May 19, 2022

Sidang Gugatan Harta Gono – Gini di Pengadilan Agama Cikarang

6 min read

Bekasi, aspirasipublik.com – Awak media AP, mengikuti jalannya persidangan Harta Gono-Gini antara H. Mochammad Yunus dengan Tutiek Indrawti di Pengadilan Agama Cikarang, Bekasi, Jawa Barat. Pengacara Drs. Kustantono, SH., MH., sebagai Kuasa Hukum dari H. Muhammad Yunus ingin membantah apa yang telah diberitakan oleh salah satu media, yang menurutnya tidak sesuai Fakta dan merugikan kliennya. Pada kesempatan ini Drs. Edy Kustantono, SH., MH., menyampaikan kronologis Jalan cerita yang sebenarnya kepada awak media AP., Dan ia mengatakan:

  1. Gugatan perceraian oleh Tutiek Ratnawaty di Pengadilan Agama Cikarang dengan materi yang disampaikan oleh Sdr. Bambang adalah persoalan Nama Moch. Yunus yang dikatakan yang benar adalah H. Mochammad Yunus Bin Salopo Siswowardoyo, bukan H. Mochammad Yunus Bin H. Abdul Azis, yang dikuatkan dengan putusan No.26/Pdt.G/2019/PTA.Bandung tertanggal 17 Juli 2019 M.jo Putusan No.56.K/Ag/2020 tanggal 19 Februari 2019 M.
  2. Laporan Polisi di Polda Jawa Barat tanggal 31 Desember 2020 a/n. Michael dengan cepat pada tanggal dan waktu yang sama berubah pelapornya menjadi bernama Mochammad Yunus.
  3. Adanya Mal administrasi dan diskriminasi oleh Oknum Penyidik Polda Jabar, yang telah mempertaruhkan profesionalisme penyidik mentersangkakan Tutiek Ratnawaty.

Berita yang kami sajikan ini adalah sanggahan dan sekaligus jawaban bahwa apa yang disampaikan oleh Kuasa Tutiek Ratnawaty adalah Pemutar balikan fakta dan pernyataan yang tidak seharusnya diucapkan dimuka umum terhadap penyidik Polda Jabar, yang sudah bekerja sama Profesional. Berdasarkan fakta alat bukti yang cukup, sehingga dapat menetapkan Tutiek Ratmawaty menjadi tersangka. Dalam laporan terkait Pasal 266.KUH.Pidana.

Bahwa sebagaimana sudah dikatakan oleh Kuasa Hukum Tutiek Ratmawaty, dalam berita diatas sudah mempunyai putusan Pegadilan Tinggi Agama No.26/Pdt.G/2019/PTA. Bandung tanggal 17 Juli 2019 M.

Jo.putusan no.56.K/Ag/2020 tanggal 19 Februari2020M. Dan Akta Cerai no.179/AC/2020/PA.Cikarang tanggal 21 September 2020M.

Buat kami, sekalipun Tutiek Ratnawaty mempunyai dua putusan dari Pengadilan Tinggi dan Putusan Mahkamah Agung, kami anggap bukanlah ketetapan hukum yang serius, karena H. Mochammad Yunus Bin H. Abdul Azis tidak pernah menikah dengan Tutiek Indrawaty di KUA Soreang. Kenapa bisa muncul Kutipan Akta Nikah No.127/78/II/2012 dan Duplikat Kutipan Akta NikahcNo.B-276/KUA.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018. Sangat jelas Kutipan dan Duplikat Akta Nikahvtersebut Fiktif dan dipalsukan.

Persoalan hukum menjadi serius ketika Tutiek Ratmawaty berdasarkan Akta Cerai No.179/AC/2020/PA.Cikarangtanggal 21 September 2020M., mengajukan gugatan Harta Gono-Gini di Pengadilan Agama Cikarang dalam Perkara No.3225/Pdt.G/2020/PA. Cikarang tanggal 17 September 2020.

Mochammad Yunus melakukan perlawanan hebat, karena rumah miliknya yang ada di jl. Nilam Blok. M RT06/035 Kemang Pratama Regency Sertifikat no.9940 a/n. H. Mochammad Yunus dibidik menjadi bagian dari Harta Gono-Gini.

Bahwa membaca dan mendalami pertimbangan Majlis Hakim Agung Putusan No.56.K/2020/tanggal 19 Februari 2020.M halaman 4 alinea kedua ditulis……dan apabila ada pihak yang keberatan dengan Akta Nikah tersebut karena diduga palsu atau proaedure penerbitan Akta tersebut tidak benar, maka harus diputus oleh Pengadilan Tentang Ketidakbenaran Akta tersebut.

Pertimbangan Majlis Agung ditulis diatas adalah dasar hukum yang dapatcdipertanggung jawabkan dimuka hukum, maka H. Moch. Yunus memvuat laporan Polisi di Polda Jabar No. Lp.B/1378/XII/2020/Jabar tanggal 31 Desember 2020. Terkait pasal 266 KUH.Pidana Tentang tindak Pidana menyuruh nemasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta Otentik.

Akta Otentik yang dimaksu adalah Kuripan Akta Nikah No.127/78/II/2012/ dan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. B-76/KUA.10.04.30/PW.01/07/2018 tanggal 25 Juli 2018.Dan Diduga fiktif atau dipalsukan.

Bahwa H.Moch.Yunus sejak 08 Agustus 2012 adalah Pemwgang KTP-EL.Kota Surabaya NIK.35782212407660001 lahir di Surabaya tanggal 24 Juli 1966 tinggal di Bukit Mas Nediterania 0-9 RT04/07: Dukuh Pakis, Surabaya, Jawa Timur.

  1. Moch. Yunus menikah dengan istri syahnya bernama H. Zaenab Nahdi tanggal 27 Agustus 2005 di KUA Pasar Kliwon Surakarta, dengan Kutipan Akta Nikah No.406/55/VIII/2005.

Bahwa Kutipan Akta Nikah yang dimiliki oleh Tutiek Indrawaty No.127/78/II/2012 yang dijadikan atas hukum o mengajukan Gugatan Cerai di pengadilan Agama Cikarang ditulis identitas H. Mochammad Yunus lahir di Jakarta, status sebelum menikah Duda alamat di Jl. Raya Soreang Bandung Jawa Barat.

Sangat jelas dan kasat mata identitas H. Moch. Yunus yang ditulis pada KTP-E dengan yang ditulis dalam Kutipan Akta Nikah   No.127 tidak sama. Bahkan dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah yang juga dimiliki oleh Tutiek Ratnawaty No. B-276/Kua.10.04.30/PW.01/07/2018 Status Moch. Yunus sebelum menikah ditulis Jejaka, Ini bukti nyata palsunya Akta tersebut.

Bahwa dalam persidangan Gugatan Goni Gini di PA. Cikarang dalam perkara 3225/pdt.G/2020/PA. Cikarang, Tutiek Ratmawaty mengajukan bukti yang disebut; P-1 adalah Copi dari asli KTP NIK.325055811690013 atas nama T. Ratnanawaty HM.YUNUS yang beralamat di Jl. H. Nilam M-1 Kemang Pratama Regency, dan bukti lain P-1. Dan bukti lain P-2 adalah copi dari Copi KTP NO.3275052407660013 atas nama Moch. Yunus dengan alamat Jk. Nilam Blok. M-1 Kemang Pratama Regency. Bukti P-3 adalala Kartu Keluarga No.3275053010120014 yang menerangkan H. Moch. Yunus sebagai suami dari T. Ratmawaty, HM, sebagai istri.

Bahwa 3 (tiga) data disebut diatas dijadikan alat bukti oleh Tutiek Ratnawaty dalam persidangan perkara 325/pdt.G/2029/PA. Cikarang patut diduga adalah data Palsu. Maka Kuasa Hukum dari H. Moch. Yunus, Drs. Eddy Kustantono, SH., MH., membuat surat kepada Disdukcapil Kota Bekasi, dengan surat No. 08/EK/KH/V/2021 tanggal 24 Mai 2021. Perihal kebenaran atas terbitnya KTP a/n. Moch. Yunus NIK.3275052407660013 dan KK No. 32750053010120014 atas nama Moch.Yunus.

Pimpinan Dukcapil menjawab surat dari Eddy Kustantono pada bulan Mai 2021 No. 470/159- Diduscapil yanduk, bahwa dalam darabese Disdukcapil Kota Bekasi, KTP a/n. Moch Yunus No. 3275052407660013 dan Kartu keluarga No. 327505301p120014 atas nama Moch.Yunus tidak terdaftar. Sudah sangat jelas lemalsuan yang dilakukan Tutiek Ratnawaty bukan hanya Kutipan Akta Nikah saja, melainkan juga KTP dan KK untuk nama Moch. Yunus dipaksakan untuk kepentingan mencari keuntungan materi dengan berlindung dibalik Lembaga Hukum Terhormat Pengadilan Agama Cikarang.

Bahwa factual Akta Cerai No. 1796/AC/2020/PA. Cikarang tanggal 31 September 2020. M walaupun itu produk asli dari Pengadilan Agana Cikarang, namun cacat formal dan cacat hukum dan harus batal demi hukum, karena bukti p-1 yang disampaikan oleh penggugat Tutiek Ratmawaty adalah KTP. NIK. 32750055811690013 beralamat di Jl. Nilam Blok. M1 Kemang Pratama Regency. Dalam Akta Cerai no.179/AC/2020/PA. Cikarang ditulis Tutiek Ratnawaty binti Suyanto beralamat di Jl. Bima Citra 12/18 RT01/10 Lambang Sari, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Demikian pula nama H. Mochammad Yunus dalam bukti yang disampaikan oleh Tutiek Ratmawaty, KTP an.Moch Yunus NIK 32750524076613 alamat jl. nilam Blok M1 Kemang Pratama Regency, sesuai keterangan dari Disdukcapil. KTP dengan NIK tdrsebut tidak terdaftar, dan KTP el.Moch.Yunus yang benar adalah 35782212407660001dari surabaya, alamat tinggal di Bukit Mas Mediterania 0-9 RT04/07 Dukuh Pakis, Jec.Dukuh Pakis, Surabaya. Alamat yang ditulis dalam Akta Cerai No.179/AC/2020/PA.Cikarang adalah Jl.Nilam Blok M1 Kemang Pratama Regency, Bekasi.

Dengan demikian menjadi jelas, bahwa menggugat cerai dipidanakan karena memakai Kutipan dan Duplikat Kutipan Akta Nikah Palsu. Data yang ada pada kami bisa berbicara tentang pdmalsuan tersebut. Sehingga tidak usah ada pemutar balikan fakta yang justru akan menjadi persoalan hukum lain, karena sudah mendiskriditkan penyidik Polda Jabar tidak profesional telah terjadi maladministrasi.

Pertanyaan balik yang harus dijawab oleh pembuat berita menyesatkan, berikan kepada kami bukti terkait Pasal 3 ayat 2 dan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa suami yang ingin beristri lebih dari satu, harus ada izin dari yang bersangkutan dan persetujuan permohonan dari Pengadilan, dimana H.Moch. Yunus bertempat tinggal, untuk menikah lagi.

Bahwa Tutiek Ratmawaty bersikukuh telah menikah resmi dengan Moch.Yunus sesuai Kutipan Akta Nikah dari KUA Soreang, berikan ada bukti ijin dari istri sah Moch.Yunus dan ijin dari Pengadilan setempat.

Kiranya hal yang paling tepat yang harus dilakukan oleh Tutiek Ratmawaty adalah bertobat dan meminta ampun keoada Tuhan YME atas segala dosanyayang selama ini dibuat yang telah menyengsarakan banyak orang. Perkara pidana yang dilaporkan oleh Moch.Yunus di Polda Jabar Tutiek Ratnawaty sudah menjadi terdakwa dan sidang pidana sudah dimulai tanggal 19 Januari 2021 di Pengadilan Negeri Bale Endah Bandung. (AK)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.