
Jakarta, aspirasipublik.com – Memperingati hari sawit Naional yang dicanangkan setiap tanggal 18 Nopember, bertepatan pada Hari Rabu, Tanggal 18 Nopember 2026 Hari Sawit Nasional ke 115 Tahun Sawit Indonesia. Indonesia Labour on Palm Oil Conference (ILAPOC) melaksanakana kegiatan 1st Indonesia Labour on Palm Oil Conference (ILaPOC) 2026 dengan Tema: Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai Pilar Sawit Berkelanjutan: No Social Security, No Sustainability. Di hotel Ashley Tanah Abang – Jakarta Pusat. Pukul 12:00. s/d Selesai. Kegiatan ini dihadiri puluhan peserta, dari perbankan, BPJS Ketenagakerjaan, Serikat Buruh dan perwakilan pekerja sawit seluruh Indonesia.

Sumarjono Saragih Dewan pengawas BPJS Ketenagakerjaan dikenal sangat aktif membangun sektor ketenagakerjaan di kelapa sawit melalui serangkaian inisiatif antara lain WISPO (Worker Initiatives for Sustainable Palm Oil) dan berperan dalam pendirian Jaringan Ketenagakerjaan Sawit Berkelanjutan (JAGASAWITAN) hasil kolaborasi antara Jejaring Serikat Pekerja/Serikat Buruh Sawit Indonesia (JAPBUSI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Dan pada kegiatan kali ini Sumarjono Saragih membahas perlindungan pekerja sebagai bagian dari keberlanjutan industri kelapa sawit. Tiga sudut pandang disampaikan: jaminan sosial bagi pekerja formal dan informal, penguatan ketahanan keuangan melalui ekosistem perbankan dan koperasi, serta perlindungan dan pemberdayaan pekerja perempuan melalui Women of Working Group (WoW) Wilmar.
Pokok diskusinya adalah memperluas perlindungan agar menjangkau pekerja harian lepas, pekerja mandiri, dan keluarga pekerja, sekaligus memperkuat mekanisme pelaksanaannya di tingkat perusahaan dan komunitas.
Adapun paparan yang disampaiakan oleh Sigit Prihatmoko terkait penguatan ketahanan keuangan melalui ekosistem perbankan dan koperasi mengusulkan ekosistem perlindungan dalam tiga lapis yang saling melengkapi. Pertama, perlindungan sosial dasar yang disediakan melalui program pemerintah. Kedua, akses dan literasi keuangan yang membantu pekerja mengelola pendapatan. Ketiga, tabungan darurat dan pembiayaan produktif agar pekerja lebih siap menghadapi guncangan tanpa bergantung pada pinjaman berisiko tinggi.

Koperasi karyawan dapat menjadi penghubung antara pekerja, bank, dan program jaminan sosial. Dukungan perbankan, termasuk layanan digital, dapat membantu tata kelola koperasi, pencatatan transaksi, edukasi keuangan, dan pengumpulan iuran. Koperasi yang dikelola secara lebih transparan juga berpotensi menjadi saluran dukungan keuangan untuk kebutuhan keluarga yang tidak tercakup oleh manfaat jaminan sosial, seperti pendidikan atau kebutuhan mendesak. Kolaborasi ini diharapkan memperkuat kesejahteraan dan produktivitas pekerja.
Hendra Nopriansah Deputi Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan menekankan pentingnya perlindungan bagi pekerja bukan penerima upah dan pekerja harian lepas. Jaminan sosial dipaparkan sebagai penyangga ketika pekerja mengalami kecelakaan kerja, meninggal dunia, atau kehilangan kemampuan bekerja, sehingga risiko tidak sepenuhnya ditanggung keluarga. Manfaat yang disebut dalam sesi mencakup santunan, dukungan selama masa pemulihan, dan beasiswa bagi anak peserta yang memenuhi ketentuan.
Perluasan kepesertaan dapat ditempuh melalui beberapa jalur: dukungan pemerintah daerah, program tanggung jawab sosial perusahaan, pembayaran iuran bagi pekerja atau keluarga pekerja, serta agen dan komunitas yang membantu edukasi dan pendaftaran. Pembicara juga mengingatkan bahwa pekerja harian lepas yang dipekerjakan perusahaan wajib memperoleh perlindungan sesuai ketentuan. Pendaftaran dan pembayaran perlu dibuat lebih mudah dipantau agar dukungan perusahaan maupun mitra lokal berjalan tertib.
Herlina Ginting Wilmar Women of Working Group menyampaikan suara dan perlindungan pekerja Perempuan.
Perwakilan Wilmar menjelaskan peran Women of Working Group sebagai wadah formal yang mengangkat aspirasi pekerja perempuan dari tingkat lapangan hingga organisasi perusahaan. Komite ini mendorong perubahan dari sekadar perlindungan menuju pemberdayaan: pekerja perempuan didorong untuk memahami hak, menyampaikan masalah, dan berpartisipasi lebih bermakna di tempat kerja.
Fokus kerja WoW mencakup edukasi tentang hak dan kewajiban, pencegahan pelecehan, diskriminasi, dan eksploitasi, serta pendampingan ketika pekerja menghadapi perlakuan yang tidak adil. Komite juga menjadi jembatan agar masalah yang sering tersembunyi di tingkat lokal dapat disampaikan kepada pihak yang berwenang dan ditangani. Paparan menekankan bahwa edukasi dan budaya kerja yang aman perlu melibatkan seluruh pekerja, termasuk laki-laki, sementara WoW memberi perhatian khusus pada pengalaman dan kebutuhan pekerja perempuan.
Dalam sesi diskusi dan tanya jawab terdapat beberapa isu diantaranya :
- Perlindungan pekerja harian lepas dan pekerja informal perlu menjadi perhatian bersama BPJS Ketenagakerjaan, perusahaan, pemerintah daerah, serikat pekerja, dan komunitas.
- Perusahaan dapat membantu memperluas cakupan melalui pendaftaran pekerja yang menjadi tanggung jawabnya dan, melalui program sosial, mendukung perlindungan masyarakat sekitar atau keluarga pekerja.
- Koperasi dan agen komunitas dapat membantu edukasi, pendaftaran, pembayaran iuran, serta penguatan literasi keuangan apabila didukung tata kelola dan mekanisme digital yang memadai.
- Komite perempuan berperan mengangkat laporan, mendampingi pekerja, dan memperkuat pencegahan pelecehan serta diskriminasi di lingkungan kerja.
Keberlanjutan industri kelapa sawit berkaitan erat dengan perlindungan sosial, ketahanan ekonomi, dan lingkungan kerja yang inklusif. Jaminan sosial memberi perlindungan dasar; literasi keuangan dan koperasi memperkuat kemampuan pekerja menghadapi kebutuhan sehari-hari; sedangkan Women of Working Group membantu memastikan suara dan hak pekerja perempuan diperhatikan. Dampak yang lebih luas memerlukan kolaborasi berkelanjutan serta jalur kepesertaan yang mudah diakses oleh pekerja formal, informal, dan harian lepas. (Obe)




