Oleh: Dr. Ednawan Prihana, M.Si. Doktor Ilmu Pemerintahan, Dosen Pascasarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lang-lang Buana – Bandung, Penulis buku Kebijakan Publik dan Kepemimpinan, Pemerhati Ilmu Pemerintahan. Penulis opini di beberapa media
Awal tahun ini ada kabar dari sebuah perpustakaan desa di Jawa Timur. Pertanyaannya sederhana: “Bagaimana kiriman buku dari Perpusnas?” Jawabannya bikin miris: “Sejak awal 2026 belum ada sama sekali. Biasanya tiap 3 bulan sekali datang.” Percakapan singkat itu menggambarkan masalah besar. Di saat negara bicara soal Indonesia Emas 2045, salah satu “bahan bakarnya” justru dipotong: buku. Efisiensi yang Salah Sasaran, Kita semua paham. Tahun 2026 ini pemerintah melakukan efisiensi anggaran. Instruksi Presiden No 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD jadi rujukannya. Tujuannya baik: menghemat, agar anggaran lebih produktif. Tapi masalahnya: hemat di mana? Ketika program distribusi buku ke perpustakaan daerah, sekolah, dan desa ikut terdampak, maka yang kita hemat bukan uang. Yang kita hemat adalah masa depan. Perpustakaan Nasional RI punya program rutin: penguatan literasi melalui distribusi buku. Buku-buku itu nadi bagi ribuan perpustakaan di daerah yang tidak punya anggaran beli buku. Begitu kiriman berhenti, rak-rak jadi sepi. Anak-anak kehilangan akses.
Data dan Realitas Literasi, Badan Pusat Statistik mencatat, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Indonesia tahun 2024 ada di angka 62,27. Artinya, kemampuan literasi masyarakat kita masih di level “sedang”. Angka itu bukan untuk dirayakan. Itu adalah pekerjaan rumah. Dan pekerjaan rumah itu tidak akan selesai jika akses ke buku justru dipersulit. Di banyak daerah, terutama 3T, perpustakaan desa dan sekolah bergantung penuh pada bantuan buku dari pusat. Begitu bantuan itu seret, maka kegiatan baca, diskusi, dan pojok baca ikut mati. Ini bukan soal buku fisik vs digital. Ini soal keadilan akses. Tidak semua anak di desa punya kuota internet. Tapi semua berhak punya buku.
Filsafat Mencerdaskan Kehidupan Bangsa, Pembukaan UUD 1945 jelas: salah satu tujuan negara adalah “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Mencerdaskan itu butuh alat. Alat paling dasar sejak ribuan tahun adalah buku. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa dengan semangat: setiap anak harus punya akses belajar. Plato bilang, negara yang baik adalah negara yang mendidik warganya. Pertanyaannya sekarang: bagaimana mau mencerdaskan, kalau buku saja dihemat? Kita boleh bangun infrastruktur fisik. Jalan, jembatan, IKN. Tapi jika infrastruktur berpikir tidak dibangun, maka kita sedang membangun istana di atas pasir. Ironisnya, kita rajin membangun gedung, tapi malas mengisi isinya.
Tiga Jalan Keluar, Memotong anggaran boleh. Tapi jangan memotong akal. Pertama, Prioritaskan Anggaran Literasi. Efisiensi harus cerdas. Potong perjalanan dinas, potong rapat di hotel. Jangan potong buku. Karena buku adalah investasi paling murah dengan pengembalian paling mahal. Kedua, Libatkan Gotong Royong. Negara, swasta, kampus, dan komunitas literasi harus bersinergi. Program CSR perusahaan bisa diarahkan untuk “mengadopsi” perpustakaan desa. Ketiga, Kuatkan Perpustakaan sebagai Pusat. Perpustakaan bukan gudang buku. Dia harus jadi pusat kegiatan, diskusi, dan inovasi desa. Untuk itu dia butuh buku baru, pustakawan yang terlatih, dan dukungan anggaran yang layak.
Ada kalimat bijak: “Bangsa yang besar adalah bangsa yang membaca.” Hari ini kita sedang diuji. Apakah kita bangsa yang besar, atau bangsa yang hanya besar dalam wacana? Jika negara berhemat pada buku, maka bersiaplah kita panen generasi yang miskin wawasan. Dan kemiskinan paling berbahaya bukan kemiskinan uang. Tapi kemiskinan berpikir. Karena negara tanpa buku, adalah negara tanpa masa depan.
