August 8, 2022

SI-POLI-SI KITA, SAMPAI SAAT INI DAN NANTI…

6 min read

Oleh: Petrus Polyando (1/7/2022)

Sebuah Ungkapan Bijak Yang Dikutip Dari Abjist Naskar “Polisi bukanlah profesi tetapi sebuah janji untuk melindungi”. Istilah ini sangat tepat ketika dihubungkan dengan perannya sebagai alat utama negara, dengan mengingat bahwa negara merupakan sebuah entitas hasil kesepakatan manusia yang juga sebagai sarana semata demi penertiban. Ini berkenaan dengan persepsi terhadap kodrati manusia dimana melekat dengan sisi duniawi dan sisi ilahi, sebagaimana digambarkan olef filsuf Augustinus (354-430M). Bahwa sejatinya sisi duniawi manusia masuk dalam civitas terrena yang melekat dengan sifat buruk, tamak, rakus dan berorientasi pada kepentingan duniawi semata bahkan menjauhkan diri dari ajaran dan kehendak sang pencipta, sedangkan sisi ilahi manusia terbentuk atas kecintaannya terhadap sang pencipta yang dipengaruhi ruh dengan menganggap hina diri, menjadi hamba dan tunduk pada ajaran dan kehendak sang pencipta atau dikenal dengan civitas dei. Negara dihadirkan karena ada kesadaran kolektif manusia terhadap dirinya yang melekat sisi buruk, egois yang diperdaya oleh nafsu, sehingga memerlukan kekuasaan untuk menertibkannya. Oleh Thomas Hobbes (1588–1679 M) disebut dengan “Homo homini lupus”, atau manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Hidup manusia selalu melekat hasrat dan nafsu duniawi yang saling meniadakan satu dengan yang lainnya. Pada kondisi ini jelas selalu mengancam satu dengan yang lainnya sehingga kekacaubalauan tidak dapat terhindarkan, karena itu diperlukan sarana penertiban oleh sebuah entitas yang disepakati.

Dalam perkembangannya terjadi pergeseran peran negara modern yang diselenggarakan pemerintah sebagai aktornya, tidak hanya pada melindungi warganya dari kekerasan, atau hadir pada kondisi kacaubalau (Clinton Roosevelt, 1841), namun juga memberikan pelayanan dan menjamin hak-hak warganya terpenuhi secara adil  (Maragareth Levi, 2006). Mengingat fungsinya semakin meluas ini, kemudian dibentuk perangkat-perangkat pemerintah yang spesifik guna menjalankan peran yang bervariasi dalam rangka memenuhi esensi kesepakatan hadirnya negara. Dalam pemerintahan modern, pembentukan organ spesifik dimaksud agar penyelenggaraan fungsi dapat lebih efektif memenuhi tuntutan masyarakat dan kebutuhan internal. Berkenaan penyelenggaraan fungsi perlindungan sebagai fungsi dasar negara (pemerintah) terhadap warga dari ancaman keamanan dan ketertiban dalam negerinya, umumnya negara-negara di dunia meletakan tanggungjawab tersebut pada organ kepolisian. Jadi secara universal ide dan realitas institusi ini sama dalam masyarakat di berbagai negara. Sementara itu fungsi-fungsi lainnya diletakan pada organ negara yang berbeda. 

Di Indonesia, organ kepolisian ini diberikan amanat oleh konstitusi (pasal 30 ayat (4)) sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Secara historikal, institusi ini telah mengawal perjalanan bangsa sejak awal kemerdekaan tepatnya 1 juli 1946 sebagai jawatan mandiri yang diberikan peran khusus oleh negara. Kiprahnya cukup banyak dan telah menorehkan lembar demi lembar catatan sejarah mengenai perannya melindungi (menjaga) keamanan dan ketertiban. Secara faktual, praktik pemolisian dalam rangka melaksanakan amanat konstitusi mendapatkan pro dan kontra di masyarakat. Ini terkait capaian tugas dan dampaknya bagi masyarakat dimana ada yang berhasil – ada yang gagal, ada yang memuaskan-ada yang mengecewakan, yang kemudian menimbulkan sikap membenci dan mencaci serta memuji dan menyanjung. Mereka yang mengkritik melihat dari sisi kegagalan, sedangkan mereka yang memuji dan menyanjung melihat dari sisi keberhasilan atas pengorbanan yang diberikan. Publik selalu mengawasi perilaku mereka baik secara individu, badan atau juga pejabatnya sehingga gerak-gerik mereka seakan tidak luput dari sorotan penilaian publik.

Di masa reformasi ini kepolisian sebenarnya merupakan salah satu institusi yang dikonstruksi ulang agar kompatibel dengan semangat sistem demokrasi, yang mencakup struktur internalnya dan juga relasi dengan lembaga atau organ lainnya serta pergeseran peran kepolisian. Dengan konstruksi baru tersebut, profil kepolisian di masa reformasi ini telah berubah secara drastis, lebih fokus pada peran sesungguhnya sebagaimana layaknya polisi universal di dunia modern. Ini tentu melihat praktik sebelum reformasi yang menempatkan polisi sebagai bagian dari ABRI sehingga lebih mengedepankan pendekatan militer dan dibayang-bayang militer dalam tugas dan pengabdiannya. Saat ini polisi dikenal dengan institusi sipil yang dipersenjatai negara dengan tugas khusus menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam praktiknya, paradigma baru kepolisian di masa reformasi ini memang telah mengubah pelayanan kepada masyarakat akan keamanan dan ketertiban serta penegakan hukum. Berbagai pendekatan telah diubah dengan semangat menghadirkan polisi yang humanis, responsif, efektif dan efisien. Bahkan inovasi selalu dihadirkan guna mengakomodasi tuntutan masyarakat serta dinamika sosial yang terjadi. Perilaku ini mendapatkan banyak apresiasi dan respek atas torehan perubahan yang ada. Namun demikian, dibalik semua itu performa kepolisian di tubuh korps bhayangkara oleh sebagian kalangan dianggap mengecewakan. Beberapa kalangan seperti LSM, pemerhati maupun akademisi menganggap kepolisian masih jauh dari semangat reformasi yang diharapkan. Polri dianggap lebih berorientasi pada kapital, dan tidak melayani masyarakat.  Citra negatif institusi kepolisian ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Polri sejak lahirnya UU 2/2002, bahkan publik menganggap Penegakan hukum di tangan Polri makin keruh akibat budaya kolusi, korupsi dan nepotisme. Dan ini pararel dengan hasil survey beberapa lembaga mengenai tingkat kepuasan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegakan hukum yang ada.

Masih banyak catatan positif dan goresan negatif mengenai lembaga ini. Apresiasi dan pandangan miris terhadap institusi ini tentu merupakan bagian dari kecintaan terhadap lembaga ini sebab masyarakat membutuhkan lembaga ini sampai kapanpun. Jelasnya selama negara ini ada, korps ini mutlak ada dalam peran menjaga keamanan dan ketertiban guna melindungi warganya sebagaimana premis awal mengenai hadirnya negara. Ini memperlihatkan bahwa yang buruk harus diperbaiki dan yang baik dipertahankan. Ada bias praktik yang menimbulkan kekecewaan, ketidaksukaan dan juga antipati terhadap lembaga ini perlu dievaluasi agar polisi bergerak dalam ruang profesionalisme sebagaimana sediakala dia dihadirkan oleh negara. Sekilas ada desas-desus di sebagian kalangan yang menyamakan polisi saat ini mirip dengan ABRI di orde baru, terutama mengenai penempatan anggota di luar instisusi yang dianggap tidak relevan dengan tugasnya. Publik menyoal perilaku tersebut mengulang dwifungsi ABRI di masa orde baru, bahkan perannya saat ini seolah multi-aspek menyasar pada semua institusi lainnya. Belum lagi ungkapan klasik yang menghantui masyarakat, berurusan dengan polisi itu sangat ribet dan menghabiskan seperti lapor kambing hilang sapi dll. Pergeseran fokus di luar instansinya ini dianggap menyimpang dan membahayakan terutama mengenai cara pandang dirinya terhadap obyek tugas. Sebab sejatinya obyek tugas utamanya adalah berkaitan dengan keamanan dan ketertiban yang melekat dengan dunia kejahatan, sehingga secara naluriah memandang manusia pada dasarnya adalah penjahat kecuali membuktikan dirinya adalah orang baik. Ini jelas tidak relevan ketika mereka ditugaskan pada instansi sipil lainnya dimana memandang obyek yang dilayani adalah raja. Perbedaan mendasar inilah yang menimbulkan keraguan masyarakat dan meningkatkan rasa was-was akan kebangkitan perilaku pada rezim orde baru.

Ini merupakan kritik atas fakta yang terjadi melengkapi catatan kritis lainnya seperti tumpang tindih kewenangan yang menimbulkan kegamangan di masyarakat antara polri dengan TNI atau antara polri dengan pemda terutama mengenai hubungan hankamtibmas. Ada irisan yang belum tuntas misal keamanan dan ketertiban yang diperankan oleh POLRI dan PEMDA (Satpol-pp), atau keamanan yang melibatkan TNI dan POLRI. Persoalan ini ditambah lagi dengan daya dukung internal yang belum memadai seperti kuantitas maupun kualitas SDM, keterbatasan Sarana-prasarana, dan anggaran yang belum memadai. Berbagai soal yang dipaparkan ini, agar semuanya dapat sadar mengembalikan institusi ini kepada hakikat sesungguhnya. Publik menyadari bila organ ini dibiarkan bergerak di luar profesionalitas tugas yang diamanatkan negara melalui konstitusi maka dampak buruk langsung akan terjadi dan sangat membahayakan kehidupan masyarakat.

Kritikan dari para aktivis, akademisi, jurnalis, dan politisi, sebagai alternatif dalam rangka merespons dan meningkatkan kepolisian berfokus pada akuntabilitas, keragaman, pelatihan, dan tugas utama yang langsung berhubungan dengan masyarakat sebagaimana ditegaskan oleh Alex S. Vitale (2017) dalam bukunya The End of Policing. Perluasan kewenangan polisi dan juga peran utamanya saat ini tidak sejalan dengan pemberdayaan masyarakat dalam penyelenggaraan keamanan dan ketertiban, bahkan mengabaikan rasa keadilan sosial. Beberapa keraguan publik seputar bidang jangkauan pekerjaan polisi yang semakin luas justru memperburuk masalah penegakan hukum yang seharusnya diselesaikan.

Atas berbagai realita, kritik dan harapan publik di atas, pembenahan korps bhayangkara ini menjadi mutlak sebagai keutamaan negara menjalankan tugas melindungi warganya. Hal yang dilakukan adalah komitmen semua pihak (internal dan eksternal) membangun profesionalitas korps ini melalui transformasi dan restorasi yakni meningkatkan inovasi dan mengembalikan kepada hakikat dasar. Ada banyak terobosan yang bisa dipraktikan dengan kemauan penerapan alternatif pemolisian yang kuat agar terjadi pengurangan kejahatan dan ketidakadilan. Kita tidak mungkin memilih solusi terbaik untuk kepolisian yang buruk dengan mengakhiri kepolisian itu. Kita sadar korps ini akan tetap ada dan dibutuhkan, karena dalam diri kita melekat sifat duniawi yang penuh dengan keburukan sehingga memerlukan organ yang melindungi dan menertibkan. Kalau Polisi itu sebuah Janji untuk melindungi maka sepatutnya semua personilnya menerima tugas mulia ini sebagai panggilan kesanggupan dalam dirinya dengan nurani yang jernih, tidak menggadaikan kehormatan suci ini dengan orientasi lainnya. Semoga peringatan Hari Bhayangkara ini menjadi momentum POLRI berbenah secara konsisten dan berkelanjutan. Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia yang ke-76. Tetap Terus Melindungi Negeri ini.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.