Beranda Pendidikan Dr. Cahyo Ariawan, A.Pi, S.H. MM. Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI. Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 201 dengan Predikat Sangat Memuaskan

Dr. Cahyo Ariawan, A.Pi, S.H. MM. Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI. Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 201 dengan Predikat Sangat Memuaskan

0
Dr. Cahyo Ariawan, A.Pi, S.H. MM. Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI. Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 201  dengan Predikat Sangat Memuaskan

Jakarta, aspirasipublik.com – Rabu 31 Mei 2023 di kampus IPDN cilandak jakarta selatan Dr. Cahyo Ariawan, A.Pi, S.H. MM. Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI. Raih Gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN ke 201  dengan Predikat Sangat Memuaskan dengan judul Disertasi ”Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Prinsip Good Governance di Indonesia”. pada Pelaksanaan sidang Terbuka (Sidang promosi Doktor) yang dipimpin Ibu Dr. Detty Mulyati, S.H., CN., M.Hum. Wakil Rektor 4 Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian.  didampingi Direktur Sekolah Pasca Sarjana IPDN Bapak Prof Dr. H. Muh Ilham, MSi. Mewakili Atas nama Rektor IPDN Bapak Dr. Drs. Hadi Prabowo, MM.

Pelaksanaan sidangnya berlangsung dari pukul 09.00 sampai pukul 12.00 Wib.dengan  Tim Promotor yang terdiri atas:s: 1. Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA, CIPM, CSFA, CPA (Guru Besar IPDN Ketua Promotor).,2. Dr. Mansyur Achmad, M.Si (Kaprodi Sekolah Pasca sarjana Co Promotor)., Dr. Nuryanto, MPA (Dosen IPDN Co Promotor)., Tim Penguji/Penelaah yang terdiri atas: 1. Dr. Drs. Hadi Prabowo, M.M. (Rektor IPDN)., 2. Prof. Dr. Muh. Ilham, M.Si. (Direktur Sekolah Pasca Sarjana IPDN)., 3. Prof. Dr. Muh. Nur Sadik,MPM (Penguji Eksternal)., 4. Dr. M. Irwan Tahir, AP., M.Si (Dosen IPDN)., 5. Dr. Layla Kurniawati, M.Pd. (Dosen IPDN)., 6. Dr. Muhadam Labolo, M.Si (Dosen IPDN)

Riwayat singkat Dr. Cahyo Ariawan, A.Pi, S.H. MM. dilahirkan di Kota Surakarta Jawa Tengah, 23 Januari 1976, sebagai anak ke-4 dari 6 (enam) bersaudara dari pasangan ayah Almarhum Ramelan dan Ibu Almarhumah Tentrem, Promovendus adalah suami dari  Lady Diana Handayani, SH, MH, telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu: Pratama Azka Ariawan.,Jihan Safira Ramadhani.,Muhammad Dzaki Ariawan.,Nadine Almahyra Kirani.,Muhammad Nizam Ariawan.

Riwayat Pendidikan: Dr. Cahyo Ariawan, A.Pi, S.H. MM.  menempuh Pendidikan tingkat dasar di SD Negeri Tegalmulyo Surakarta dan lulus tahun 1988; selanjutnya bersekolah di SMP Batik Surakarta dan lulus tahun 1991; SMA  Muhammadiyah 1 Surakarta lulus tahun 1994; STP Jakarta dan lulus tahun 1998; Serta Universitas Bung Karno Jakarta dan lulus tahun 2013 melanjutkan studi di Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Bandar Lampung lulus tahun 2007.

Riwayat Pekerjaan: bekerja dimulai dengan menjadi pegawai swasta pada tahun 1998 sampai tahun 2003. Kemudian pada tahun 2003 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan pada tahun 2010 menjadi pegawai di Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri dan pada tahun 2021 menjadi Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU RI.

Disertasi Dr. Cahyo Ariawan, A.Pi, S.H. MM. yang berjudul: ”Tata Kelola Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berdasarkan Prinsip Good Governance di Indonesia”, dengan menggunakan teori good governance dari Goran Hyden (1992), sebagai pisau analisis untuk menganalisa tata kelola bantuan keuangan partai politik. menggunakan paradigma governance untuk mengungkap permasalahan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan bantuan keuangan partai politik bersumber dari APBN. dilihat dari penggunaan bantuan keuangan partai politik belum dioptimalkan untuk pendidikan politik dan pelaporan pertanggungjawaban tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dianilisis terhadap tata kelola bantuan keuangan partai politik di Indonesia dilihat dari dimensi Good Governance.berdasarkan Teori Goran Hyden.

 Dr. Cahyo Ariawan, A.Pi, SH MM menawarkan Model Good Governance Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai model yang dipandang selaras dengan prinsip good governance dan ideal diterapkan dalam pengelolaan bantuan keuangan parpol. Model terdiri dari dimensi standar kebijakan akomodatif, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, dan pengawasan akuntabel dan transparan yang partisipatif. Model dibuat dari elaborasi konstruksi pemikiran terhadap hasil analisis temuan dan konsep-konsep good govenrnce para ahli, didasarkan pada pemikiran peneliti bahwa model yang dibuat mampu mengkontektualisasikan dimensi-dimensi dalam model good governance menjadi lebih prosedural dan aplikatif, sehingga model yang dibuat dapat menghadirkan nilai kebaruan (novelty) pada aspek teoretis maupun nilai guna laksana., menggunakan metode penelitian kualitatif desktriptif dengan melakukan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara mendalam dengan sejumlah informan, observasi dan studi dokumentasi segala hal yang terkait dengan tema penelitian. Pengolahan dan Analisa data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi Lokasi peneilitian Di Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis deskriptif mengacu pada teori good governance dari Goran Hyden (1992).

Hasil Penelitian dan Manfaatnya: Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Promovendus, telah berhasil mengungkap hal-hal sebagai berikut:

Tata kelola bantuan keuangan parpol oleh pemerintah masih belum begitu baik. Hal ini dicermati dari peran pemerintah yang menjalankan fungsi sebagai pengelola bantuan keuangan meskipun telah cukup sesuai dengan regulasi maupun ketentuan yang termaktub di berbagai jenis regulasi, baik Undang-undang hingga ke peraturan di bawahnya, namun masih belum optimal. Dengan kata lain, aktor pengelola bantuan keuangan parpol, dalam hal ini pemerintahan masih belum signifikan mengarah pada terpenuhinya prinsip good governance.          Faktor penting untuk mewujudkan good governance bersumber dari aktor pemerintah sebagai pemberi bantuan keuangan parpol. Namun demikian, good governance bukan hanya bergantung pada governance itu sendiri dalam artian terbatas pada peran pemerintah semata, tetapi aktor di luar governance dalam hal ini parpol pun memiliki peran penting dalam memenuhi dukungan terhadap manifestasi prinsip good governance.

Dalam struktur pengelolaan bantuan keuangan partai politik, aspek kepatuhan, akuntabilitas dan inovasi tampak belum cukup baik secara signifikan mendukung terwujudnya tata kelola bantuan keuangan parpol yang sesuai dengan good governance. Dalam aspek kepatuhan pemerintah sebagai operator bantuan keuangan parpol pada dasarnya telah mematuhi regulasi dalam berbagai tahapan. Sementara aktor parpol yang memiliki kepatuhan cukup rendah, baik dari tahapan administratif berkenaan dengan persyaratan administratif, pelaporan yang sering tidak tepat waktu dan terlambat, serta banyak bukti-bukti penggunaan bantuan parpol yang tidak valid ketika diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan. Dua aspek penting dalam tata kelola bantuan keuangan partai politik yaitu aspek akuntabilitas dan inovasi lebih krusial secara aktual, Hal ini menyangkut penekanan peran pemerintah sebagai pelayan masyarakat daripada pemerintah sebagai instrumen kekuasaan. Sedangkan aspek inovasi, di dalam dinamika perkembangan jaman, perubahan senantiasa menuntut beberapa penyesuaian di dalam tata kelola pemerintahan.

Pengelolaan pendanaan partai politik harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan profesional. Oleh karena itu, sudah seharusnya partai politik menyiapkan perangkat organisasi yang handal dan bersih untuk menggarap persoalan pendanaan tersebut. Adapun pengelolaan pendanaan partai politik dapat berkaca dan berguru dalam pengelolaan keuangan negara dengan mengacu pada prinsip-prinsip dasar (golden principle) seperti asas unitas, asas universalitas, asas periodesitas dan asas spesialitas. Serta perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan pengelolaan bantuan keuangan yang lebih mendalam oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam penelitian ini juga dirumuskan Model Good Governance Tata Kelola Bantuan Keuangan Partai Politik sebagai model yang dipandang selaras dengan prinsip good governance dan ideal diterapkan dalam pengelolaan bantuan keuangan parpol. Model terdiri dari dimensi standar kebijakan akomodatif, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan, dan pengawasan akuntabel dan transparan yang partisipatif. Model dibuat dari elaborasi konstruksi pemikiran terhadap hasil analisis temuan dan konsep-konsep good govenrnce para ahli, didasarkan pada pemikiran peneliti bahwa model yang dibuat mampu mengkontektualisasikan dimensi-dimensi dalam model good governance menjadi lebih prosedural dan aplikatif, sehingga model yang dibuat dapat menghadirkan nilai kebaruan (novelty) pada aspek teoretis maupun nilai guna laksana.

Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan sumbangan pemikiran bagi Pemerintah dalam memperbaiki kelemahan maupun kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan terkait pengelolaan bantuan keuangan partai politik berdasarkan prinsip good governance, sehingga atmosfer politik yang bernafaskan demokrasi mampu mendukung pemerintahan yang baik (good governance) di segala aspek tata kelola pemerintahan. Peneltian ini juga diharapkan bisa berkontribusi dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya dalam tata kelola pemerintahan terkait pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang mencerminkan prinsip-prinsip good governance. Temuan hasil penelitian ini akan melengkapi konseptualisasi model implementasi tata kelola pemerintahan dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik terutama terkait dengan sistem politik demokrasi yang akan mendukung manifestasi pemerintahan good governance.

Nasehat Akademik yang disampaikan oleh . Dr. Nurjanto .MPA kepada Dr Cahyo Ariawan. A.Pi, SH MM. Saudara Doktor Cahyo Ariawan., dengan prestasi studi ini dan dengan ilmu yang Saudara dapatkan selama mengikuti perkuliahan di Program Studi Ilmu Pemerintahan, kini Saudara dihadapkan pada tantangan yang lebih besar dan sekaligus tuntutan profesi yang lebih berat. Artinya, secara keilmuan, Saudara dituntut untuk secara berkelanjutan mendharma-baktikan ilmu pemerintahan tersebut bagi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara yang kita cintai ini. Kami berharap dan berpesan kepada Saudara agar dapat membuktikan segenap kemampuan profesional Saudara di berbagai bidang, serta berperan aktif dalam pengembangan ilmu pemerintahan pada khususnya. Jauhkanlah rasa bangga yang berlebihan yang dapat berujung pada kesombongan, gunakanlah ilmu padi yang semakin berisi semakin merunduk, dan jadilah insan profesional yang bertakwa dan berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara. Demikian nasihat akademik ini kami sampaikan dan sekali lagi kami ucapkan selamat kepada Saudara Doktor Cahyo Ariawan dan seluruh keluarga.

Ucapan seamat juga  dari kami Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca sarjana program Doktoral di IPDN,Bapak  Oberlin Sinaga, SH., SE., MM. Dan wartawan aspirasi publik Dr.Joko susilo Raharjo Watimena ,S.PdI,MM,,yang sama sama kami berjuang menempuh program doktor ini ,Semoga ilmu yangdidapatkan akan dapat bermanfaat  untuk masyarakat bangsa dan negara indonesia tercinta. (Oberlin Sinaga & JSR Watimena)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini