May 17, 2022

Presiden Joko Widodo Tinjau Kawasan Lumbung Pangan Baru di Sumut dan Serahkan Sertifikat

3 min read

Keterangan: Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan saat pembagian sertifikat di Sumatera Utara

Doloksanggul, aspirasipublik.com – Presiden RI Joko Widodo tinjau perkembangan pembangunan kawasan lumbung pangan (food estate) baru di Provinsi Sumatera Utara tepatnya di Desa Ria-Ria Kecamatan Pollung Kabupaten Humbang Hasundutan, Selasa, 27 Oktober 2020 lalu.

Pengembangan kawasan lumbung pangan di Sumatera Utara mencakup lahan dengan luas keseluruhan mencapai 30.000 hektare dengan tujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional. Selain itu, dalam pengembangannya, turut diupayakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan membuka peluang usaha secara lebih efisien.

“Sudah dua kali saya ke Kalimantan Tengah. Di sana akan dibangun food estate khusus untuk padi dan singkong. Di sini (Sumatera Utara) ada luas lahan 60.000 hektare, yang akan digunakan food estate adalah seluas 30.000 hektare,” ujar Presiden dalam keterangannya. Lumbung pangan ini nantinya akan tersebar di sejumlah kabupaten di Sumatera Utara, yakni Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Tapanuli Tengah, dan Kabupaten Pakpak Bharat.

Sebagai langkah awal pengembangan, di Humbang Hasundutan akan terlebih dahulu dibangun sebuah kawasan hortikultura yang akan menempati lahan seluas 215 hektare. Komoditas yang akan diproduksi dalam lahan tersebut di antaranya ialah bawang merah, bawang putih, dan kentang dengan segala produk turunan dan olahannya. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara sempat meninjau penanaman bibit komoditas hortikultura yang telah disiapkan.

Dalam proyek pengembangan lumbung pangan baru, baik di Kalimantan Tengah maupun di Sumatera Utara, Kepala Negara ingin melihat proses bisnis terintegrasi yang nantinya akan dijalankan. Dari situ kemudian akan disempurnakan dan dapat menjadi contoh bagi pengembangan lumbung pangan serupa di provinsi-provinsi lainnya.

“Saya rasa kita ingin melihat model bisnisnya seperti apa, proses bisnis yang akan dilakukan di sini seperti apa, hitung-hitungannya sudah ada. Ini akan menjadi contoh untuk provinsi-provinsi lain yang ingin membuat food estate,” kata Presiden lagi.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya,  Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi, Pangdam I/BB termasuk Kapoldasu Irjen Pol Martuani Sormin dan Plt Bupati Humbahas Saut Parlindungan Simamora.

Selanjutnya, di hari yang sama,  bertempat di Stadion Simangaronsang Doloksanggul Humbang Hasundutan, Presiden Joko Widodo menyerahkan 22.007 sertifikat hak atas tanah untuk rakyat. Penyerahan sertifikat tersebut merupakan bagian dari kunjungan kerja Presiden ke Provinsi Sumatera Utara. Kepemilikan hak atas tanah wajib dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Sertifikat yang diserahkan Presiden menjadi bukti tertulis yang mendapatkan pengakuan hukum.

“Apa sih gunanya sertifikat? Kalau kita sudah pegang ini hak hukum kita atas tanah itu menjadi jelas,” ujar Presiden dalam sambutannya. Untuk diketahui, puluhan ribu sertifikat yang diserahkan Presiden tersebut terdiri atas 20.637 sertifikat yang berasal dari program percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 47 sertifikat untuk rumah ibadah, 1.236 sertifikat untuk aset dan barang milik negara, serta 87 sertifikat untuk bidang lahan yang berada di kawasan lumbung pangan yang berada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Hari ini telah diserahkan kurang lebih 20 ribu-an sertifikat untuk Provinsi Sumatera Utara. Khusus untuk Humbang Hasundutan ada penyerahan sertifikat yang berada di lokasi lumbung pangan, itu ada 87 sertifikat,” ucapnya. Penyerahan sertifikat untuk rakyat kali ini hanya dihadiri langsung oleh penerima dalam jumlah yang sangat terbatas sebagai bagian dari pelaksanaan protokol kesehatan. Sebagian besar penerima mengikuti jalannya acara penyerahan melalui konferensi video dari sejumlah titik di tempat terpisah.

Kepada para penerima, Presiden menitipkan pesan untuk menjaga sertifikat yang telah diterimanya tersebut dengan baik. Kepemilikan sertifikat tersebut juga berarti membuka akses permodalan ke perbankan apabila di antara para penerima ada yang ingin menggunakannya sebagai modal usaha. Namun, Kepala Negara juga mengingatkan agar dana yang diperoleh dari pinjaman tersebut hanya diperuntukkan untuk hal-hal produktif. “Saya ingat saat saya pertama kali mendapat sertifikat umur kira-kira 35 tahun, senang sekali. Karena dengan sertifikat ini kita nanti bisa gunakan untuk akses ke perbankan. Ini bisa disekolahkan ke bank kalau ingin dipakai untuk modal kerja usaha,” Presiden menceritakan. (rel/rukmunal h siregar/protokol)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.