May 19, 2022

Dr. Gede Suyasa, S. Si., SH., MH Perwira Polri Meraih Doktor Ilmu Pemerintahan Ke 93 di IPDN Pridikat Cumlaude

3 min read

Jatinangor, aspirasipublik.com – Gede Suyasa merupakan Doktor Ilmu Pemerintahan yang ke-93 dilahirkan oleh Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dengan judul disertasi “Implementasi Kebijakan Izin Usaha Tambang Batuan Pasca Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat”. Disertasi tersebut telah dipertahankan dalam sidang terbuka yang dilaksanakan di kampus IPDN Jatinangor kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat tanggal 10-03-2020.

Sidang terbuka yang dipimpin oleh Direktur pasca sarjana Dr Sampara Lukman mewakili plt Rektor IPDN Dr Hadi Prabowo MM

Promovendus merupakan mahasiswa program Doktoral angkatan ke-5 gelombang ke-2 Program Studi Pasca Sarjana IPDN yang memulai studinya pada bulan November 2017, dan mampu menyelesaikan program doktoral selama kurang lebih 2,5 tahun  dengan predikat Cum Laude.

Promovendus dilahirkan di Singaraja-Bali,  pada tanggal 14 Juni 1976, dari pasangan Bapak Nyoman Sureta (alm) dan Ibu Ketut Rai.  Pernikahannya dengan Novi Prima Damayanti telah dikaruniai 3 putra-putri: Gede Wirya Aryasuta, Made Gita Chintya Devi dan Ayunda Saraswati. Dengan Riwayat Pendidikan: SD lulus tahun 1988;  SMP lulus tahun 1991; SMA lulus tahun 1994; Sarjana Kimia Universitas Udayana Bali lulus tahun 2000, Sarjana Hukum Universitas Satria Makassar lulus tahun 2006, Magiester Ilmu Hukum Universitas Jaya baya lulus tahun 2012, Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri lulus tahun 2020.  Dan saat ini bekerja sebagai Penyidik Polri dengan pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) jabatan Kanit II Subdit 1 Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim.  

Naskah disertasi dalam sidang terbuka tersebut merupakan penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang telah dikonsultasikan kembali kepada Komisi Promotor yang terdiri dari Prof. Muchlis Hamdi, MPA., Ph.D , Dr. Priyo Teguh, SH., M.Si., dan Dr. Megandaru W. Kawuryan, M.Si., dengan memperhatikan bantuan dan saran secara lisan dan tulisan dari Tim Penguji/Penelaah yang terdiri atas Prof. Dr. Ngadisah, MA., Prof. Dr. Khasan Effendy, M.Pd., Prof. Dr. Triyuni Soemartono, MM., Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., Dr. Rizari, MBA.,M.Si., Dr. Sampara Lukman, MA.,  dan Dr. Rossy Lambelanova, SIP.,M.Si.

Secara konseptual penelitian yang dilakukan oleh promovendus terinspirasi dari pengalamannya dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik polri di bidang pertambangan, dimana banyak ditemukan kegiatan penambangan illegal yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan karena lamanya  proses pengurusan ijin tambang batuan setelah adanya penghapusan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam bidang pengelolaan Pertambangan Minerba berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Sedangkan material tambang batuan seperti pasir, tanah urug, batu kapur, batu kerikil, dll sangat dibutuhkan segera dalam pembangunan, baik untuk keperluan pembangunan masyarakat sekitar tambang, maupun pengembangan pembangunan daerah dan pembangunan proyek startegis nasional. Dengan lambatnya proses perizinan akan meningkatkan potensi kegiatan penambangan liar yang memiliki potensi terhadap pengelolaan lingkungan yang tidak optimal, berkurangnya pendapatan daerah, menurunnya kesejahteraan masyarakat dan terhambatnya proyek strategis nasional.

Penelitian yang dilakukan mempunyai perbedaan yang spesifik dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik dari segi lokasi, teori yang digunakan, obyek penelitian, unit analisis, maupun teknik analisis data. Temuan penelitian yang dijadikan dasar penyusunan suatu Konsep Baru diharapkan dapat memperkaya kajian teoritis dan dukungan empiris yang berkenaan dengan penerbitan izin tambang batuan di kabupaten Subang berjalan secara optimal. Kajian empirik ini secara spesifik diarahkan untuk membahas optimalisasi penerbitan izin tambang batuan di kabupaten Subang dengan menggunakan analisis implementasi kebijakan teori MS. Grindle, 1980.

Dalam temuan hasil penelitian ditemukan 3 variabel besar yang terdiri dari aktor, relasi & kepentingan, dan proses. Untuk optimalisasi penerbitan izin tambang batuan pasca UU 23 tahun 2014 di Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat, tiga variabel besar tersebut dapat dikonstruksi dengan melihat konfigurasi antar aktor yang didalamnya terdapat relasi dan kepentingan. Aktor kebijakan terdiri atas Birokrasi, Pengusaha, dan Masyarakat yang memiliki kepentingan masing-masing dalam proses penerbitan izin pertambangan batuan. Birokrasi memiliki kepentingan menjaga agar izin yang diterbitkan sesuai dengan prosedur, pengusaha memiliki kepentingan melakukan aktivitas tambang untuk memperoleh profit, sementara masyarakat memiliki kepentingan terhadap manfaat langsung dari aktivitas pertambangan. Variabel aktor, relasi dan kepentingan akan terkonfigurasi dengan optimal ketika dikemas oleh proses yang baik dan dinamis (agile process) sehingga terjadi hubungan saling menguntungkan (symbiosis mutualisme) antar aktor dan tercapai tujuan tata kelola berbasis lingkungan (environmental governance) dalam proses penerbitan izin usaha tambang batuan.

Hasil penelitian tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam pemberian izin batuan sehingga mampu mengurangi kegiatan penambangan illegal serta mampu memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar tambang tanpa harus merusak lingkungan; memberi manfaat bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, dan sekaligus sebagai salah satu referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama sehingga mampu memberikan sumbangsih dalam aksiologi ilmu pemerintahan. (Joko Susilo Raharjo)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.