Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.IP. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ke 158 dengan Predikat Sangat Memuaskan

Jakarta, aspirasipublik.com – Pada hari ini Selasa, 12 April 2022, atas izin dan perkenan Allah SWT, seluruh jajaran penyelenggara Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri berhasil mengantar Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.IP. menjadi Doktor Ilmu Pemerintahan ke 158 dengan pridikat sangat memuaskan dengan judul disertasi Implementasi Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung”. Ujian Promosi Doktor yang dipimpin langsung oleh Direktur Pasca Sarjana Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si.dan didampingi ketua Prodi Pascasarjana Dr. Mansyur Achmad, M.Si., Mewakili atas nama rektor IPDN Dr. Hadi Prabowo, MM., dengan tetap melakukan protokol kesehatan, semua penguji dan promotor ada yang melalui daring dan hadir langsung, Komisi Promotor yang terdiri atas :1. Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A., Ph.D. (Promotor)., 2. Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, MA (Co-Promotor)., 3.Dr. Megandaru W. Kawuryan, M.Si (Co-Promotor).,

Penelaah dan Penguji yang terdiri atas:1. Dr. Hadi Prabowo, MM. (Rektor IPDN)., 2. Prof. Dr. H. Wirman Syafri, M.Si. (Direktur Pascasarjana IPDN)., 3. Prof. Dr. Sadu Wasistiono, MS., 4. Prof. Dr. Fernandes Simangunsong, S.STP., M.Si., 5. Prof. Dr. Muh. Nur Sadik, MPM., 6. Dr. Mansyur Achmad, M.Si. (Kapprodi Pascasarjana)., 7. Dr. Ir. Dedeh Maryani, MM., 8. Dr. M. Irwan Tahir, AP., M.Si.,

Riwayat singkat Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.IP., dilahirkan di Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung 06 Oktober 1986 anak Kedua dari 3 (Tiga) bersaudara, Ayah, almarhum Gustam, SH dan Ibu, Hertati Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.IP., suami dari Medias Imroni, SKM, M.Kes.,  dan dikaruniai 2 orang putra :1.Arsyad Alvaro Thamrin., 2.Asta Alindra Thamrin.,

Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.IP.  memulai pendidikan formal di SD Negeri 1 Sukabumi, Tahun 1998, SMP Negeri 1 Bandar Lampung, Tahun 2001 dan SMA Negeri 3 Bandar Lampung, Tahun 2004. Melanjutkan pendidikan untuk mendapatkan Ilmu Pemerintahan pada Sekolah tinggi Pemerintahan Dalam Ngeri (STPDN) yang saat ini menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2008, dan menyelesaikan S2 Magister Ilmu Pemerintahan (MIP) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Universitas Lampung (UNILA) Tahun 2011.

Pengalaman bekerja di Pemerintahan dimulai sejak Lulus dari STPDN Agustus 2008 di Pemerintah Provinsi Lampung, sebagai Pelaksana pada Dinas Kominfo Provinsi Lampung. Tahun 2009 pindah bekerja ke Kabupaten Way Kanan. Kurun waktu Tahun 2009 sampai dengan tahun 2020 menjabat sebagai Sekretaris Kelurahan, Kasubbag Umum kecamatan, Kasi industri, Kasubbag pertanahan, Sekretaris Kecamatan, Camat, Kabag Organisasi dan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi. Sejak Tahun 2021 sebagai Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Way Kanan.

Disertasi  Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.IP. yang berjudul  “Implementasi Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung” dengan menggunakan teori  Implementasi Kebijakan dari Hamdi (2014), Determinan Implementasi Kebijakan dari Hamdi (2014)  dan teori Pelimpahan Kewenangan dari Wasistiono (2000) sebagai pisau analisis untuk  menganalisis masalah Implementasi Kebijakan mengenai Pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat, menemukan faktor pendukung dan faktor penghambat implementasi kebijakan, determinan mempengaruhi Implementasi Pelimpahan Kewenangan, menemukan solusi mengatasi faktor penghambat dan menemukan model Implementasi Pelimpahan Kewenangan dari Bupati kepada camat di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kabupaten Way kanan Provinsi Lampung.

Dengan memadukan secara harmoni unsur-unsur Implementasi kebijakan Hamdi, yaitu: Produktivitas, Linearitas, dan efisiensi serta deterninan Implementasi kebijakan Substansi Kebijakan, Perilaku Tugas Pelaksana, Interaksi Jejaring Kerja, Partisipasi Kelompok Sasaran dan Sumberdaya didukung Teori pelimpahan kewenangan Wasistiono akan mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kabupaten Way kanan Provinsi Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penyajian deskriptif melalui pendekatan eksploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Sedangkan pengolahan dan analisa data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi, untuk pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi. Lokasi penelitian di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.IP., telah berhasil mengungkap hal-hal sebagai berikut:

1. Implementasi Kebijakan terkait pelimpahan kewenangan dari Bupati Kepada camat di Kabupaten Way Kanan Provinsi Lampung masih minim, belum sepenuhnya memenuhi unsur-unsur implementasi Kebijakan teori hamdi yakni Produktivitas, Linearitas, dan efisiensi. Minimnya implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan berdampak tidak optimalnya pelayanan kepada masyarakat di kabupaten way Kanan Provinsi Lampung. Efektivitas opersionalisasi dari 3 unsur implementasi kebijakan Produktivitas, Linearitas, dan efisiensi yang didukung oleh kepemimpinan dan kebijakan Bupati akan dapat menciptakan harmoni dalam optimalisasi Pelayanan publik yang efektif dan efisien di Kabupaten Way kanan Provinsi Lampung.
   1. Determinan implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat  yang mempengaruhi keberhasilan dan ketidakberhasilan Implementasi pelimpahan Kewenangan  dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Way Kanan dilihat dari 1) substansi kebijakan, (1) Konsistensi derivasi isi/spesifikasi kebijakan (2) Keselaran isi kebijakan dengan kebijakan lain. 2) Interaksi jejaring  kerja. Hamdi dalam teori implementasi kebijakan menyatakan bahwa sub tema interaksi jejaring kerja dalam penelitian ini ada adalah Kerja sama antarpelaksana, kecamatan di Kabupaten Way Kanan telah aktif bekerjasama berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak internal dalam hal ini UPT yang ada dikecamtan maupun dengan pihak eksternal seperti bappeda,organisasi dan Dinas PMPK, serta masyarakat dan pelaku usaha. 3) Partisipasi Kelompok Sasaran Kekuatan Pemerintahanterletak pada kewenangan membuat peraturan, kekuasaan untuk memerintah seluruh OPD, memiliki struktur organisasi yang teratur, memiliki manajemen, Seluruhnya dapat dikerahkan dan didayagunakan untuk mencapai tujuan yang diharapkan dan 4) Sumberdaya yang perlu dilakukan optimalisasi yakni (1) Kecukupan dana(2) Ketersediaan pelaksana (3) Kecukupan peralatan(4) Ketersediaan informasi (5) Ketapatan teknologi. Solusi untuk mengatasi faktor determinan implementasi kebijakan dalam pelimpahan kewenangan Bupati kepad camat adalah Bupati menerbitkan Peraturan Bupati mengenai pedoman umum pendelegasian kewenangan dari Bupati kepada camat Keputusan Bupati sehingga terbentuk Keputusan Bupati tentang pendelegasian wewenang dari Bupati kepada camat.
   2. Dalam Penelitian dikembangkan model pelimpahan kewenangan dari Bupati kepada camat, yaitu Model Keinginan politik Bupati untuk mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintahan kepada Camat dan Model Kemauan politik Bupati untuk menjadikan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yaitu mengoptimalkan 12 indikator Pelimpahan Wewenang. Dua belas indikator Pelimpahan Wewenang yang dimaksud adalah berikut : (1) Kewenangan di bidang pengoordinasian, (2) Kewenangan di bidang pengawasan, (3) Kewenangan di bidang perizinan, (4) Pelayanan perizinan, (5) Pelayanan pendidikan, (6) Pelayanan kesehatan, (7) Perencanaan teknis pekerjaan fisik, (8) Pelaksanaan teknis pekerjaan fisik, (9) Pengawasan teknis pekerjaan fisik, (10) Dukungan personil, (11) Dukungan peralatan, (12) Dukungan anggaran. yang didorong adanya kepentingan bersama, didukung teknologi informasi yang terintegrasi untuk mencapai tujuan bersama serta dipadukan dengan peraturan pemerintahan memenuhi prinsip implementasi kebijakan Produktivitas, Linearitas, dan efisiensi
   3. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan tentang pentingnya membangun Komitmen menjadikan camat sebagai pusat pelayanan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya didaerah yang memiliki luas wilayah besar.

Nasehat Akademik yang disampaikan oleh promotor Prof. Muchlis Hamdi, M.P.A,. Ph.D. kepada Dr. Arie Anthony Thamrin, S.STP., M.IP., dengan prestasi studi ini serta dengan ilmu yang Saudara dapatkan selama mengikuti pendidikan pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, mulai saat ini Saudara dihadapkan pada tantangan yang lebih besar sekaligus tuntutan profesi yang lebih berat, Saudara akan melalui langkah panjang di dunia keilmuan untuk mendharma baktikan ilmu pemerintahan untuk kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.  Kami berharap sekaligus berpesan kepada Saudara agar dapat membuktikan  segenap kemampuan profesional Saudara diberbagai bidang  dan berperan aktif dalam pengembangan ilmu pemerintahan pada khususnya. Jauhkanlah rasa bangga yang berlebihan, namun sebaliknya gunakanlah prinsip padi, semakin berisi semakin merunduk. Jadilah insan profesional yang selalu bertaqwa dan selalu bermanfaat bagi orang lain. (Oberlian sinaga @JSRW)