Jakarta, aspirasipublik.com – Naomi Netty Howay Istri Bupati Maybrat Papua Barat Bernard Sagirim, Perempuan pertama yang meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan IPDN (24 juli 2019) di Kampus IPDN Cilandak Jakarta selatan.yang dihadiri ,Bupati(Suami Promopenda) dan Wakil Bupati Beserta Istri ,jajaran SKPD Kabupaten maybrat ,Tokoh Agama ,para kepala Suku ,Lsm,Tokoh Pemuda keluarga besar promopenda ,sahabat sahabat mahasiswa S3 Istri Rektor IPDN,Istri Direktur Pasca Sarjana ,PKK kab Maybrat tokoh masyarakat anak anak Promopenda . Sidang terbuka yang dipimpin langsung oleh Bapak Rektor IPDN Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si ,Dalam waktu tiga jam suasana ruang siding semua berdoa mendukung dalam proses Menyampaikan pertanggung jawaban akademik Disertasi Promovenda NAOMI NETTY HOWAY dengan judul: IMPLEMENTASI KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN DERAJAT DAN KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SORONG PROVINSI PAPUA BARAT sebagai tahap akhir dalam proses studi yang telah ditetapkan oleh Program Doktor Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Sidang ujian terbuka ini, merupakan kelanjutan dari proses studi dan bimbingan yang telah ditempuh oleh Promovenda selama mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri sejak tahun 2016. Naskah disertasi dalam sidang ini merupakan penyempurnaan dari naskah sebelumnya yang telah dikonsultasikan kembali kepada Tim Promotor Prof. Dr. Khasan Effendy, M.Pd ,Co Promotor Prof. Dr. Murtir Jeddawi, SH, S.Sos, M.Si ,Co Promotor Dr. Sampara Lukman, MA , dengan memperhatikan koreksi, saran dan masukan dari Oponen Ahli, Penelaah dan Penguji yang terdiri dari: Prof. Dr. Ngadisah, MA , Prof. Dr. H. M. Aries Djaenuri, MA , Prof. Dr. J. Basuki, M.Psi , Dr. Deti Mulyati, SH, MH, CN , Dr. Kosworo, M.Si , Dr. Dedeh Maryani, MM , Dr. Ella Wargadinata, MA, M.Si , Dr. Mansyur, M.Si
Setelah mempelajari materi, gagasan dan proses penyusunan disertasi ini, serta memperhatikan kesungguhan dan kemampuan Promovenda selama mengikuti pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, bahwa Promovenda telah memenuhi keseluruhan persyaratan dan ketentuan yang berlaku pada Pendidikan Program Studi Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, yaitu dua semester yang didahului Kuliah Matrikulasi, lulus Ujian Kualifikasi, mengikuti seminar, Ujian Usulan Penelitian, melakukan penelitian, telaahan naskah disertasi, dan Ujian Hasil Penelitian disertasi, serta Ujian Tertutup disertasi. Oleh karena itu, Tim Promotor memandang bahwa Promovenda layak untuk diajukan kehadapan sidang disertasi yang sangat berwibawa , untuk diuji lebih lanjut sesuai tradisi dan norma akademik yang berlaku di Institut Pemerinahan Dalam Negeri. latar belakang pribadi Promovenda dan ringkasan kandungan akademik disertasi yang bersangkutan.Promovenda dilahirkan di Ayamaru tanggal 20 November 1969 dari pasangan Marten Howay dengan Ruth Basawer, anak pertama dari tiga bersaudara. Promovendabersuamikan Drs. Bernard Sagirim, MM. dan dikaruniai Tiga orang anak, Billy Graham Sagirim, Esterlita Etty Sagirim dan Allen Iverson Sagirim JR..Pendidikan umum yang ditempuh Promovenda adalah lulus Sekolah Menengah Atas tahun 1989, memperoleh gelar Sarjana Ilmu KesehatanMasyarakat (S1) tahun 2003 di Universitas Cendrawasih, memperoleh gelar Magister Ilmu Kesehatan Masyarakat(S2) tahun 2008 di Universitas Respati Indonesia dan kemudian pada tahun 2016, Promovenda mengikuti Pendidikan Program Doktor Ilmu Pemerintahan pada Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
Promovenda saat ini bekerja sebagai Kepala Plt. Inspektur Kabupaten Maybrat dari tahun 2018 sampai sekarang.Pada tahun 2013 sampai dengan 2016 menjabat sebagai Asisten III Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat, tahun 2011 sampai dengan 2013 menjabat Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak KotaJaya Pura,tahun 2010 sampai dengan 2011 menjabat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Maybrat.
BOBOT MUTU AKADEMIK
Promovenda mengangkat penelitian berkenaan dengan Kondisi kesehatan masyarakat di Papua Barat yang menjadi sorotan, mencakup empat hal, yakni kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat, penyakit menular malaria, tuberculosis (TBC) dan HIV-Aids.
Berbagai persoalan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sorong (Renstra Dinas Kesehatan, 2016), seperti rendahnya cakupan kunjungan ibu hamil (K4), Cakupan Desa UCI, kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), masih tingginya angka kesakitan (morbiditas) akibat penyakit-penyakit menular atau infeksi, tingginya angka kematian ibu dan bayi.Program pelayanan kesehatan di Kabupaten Sorong belum dapat berjalan optimal karena kurangnya sarana/prasarana, terutama di wilayah distrik dan kampung, kualitas para medis, distribusi obat-obatan, pola kerja dan sistem informasi pelayanan kesehatan dan anggaran yang sangat kecil.
Penelitian ini menghasilkan beberapa poin kesimpulan utama Implementasi Kebijakan Bidang Kesehatan di Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat termasuk menjawab pertanyaan rumusan penelitian.
1. Penelitian yang dilakukan penulis terhadap kondisi Implementasi kebijakan bidang kesehatan di Kabupaten Sorong terkait derajat dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat ditemui sebagai berikut:
a. Konteks Kebijakan
Pada konteks kebijakan, ditemukan berbagai kondisi empirik yang berdasarkan tinjauan teoritis secara mendalam antara lain:
1) Peraturan Daerah Yang Mengatur tentang Jaminan Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Sorong masih belum cukup untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Sorong.
2) Peran actor pembuat kebijakan masih belum maksimal terutama dalam koordinasi pembuatan rancangan peraturan daerah dengan para aktorteknis, actor operasional dan actor penyedia layanan (service provider).
3) Pelaksana program pada tingkat RSUD Kabupaten Sorong sudah cukup baik, namun pada tingkat Puskesmas masih belum berjalan dengan baik karena kompleksnya permasalahan pembangunan di wilayah – wilayah terpencil dan sulit terjangkau.
b. Konten Kebijakan
Sementara itu, pada konten kebijakan kondisi empirik implementasi kebijakan diolah berdasarkan beberapa pendekatan konseptual menunjukkan fakta antara lain:
1) Strategi dan Kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong dengan analisis SWOT menunjukkan bahwa terjadi tumpang tindih dan kurang sinkron sehingga formulasi penyusunannya terkesan hanya formalitas. Dengan demikian pada tahap operasionalnya akan sulit untuk diimplementasikan.
2) Karakteristik lembaga yang idial, belum tercermin pada Puskesmas, yang mengharuskan:
(1) Penampilan petugas yang rapi, Kantor yang bersih dan indah, penataan kearsipan dan ruangan yang nyaman, serta peralatan – peralatan kesehatan yang lengkap untuk mendukung kenyamanan kerja.
(2) Pengadministrasian Puskesmas perlu ditingkatkan sehingga data – data dapat tersedia lengkap, program dan standar operasinal prosedur dapat tergambar dengan jelas
(3) Dukungan pemerintah kabupaten dan Provinsi sangat berperan penting dalam mendukung pembiayaan dan penyiapan infrastruktur yang memadai. Aspek assurance ini terasa masih lemah
(4) Sikap dan kepedulian petugas Puskesmas sangat mendukung kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat yang dilayani
3) Kepatuhan dan daya tangkap pelaksana pelayanan, perlu ditingkatkan terutama bagi masyarakat yang berada di wilayah – wilayah distrik yang jauh, diharapkan untuk lebih diperioritaskan pembaangunannya.
Berdasarkan beberapa poin di atas, manfaat yang akan dihasilkan atas implementasi kebijakan Otonomi Khusus Bidang kesehatan ternyata masih belum dirasakan oleh masyarakat luas. Kebijakan bidang kesehatan belum maksimal meningkatnya akses, pemerataan dan mutu pelayanan kesehatan terhadap orang asli Papua di Provinsi Papua Barat guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien.
2. Berbagai faktor penghambat Implementasi Kebijakan Publik Bidang Kesehatan Di Kabupaten Sorong dapat disimpulkan antara lain:
a. Masalah anggaran yang diberikan tidak merata
b. Sarana prasarana Puskesmas dan fasilitas kesehatan tidak mendukung
c. Kondisi geografis yang sulit terjangkau dengan akses kesehatan yang jauh
d. Kesadaran masyarakat untuk mewujudkan hidup sehat rendah
e. SDM Kesehatan yang tersebar di seluruh Puskesmas di Kabupaten Sorong masihbelum merata dan kurang.
3. Strategi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam implementasi kebijakan bidang kesehatan dalam peningkatan derajat dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Kabupaten Sorong Provinsi, melalui analisis ASOCA, yaitu:
a. Mempermudah perijinan bagi swasta perijinan untuk mendirikan usaha kesehatan di distrik dan kampong – kampong di Kabupaten Sorong.
b. Pembentukan RSUD di Kabupaten Sorong yang paling rendah bertype B sebagai RSUD rujukan tingkat regional Papua dengan berkoordinasi dengan Kementrian Kesehatan dan Pemda Provinsi dan Pemda KabupatenSorong.
c. Pembentukan pusat kesehatan keliling yang didukung oleh SDM, sarana dan prasarana yang memadai dengan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, antar SKPD di Pemerintah Daerah KabupatenSorong, perguruan tinggi dan swasta di KabupatenSorong.
d. Peningkatan keterampilan kader yang didukung oleh insentif yang layak.
e. PembentukanPuskestu dan Posyandu di masing-masing Kampung, dan
f. Peningkatan kualitas koordinasi dan inovasi dalam merumuskan kebijakan pelayanan kesehatan bagi Orang Asli Papua.
Adapun secara khusus output berdasarkan pendekatan, teori dan analisis penelitian ini menawarkan Model Natural, Agility, Opportuity, Manajerial dan Indigeous atau NAOMI dalam Kebijakan Bidang Kesehatan di Papua. Model ini ditawarkan dan dianggap merupakan model yang cocok berdasarkan Kekhasan Daerah Papua, dengan menghasilkan proposisi mayor bahwa:
- Nilai-nilai yang terdapat dalam masing – masing dimensi tangibles, realibiliti, responsivitas, empaty dan assurance ,telah mewujudkan Model Naomi dalam implementasi kebijakan bidang kesehatan berdasarkan kekhasan daerah papua.
- Otonomi Khusus Papua dapat mendukung pembangunan SDM dan Kesehatan di Papua dengan memperhatikan kebutuhan Orang Asli Papua dan Orang NonAsli Papua.
- Nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan ASOCA, mengatasi aspek penghambat akan mempercepat terwujudnya Model Naomi dalam implementasi kebijakan bidang kesehatan berdasarkan kekhasan daerah papua.
Harapan kedepan akan lahir Doktor Doktor yang lain dan akan dijadikan contoh untuk kemajuan wilayah timur agar dapat mengejar ketertinggalan dari wilayah barat dan Model NAOMI bisa diterapkan diseluruh Indonesia khususnya masyarakat kabupaten Maybrat Papua Barat. (Joko Aspirasi Publik)
