Jakarta, aspirasipublik.com – Kamis, 11Juni 2026 berlangsung dari pukul 09.00 dan selesai pukul 12.00 di Ruang sidang Terbuka lantai satu gedung pasca sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta, Bapak Prof. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si ., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi mewakili atas nama Rektor IPDN Bapak DR. Halilul Khairi. S SOS. M.Si., siang ini diputuskan hasil sidang promosi Doktor atas Nama Dr. Syony Tjahjadi, S.Sos., M.Si. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta.
Setelah mempertahankan Disertasinya dihadapan promotor dan penguji selama tiga jam akhirnya Berhak dan dapat Meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan ke 378 dengan predikat Sangat Memuaskan dengan judul Disertasi
“ Kontestasi Kepala Daerah Non Kader Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2017”.
Dengan Tim Promotor yang terdiri dari Ketua promotor Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., Co Promotor 1. Prof. Dr. Muhadam Labolo, M.Si., Co Promotor 2 Dr. Megandaru W. Kawuryan, S.IP., M.Si.
Tim penelaah/penguji yang terdiri atas:1. Dr. Halilul Khairi, M.Si. Rektor IPDN yang diwakili Bapak Prof. Dr. Hyronimus Rowa, M.Si., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Memimpin jalannya sidang Terbuka., 2. Prof. Dr. Mansyur Achmad, M.Si.,3. Dr. Ika Sartika, M.T., 4. Dr. Tjahjo Suprajogo, M.Si., 5. Dr. Layla Kurniawati, S.Pd., M.Pd., 6. Prof. Dr. Muhammad Mulyadi, AP., M.Si., selaku Penguji Eksternal.
Riwayat Singkat Dr. Syony Tjahjadi, S.Sos., M.Si., lahir di Jakarta pada tanggal 2 April 1972. merupakan Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta yang saat ini menjabat sebagai Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, memiliki pengalaman panjang dalam bidang pemerintahan daerah, pelayanan publik, administrasi pemerintahan, serta pengelolaan organisasi birokrasi.
Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam memahami dinamika tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik di lingkungan pemerintah daerah.
Perjalanan pendidikan formal dimulai dari Sekolah Menengah Atas Negeri 61 Jakarta yang diselesaikan pada tahun 1991. Selanjutnya menempuh pendidikan Diploma III Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) Jatinangor dan lulus pada tahun 1995. Pendidikan sarjana ditempuh pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (STIA LAN RI) Jakarta dan berhasil diselesaikan pada tahun 2003.
Komitmen terhadap pengembangan kompetensi akademik terus ditunjukkan dengan menyelesaikan pendidikan Magister Ilmu Pemerintahan pada Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2010.
Selain pendidikan formal, juga aktif mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan kedinasan untuk meningkatkan kapasitas profesionalnya. Dalam tiga tahun terakhir, beliau mengikuti Diklat Gada Pratama pada tahun 2024 dan Diklat Audit Energi Bangunan Gedung pada tahun 2025. Sebelumnya juga telah menyelesaikan Diklat Kepemimpinan Tingkat IV pada tahun 2001 dan Diklat Kepemimpinan Tingkat III pada tahun 2015.
Karier birokrasi Dr. Syony Tjahjadi, S.Sos., M.Si. menunjukkan perjalanan yang panjang dan konsisten dalam bidang pemerintahan daerah. Beliau mengawali karier sebagai Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada tingkat kelurahan. Selanjutnya dipercaya menduduki jabatan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana, Sekretaris Kelurahan, Wakil Lurah, Lurah, Sekretaris Kecamatan, hingga Kepala Bagian Pengamanan, Pelayanan dan Perlengkapan pada Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Berkat dedikasi, kompetensi, dan pengalaman yang dimiliki, sejak tahun 2024 dipercaya menduduki jabatan Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Dedikasi pengabdiannya kepada negara juga tercermin melalui berbagai penghargaan yang diterima, di antaranya Satyalancana Karya X Tahun, Satyalancana Karya XX Tahun pada tahun 2014, dan Satyalancana Karya XXX Tahun pada tahun 2025 sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian dan loyalitasnya dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Tujuan penelitian Disertasi Dr. Syony Tjahjadi, S.Sos., M.Si., untuk menganalisis dan menjelaskan secara sistematis bagaimana kepala daerah non kader partai politik mampu memenangkan pemilihan Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta melakukan konstruksi model perekrutan partai politik yang ideal dalam memenangkan pemilihan kepala daerah dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan Nasional dan Penelitian ini menggunakan teori Pierre Bourdiue (1979) untuk menjelaskan bagaimana perilaku manusia, kekuasaan, dan struktur sosial terbentuk dalam kehidupan masyarakat. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan ekploratif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
Hasil Penelitian menyimpulkan bahwa kemenangan kepala daerah non kader partai politik ditentukan oleh integrasi dan konversi sinergis empat modal politik, sosial, ekonomi, dan simbolik yang menghasilkan legitimasi publik, selanjutnya bertransformasi menjadi legitimasi pemerintahan daerah melalui Empat Pilar Ilmu Pemerintahan.
Analisis terhadap Pemilihan Gubernur Daerah Khusus Jakarta Tahun 2017 menunjukkan bahwa dinamika demokrasi lokal tidak lagi sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan partai politik dan sistem kaderisasi formal. Kemenangan kepala daerah non kader partai politik menunjukkan adanya perubahan pola perilaku politik masyarakat dari orientasi partai politik (party-oriented politics) menuju orientasi kandidat (candidate-oriented politics). Dalam konteks tersebut, keberhasilan kandidat tidak hanya ditentukan oleh dukungan partai politik, tetapi juga oleh kemampuan membangun legitimasi publik melalui pengelolaan berbagai bentuk modal yang dimiliki.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemenangan kandidat non kader partai politik merupakan hasil interaksi antara modal politik, modal ekonomi, dan terutama modal sosial berbasis keagamaan.
Modal politik memberikan akses terhadap dukungan kelembagaan dan legitimasi formal melalui koalisi partai politik. Modal ekonomi berfungsi sebagai sumber daya yang mendukung aktivitas kampanye dan komunikasi politik. Namun demikian, modal sosial berbasis keagamaan terbukti menjadi faktor yang paling dominan dalam membangun kepercayaan publik, memperluas jaringan dukungan masyarakat, dan memperkuat legitimasi kandidat di tengah masyarakat Jakarta yang plural dan religius.
Modal sosial berbasis keagamaan yang dibangun melalui tokoh agama, organisasi keagamaan, majelis taklim, komunitas keagamaan, rumah ibadah, serta jaringan sosial religius lainnya mampu membentuk hubungan emosional yang kuat antara kandidat dan masyarakat. Hubungan tersebut menghasilkan kepercayaan (trust), solidaritas sosial, dan dukungan kolektif yang kemudian dikonversi menjadi kekuatan elektoral. Dengan demikian, kemenangan kepala daerah non kader partai politik tidak hanya merupakan hasil kompetisi politik formal, tetapi juga merupakan refleksi dari keberhasilan membangun legitimasi sosial melalui jaringan sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat
Berdasarkan hasil penelitian, disertasi ini menghasilkan suatu model yang disebut sebagai Model Integrasi Modal Politik, Modal Sosial, Modal Ekonomi, dan Modal Simbolik dalam Kontestasi Kepala Daerah Non Kader Partai Politik atau dapat pula disebut sebagai Model Relasi Pemerintahan Inklusif. Model ini menjelaskan bahwa keberhasilan kepala daerah non kader partai politik tidak hanya ditentukan oleh kemampuan memperoleh kemenangan dalam kontestasi elektoral, tetapi juga oleh kemampuannya mentransformasikan berbagai sumber daya yang dimiliki menjadi legitimasi pemerintahan yang berkelanjutan melalui penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan. Model tersebut berangkat dari asumsi bahwa modal politik, modal sosial, modal ekonomi, dan modal simbolik merupakan sumber daya strategis yang saling berinteraksi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Modal politik berfungsi sebagai infrastruktur kelembagaan yang memberikan akses terhadap dukungan politik, koalisi, serta legitimasi formal dalam proses kontestasi. Modal sosial berperan sebagai energi kolektif yang mendorong mobilisasi dukungan masyarakat melalui jaringan sosial, kepercayaan, dan partisipasi publik. Modal ekonomi berfungsi sebagai katalisator yang memungkinkan tersedianya sumber daya untuk mendukung berbagai aktivitas politik dan pemerintahan. Sementara itu, modal simbolik menjadi bentuk modal yang paling menentukan karena berkaitan dengan reputasi, integritas, ketokohan, legitimasi moral, serta pengakuan publik terhadap kapasitas kepemimpinan seorang kandidat. Keempat modal tersebut bekerja secara simultan melalui proses integrasi dan konversi yang dinamis sehingga menghasilkan kekuatan politik yang mampu meningkatkan daya saing kandidat dalam arena kontestasi politik.
Proses integrasi dan konversi berbagai bentuk modal tersebut menghasilkan legitimasi publik yang tercermin dalam tingkat kepercayaan masyarakat, popularitas, serta elektabilitas kandidat. Legitimasi publik menjadi faktor penting yang menjembatani hubungan antara keberhasilan dalam kontestasi politik dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam perspektif ini, kemenangan elektoral bukanlah tujuan akhir, melainkan tahap awal dalam proses pembentukan legitimasi pemerintahan yang lebih substantif.
Legitimasi publik yang diperoleh selama proses kontestasi kemudian ditransformasikan ke dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi utama pemerintahan. Transformasi tersebut diwujudkan melalui penggunaan kewenangan pemerintahan sebagai dasar legalitas dalam pengambilan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan publik sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan masyarakat, pemberdayaan masyarakat sebagai sarana memperkuat partisipasi dan kapasitas sosial warga, serta pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Keempat fungsi tersebut menjadi instrumen utama dalam mengonversi legitimasi politik menjadi legitimasi pemerintahan.
Model ini menunjukkan bahwa legitimasi pemerintahan merupakan hasil dari kemampuan kepala daerah dalam mengintegrasikan kekuatan politik, sosial, ekonomi, dan simbolik dengan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan secara efektif. Legitimasi pemerintahan tidak hanya ditandai oleh pengakuan formal atas kedudukan kepala daerah yang terpilih, tetapi juga oleh tumbuhnya kepercayaan, dukungan, dan penerimaan masyarakat yang berkelanjutan terhadap kinerja pemerintahan yang dijalankan. Dengan demikian, keberhasilan pemerintahan daerah tidak semata-mata ditentukan oleh kemenangan dalam pemilihan, melainkan oleh kemampuan kepala daerah dalam mengelola dan mengonversi berbagai bentuk modal yang dimiliki menjadi kinerja pemerintahan yang mampu menghasilkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi pemerintahan secara berkelanjutan.
Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi teori modal Bourdieu dengan Empat Pilar Ilmu Pemerintahan, identifikasi empat pola konversi antar modal, penemuan posisi sentral modal sosial berbasis keagamaan dalam kontestasi politik urban yang religius, serta konstruksi model integrasi keempat modal yang menjelaskan hubungan antara kontestasi politik, legitimasi publik, dan legitimasi pemerintahan secara komprehensif. Kebaruan ini berkontribusi signifikan bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, sekaligus memberikan panduan praktis bagi partai politik, kandidat kepala daerah, dan penyelenggara pemilu dalam memahami dinamika kontestasi politik di Indonesia.
Nasehat Akademik yang disampaikan oleh Prof. Dr. Nurliah Nurdin, MA., kepada Dr. Syony Tjahjadi, S.Sos., M.Si., saudara Dr.Syony Tjahjadi, S.Sos., M.Si. Hari ini, Kamis tanggal 11 Juni 2026, dengan rahmat dan karunia Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami segenap penyelenggara Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri berhasil mengantarkan Saudara menjadi Doktor Ilmu Pemerintahan.
Pencapaian ini adalah bukti nyata dedikasi dan ketekunan Saudara dalam menempuh perjalanan panjang akademik, yang penuh tantangan dan dinamika. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa meridhai dan memberkati Saudara dalam dharma baktinya bagi bangsa dan negara.
Saudara Dr. Syony Tjahjadi, S.Sos., M.Si., Dengan diperolehnya gelar Doktor Ilmu Pemerintahan dan dinyatakannya Saudara sebagai Doktor Ilmu Pemerintahan yang ke 378, kini memiliki tanggung jawab intelektual dan moral untuk terus mengembangkan ilmu yang telah Saudara gali melalui disertasi berjudul: “Kontestasi Kepala Daerah Non Kader Partai Politik dalam Pemilihan Gubernur di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Tahun 2017”.
Kami berharap hasil penelitian ini tidak hanya menjadi kontribusi ilmiah dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan, khususnya pada kajian rekrutmen politik, demokrasi lokal, legitimasi publik, dan kepemimpinan daerah, tetapi juga dapat menjadi referensi praktis bagi partai politik, pemerintah, penyelenggara pemilu, dan para pemangku kepentingan dalam membangun sistem rekrutmen politik yang lebih terbuka, meritokratis, dan berorientasi pada kualitas kepemimpinan. Selain itu teruslah Saudara mengembangkan penelitian lanjutan mengenai demokrasi lokal, perilaku pemilih, modal sosial, politik identitas, rekrutmen kepemimpinan daerah, serta penguatan kelembagaan partai politik sebagai bagian dari kontribusi akademik dalam pengembangan Ilmu Pemerintahan dan penguatan kualitas demokrasi di Indonesia.
Turut hadir dan memberikan ucapan selamat kepada Dr. Syony Tjahjadi, S.Sos., M.Si., Istri Tercinta dan Keluarga, Sahabat sahabat seangkatan Alumni IPDN Angkatan 10, Sahabat sahabat SKPD Provinsi DKI Jakarta, Seda Provinsi DKI Jakarta, Para sahabat sahabat Alumni Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN, Ucapan selamat dari Pimpinan media Aspirasi Publik yang juga sedang dalam menyelesaikan sekolah pasca Bapak Oberlin Sinaga, S.H., S.E., M.M., dan Wartawan Aspirasi Publik Dr. Joko Susilo Raharjo Watimena, S.PdI., M.M., Semoga ilmu yang Dr. Syony Tjahjadi, S.Sos., M.Si., dapatkan bermanfaat untuk Masyarakat, Bangsa dan Negara Indonesia Tercinta. (Oberlian Sinaga @ JSR Watimena)
