
Jakarta, aspirasipublik.com – Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor (GERTAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menuntaskan penyidikan serta melimpahkan berkas perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tanah di Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, ke pengadilan. Kasus yang melibatkan Perumda Pembangunan Sarana Jaya (PPSJ) dan pihak swasta pada periode 2019–2020 ini telah merugikan keuangan negara hingga mencapai sekitar Rp 223,8 miliar.
GERTAK menilai, skala kerugian negara yang sangat besar dan modus operandi yang terstruktur dalam proyek seluas 12,3 hektare tersebut menunjukkan adanya praktik mafia tanah dan permufakatan jahat yang tidak mungkin hanya berhenti pada aktor-aktor lapangan.
“Pengubahan skema kerja sama operasi (KSO) menjadi transaksi beli-putus dengan harga yang di-mark-up jauh di atas harga pasar, serta pengabaian kajian teknis dan penilaian Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) independen, adalah bukti nyata penyalahgunaan wewenang secara sistematis. KPK tidak boleh berhenti pada lima tersangka yang sudah ditetapkan sebelumnya. Semua pihak yang ikut menikmati aliran dana maupun pemberi persetujuan di balik layar harus diusut tuntas,” tegas Ketua Umum GERTAK, Ahmad Fauzi dalam keterangannya kepada Wartawan di Jakarta, Sabtu, (21/11/2026).
Sebagaimana diketahui, dalam perkara ini KPK telah menetapkan lima orang tersangka dari unsur direksi Perumda Pembangunan Sarana Jaya dan petinggi PT Totalindo Eka Persada (TEP), serta melakukan penyitaan sejumlah aset terkait.
Namun, Kami memandang proses penegakan hukum harus terus dikawal oleh elemen masyarakat secara ketat agar tidak jalan di tempat dan seluruh kerugian keuangan daerah DKI Jakarta dapat dipulihkan secara maksimal (Asset Recovery).
Adapun Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor Menyampaikan Tuntutan Kepada KPK Sebagai Berikut:
1. Usut Tuntas Aktor Intelektual. Mendesak KPK mendalami peran pihak-pihak lain, termasuk oknum pejabat maupun pihak swasta terkait yang turut memfasilitasi, menyetujui, atau menerima aliran dana suap dan fasilitas dalam pengadaan lahan Rorotan.
2. Percepat Pelimpahan Berkas Perkara. Meminta KPK segera merampungkan berkas penyidikan para tersangka agar proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dapat segera digelar secara terbuka dan transparan.
3. Maksimalkan Pemulihan Aset (Asset Recovery). Mendorong KPK untuk terus melacak dan menyita seluruh aset hasil tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucian uang (TPPU) guna mengembalikan kerugian negara sebesar Rp223,8 miliar.
4. Transparansi Penanganan Perkara. Meminta KPK membuka perkembangan penyidikan secara berkala kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas dan pencegahan terhadap potensi intervensi politik maupun hukum.
“Kami berkomitmen untuk terus mengawal jalannya proses hukum kasus korupsi pengadaan lahan Rorotan Jakarta Utara ini hingga seluruh aktor koruptor mendapatkan hukuman yang setimpal demi tegaknya keadilan dan tata kelola pemerintahan yang bersih,” pungkas Ahmad Fauzi.(Hilman)




