Oleh: Dr. Ednawan Prihana, M.Si. Doktor Ilmu Pemerintahan, Dosen Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Langlangbuana – Bandung, Penulis buku Kebijakan Publik dan Kepemimpinan, Pemerhati Ilmu Pemerintahan
Minggu pagi, 06 September 2026 abu tipis jatuh di teras rumah. Bukan hujan. Bukan debu kendaraan. Itu abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau, lebih dari 130 kilometer dari tempat saya berpijak. Alam sedang bicara. Dengan dentuman dan sebaran abu, ia mengingatkan satu hal mendasar: manusia bukan pemilik tunggal bumi ini. Kita hanya tamu yang diberi mandat untuk menjaga.
Di saat yang sama, ponsel berdering. Ada ASN yang bertanya: “Pak, kantor libur tidak? Warga harus ngungsi tidak? Kami harus bicara apa?” Di situlah ujian kepemimpinan dimulai. Bukan di ruang rapat ber-AC, tapi di tengah abu dan kecemasan.
Ketika Jakarta Ikut Batuk, Gunung Anak Krakatau bukan pendatang baru. Sejak 02 Juli 2026 statusnya sudah Siaga Level 3. Tapi mitigasi komprehensif baru masif saat abunya sampai ke Jakarta. Dampaknya luar biasa. Bandara Internasional Soekarno-Hatta terpaksa menghentikan operasional sejak Minggu dini hari 01.30 WIB, dan diperpanjang terus hingga hari ini, Senin 7 September pukul 18.00 WIB.
Akibatnya, pada Senin 07 September saja, 624 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta terdampak. Rinciannya 461 domestik dan 156 internasional dengan estimasi 75.236 penumpang. Garuda Indonesia bahkan umumkan nihil penerbangan dari Soetta hari ini. Ini pelajaran penting: bencana kadang baru dianggap “prioritas nasional” setelah dirasakan berdampak langsung. Padahal mitigasi seharusnya dapat dimulai sejak status Siaga ditetapkan, sebagai bagian dari kesiapsiagaan.
Tiga Wajah Kepemimpinan Saat Abu Vulkanik Turun,Krisis ini memperlihatkan 3 gaya komunikasi publik. Ada yang cekatan dan berbasis data. Video singkat 30 detik berisi wilayah aman, titik posko, nomor hotline. Ada yang menunggu data lengkap. Koordinasi dulu dengan PVMBG dan BNPB. Membutuhkan waktu, namun informasinya utuh. Ada pula yang hadir melalui komunikasi publik. Live dan kunjungan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Ketiganya memiliki tujuan yang sama : melindungi Masyarakat. Namun dalam konteks kebencanaan, publik butuh satu hal: “Bencana tidak butuh pencitraan. Bencana butuh kepastian.”
Tiga Rekomendasi Kebijakan untuk Pemerintah, Kita tidak bisa melarang gunung meletus. Tapi kita wajib memastikan negara tidak gagap saat ia meletus. Ada 3 hal yang bisa menjadi rekomendasi:
Pertama, Standarisasi Komando Satu Data Bencana. Keputusan tutup bandara tepat karena berbasis NOTAM dan paper test tiap 30 menit. Model ini perlu dipertimbangkan untuk direplikasi di daerah. Satu portal, satu juru bicara, satu narasi.
Kedua, Aktifkan Mitigasi Sejak Status Siaga. Jangan tunggu abu sampai ke Jakarta. Begitu status naik ke Siaga, SOP pembagian masker, dapur umum, dan jalur evakuasi otomatis jalan. Alokasikan anggaran siap pakai.
Ketiga, Perkuat Komunikasi Krisis Berbasis Kebutuhan Warga,Di era digital, kehadiran pemimpin di lapangan dan melalui media penting untuk menenangkan Masyarakat, Namun substansi tetap utama: memastikan informasi yang disampaikan akurat, bantuan tersalur cepat, dan kebijakan tindak lanjut jelas. Jadikan “akurasi data dan kecepatan respon” sebagai indikator utama komunikasi publik saat bencana
Penutup: Ajining Diri di Tengah Abu, Ketika alam bicara, kita diuji. Apakah kita jadi pemantik keresahan, atau jadi peneduh kecemasan? , Apakah kita sibuk membangun citra, atau sibuk menyelamatkan nyawa?, Sebab pada akhirnya, ajining diri seorang pemimpin tidak diukur dari berapa banyak kameranya. Tapi dari berapa banyak orang yang merasa aman karena ada dia di sana. Sudah saatnya kita beralih dari budaya “reaktif setelah viral” menjadi “preventif berbasis data”. Ayo kita buktikan bahwa birokrasi kita bisa secepat lahar, setepat arah angin, dan setenang pemimpin yang dibutuhkan rakyat. “Kepemimpinan di saat krisis menuntut 3 hal : keberanian mengambil keputusan, kecepatan bertindak dan ketepatan berbasis data.”
