May 17, 2022

Kusnadi Kasudin Citata Jakarta Utara , Terindikasi “Tutup Mata” Terkait Maraknya Bangunan Tidak Sesuai Ijin Di Jakarta Utara

3 min read

Jakarta, aspirasipublik.com  – Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum (PerMen PU) No.15/ PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Guna mendukung semua program tara ruang diatas pemerintah daewrah membuat regulasi sebagai syarat mendirirkan bangunan yaitu IMB atau Izin Mendirikan Bangunan adalah perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.

Adapun landasan hukum IMB yaitu IMB diatur dalam Undang-Undang nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dimana Undang-undang tersebut menyatakan bahwa untuk mendirikan bangunan gedung di Indonesia diwajibkan untuk memiliki Izin Mendirikan Bangunan.

Selain dalam UU nomor 28 Tahun 2002, IMB diatur dalam Undang-undang nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan PP nomor 36 tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Beberapa manfaat dari sebuah Bangunan yang telah ber-IMB dibandingkan dengan bangunan yang tidak ber-IMB, diantaranya: Mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum pada bangunan yang  dibangun agar ketika bangunan tersebut berdiri, tidak akan mengganggu atau merugikan kepentingan orang lain.

Pada regulasi tata ruang yang mengatur zonasi, serta peruntukan bangunan, pada proses ini juga terdapat beberapa Item yang perlu diperhatikan guna mendirikn bangunan yang sering dilanggar pemiliki bangunan. Tanpa disadari hal ini sangat berpengaruh dan membahayakan msyarakat di sekitarnya. Antara laian:

KDB (Koefisien Dasar Bangunan), KLB (Koefisien Lantai Bangunan), (GSB) Garis Sepadan Bangunan, Jarak Antar Bangunan, GSJ (Garis Sepadan Jalan), GSK (Garis Sepadan Kali) dan mash banyak aturan yang mengatur suatu bangunan, semua hal ini diadakan guna kemaslahatan umat manusia.

Namun sangat disayangkan masih banyak masyarakat yang belum mengerti manfaatnya bahkan beberapa pejabat terindikasi menutup-nutupi permasalahan tersebut dengan iming-iming mendapatkan sesuatu.

Seperti yang terjadi di wilayah Jakarta utara, diduga banyak bangunan melanggar aturan juga tidak sesuai izin antara lain: 1.Bangunan Ruko di Jl. Langsat  No.25 Kel. Lagoa  Kec.Koja , Jakarta Utara, dimana bangunan 3 lantai tapi tidak ada IMB ( Izin Mendirikan Bangunan). Bangunan ini disinyalir menyalahi Koefisien Dasar Bangunan (KDB),jarak antar bangunan dan lainnya. 2. Bangunan Ruko di Jl. Komplek Pt, Agung Podomoro Blok C 11 no.18 Rt. 05 Rw.011 Kel. Sunter Agung. Izin 3 lantai namun dilapangan dibangun lebih, selain itu bangunan disinyalir menyalahi Koefisien Dasar Bangunan,Jarak antar bangunan,dan masih banyak pelanggaran lainnya. 3. Bangunan Ruko di Jl.Perkaplingan Pembangunan Sarana Jaya Blok N no.26 Rt.03 Rw.01 Kel.Sunter Agung . Izin 3 lantai namun dilapangan dibangun lebih, selain ini bangunan disinyalir menyalahi Koefisien Dasar Bangunan (KDB), jarak antar bangunan dan masih banyak pelanggaran lainnya. 4. Bangunan Ruko di Jl. Danau Sunter Utara Blok B-A  No.2A dan 2B dengan inisial L.H.  dimana Izin bangunan 6 lantai namun dilapangan dibangun lebih,selain ini bangunan disinyalir menyalahi pelanggaran lainnya.

Hal ini seakan lewat dari pengawasan Kusnadi Kasudin Citata Jakarta Utara, entah karena lalai atau sudah mendapatkan sesuatu.  Mengacu pada peraturan diatas kepada pemilik bangunan dapat diterapkan sanksi, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi penghentian bangunan atau renovasi sementara, sampai dengan diperolehnya IMB. Menurut Pasal 115 ayat (2) PP 36/2005, pemilik rumah yang tidak mengantongi IMB dapat dikenakan sanksi perintah pembongkaran.

Bila tidak mengikuti aturan yang ada terkait tata ruang, di khawatirkan akan berdampak pada keadaan iklim yang belakangan kurang menentu, hal ini juga berdampak pada kurangnya tempat yang sesuai dengan kebutuhannya.

Redaksi surat kabar aspirasi publik telah mengirimkan surat konformasi kepada kusnadi, kasudin Citata Jakarta Utara, namun hingga berita ini diterbitkan belum ada respon atau menganggap permasalahan tersebut diatas sudah biasa. (Obe)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.