Jakarta, aspirasipublik.com – Koalisi Peduli Indonesia (KPI) menyampaikan pandangan dan aspirasi mengenai sejumlah tokoh nasional yang dinilai memiliki kapasitas, pengalaman, serta rekam jejak untuk menjadi figur pendamping Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan roda pemerintahan nasional.
Menurut Koalisi Peduli Indonesia (KPI) terdapat beberapa Tokoh Nasional yang dinilai layak dipertimbangkan apabila terjadi perubahan atau kekosongan pada posisi Wakil Presiden Republik Indonesia pasca Mundurnya Wapres Gibran Rakabuming Raka.
Beberapa Tokoh Yang Layak Mendampingi Presiden Prabowo Subianto Menurut Koalisi Peduli Indonesia Sebagai Berikut:
- Puan Maharani, Ketua DPR RI.
- Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua Umum Partai Demokrat.
- Dedi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat.
- Anies Baswedan, mantan Gubernur DKI Jakarta.
- Mahfud MD, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
- Yusril Ihza Mahendra, Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB).
- Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanah Nasional (PAN).
Ketua Umum Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Ahmad Fauzi, menyampaikan bahwa ketujuh nama tersebut merupakan bagian dari aspirasi dan pandangan organisasi terhadap figur-figur yang dinilai mempunyai pengalaman serta kemampuan dalam mendukung kepemimpinan nasional.
“Kami melihat Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang kuat, berintegritas, memiliki kemampuan komunikasi politik yang baik, serta mampu menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Siapa pun yang nantinya mendampingi Presiden Prabowo Subianto harus benar-benar mengutamakan kepentingan Rakyat dan Bangsa,” Kata Ketum KPI, Ahmad Fauzi dalam keterangannya kepada Wartawan Rabu, (11/11/2026).
Kami juga menegaskan bahwa penyampaian sejumlah nama tersebut bukan merupakan keputusan politik maupun penetapan resmi jabatan Wakil Presiden, melainkan bentuk aspirasi dan partisipasi masyarakat dalam memberikan pandangan terhadap masa depan kepemimpinan Indonesia.
Menurut KPI, figur Wakil Presiden harus mampu menjadi mitra strategis Presiden, memperkuat koordinasi pemerintahan, menjaga stabilitas politik, serta memastikan program pembangunan berjalan dengan baik.
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, jika terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengajukan 2 nama calon Wakil Presiden langsung kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pemilihan dan penetapan Wakil Presiden yang baru sepenuhnya menjadi wewenang MPR, bukan DPR.
Berikut adalah mekanisme resmi penggantian Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan ( Mengundurkan diri atau diberhentikan):
Presiden memilih dan mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti langsung kepada MPR. Presiden memiliki hak prerogatif penuh untuk menentukan kedua nama tersebut.
MPR akan menyelenggarakan sidang paripurna untuk melakukan pemilihan dan menetapkan salah satu dari dua calon yang diusulkan oleh Presiden.
Seluruh proses pemilihan hingga penetapan Wakil Presiden yang baru di MPR wajib diselesaikan paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Wakil Presiden terpilih kemudian akan dilantik dalam sidang paripurna MPR dan menjalankan tugasnya hingga sisa masa jabatan pemerintahan berakhir.
Koalsi Peduli Indonesia berharap dinamika politik nasional tetap berjalan sesuai konstitusi, mekanisme hukum, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
“Kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan kelompok maupun golongan. Indonesia membutuhkan pemimpin yang bekerja untuk rakyat, bukan sekadar mengejar kekuasaan,” Pungkas Ahmad Fauzi. (Hilman)
