Jakarta, aspirasipublik.com – Koalisi Peduli Indonesia (KPI) menilai film dokumenter “Pesta Babi” produksi Watchdoc Documentary yang disutradarai oleh Dandy Laksono dan Cypri Dale diduga telah memunculkan narasi yang kontroversial dan berpotensi membentuk opini publik secara sepihak terkait pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate dan Cetak Sawah di Merauke, Papua.
Ketua Umum KPI, Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa sebuah karya dokumenter seharusnya hadir dengan prinsip keberimbangan, objektivitas, dan menyajikan realitas secara utuh kepada masyarakat. Namun dalam tayangan tersebut, KPI melihat adanya kecenderungan framing negatif yang lebih menonjolkan sisi konflik dan persoalan tanpa memberikan ruang yang proporsional terhadap dampak positif pembangunan yang dirasakan masyarakat setempat.kata Ketum KPI kepada wartawan, (Senin, 18/05/2026).
Menurut KPI, narasi yang dibangun dalam film tersebut berisiko menimbulkan persepsi yang keliru terhadap kebijakan pemerintah dalam membangun ketahanan pangan nasional dan pemerataan ekonomi di wilayah timur Indonesia, khususnya Papua.
“Pembangunan di Merauke tidak bisa dilihat hanya dari satu sudut pandang. Ada masyarakat yang hari ini mulai merasakan manfaat ekonomi, terbukanya akses pekerjaan, peningkatan infrastruktur, hingga tumbuhnya aktivitas ekonomi baru di wilayah yang sebelumnya relatif terisolasi,” ujar Ahmad Fauzi.
KPI juga menegaskan bahwa proyek PSN Food Estate dan Cetak Sawah merupakan bagian dari agenda strategis nasional untuk memperkuat kedaulatan pangan Indonesia sekaligus mendorong percepatan pembangunan daerah. Program tersebut dinilai memiliki tujuan jangka panjang dalam menciptakan ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.
Di sejumlah wilayah seperti Kampung Wanam, Merauke, keberadaan proyek disebut telah membuka peluang kerja baru bagi masyarakat sekitar. Warga lokal mulai terlibat dalam berbagai sektor operasional, mulai dari pembukaan lahan, distribusi logistik, hingga aktivitas pendukung lainnya yang berdampak pada peningkatan pendapatan masyarakat.
KPI menilai bahwa kritik terhadap pembangunan merupakan hal yang wajar dalam demokrasi. Namun kritik juga harus disampaikan secara proporsional, berimbang, dan tidak membangun opini yang dapat memecah belah masyarakat ataupun mendiskreditkan upaya pembangunan nasional.
“Papua membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Semua pihak seharusnya ikut menjaga suasana yang kondusif dengan menghadirkan informasi yang utuh, objektif, dan tidak provokatif,” tegas Ahmad Fauzi.
KPI berharap masyarakat dapat menyikapi berbagai tayangan dan informasi secara bijak serta melihat persoalan pembangunan Papua secara menyeluruh, tidak hanya berdasarkan potongan narasi tertentu yang belum tentu menggambarkan kondisi di lapangan secara komprehensif. (Hilman)
