negara ASEAN memiliki peluang besar untuk membangun kerja sama dalam pengembangan Anticipatory Government.
Kolaborasi dapat dilakukan melalui pertukaran data strategis, pengembangan strategic foresight, tata kelola kecerdasan buatan, keamanan siber, ketahanan iklim, keamanan maritim, hingga penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Dalam konteks tersebut, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat produksi pengetahuan, inovasi kebijakan, dan diplomasi akademik yang mendukung penguatan ketahanan kawasan.
Penutup
Anticipatory Government bukan sekadar konsep administrasi pemerintahan, melainkan paradigma baru dalam menjaga kepentingan nasional di tengah dunia yang semakin tidak pasti.
Pemerintahan yang mampu mengantisipasi perubahan akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam melindungi rakyat, menjaga stabilitas nasional, memperkuat daya saing ekonomi, serta meningkatkan kepercayaan publik.
Sebaliknya, pemerintahan yang hanya bereaksi terhadap krisis akan selalu tertinggal oleh kecepatan perubahan.
Sebagaimana saya sampaikan dalam forum di Universiti Kebangsaan Malaysia, masa depan memang tidak dapat diprediksi secara pasti, tetapi masa depan dapat dipersiapkan melalui kepemimpinan yang visioner, kebijakan berbasis bukti, kolaborasi yang kuat, dan kemampuan belajar secara berkelanjutan. Di era geopolitik dan transformasi teknologi yang semakin kompleks, Anticipatory Government bukan lagi sebuah pilihan, melainkan sebuah kebutuhan strategis bagi Indonesia untuk memperkuat ketahanan nasional dan memastikan keberlanjutan pembangunan bagi generasi mendatang.
