Jakarta, aspirasipublik.com – Badan Koordinasi (Bakornas) Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBHMI) PB HMI melakukan aksi unjuk rasa di KPK & Kementrian Perhubungan pada haru Jumat tanggal 12 Juli 2019 terkait dugaan Korupsi berjamaah di SATKER perkeretaapian Sulsel.
Melalui awak media kami rorano selaku direktur eksekutif dalam hal ini selaku penanggung jawab menyatakan aksi tersebut dilakukan Dengan Tuntutan sebagai berikut: 1. Meminta Kepada PPATK untuk mengusut indikasi Rekening gendut dan aliran Dana saudara Hendry Hidayat sebagai ex. satker perkeretaapian Sulsel; 2. Meminta kepada KPK untuk mengusut tuntas permainan monopoli proyek dan indikasi korupsi disatker perkeretaapian sulsel yang merugikan negara trilyunan rupiah; 3. Meminta kepada KPK untuk memeriksa beberapa perusahaan pemenang tender proyek perkeretaapian Sulsel tahun anggaran 2019 yang memiliki hubungan dekat dengan perangkat kementrian perhubungan; 4. Meminta kepada KPK untuk memeriksa satker perkeretaapian Sulses saudara Doni dalam proses pelelangan tender perkeretaapian tahun anggaran 2019; 5. Meminta Menteri Perhubungan untuk mencopot status PNS terhadap saudara Hendry Hidayat terkait dengan kasus pengunaan Narkotika dan keterlibatan dalam lingkaran mafia proyek perkeretaapian Sulsel. (Obe)
