Jakarta, aspirasipublik.com – Senin 11 Desember 2023, berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang khusus untuk program Sekolah pasca sarjana Doktoral IPDN Jakarta, Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Inovasi Prof. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si. mewakili atas nama Bapak Rektor IPDN Prof Dr. Drs.H. Hadi Prabowo, MM. siang ini diputuskan hasil sidang promosi Doktor atas nama Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP. berhak menyandang gekar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN didepan namanya, Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., Berikut adalah Tim Promotor yang terdiri atas:1.Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H., S. Sos, M.Si.,2.Prof. Dr. Masyur Achmad, M.Si.,3.Dr. Layla Kurniawati, M.Pd., Tim Penguji/Penelaah yang terdiri atas:1. Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, MM. Rektor IPDN yang dalam hal ini siwakili oleh Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Inovasi Prof. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si. sekaligus menjadi pimpinan sidang dan penguji., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si., 3. Prof. Dr. Muhammad Mulyadi, AP., M.Si., 4. Dr. Sampara Lukman, M.A., 5. Dr. Ika Sartika, MT.,6. Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si.,
Riwayat Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., dilahirkan di Kawo, 30 Desember 1977, dari pasangan H. Abdul Kadir Jaelani dan Hj. Maemunah, pernikahannya dengan Hj. Siti Rowi, S.Pd. telah dikaruniai tiga anak, yaitu: 1) Elsawuri Raya Asrijati, 2) Ahadiati Royana Ivondavinci dan 3) Putriyasa Oktaviola Adwina.
Riwayat Pendidikan: Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., menempuh Pendidikan tingkat dasar di SDN 4 Kawo dan lulus tahun 1989; selanjutnya bersekolah di SMPN 2 Kawo dan lulus tahun 1992; SMAN 2 Mataram lulus tahun 1995; STKIP Singaraja dan lulus tahun 2000; melanjutkan studi pada Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya lulus tahun 2006 dan Pascasarjana Ilmu Administrasi Publik Universitas Tanjungpura lulus tahun 2016.dan Hari ini tanggal 11 Desember 2023 lulus Program Doktor IPDN.
Riwayat Pekerjaan:bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil bertugas sebagai dosen IPDN dengan riwayat jabatan sebagai berikut: Guru Ekonomi-Akuntansi SMAN 1 Praya Timur (2000 s.d. 2013); Dosen IPDN Kampus Kalimantan Barat (2013 s.d. 2019); Kepala Penjaminan Mutu Pascasarjana IPDN (2019 s.d. 2020); Dosen IPDN Kampus Nusa Tenggara Barat (2020 s.d. sekarang)Pengalaman Organisasi dan Penugasan , Ketua Himpunan Masyarakat Lombok di Singaraja – Bali; Anggota Tim Reaksi Cepat Satuan Tugas Penanggulangan Bencana KSR PMI Cabang Buleleng – Bali; Pengurus Kwaran Gerakan Pramuka Kabupaten Lombok Tengah; Pengurus PGRI Kabupaten Lombok Tengah; Sekretaris MGMP Ekonomi Kabupaten Lombok Tengah
Disertasi Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP.,yang berjudul: “Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gempa Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat”, secara faktual dilatarbelakangi oleh kondisi tingginya dampak bencana gempa bumi di beberapa daerah di Indonesia, menjadi indikasi bahwa masih lemahnya manajeman bencana di Indonesia baik pada tahap pra bencana, darurat bencana dan pasca bencana. Saat kejadian bencana gempa bumi Lombok 2018 telah memakan korban jiwa dan kerugian material yang cukup banyak, yaitu 564 orang meninggal dunia, 1.584 orang luka-luka, 445.343 orang mengungsi, dan 243.518 rumah rusak (terdiri atas 226.204 tahap I, dan 17.314 tahap II) (BPBD Provinsi NTB 2018).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Penanganan Gempa Bumi Lombok Provinsi NTB Berdasarkan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Bencana dengan menggunakan teori implementasi kebijakan M. S. Grindle dan menganalisis model implementasi kebijakan penanggulangan bencana gempa bumi yang dikembangkan untuk penanggulangan gempa Lombok Provinsi NTB berdasarkan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Penelitian ini metode kualitatif , Melakukan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam dengan sejumlah informan, studi dokumentasi dan Focus Group Discussion (FGD).
Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., telah berhasil memperoleh temuan penelitian bahwa Implementasi kebijakan penanggulangan gempa bumi Lombok Provinsi NTB pada aspek konten dan konteks kebijakan masih belum berjalan sesuai dengan tujuan pencapaian kebijakannya yang dijalankan oleh pemerintah, baik pada tahap prabencana, darurat bencana, maupun pasca bencana. Sebagaimana capaian dari indikator pada masing-masing dimensi konten dan konteks kebijakan sebagai berikut:
A.Isi kebijakan,1.Kepentingan kelompok sasaran dalam pentahelix tidak terakomudir dalam menyusun perencanaan penanggulangan bencana; manajemen bencana masih lemah yang tidak didukung oleh peraturan operasional turunan dari perda NTB Nomor 9 Tahun 2014; dalam rekonstruksi dan rehabilitasi masih terjadi anomali data untuk penerima bantuan RTG.,2.Tipe manfaat dari program kegiatan didukung oleh ketersediaan Tim Siaga Bencana Desa, namun upaya pengembangan sistem pemulihan bencana masih rendah karena tidak adanya dokumen RPB yang tersinkronisasi dengan RPJMD.,3.Derajat perubahan yang diinginkan atas pelaksanaan kebijakan dan program pencegahan dan kesiapsiagaan telah berhasil menurunkan Indeks Risiko Bencana di semua kabupaten/kota di NTB, namun masih sangat tergantung kepada inisiatif dan kapasitas daerah; Selama 5 tahun pembangunan RTG masih belum tuntas menandakan derajat perubahan yang diinginkan masih belum maksimal.,4.Letak pengambilan keputusan dari sisi kelembagaan banyak implemetor kebijakan yang tidak memiliki kemampuan managerial dan teknis kebencanaan yang memadai; belum adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas antara pihak-pihak implementor kebijakan yang memiliki otoritas menentukan kebijakan dan arahan di lapangan; serta minimnya anggaran untuk melanjutkan pembangunan.,5.Pelaksanaan program penanggulangan bencana gempa bumi Lombok 2018 belum didukung oleh anggaran yang semestinya dari APBD; banyak stakeholder yang tidak mengindahkan aturan sehingga terkesan bertidak persial; serta pembangunan RTG yang birokrasinya panjang dan berbelit.,6.Sumber daya yang dilibatkan masih belum mamadai dari sisi kreativitas dan inovasi; Sumber daya yang terlibat masih sangat dominan membutuhakan supporting system dari pemerintah pusat; dan keterlibatan sumber daya masih terbatas pada program pemberian bantuan, namun sangat minim ke program pendampingan dan pemberdayaan.
B.Konteks kebijakan,1.Strategi aktor masih belum menghasilkan berbagai kebijakan dan perencanaan PB daerah, yang meliputi: perencanaan kontijensi dan perencanaan terpadu, sarana prasarana evakuasi dan peringatan dini, dan aksi pengurangan risiko bencana; Strategi aktor juga belum menaikkan jumlah tenaga teknis kebencanaan yang terlatih, ketersediaan logistik yang memadai, dan informasi yang benar dan cepat serta ketersediaan regulasi teknis penanggulangan bencana; Dalam masa pemulihan strategi aktor masih belum mampu menuntaskan pemulihan perumahan yang selama ini sudah berjalan 5 tahun, dan pemulihan ekonomi masih sangat rendah.,2.Perubahan karakter masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan (suistainable) masih menjadi tantangan besar; Keputusan Pemerintah untuk tidak menerima bantuan luar negeri secara langsung merupakan karakteristik pemerintahan yang tangguh dan mandiri. Seperti yang tercermin dari Misi I yaitu NTB Tangguh dan Mantap melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur penunjang sektor unggulan serta konektivitas wilayah., 3. Kepatuhan dan daya tanggap pelaksana sebelum terjadi bencana seringkali tidak mengindahkan aturan tentang pembangunan rumah dengan resiko tinggi. Tidak adanya sosialisasi tentang kebijakan tata ruang dan tata wilayah secara masif; kepatuhan terhadap pendataan rumah rusak berdasarkan pengajuan pada tahap II tetap akan dilanjutkan untuk diusulkan ke pusat, namun mekanismenya bukan lagi menggunakan dana siap pakai (DSP), melainkan menggunakan dana rehabilitiasi dan rekonstruksi menggunakan dana hibah.
Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., juga berhasil memperoleh temuan penelitian yang berangkat dari kelemahan model implementasi kebijakan Grindle dalam penanggulangan Gempa adalah bersifat top-down, pelaksanaan kebijakan sepenuhnya diarahkan dan dikendalikan oleh pemerintah. Tahapan pelaksanaan kebijakan didesain, dikontrol dan diawasi secara ketat, serta lemen-elemen sosial dan partisipasi masyarakat tampaknya diabaikan. Oleh karena itu Promovendus menawarkan model implementation social responsibility (model ISR) sangat cocok diterapkan dalam penanganan bencana gempa di Provinsi NTB. Dapat dinilai dalam empat parameter yaitu agama atau keyakinan (religion), moral (morality), kemanusiaan (humanity) dan budaya (culture) (disingkat menjadi reality mature).
Nasehat Akademik yang disampaikan Prof. Dr. Murtir Jeddawi, S.H., S. Sos, M.Si., kepada Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., Melalui karya ilmiah ini Saudara telah membuktikan dirinya sebagai seorang akademisi yang berkualitas dan trampil dalam bidangnya. Kami berharap saudara dapat mengaplikasikan keilmuannya dengan baik, sejalan dengan yang tertera dalam disertasinya. pada kesempatan ini, kami ingin memberikan pesan khusus. Kami berharap apa yang menjadi temuan pada disertasi saudara yaitu kegiatan dan perumusan langkah tindakan sistem, pengembangan model yang bersumber dari kekuatan nilai-nilai sosial dalam masyarakat Indonesia, menjadikan kekuatan, kearifan dan kedewasaan masyarakat menghadapi bencana gempa di Indonesia. Selanjutnya kami berharap, kepada Saudara dapat mengamalkan segala ilmu yang yang diperoleh pada program Doktor Ilmu Pemerintahan, terlebih lagi selama meneliti dan mengkaji Implementasi Kebijakan Penanggulangan Gempa Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang Saudara susun dalam disertasi Saudara. Semoga ilmu yang Saudara sudah miliki bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat yang seluas-luasnya. Lebih dari itu, terkait dengan kedudukan Saudara sebagai dosen IPDN, kami juga berharap Saudara Dr. AbdulRahman, S.Pd., M.Pd., M.AP., dapat melakukan berbagai upaya dan terobosan untuk memberi sumbangsih yang konstruktif untuk pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi dengan baik. Kembangkanlah pendekatan disiplin Ilmu Pemerintahan yang Saudara dapatkan selama mengkuti Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam bidang Implementasi Kebijakan, untuk mengoptimalisasikan pelaksanaan tri darma perguruan tinggi yang berkualitas. Semoga pengetahuan dan wawasan yang telah diperoleh dapat diimplementasikan dalam upaya memajukan Ilmu Pemerintahan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan memberkahi Saudara dalam darma baktinya.
Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN, Bapak Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI,MM, Semoga ilmu yang diperoleh Dr. Abdul Rahman, S.Pd., M.Pd., M.AP.,Dosen IPDN KEMENDAGRI Kampus Nusa Tenggara Barat akan dapat bermanfaat untuk Masyarakat Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta Aamin YRA. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)
