
Jakarta, aspirasipublik.com – Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung mendesak Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta tahun 2027 sebesar Rp 6.210.040 sesuai rekomendasi unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan nilai alfa 1,0.Kata Koordinator Forum Buruh Kawasan (FBK) Pulogadung, Hilman Firmansyah dalam keterangannya kepada wartawan Kamis, (19/11/2026).
Hilman Firmansyah menegaskan kenaikan upah minimum Provinsi harus benar-benar mencerminkan kebutuhan hidup riil pekerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
“Biaya hidup di Jakarta dinilai lebih tinggi, sementara UMP Jakarta saat ini masih lebih rendah dibanding UMK daerah penyangga seperti Bekasi dan Karawang,” tegas Hilman Firmansyah.
“Pemprov DKI Jakarta juga harus memperhitungkan inflasi serta kenaikan harga kebutuhan hidup layak (KHL) agar daya beli tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi serta kontribusi tenaga kerja dalam mendorong produktifitas kerja semakin meningkat,” terang Hilman.
Diketahui Dewan Pengupahan Provinsi (Depeprov) DKI Jakarta resmi merampungkan sidang pembahasan rekomendasi Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta Tahun 2027. Sidang yang digelar di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Pondok Kelapa, Jakarta Timur, pada Rabu, (18/11/2026) sore menghasilkan tiga angka usulan berbeda dari masing-masing unsur.
Berdasarkan Berita Acara Keputusan Sidang yang ditandatangani pada pukul 17.10 WIB, Seluruh anggota dewan pengupahan sepakat menggunakan formula penghitungan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan serta Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor B-M/209/HI.01.00/XI/2026 tertanggal 16 November 2026.
Meski sepakat pada dasar regulasi, Ketiga unsur di dalam Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta mengajukan besaran nilai alfa (\alpha) yang berbeda, Sehingga memunculkan tiga opsi rekomendasi UMP 2027:
Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh mengusulkan nilai alfa yakni 1,0, dengan besaran UMP DKI sebesar Rp 6.210.040.
Unsur Pemerintah Provinsi mengambil jalan tengah dengan mengusulkan nilai alfa 0,775, sehingga UMP 2027 diusulkan sebesar Rp 6.136.941.
Sementara Unsur Organisasi Pengusaha mengajukan nilai alfa 0,5 dengan usulan UMP sebesar Rp 6.047.598.
Ketiga usulan tersebut dituangkan secara resmi dalam berita acara yang disahkan oleh jajaran pimpinan Dewan Pengupahan Provinsi DKI Jakarta, yakni Drs. Syaripudin, M.Si selaku Ketua merangkap Anggota, Wakil Ketua Turro Selrits Wongkaren, S.E., M.A., Ph.D., dan Sekretaris Purnomo, S.H., M.H., beserta puluhan anggota dewan pengupahan lainnya.
Hasil rekomendasi dari sidang ini selanjutnya akan diserahkan kepada Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk ditetapkan secara resmi menjadi UMP DKI Jakarta Tahun 2027. (Red)


