
Jakarta, aspirasipublik.com – Rabu, 27 September 2023, berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang program pasca sarjana Doktoral IPDN di lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri jakarta, Ibu Dr. Deti Mulyati, SH., MH., CN. Wakil Rektor Bidang Kerjasama mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak Prof .Dr. Drs. H.Hadi Prabowo, MM. Siang ini memutuskan hasil sidang promosi Doktor bahwasanya atas nama Dr.Sadri, S.PdI, M.Pd. Kepala Sub bagian Sarana Prasarana BPSDM Kementerian Dalam Negeri, Setelah mempertahankan Disertasinya dihadapan promotor dan penguji selama tiga jam akhirnya Berhak dan dapat Meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ke 236 dengan predikat sangat Memuaskan, dengan judul Disertasi
“Efektivitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Terorisme di Indonesia”
Dengan Tim Promotor terdiri atas: 1. Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H., M.Si., 2. Dr. Yana Syahyana, S.H., M.H., 3. Dr. Romly Asyad, S.H., M.H.
Tim Penguji/Penelaah yang terdiri atas: 1. Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M.Rektor IPDN yang diwakilkan oleh Ibu Dr. Deti Mulyati., SH., MH., CN. Wakil Rektor Bidang Kerjasama mewakili atas nama Rektor IPDN sekaligus sebagai pimpinan sidang, 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si. (Dir Pasca sarjana IPDN)., 3. Prof. Dr. Drs. Ermaya Suradinata, S.H., M.H., M.S., 4. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si. (Kap prodi program Doktoral IPDN)., 5. Prof. Dr. Triyuni Soemartono, M.M. (Penguji eksternal)., 6. Dr. Ahmad Averus, M.Si. (Sek Kap Prodi program Doktoral IPDN).
Riwayat singkat Dr. Sadri, S.PdI, M.Pd. dilahirkan di Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah, pada tanggal 10 Juli 1980, dari Bapak (Alm) Ali Rieoh dan Ibu Khadidja (Almh), Dr. Sadri, S.PdI, M.Pd. merupakan suami dari Ibu Sulitiyani, S.Pd.
Pendidikan formal Sekolah Dasar diselesaikan di SDN 02 Bunobogu lulus tahun 1991 SMPN 01 Bunobogu lulus tahun 1994 SLTA 01 Bunobogu lulus tahun 1997 Memperoleh gelar Sarjana dari Unismuh Palu tahun 2002 dan Memperoleh gelar Magister dari Universitas Uhamka tahun 2014 dan pada tahun 2019 memasuki Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Karir Dr. Sadri, S.PdI, M.Pd dalam dunia kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dimulai sejak tahun 2017 dengan riwayat sebagai berikut: Calon Pegawai Negeri Sipil, tahun 2017, Pegawai Negeri Sipil, tahun 2017, Kepala Perwakilan Pemerintah Kota Palu di Jakarta,Kepala Sub Bagian Tu Pimpinan BPSDM Kementerian Dalam Negeri.,Plt. Kepala Bagian Umum BPSDM Kemendagri, Kepala Subbagian Sarana Prasarana BPSDM Kementerian Dalam Negeri.
Disertasi Dr. Sadri, S.PdI, M.Pd yang berjudul: Efektivitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Melaksanakan Fungsi Pencegahan Terorisme di Indonesia, secara konseptual terinspirasi dari isu penting bahwa perlunya BNPT meningkatkan efektivitasnya dalam melaksanakan fungsi pencegahan. Berangkat dari isu penting itulah maka menurut hemat kami masalah ini aktual untuk diteliti dan relevan dengan bidang yang ditekuni promovendus yang mendalami bidang ilmu pemerintahan yaitu Pelayanan, Pelindungan dan Penegakan Hukum. Isu penting tersebut juga relevan untuk menjadi salah satu isu efektivitas BNPT.Desain Penelitian: menggunakan metode penelitian kualitatif Deskriptif yang dikembangkan dengan metode Triangulasi.
Hasil Penelitian didapat sebagai berikut:
- Efektivitas Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dalam Pelaksanakan Fungsi Pencegahan Terorisme di Indonesia.
Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dalam melaksanakan fungsi pencegahan terorisme sudah efektif namun belum optimal. Artinya, kemampuan organisasional BNPT perlu ditingkatkan dan diperluas untuk mewujudkan upaya nasional penanggulangan radikalisme dan terorisme yang efektif. Salah satu upaya yang sangat diperlukan secara nasional untuk mengatasi fenomena terorisme yang dapat melemahkan penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 adalah pelaksanaan fungsi pencegahan radikalisme. Pelaksanaan fungsi pencegahan radikalisme ini harus didasarkan pada Analisis Perspektif Masalah Radikalisme.
- Model Penanggulangan Terorisme oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Model yang tersusun dari pembahasan efektivitas BNPT dalam melaksanakan fungsi pencegahan terorisme adalah Model Nasional Pembinaan Toleransi dengan definisi: Model Nasional Pembinaan Toleransi adalah kebijakan penataan dan penguatan kerukunan hidup beragama dan kerukunan antar umat beragama yang berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang- Undang Dasar 1945 yang meliputi kebijakan penataan kerukunan hidup beragama dan kebijakan penguatan kerukunan antar umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dari definisi model tersusun dua dimensi kebijakan: (1) Kebijakan penataan kerukunan hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan (2) Kebijakan penguatan kerukunan antar umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Deskripsi dua dimensi kebijakan tersebut adalah berikut:
Pertama: Kebijakan penataan kerukunan hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah pengaturan tatanan kehidupan sosial kemasyarakatan yang terlindungi dan merasa aman dalam melaksanakan peribadatan menurut agama atau keyakinan masing-masing warga masyarakat serta setiap warga masyarakat berupaya mewujudkan kerukunan dan ketentraman dalam kehidupan bersama yang silih asah, silih asih, silih asuh dan silih wangi.
Kedua: Kebijakan penguatan kerukunan antar umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah pembinaan dan pemberdayaan pola kehidupan sosial kemasyarakatan serta pengarahan perilaku sosial yang kondusif bagi setiap individu atau kelompok untuk mengembangkan diri dan memenuhi kebutuhannya serta berupaya mewujudkan kerukunan antar umat beragama dengan saling menghargai perbedaan dan mengakui keberagaman masyarakat Indonesia sebagai suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa.
Nasehat akademik yang disampaikan oleh Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H., M.Si., kepada Dr. Sadri, S.PdI, M.Pd , saudara telah berhasil mencapai prestasi akademik yang layak dibanggakan, sebagai suatu kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan yang semakin fungsional untuk mengkritisi fenomena pemerintahan yang berkembang dengan sangat dinamis. Dr. Sadri, S.PdI, M.Pd ., dengan prestasi studi ini dan dengan ilmu yang saudara dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, kini saudara dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dan sekaligus tuntutan profesi yang lebih berat. Artinya, secara keilmuan saudara dituntut untuk secara berkelanjutan mendarmabaktikan ilmu pemerintahan tersebut bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kami berharap dan berpesan kepada saudara agar dapat membuktikan segenap kemampuan profesional saudara diberbagai bidang, serta berperan aktif dalam pengembangan ilmu pemerintahan. Jauhkanlah rasa bangga yang berlebihan yang dapat berujung pada kesombongan, gunakanlah ilmu padi yang semakin berisi semakin merunduk, dan jadilah insan profesional yang bertaqwa dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. kami juga berharap Saudara dapat melakukan berbagai terobosan dari hasil penelitian disertasi saudara dapat disumbangkan untuk BNPT yang lebih efektif dengan mendorong Model Nasional Pembinaan Toleransi dengan menjunjung tinggi (1) Kebijakan penataan kerukunan hidup beragama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan (2) Kebijakan penguatan kerukunan antar umat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Ucapan selamat juga dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI,MM. Semoga ilmu yang didapatkan Dr. Sadri, S.PdI, M.Pd Kepala Subbagian Sarana Prasarana BPSDM Kementerian Dalam Negeri, akan dapat bermanfaat untuk Masyarakat Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta, Amin. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)