Perkuat peran APIP Daerah, Itjen Kemendagri gelar Sosialisasi SE Mendagri tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Jakarta, aspirasipublik.com – Aparat Pengawas Intern Pemetintah (APIP) Khususnya pada pemerintahan daerah memegang peranan yang cukup penting dalam memastikan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan rencana keuangan daerah telah disusun sesuai dengan kaidah serta bermanfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah. Hal tersebut mendasari Menteri Dalam Negeri menerbitkan Surat Edaran Nomor 700/3153/SJ tanggal 27 Mei 2021 tentang Reviu APIP atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah sebagai pedoman bagi APIP daerah (Inspektorat:Red) untuk melaksanakan fungsi memberikan keyakinan terbatas atas penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Untuk memberikan penyamaan persepsi terhadap teknis pelaksanaan reviu tersebut, Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menggelar sosialisasi dalam bentuk Seminar Online (Webinar). Webinar berjudul Reviu APIP atas Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Rencana Keuangan Daerah Tahun 2022 tersebut dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2021 dengan Keynote Speaker Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri Dr. Tumpak Haposan Simanjuntak, MAM CRGP, QGIA, CFrA, CGCAE. Turut hadir sebagai Narasumber Dr. A, Damenta, Mag.rer.publ, CGCAE (Inspektur II Itjen Kemendagri), Drs. Arsan Latif, M,Si, QIA, CGCAE (Inspektur IV Itjen Kemendagri) serta Moderator Muhammad Rivai Seknun (Perencana Ahli Muda Itjen Kemendagri).

Dalam sambutannya, Irjen Kemendagri menyampaikan bahwa esensi dari Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tersebut merupakan tindak lanjut dari ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan. Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa peran APIP daerah tersebut sesuai dengan arahan Bapak Presiden RI Jokowi pada Rapat Koordinasi Kepala Daerah. “sesuai arahan Bapak Presiden, agar seluruh kepala daerah selalu melakukan perbaikan perencanaan dan anggaran daerah secara continue. Jika proses reviu tidak benar maka dokumen perencanaan penganggaran juga bisa jadi tidak benar” ungkap Tumpak.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh para Narasumber pertama Inspektur II Itjen Kemendagri tentang Pedoman Reviu Dokumen Perencanaan Daerah, dilanjutkan Narasumber kedua Inspektur IV Itjen Kemendagri tentang Pedoman Reviu Dokumen Perencanaan Anggaran,  serta Diskusi dan penjelasan teknis kertas kerja reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah yang disampaikan oleh Dr. Royadi (PPUPD Ahli Madya Itjen Kemendagri) dan Wiratmoko (Auditor Ahli Madya Itjen Kemendagri). JSRW

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *