Rakor Balai TN Tambora Sepakati Pemberdayaan Masyarakat Adat

Mataram, aspirasipublik.com – Balai Taman Nasional Tambora menggelar Rapat Koordinasi Integrated Management Plan Penanganan Permasalahan Kawasan Taman Nasional Tambora, Senin (26/04.2021) bertempat di Ruang Rapat Kantor Balai Taman Nasional Tambora.

Acara yang dihadiri oleh puluhan orang tersebut diawali dengan pemaparan tentang Pengelolaan dan Prospek Taman Nasional Tambora menuju Kawasan Wisata Dunia oleh Direktur Pencegahan dan Pengaman Hutan Dirjen Gakkum Kementrian LHK RI, Ir. Sustyo Iriono, M.Si.

Dilanjutkan pemaparan oleh General Manager Geopark Tambora, Ir. Hadi Santoso, ST, MM, IPM, tentang esensi, potensi, dan peluang Geopark Tambora dalam konservasi, edukasi dan pembangunan masyarakat berkelanjutan.

Sementara itu, pada paparan ketiga, Kepala Balai Taman Nasional Tambora, Yuniadi, S.Si, menegaskan posisi strategis Taman Nasional Tambora sekaligus kendala yang dihadapi dalam pelestarian dan pengembangan kawasan konservasi tersebut.

“Kami sengaja menggelar Rakor ini, karena masalah yang ada di kawasan butuh kepedulian semua pihak. Karena itulah dalam Rakor ini kami menghadirkan pihak terkait. Baik dari unsur TNI,/Polri, Dewan Pelaksana Geopark Tambora, Kepala BKPH Tambora, Pemkab Bima/Dompu, Pemerintah Desa lingkar Tambora,, Masyarakat Adat se-Kabupaten Bima-Dompu. Termasuk komunitas masyarakat yang tergabung dalam Masyarakat Mitra Polhut (MMP) dan Masyarakat Peduli Api (MPA),” terang Yuniadi.

Rencana awalnya, pertemuan dengan masyarakat adat tersebut digelar awal April lalu. Menjadi satu rangkaian kegiatan yang merupakan kerjasama pihaknya dengan Dewan Pelasaksana Geopark Tambora. Dan merupakan rangkaian acara Peresmian Sanctuary Rusa oleh Dirjen KSADE Kementrian LHK RI. Namun ditunda, dan akhirnya dilaksanakan saat ini.

“Alhamdulillah, dalam acara Rakor yang bertema “Penguatan Fungsi Konservasi Hutan dengan Optimalisasi Peran Lembaga dan Masyarakat Adat Lingkar Tambora ini, kami dapat merumuskan tiga point penting,” imbuh Yunaidi.

Pertama bahwa permasalahan   di kawasan   Taman   Nasional  Tambora   masih terjadinya illegal  logging,   perambahan,, perburuan satwa, dan kebakaran hutan/lahan. Apabila hal itu terus dibiarkan,  akan menimbulkan kerusakan hutan yang lebih parah.

Kedua berdasarkan masukkan dari para pihak yang ikut Rakor, ada beberapa altematif  solusi terkait permasalahan yang ada. Antara lain: (a) Pengelolaan   kawasan   dengan   cara   Penguatan   Fungsi    Konservasi   Hutan   dengan Optimalisasi Peran Lembaga Pemerintah dan Masyarakat Adat Lingkar Tambora; (b) Peran serta para pihak dalam  memberikan  pemahaman (edukasi)  kepada masyarakat  umum akan pentingnya kelestarian hutan dan satwa untuk kehidupan masa depan; (c) Dalam  pengelolaan  kawasan Taman  Nasional  Tambora  melibatkan  dan  memperhatikan kehidupan  masyarakat sekitar kawasan dengan potensi yang ada; (d) Menindak tegas terhadap oknum yang melakukan pelanggaran di bidang kehutanan sesuai dengan aturan yang berlaku..

“Dan poin ketiga. Kami mengharapkan para pihak yang hadir untuk dapat membantu atau menjadi mitra dalam pengelolaan kawasan Taman Nasional Tambora dan sekitarnya. Demi mewujudkan kawasan hutan yang lestari dan masyarakat sejahtera,” tandas Yunaidi. (Reza R. Watimena)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: