May 16, 2022

Disinyalir Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa & Dinas Perumahan DKI Jakarta Sarang KKN dan Korupsi

5 min read

Keterangan: Dinding Yang Berloban Dan Pengecatan Tidak Kerjakan

Jakarta, aspirasipublik.com – Meyakinkan bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah lokal, tapi merupakan penomena Internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat dan ekonomi yang menjadi kerja sama Internasional untuk mencegah dan mengendalikanya sangat penting.  Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Lembaran Negara no. 32   TentangPengesahan United Nations Convention Againts orruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Anti Korupsi, 2003 )Pasal 13 Partisipasi Masyarakat, Ayat 1. B. Mengusahakan agar publik memiliki Akses yang efektif pada Informasi

Melakukan Kegiatan Informasi Publik yang menimbulkan Sikap NON-TOLERANSI TERHADAP KORUPSI, Serta Pendidikan Publik, Meliputi Kurikulum Sekolah dan Universitas. C. Menghormati, Mendorong dan melindungi kebebasan untuk mencari, menerima, mempublikasikan, dan menyebar Luaskan Informasi Tentang Korupsi Kebebasan itu dapat di Kenakan pembatasan tertentu, akan tetapi sejauh yang di tetapkan oleh Undang-Undang.  Ayat 2. Jika Perlu Melapor Tampa Nama,

Buruknya kualitas pekerjaan pada Kegiatan: Pelaksanaan Fisik Perbaikan Rumah Susun Provinsi DKI Jakarta Program: Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun Nilai HPS Paket: Rp. 108. 429. 694. 357,- Pemenang: PT. KARYA BISA, Alamat: Jl. Gedung Menara Sudirman Lt.B-1 Jl. Jend.Sudirman Kav. 60 Jakarta Selatan 12190 NPWP: 01.304.084.5-062.000 Penawaran: Rp. 92. 998. 581. 000,- Harga Penawaran: Rp. 92.776.846.853,22,-(sembilan puluh dua milyar tujuh ratus  Terkoreksi tujuh puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam  ribu delapan ratus lima puluh tiga koma dua puluh dua rupiah), Lokasi:  Jakarta Tahun Anggaran: 2016 Kode Lelang: 31102127.

Dari 138 orang tenaga ahli dan tenaga terapil patut di duga 57 tidak terdaftar di LPJK (Palsu) Seperti halnya terdapat jabatan  direktur utama jadi tenaga ahli di perusaahaan lain seperti, Ir. JANNUS ERSON SIMANJUNTAK Adalah Direktur Utama PT. Haposindo Omega Penta menjabat jadi tenaga ahli di PT. Karya Bisa dan tenaga Ahli Tehnik Elektrikal Hasil dari penelusuran RSS ICC 800 lewat QR & Bercode sejumlah tenaga ahli dan tenaga terapil tidak di temukan/ Tidak terdafta di LPJK (diduga Palsu) di antaranya: Dari hasil pemeriksaan / audit badan pemeriksa keuang (BPK DKI ) terjadi kerugian keuangan negara dengan denda keterlambatan sebesar  Rp. 1.763.156.608,36,- (Satu Milyar Tujuh Ratus enam Puluh Tiga Juta seratus lima puluh enam ribu enam ratus delapan koma tiga puluh enam rupiah), sehingga muncul sebuah pertanyaan apakah pengembalian kerugian keuangan negara menghilangkan unsur pidananya?

Bahwa putusan penetapan pemenang lelang sampai penandatangan kontrak menurut Ketua LSM Caraka cacat hukum yang berpotensi merugikan pihak lain dan/atau Keuangan Negara. Potensi kerugian tersebut atas dasar pihak lain dan/atau penyedia barang/jasa yang layak mendapatkan jika menjadi pelaksana pekerjaan/kegiatan tersebut dan potensi kerugian Negara atas segala biaya administrasi dan honorarium Panitia Pengadaan dalam rangka penyiapan dokumen penawaran yang selalu dibebankan dalam anggaran APBD/APBN. Hal ini di sebabkan karena persyaratan kualifikasi yang di minta.

Karena menurutnya tidak mungkin terjadi korupsi pada perbuatan yang sifatnya semata-mata pelanggaran administrasi maupun bersifat pelanggaran hubungan keperdataan saja. Pelanggaran administrasi dipertanggungjawabkan secara administrasi, dan sifat melawan hukum korupsi hanya bisa terjadi yang dimulai pada pelanggaran prosedur adminstrasi yang disengaja dengan kesadaran merugikan keuangan negara dilakukan dengan perbuatan memperkaya diri atau dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana jabatan.

Tiga unsur inilah suatu pelanggaran prosedur yang disengaja dan/atau tidak disengaja yang nyata – nyata merugikan keuangan negara dilakukan dengan memperkaya atau menyalahgunakan kewenangan, sarana atau kesempatan jabatan, sifatnya kumulatif, sebagai syarat terbentuknya pertanggungjawaban pidana korupsi. Yang tertuang pada kita hukum pidana tentang Pemalsuan Surat, KUHP pasal 263:

  1. Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatuhak dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak di palsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana paling lama enam tahun;
    1. Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian;

Pemalsuan Surat, KUHP pasal 264:

  • Pemalsuansurat diancam dengan pidana paling lama delapan tahun, jika dilakukan terhadap:
  • Akta-akta otentik;
    • Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat pertama, yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian; Patut di duga Telah terjadi tindak pidana terhadap: Pasal 2 Undang-undang No. 31 tahun 1999 (Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, Dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Patut diduga telah terjadi tindak pidana terhadap undang-undang Pasal 1 no, 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang dimaksud dengan “Praktek Monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum

pasal 22; Pelaku usaha di larang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur pemenang

ternder.

Bahwa dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Aparatur Negara dan/ atau Panitia melaksanakan serangkaian kegiatan yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai selesainya seluruh kegiatan tersebut guna memperoleh hasil yang maksimal dan optimal dari Pengadaan Barang/Jasa. Selain itu Aparatur Negara dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa senantiasa patuh pada hukum dan tunduk dan taat pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalam pelaksanaan telah sesuai dengan maksud dan tujuan diadakannya Pengadaan Barang/Jasa.

Dengan dilaksanakannya proses pengadaan dengan sistem lelang cepat di sini terindikasi patut diduga telah terjadi manipulasi, penyalahgunaan wewenang dan terjadi persengkongkolan antara Kuasa Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia yang sudah memiliki kualifikasi yang di persyaratkan. Dimana dalam pekerjaan Konstruksi ini, yang mengakibatkan terjadinya Praktek Monopoli/Persaingan Usaha Tidak Sehat. kami tetap menjunjung dan menghormati “Azas Praduga Tak Bersalah” ucap Ketua LSM Caraka Kepada awaka media belum lama ini. (Oberlin)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.