Jakarta, aspirasipublik.com – Koalisi Peduli Indonesia (KPI) secara tegas mengecam keras aksi kericuhan dan kekerasan brutal yang terjadi di Jalan Pejompongan Raya, Jakarta Pusat, pada Kamis, (27/8/2026) malam. Insiden tersebut merenggut nyawa seorang warga lansia pedagang cermin bernama Bambang Setiyawan (59), warga Bendungan Hilir, serta melukai seorang pelajar hingga babak belur.
Bambang Setiyawan tewas di tempat akibat diduga dianiaya oleh sekelompok orang perusuh yang menyusup ke wilayah Pejompongan Raya pasca-aksi demonstrasi di Gedung DPR RI. KPI menilai tindakan beringas tersebut sebagai bentuk kejahatan jalanan murni yang tidak bisa ditoleransi dan mencederai rasa kemanusiaan.
KPI mendesak Polda Metro Jaya agar segera menangkap para pelaku serta mengungkap penyebab pasti kematian korban secara transparan berbasis bukti ilmiah dan medis. Dugaan kuat adanya aksi pengeroyokan oleh kelompok perusuh ini harus dibuktikan secara objektif melalui proses hukum yang akuntabel.
“Kami meminta Polda Metro Jaya mengungkap secara terang apa yang sebenarnya terjadi. Penyebab kematian harus dipastikan berdasarkan fakta, bukti, keterangan saksi, serta hasil pemeriksaan medis,” ujar Ketua Umum Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Ahmad Fauzi, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Jumat, (28/8/2026).
Dalam penanganannya, KPI meminta aparat kepolisian untuk bekerja secara profesional dengan menelusuri rekaman CCTV, dokumentasi video di lokasi kejadian, serta mengumpulkan keterangan dari masyarakat di sekitar Pejompongan. Polisi didesak untuk tidak ragu menyeret siapa pun yang terlibat dalam penganiayaan berujung maut tersebut ke meja hijau tanpa kompromi.
Menurut KPI, situasi pasca-demonstrasi di sekitar Gedung DPR RI tidak boleh menjadi celah bagi kelompok perusuh untuk melakukan tindakan kekerasan yang merenggut nyawa dan mencederai warga sipil. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan serta kepastian hukum yang adil.
Selain itu, KPI mendorong Polda Metro Jaya untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara terbuka dan proporsional kepada publik. Langkah tersebut dinilai sangat penting guna mencegah munculnya informasi yang tidak terverifikasi serta menjaga situasi keamanan tetap kondusif.
KPI menyatakan akan terus memantau perkembangan kasus ini secara ketat untuk memastikan proses hukum berjalan objektif dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya. (Hilman)
