Jakarta, aspirasipublik.com – Delegasi 14 Negara Bahas Kapasitas Pemerintahan Global di Fudan University, Prof. Nurliah Nurdin Paparkan “Warga Bantu Warga” sebagai Model Solidaritas Digital dan Capacity Building
Fudan University menjadi tuan rumah forum internasional bergengsi bertajuk Global Governance Capacity and Effectiveness in a Globalized World yang berlangsung pada 25–28 Mei 2026 di Ruang 205 Zibin Building, Shanghai, Tiongkok. Forum ini menghadirkan panelis dan akademisi dari 14 negara, yaitu China, Brazil, Indonesia, Thailand, Greece, Rwanda, South Africa, Tanzania, Burundi, Kazakhstan, Ethiopia, Uzbekistan, Cameroon, dan Ecuador.
Kegiatan internasional tersebut membahas berbagai isu strategis terkait Government Capacity and Modernization, Institutional Capacity Building, Digital Innovation and Governance Effectiveness, hingga tema besar Global Coordination and National Autonomy. Pada sesi penutupan, forum juga mengangkat agenda riset bersama bertajuk From Sustainable Development Goals to Shared Development Goals: A New Development Agenda Facing the Post-2030 World sebagai refleksi atas tantangan global baru pasca-SDGs 2030.
Acara dibuka langsung oleh Chairperson Qiu Xin, didampingi Wakil Menteri International Development Jin Xin, serta Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Pemerintahan Su Changhe. Dalam sambutannya, para pembicara menekankan pentingnya penguatan kapasitas pemerintahan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis inovasi digital di tengah ketidakpastian global.
Dalam forum tersebut, delegasi Indonesia yang diwakili oleh Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA memaparkan konsep “Warga Bantu Warga” sebagai bentuk baru decentralized capacity building dan solidaritas sosial digital masyarakat Indonesia. Menurut Prof. Nurliah, pengalaman Indonesia selama berbagai krisis sosial dan bencana menunjukkan bahwa kapasitas negara tidak hanya dibangun dari birokrasi formal, tetapi juga dari kekuatan gotong royong masyarakat sipil yang mampu bergerak cepat melalui jaringan digital, komunitas lokal, dan solidaritas sosial.
Prof. Nurliah menjelaskan bahwa konsep Warga Bantu Warga memperlihatkan bagaimana masyarakat dapat menjadi aktor penting dalam memperkuat efektivitas tata kelola pemerintahan. Melalui media sosial, platform digital, komunitas relawan, hingga penggalangan bantuan berbasis masyarakat, publik mampu mengisi kesenjangan pelayanan saat negara menghadapi keterbatasan kapasitas. Model ini dinilai relevan bagi negara berkembang maupun negara Global South yang menghadapi tantangan kesenjangan layanan publik, bencana, ketimpangan sosial, dan keterbatasan sumber daya.
Dalam paparannya, Prof. Nurliah juga menyampaikan global insight bahwa penguatan kapasitas pemerintahan modern tidak lagi hanya bertumpu pada pendekatan birokrasi konvensional, melainkan memerlukan kolaborasi antara negara, masyarakat, sektor digital, akademisi, dan komunitas global. Ia menekankan bahwa era digital telah melahirkan bentuk baru solidaritas transnasional atau digital solidarity, di mana masyarakat dapat saling membantu melampaui batas wilayah dan institusi formal.
Selain itu, Prof. Nurliah menyoroti pentingnya institutional trust atau kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurutnya, kapasitas pemerintahan yang efektif tidak hanya diukur dari kekuatan regulasi, tetapi juga dari kemampuan negara membangun partisipasi masyarakat, transparansi, dan ruang kolaborasi yang inklusif. Karena itu, model Warga Bantu Warga dipandang sebagai praktik sosial yang memperkuat demokrasi partisipatif dan ketahanan sosial masyarakat.
Diskusi lintas negara dalam forum ini memperlihatkan bahwa banyak negara menghadapi tantangan serupa, mulai dari transformasi digital pemerintahan, penguatan institusi publik, ancaman geopolitik, perubahan iklim, hingga ketimpangan pembangunan. Namun demikian, forum juga menghasilkan optimisme bahwa kerja sama internasional, pertukaran pengetahuan, dan penguatan kapasitas bersama dapat menjadi jalan menuju tata kelola global yang lebih adil, adaptif, dan berkelanjutan.
Partisipasi Indonesia melalui pemaparan Prof. Nurliah Nurdin mendapatkan perhatian peserta internasional karena menghadirkan perspektif lokal Indonesia yang berbasis gotong royong sosial sebagai kekuatan pembangunan. Konsep tersebut dinilai memberi pelajaran penting bahwa inovasi tata kelola tidak selalu berasal dari teknologi tinggi atau kebijakan pusat semata, tetapi juga dari kekuatan solidaritas masyarakat yang tumbuh secara organik dan partisipatif.
Forum internasional di Fudan University ini diharapkan menjadi awal penguatan jejaring riset dan kerja sama internasional antarnegara dalam membangun model pemerintahan masa depan yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada pembangunan bersama di era pasca-2030. (JSR Watimena@Hendra Kusumawati)
