Terkait Jual Beli Tanah Abaikan Ahli Waris, Kalvin Hutapea Kades Ompu Raja Hutapea Terima Aduan Masyarakat

Laguboti, aspirasipublik.com – Penetapan kawasan Danau Toba sebagai salah satu destinasi pariwisata super prioritas hal yang wajar mengingat keindahan alam Danau Toba yang terbentang di 7 kabupaten, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir merupakan potensi besar sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia.

Pengembangan kawasan Danau Toba sebagai destinasi wisata internasional harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi di antara aspek pendukung.

Pengembangan dan akses yang ada tidak terlepas dari pembangunan wilayah itu sendiri, baik berupa infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah maupun infratruktur yang dibangun oleh masyarakat setempat.

Tingginya intensitas pembangunan infrastruktur juga memacu banyaknya permasalahan yang ada, terkait kepemilikan lahan dan asset yang berakhir pada permasalahan keluarga.

Melihat kondisi pertanahan di wilayah Kabupaten Toba Samosir dan Kecamatan Lagu boti pada umummnya, dimana masih banyak kepemilikan tanah berupa tanah adat atau tanah ulayat. Dimana kepemilikan tanah tersebut masih turun temurun dari opung – opung terdahulu bahkan telah beberapa garis keturunan namun tidak dilakukan pembagian waris yang jelas. Kendalanya adalah Ketika wilayah ini banyak pembangunan dan menjadi salah satu destinasi wisata membuat harga tanah sertamerta meningkat. Dan Ketika tanah tersebut hendak di jual, pada sasat itulah muncul permasalahan.

Hak waris atas sebuah bidang tanah rawan menimbulkan permasalahan pertanahan, bila tidak didaftarkan ke instansi negara terkait. Sengketa antar ahli waris yang memperebutkan sebuah bidang tanah peninggalan orang tua sering terjadi.

Ada yang menimbulkan konflik horizontal yang terjadi berlarut-larut, sehingga hubungan keluarga ahli waris saling bermusuhan. Peran pemerintah khususnya Kementerian ATR/BPN sangat berperan dengan cara membuat proses mendukung maksimal peralihan hak waris di sertifikat lebih mudah.

Menurut KUHPerdata, prinsip dari pewarisan adalah:

  1. Harta Waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadinya suatu kematian. (Pasal 830 KUHPerdata);
  2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau isteri dari pewaris. (Pasal 832 KUHPerdata), dengan ketentuan mereka masih terikat dalam perkawinan ketika pewaris meninggal dunia. Artinya, kalau mereka sudah bercerai pada saat pewaris meninggal dunia, maka suami/isteri tersebut bukan merupakan ahli waris dari pewaris.

Berdasarkan prinsip tersebut, maka yang berhak mewaris hanyalah orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Baik itu berupa keturunan langsung maupun orang tua, saudara, nenek/kakek atau keturunannya dari saudara-saudaranya. Sehingga, apabila dimasukkan dalam kategori, maka yang berhak mewaris ada empat golongan besar, yaitu:

  1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUHPerdata).
  2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung Pewaris
  3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris
  4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.

Demikian halnya yang terjadi di Desa Ompu Raja Hutapea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir. Terkait penjualan sebidang tanah dengan luas ± 5.000 Meter persegi di lokasi tanah yang teletak di Sosor Palia Desa Op. Raja Hutapea membuat meradang beberapa pihak.

Adapun pihak yang merasa tidak dilibatkan atas transaksi penjualan tanah tersebut antara lain, Maruddin Sibuea, Magdalena Sibuea, Maria Sibuea dan beberapa pihak keluarga Hutapea

Menurut Magdalena, salah satu ahli waris tanah tersebut mengatakan “saya tau persis riwayat tanah tersebut, saya lama bersama nenek saya sewaktu beliau masih hidup dan masih banyak saksi yang hidup” tandasnya kepada awak media ini.

Menurutnya silsilah kekeluargaan yang ada pada nenek buyutnya adalah Op. Jumanggal memiliki anak dua Op. Purasa dan Op. Banggua, dimana op. Purasa memiliki anak 4 orang yaitu Jumanggal br. Hutapea yang menikah dengan marga Sibarani, Onggung Hutapea yang memiliki dua anak perempuan, yaitu Purasa br. Hutapea dan Roslina Hutapea, anak nomor 3 Domia br Hutapea yang menikah dengan Cyrus Sibuea, memiliki anak 5 orang, anak yang keempat adalah Perderik Hutapea yang tidak menikah dan tidak memiliki keturunan.

Dimana Maruddin Sibuea, Magdalena Sibuea, Maria Sibuea adalah keturunan Domia br Hutapea yang menikah dengan Cyrus Sibuea.

“Tanah ini adalah milik oppung kami Op Jumanggal, namun menurut kepala desa setempat tanah yang dilakukan penjualan adalah memiliki AJB atan nama Ahmad Benyamin Hutapea, “Mengapa kita tidak pernah diberitahukan terkait perpindahan hak katas tanah ini, karena kami juga termasuk di dalam ahli warisnya,” tambahnya.

Sementara hasil pantauan awak media AP, pada hari selasa, 1 Juni 2021. Alat – alat berat sudah bekerja di lokasi tanah tersebut, menurut informasi dari para pekerja disana akan dibangun perumahan di atas tanah tersebut.

Pemerintah Desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Berdasarkan perannya tersebut, maka diterbitkanlah peraturan-peraturan atau undang-undang yang berkaitan dengan pemerintahan desa yang mengatur pemerintahan Desa, sehingga roda pemerintahan berjalan dengan optimal.

Tanggung jawab melayani masyarakat atau pelayanan publik diwujudkan oleh kepala desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara formal adalah suatu yang bersifat wajib atau menjadi keharusan seorang kepala desa melayani kepentingan masyarakat.

Menindaklanjuti pernyataan keberatan oleh ibu Magdalena Sibuea pada hari selasa, 1/6/2021 Kalvin Hutapea Kepala Desa Ompu Raja Hutapea, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir. Ketika di konfirmasi awak media menyampaikan akan memanggil para pihak, terkait permasalahan di atas mengingat dirinya adalah sebagai pamong yang tidak memihak kepada siapapun, sehingga permasalahan ini dapat selesai dengan kekeluargaan. Mengingat tugasnya adalah memberikan pengayoman dan pelayanan yang baik untuk masyarakat setempat. (Jhonson)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: